SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 21
Rencana Tata Ruang Pulau
        Sumatera
     di Provinsi Riau



         Oleh: Raflis
   www.raflis.wordpress.com
Sumber Peta
Keterangan Peta
Indeks
Indeks Lembar Peta Untuk Provinsi Riau
  27-4             36-3
  27-2             36-1             36-2
  28-4             37-3             37-4
  28-2             37-1             37-2
  29-4             38-3             38-4*
                   38-1             38-2
   *) Lembar 38-4 Tidak ditemukan dalam Dokumen
27-4   36-3
27-2
28-4
       36-1
       37-3
              36-2
              37-4
                      Lembar 38-2
28-2   37-1   37-2
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 38-4
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2




          Tidak
       ditemukan
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 37-2
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 37-4
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 36-2
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 38-1
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 38-3
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 37-1
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 37-3
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 36-1
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 36-3
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 29-4
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 28-2
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 28-4
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 27-4
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2
27-4   36-3
27-2   36-1   36-2
28-4
28-2
       37-3
       37-1
              37-4
              37-2
                      Lembar 27-2
29-4   38-3   38-4*
       38-1   38-2

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Raflis Ssi

Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Raflis Ssi
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutRaflis Ssi
 
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauRaflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanRaflis Ssi
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Raflis Ssi
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one mapRaflis Ssi
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamRaflis Ssi
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangRaflis Ssi
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangRaflis Ssi
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauRaflis Ssi
 

Mehr von Raflis Ssi (20)

Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan peta
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan peta
 
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambut
 
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riau
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one map
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelam
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padang
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riau
 

Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau

  • 1. Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera di Provinsi Riau Oleh: Raflis www.raflis.wordpress.com
  • 5. Indeks Lembar Peta Untuk Provinsi Riau 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 37-3 37-4 28-2 37-1 37-2 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2 *) Lembar 38-4 Tidak ditemukan dalam Dokumen
  • 6. 27-4 36-3 27-2 28-4 36-1 37-3 36-2 37-4 Lembar 38-2 28-2 37-1 37-2 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 7. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 38-4 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2 Tidak ditemukan
  • 8. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 37-2 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 9. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 37-4 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 10. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 36-2 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 11. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 38-1 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 12. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 38-3 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 13. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 37-1 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 14. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 37-3 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 15. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 36-1 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 16. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 36-3 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 17. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 29-4 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 18. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 28-2 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 19. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 28-4 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 20. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 27-4 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2
  • 21. 27-4 36-3 27-2 36-1 36-2 28-4 28-2 37-3 37-1 37-4 37-2 Lembar 27-2 29-4 38-3 38-4* 38-1 38-2