1. Pembiaran Atas Pelanggaran Regulasi
Teory Vs Fakta
Oleh: Raflis
Forest Governace Integrity
Transparency International Indonesia (TI-I)
Lokal Unit Riau

2. Indikasi Korupsi
Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability
1. Discretion (Pembiaran atas pelanggaran) terhadap :
– UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
– UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
– UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil
– UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Monopoly
3. Accountability Proses Perizinan:
– Proses penyusunan amdal yang tidak transparan (Dokumen Tidak Bisa
diakses Publik)
– Peta Lampiran SK Perizinan tidak didistribusikan terhadap publik
– Tidak ada proses persetujuan (FPIC) terhadap masyarakat penerima dampak
sebelum perizinan diberikan, serta tidak diberitahunya masyarakat setelah
izin dikeluarkan untuk menyampaikan mekanisme keberatan di PTUN

3. Contoh Diskresi
Regulasi
Aktor
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten
Dinas Kehutanan Kabupaten
Rencana Tata Ruang
Bupati Wilayah Provinsi
Rencana Tata Ruang
Dinas Kehutanan Provinsi Wilayah Nasional
Gubernur
Pencadangan Lahan
Untuk HTI
Dirjen Planologi Kehutanan
Tata Guna Hutan
Komisi Amdal Pusat Kesepakatan
Mentri Kehutanan Kawasan Bergambut/
Lindung Gambut

4. • Rencana pola ruang wilayah nasional
digambarkan dalam peta dengan
Terhadap Pola Ruang tingkat ketelitian 1:1.000.000
sebagaimana tercantum dalam
Wilayah Nasional Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini (Pasal 50 ayat 2)
• Strategi Kebijakan Pengelolaan
Kawasan Lindung Nasional
“mewujudkan kawasan berfungsi
lindung dalam satu wilayah pulau
dengan luas paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari luas pulau
tersebut sesuai dengan kondisi
ekosistemnya” (Pasal 7 ayat 2 huruf
b)
• Strategi Pengembangan Kawasan
Budidaya adalah dengan
mengembangkan kegiatan budidaya
yang dapat mempertahankan
keberadaan pulau-pulau kecil. (Pasal
8 Ayat 3 huruf e)

5. Praktek Korup Yang Mungkin Terjadi
A. Terhadap Zonasi Kawasan Hutan
1. Melegalkan Pelanggaran Perizinan melalui mekanisme Revisi Rencana Tata
Ruang dengan memutihkan pelanggaran terhadap rencana tata ruang
sebelumnya.
2. Menciptakan ketidak pastian fungsi kawasan hutan antar berbagai tingkatan
rencana tata ruang (RTRWN-RTRWP-RTRWK) maupun rencana sektoral
B. Terhadap Proses Perizinan
1. Memberikan izin pada zonasi kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.
2. Manipulasi data kawasan hutan
C. Terhadap Riset
1. Manipulasi metodologi, data dan dan analisis untuk melegalkan pelanggaran
yang dilakukan
2. Membayar konsultan/researcher untuk meneliti sesuai dengan output yang
diinginkan

6. Hubungan Antara Perencanaan Kehutanan
dengan Rencana Tata Ruang
PP No 26/2008
Tahapan Perencanaan
Kehutanan
Kriteria Peta Pola Ruang
Kawasan Wilayah Nasional
Peta Pola Ruang Peta Fungsi
Wilayah Pulau Kawasan Hutan
Peta Pola Ruang
Wilayah Provinsi
Peta Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

7. Penyimpangan
(Perencanaan Kehutanan)
Inventarisasi Kawasan Hutan
Belum dilaksanakan
Tingkat Wilayah dan DAS
•Masih Menggunakan Kepmen 173/1986
Penunjukan Fungsi sebagai dasar hukum
Kawasan Hutan •Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan
(TGHK update)
Penetapan Fungsi Belum dilaksanakan
Kawasan Hutan
Perubahan Fungsi Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan
Kawasan Hutan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK

8. (Penyusunan Rencana Tata Ruang)
1. Data Pendukung Tidak Lengkap
2. Tidak ada buku data dan analisis
3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting
Penyusunan Draft 4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun
oleh Konsultan 1997
5. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi
Muncul Skenario Hijau 2050
Pembahasan 1. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 1997
di BKPRD 2. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan
dihijaukan kembali pada tahun 2050
Pembahasan Tidak Ada Perubahan Substansi Peta
di DPRD
Tim Tepadu
Departemen Kehutanan
Intervensi Departemen Kehutanan
Persetujuan DPR Terhadap
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

9. Situasi Penyusunan Draft RTRWP Riau
Lampiran VII PP 26 Gap
Tahun 2008
Peta TGHK/
Penunjukan/Penetapan Fungsi
Kawasan Hutan
Intervensi ?
Gap
Perda No 10 Draft RTRWP
Tahun 1994 Riau
Gap

10. Gap
21%
Sesuai
79%
RTRWN
Draft RTRWP
Kawasan Kawasan
Lindung Budidaya
Kawasan 1,477,000 ha 397,800 ha
Lindung (22.68%) (4.44%)
Kawasan 2,030,000 ha 5,047,000 Ha
Budidaya (16.50%) (56.38%)

11. Fungsi
Gap
20%
Sesuai
80%
RTRWP
Kawasan Kawasan
Lindung Budidaya
Kawasan 66,510 Ha 64,200 Ha
RTRWK
Lindung (5.36%) (5.17%)
Kawasan 179,900 Ha 930,300 Ha
Budidaya (14.50%) (74.97%)

12. Sesuai
Gap 48%
52%
RTRWN
Kawasan Kawasan
Lindung Budidaya
Kawasan 89,956 Ha 576,800
RTRWK
Lindung (6.95%) (44.54%)
Kawasan 44,650 583,500 Ha
Budidaya (3.45%) (45.06%

13. Konflik Ruang (Hak Atas Tanah)
1. Tidak dilaksanakannya Mandat UU
41 tentang kehutanan tentang
pengukuhan kawasan hutan.
2. Izin diberikan pada Kawasan Hutan
Yang belum mempunyai Kepastian
Hukum.
http://raflis.wordpress.com/2011/02/02/desa-mengkirau/

14. Dampak Bencana
(HipotesaTenggelamnya Pulau)
• Penurunan relatif daratan terhadap permukaan
laut sekitar 7 sampai 8 cm/tahun.
• Beda elevasi antara darat dan laut rata rata 5
meter
• Perkiraan waktu pulau tenggelam 60 - 70
tahun.
http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/

15. Subsidence

16. Subsidence

19. Beberapa data Tentang Pulau Padang

20. Map Army 1945
• Peta Map Army
• Peta Bakosurtanal

21. Bakosurtanal 1975

22. Rencana Tata Ruang Wilayah
No Rencana Alokasi LuasKabupaten
Pemanfaatan Ruang (ha) %
1 •Kawasan Suaka Kawasan Hutan Hutan Produksi Alam
HP/LGb
Margasatwa
4985 1 Produksi Tetap 35940 26.64
3.70% %
2 Kawasan Penyangga SM ada lindung gambut Basah
(didalamnya 2978 2 Pertanian Lahan yang harus
3950
(Budidaya Padi Sawah)
didelineasi terlebih dahulu melalui penelitian
2.21% 2.93%
3 Kawasan Lindung 21980 3 Pertanian Lahan Basah 13460
Lapangan
Gambut 16.29% (Budidaya Sagu) 9.98%
4 Kawasan Lindung 9071 4 Pertanian Lahan Kering 4332
Berhutan Bakau 6.72% 3.21%
5 Kawasan Sempadan 818 5 Perkebunan Rakyat 21640 16.04
Pantai 0.61% %
6 Perkebunan Swasta 10947 8.12%
7 Pertambangan 2566 1.90%
8 Pemukiman Perkotaan 371 0.28%
9 Pemukiman Perdesaan 1853 1.37%
Luas Kawasan Lindung Luas Kawasan Budidaya 70.47
39832 29.53% 95059 %

23. Perda No 19Tahun 2004 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bengkalis

24. Perda No 10 tahun 1994
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Riau

25. PP 26 Tahun 2008
Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional

26. Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK

27. Pencadangan HTI

28. Peta Tata Batas Kawasan HUtan

29. Draft Rencana Tata Ruang Riau

30. Kawasan Bergambut
Peraturan Perundangan
1. Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah
bergambut dengan ketebalan 3 meter atau
lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan
rawa.
2. PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional
Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk
kawasan bergambut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan
tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter
atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai
dan rawa.
• Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP
2001-2015 seluas 511.162,3 Ha
• Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang
sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan
230.624 ha izin Bupati
• Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990
dan PP 47 1997,

31. Semoga Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk
Tidak Untuk Ditenggelamkan
Karena Salah Urus
Terima kasih
Asia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme
www.ti.or.id / www.transparency.org