1. ProblematikSektorKehutanan-Perkebunan diProvinsi RiauTerhadapRencana Tata Ruang DisampaikanPada: Forum Diskusi “MenjalinPeran Para PelakuPenataanRuang” Batam , 29-30 Juli2010 DirektoratJendralPenataanRuangDepartemenPekerjaanUmum Raflis Local Unit Manager Forest Governance Integrity Transparecy International Indonesia

2. HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999 HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH 1. PENGURUSAN HUTAN 1.1. Perencanaan Kehutanan 1.2. Pengelolaan hutan 1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan 1.4. Pengawasan 1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN 1.1.1. Inventarisasihutan, 1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan, 1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan, 1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan, 1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan. 1.2. PENGELOLAAN HUTAN 1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, 1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, 1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam. 1.1.2. PENGUKUHAN KWS HTN Penunjukan kws hutan Penataan batas kws hutan Pemetaan kws hutan, Penetapan kws hutan 1.1.1. INV HUTAN Inv. hutan tingkat nasional, Inv. hutan tingkat wilayah, Inv. hutan tingkat DAS, Inv. hutan tingkat UP 1.1.3. PENATAGUNAAN KWS HTN Penetapan Fungsi Kws Hutan Penetapan Penggunaan Kws Hutan 1.1.4. PEM WIL PH Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kab/Kota

3. PengaturanPolaRuang Kepmen 137 tahun 1986 tentang TGHK Kategorikawasan yang ditetapkan: 1) HutanLindung, 2)HutanProduksiterbatas, 3)HutanProduksi, 4)HutanProduksiKonversi Kepres 32 tahun 1990 tentangpengelolaankawasanlindung Kategori yang ditambahkanadalahkawasanbergambut Idealnyasetelahkepres 32 keluar TGHK direvisi Perda No 10 Tahun 1994 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Kategorikawasan yang ditetapkan: 1)APK Kehutanan, 2)APK Perkebunan, KawasanLindung SebagiankawasanbergambutditetapkansebagaikawasanLindung SampaiSaatiniDephuttidakmengakuiPerda No 10 tahun 1994, tetapitidakadaperaturan yang membatalkanperdaini. PP No 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008 TentangRencana Tata RuangNasional Kriteriadalam TGHK danKepres 32 tahun 1990 dimasukkansebagaikriteriakawasan Lampiran VII PP 26 tahun 2008 menjelaskankawasanlindungdanbudidayadalam RTRWN

5. Perda No 10 Tahun 1994 1. ArahanPengembanganKawasanHutan 2.872.491 33,41 ha 2. HutanLindung 161.823 1,88 ha 3. KawasanLindungGambut 830.235 9,66 ha 4. CagarAlam/SA/SM 570.412 6,63 ha 5. KawasanSekitarWaduk /Danau 20.024 0,23 ha 6. KawasanPengembangan Perkebunan, Transmigrasi, Pemukiman, danPenggunaan lain (non Kehutanan) 4.143.772 48,19 ha Jumlah 8.598.757 100 Sumber: StatistikDinasKehutananProvinsi Riau Tahun 2006

6. PelanggaranPerizinanTerhadap TGHKKehutanan : IzinHutanTanamanIndustri (IUPHHK-HT) Pelanggaran Legal

7. PelanggaranPerizinanTerhadap TGHK (Perkebunan) Pelanggaran Legal

8. Pelanggaran HTI/IUPHHK-HTTerhadapPerda 10 1994 Pelanggaran Legal

9. PelanggaranPerizinan PerkebunanTerhadapPerda 10 1994

10. Pelanggaran Perkebunan dan HTI/IUPHHK_HT terhadapKawasanBergambut Perizinan yang beradapadakawasangambutdalam (Lebihdari 4m) Perkebunan seluas 96 645 ha HTI/ IUPHHK-HT seluas 614 150 ha

11. PetaPelanggaran Total Perkebunan Perda 10 TGHK SeluruhPelanggaran Gambut

12. PetaPelanggaran Total HTI Perda 10 TGHK SeluruhPelanggaran Gambut

13. MandatPenertibanPolaRuangdalam UU No 26 Tahun 2007 Pasal 77 Padasaatrencanatataruangditetapkan, semuapemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangharusdisesuaikandenganrencanatataruangmelaluikegiatanpenyesuaianpemanfaatanruang. Pemanfataanruang yang sahmenurutrencanatataruangsebelumnyadiberimasatransisiselama 3 (tiga) tahununtukpenyesuaian. Untukpemanfaatanruang yang izinnyaditerbitkansebelumpenetapanrencanatataruangdandapatdibuktikanbahwaizintersebutdiperolehsesuaidenganprosedur yang benar, kepadapemegangizindiberikanpenggantian yang layak.

15. Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkansebagaikawasanlindungdalam PP 26 Tahun 2008 Lampiran 7 PP 26 Tahun 2008 Menetapkansebagianbesarwilayahprovinsiriausebagaikawasanlindung Hasil Overlay analisisterhadapPetapolaruangwilayahnasionalterhadapperizinan HTI dan Perkebunan didapatkan: Pada Kawasan lindung terdapat 860 367 ha perizinan IUPHHK/ HTI Kawasan Lindung terdapat 224 692 ha perizinan perkebunan

16. MandatPenertiban UU 26 tahun 2007 Mekanismebataldemihukum Akibatperubahan RTRWN danadapenyimpangandalamprosespemberianizin (Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994, Kawasanbergambut) Hasil overlay analisispelanggaranperizinanterhadap RTRWN ditemukanperizinan yang harusditertibkanseluas: 801,743 ha izin HTI/IUPHHK-HT yang beradadalamkawasanlindung Bataldemihukum 151,205 ha izinperkebunan yang beradadalamkawasanlindung Bataldemihukum

17. Mekanismedapatdibatalkandanpemilikizinmendapatpenggantian yang layak Izindidapatkanmelaluiprosedur yang benartetapiditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN Tidakmelanggar TGHK, Perda 10 maupunkawasanbergambuttetapiditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN ditemukanseluas: HTI/IUPHHK-HT seluas 57,995 ha Perkebunan seluas 1021 ha

18. Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007 PemutihanPelanggarandalam draft RTRWP Kehutanan (Perizinan HTI/IUPHHK-HT) Pelanggaran TGHK, perda 10 tahun 1994 dankawasanBergambuttetapidiusulkansebagaikawasan HTI/ Pencadangan HTI dalam draft RTRWP Kawasan yang ditetapkansebagaikawasanlindungnasionaltetapidiusulkansebagaikawasanbudidayakehutanandalam draft RTRWP Perkebunan (Perizinan Perkebunan) Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994 dankawasanbergambuttetapidiusulkansebagaikawasanBudidayaperkebunandalam draft RTRWP Kawasan yang ditetapkansebagaikawasanlindungnasionaltetapidiusulkansebagaikawasanbudidayaperkebunandalam draft RTRWP

23. SkenarioHijau 2050

24. Studi Kasus I (Hutan Desa) Hutan Desa Desa Teluk Binjai Mengajukan permohonan rekomendasi hutan desa kepada Bupati pelalawan dengan surat No. 140/PMD-TB/TB/2009/43 tertanggal 8 Juni 2009. Tidak adanya tanggapan dari Bupati, Masyarakat mengirimkan surat langsung kepada Menteri Kehutanan No. 140/PMD-TB/2009/70 tertanggal 1 Agustus 2009. Pada 27 Juli 2009 YMI mengirimkan surat Permohonan Tanggapan terhadap Pengajuan Hutan Desa. Pada 19 Agustus 2009 berkenaan dengan surat balasan Bupati No. 522.11/PEM/2009/475 yang menyatakan bahwa “Bupati tidak dapat memenuhi permohonan masyarakat akibat telah adanya izin konsesi perusahaan di areal yang sama.”

25. Studi Kasus II (Pelanggaran HAM) PT AraraAbadi (HTI) Pembakaranrumahpendudukolehbrimob, masyarakatditangkapdengantuduhanmemasukikawasanhutansecaratidaksyah PT Sumatra Silva Lestari (HTI) konflikberdarah PT Torganda (Perkebunan) konflikberdarah PT Tribakti Sari Mas (Perkebunan) konflikberdarah

27. Studi Kasus III Pelanggaran RTRWNSK 327/Menhut-II/2009 SK…. PT RAPP

29. SomasiAtasPelanggaran RTRWN

30. Kesimpulan Data daninformasi yang dimilikilembaganegaratidakterbuka, Antarlembaganegaramemiliki data yang berbedaUntukituperludidorong UU Kebebasanmemperolehinformasi Selamainitataruanghanyasebagaidokumen yang tidakbisadiaksesolehpubliksehinggamasyarakattidakbisamemberikanmasukan / melakukanpengawalanterhadaprencanatataruang yang sudahditetapkan. Dalampemberianizinbanyakterjadipelanggarandantidakbaikterhadap TGHK, RTRWP maupunkawasanbergambut. Pelanggarantataruangdilakukansecarabersamasamamulaidaritingkatkabupaten, provinsimaupunnasional. PenyusunanRencanatataruanglebihmemikirkaninvestasidibandingkandengankeselamatanwarga Dampaklangsungdaripemberianizinskalabesarmengakibatkantingginyakonfliktenurialsertabencanabanjirsebagaiakibatdampakdari

31. Saran Seluruhstakehoderharusmenyadaridanmengakuikesalahanmasalaluuntukdilakukanperbaikan. Perludilakukantransparansi data yang digunakandalampenyusunanrencanatataruangsehinggamasingmasing stakeholder bisamempelajaridanmemberikanmasukan Terhadapperizinan yang didugamelanggaraturanperludilakukanpenelitianlebihlanjut Perludilakukan moratorium penebanganhutanalampadaperizinan yang sudahdikeluarkandanditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN