Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
•Als PPTX, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•969 views
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Ähnlich wie Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan (20)
Mehr von Raflis Ssi
Mehr von Raflis Ssi (17)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (11)
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
- 1. Korupsi dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan Oleh : Raflis Fungsi Kawasan Hutan ≠ Status Kawasan Hutan Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Hak + Hutan Adat)
- 2. Hutan Dikuasai Oleh Negara Pengurusan Hutan (UU 41/1999) Pemerintah Menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan Pasal 4 ayat 2 menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan Pasal 10 Perencanaan Pengelolaan Litbang, Diklat, Penyuluhan Pengawasan Status Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Adat Hutan Hak Fungsi Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Inventarisasi Penunjukan Penataan batas Pemetaan Penetapan Perubahan Fungsi Memberikan Wewenang Kepada Status dan Fungsi Pengukuhan Penatagunaan Status Penetapan Fungsi Penggunaan Pembentukan Wilayah Pengelolaan menetapkan 30% (tiga puluh persen) hasil penelitian terpadu Perubahan Peruntukan Persetujuan DPR Kepastian Hukum
- 3. Fungsi Kawasan Hutan ≠ Status Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Hutan Hak Hutan Adat Hutan Negara 13% 0% Catatan: Hutan Negara Tidak akan Pernah ada sepanjang Hutan Hak dan Hutan adat belum ditetapkan Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Hak + Hutan Adat)
- 4. Kepastian Hukum Penetapan Kawasan Hutan Penetapan Status Kawasan Hutan Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Penetapan 30% Tutupan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Belum ditetapkan Ditetapkan 13% Perubahan fungsi dilakukan atas permintaan penerima izin dan revisi rencana tata ruang Belum dilakukan
- 5. Politik Penguasaan Hutan Dalam Perencanaan Kehutanan Penunjukan Kawasan Hutan Diklaim sebagai Hutan Negara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Diberikan izin pada koorporasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan UU Pokok Agraria Asas Domain Verklaring Identifikasi Kepemilikan atas Hutan Hutan Adat Hutan Hak Perda Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pemb Wil Pengelolaan Rencana Perencanaan Kehutanan Sebelum adanya UU Hak Milik yang berlaku adalah hukum adat Mencabut Memberlakukan Merampas Izin
- 6. Korupsi Kawasan Hutan Status Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Adat Hutan Hak PP 44 2004 PP 16 2004 Fungsi Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Diklaim Sebagai Hutan Negara Perubahan Fungsi Perubahan Peruntukan Merampas Pemberian Izin Pidana Pasal 5 Pasal 6
- 7. Ditunjuk Berdasarkan Fungsi Diklaim Sebagai Hutan Negara Diberikan Izin Pemanfaatan Hutan Izin Perkebunan Pelepasan Kawasan Hutan Konflik Hak Guna Usaha Masyarakat
- 8. Prov Riau Dilindungi IUPHHK Perkebunan Besar Perkebunan Kecil PIPIB Penguasaan Ruang
- 9. Logika Perencanaan Kehutanan Pembentukan Wilayah Pengelolaan (Lanjutan) Pasal 13 Inventarisasi Status Pengukuhan Penatagunaan Penunjukan Penetapan Perubahan peruntukan dan fungsi Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2 penetapan fungsi (pasal 14-15) (pasal 16) (Pasal 17-19) Survey Lapangan Scientific Analisis Scientific Analisis Kriteria Berdasarkan Skoring Faktor Jenis Tanah Faktor Curah Hujan Faktor Kemirin gan Kesepakatan Status Diadopsi dalam Kriteria Pola Ruang pada Regulasi Penataan Ruang Negara Memberikan Wewenang Pada Pemerintah Untuk: Pasal 4 ayat 2 Menetapkan Status Wilayah Tertentu Sebagai Hutan Kawasan Hutan
- 10. Praktek Perencanaan Kehutanan Pasal 13 Inventarisasi (pasal 14-15) ??? Penunjukan penataan batas pemetaan penetapan (pasal 16) penetapan fungsi penggunaan (Pasal 17-19) Unit Pengelolaan Penetapan Luas Minimal Kawasan Hutan 30% Perubahan peruntukan dan fungsi Pengukuhan Penatagunaan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Proses Pengukuhan Sudah Mengatur Fungsi Belum ditemukan Scientific Analisis Perubahan Fungsi Tergantung Permintaan (Belum ditemukan Scientific Analisis) Belum ditemukan Dokumen Inventarisasi Sebagai Dasar dari Penunjukan Sudah dilakukan sebelum Penetapan Fungsi Dilegalkan Melalui PP dan Permen
- 11. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Perubahan Fungsi Perubahan Peruntukan Penelitian Tim Terpadu Ditetapkan Oleh Pemerintah Berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis Persetujuan DPR Tata Cara diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Apa yang terjadi selama 11 tahun? UU 41/1999 1999 - 2010 PP 10/2010
- 12. Korupsi dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Fungsi Awal Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Konversi (HPK) Izin HTI Fungsi Baru Hutan Produksi Tetap (HP) Pemutihan Pelanggaran Perubahan Kriteria Kawasan Yang dapat diberikan izin Perubahan Fungsi Menjadi Hal Yang Biasa di Kemenhut Bagaimana dengan Scoring Kawasan Hutan????
- 13. Perubahan Fungsi Atas Permintaan Koorporasi http://raflis.files.wordpress.com/2013/07/usulan-perubahan-fungsi-kawasan-hutan.jpg
- 14. Korupsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Fungsi Awal Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Konversi (HPK) Izin Perkebunan Fungsi Baru Areal Pemanfaatan Lain (APL) Pemutihan Pelanggaran
- 15. Penatagunaan Kawasan Hutan dan Penataan Ruang Fungsi Kawasan Hutan = Pola Ruang Hutan Lindung (HL) > 175 Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi Terbatas (HPT) 124-175 Hutan Produksi Terbatas (HPT) < 124 Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Konversi (HPK) Budidaya Non Kehutanan Area Pemanfaatan Lain
- 16. Revisi Rencana Tata Ruang UU 24 1992 UU 26 2007 UU 5 1967 UU 41 1999 Perda 10 1994 PP 26 2008 SK 173 1986 Revisi Draft Revisi PP 44 2004 SK 7651 2011 Rekomendasi Timdu SK 673 2014 Perda RTRWP PP 47 1997 SK 878/ 2014 SK Mendagri No 64 Tahun 1995 SK Gubernur No: 105.1/III/1998 Surat Gubernur Riau: No 050/BAPPEDA/1781/1999
- 17. Revisi RTRW Usulan Timdu SK Perubahan Peruntukan 3.530.696 2.736.137 1.638.249 Perubahan Fungsi 1.087.707 724.834 717.543 Penunjukan 46.914 17.675 11.552 No Kawasan 173/1986 7651/ 2011 673/2014 878/ 2014 1 HL 373.144 213.113 125.082 234.015 2 HK 397.411 617.209 625.757 633.420 3 HPT 2.052.095 1.541.288 1.023.341 1.031.600 4 HP 1.855.906 1.893.714 2.310.492 2.331.891 5 HPK 4.231.177 2.856.020 1.404.219 1.268.767 Jumlah 8.909.733 7.121.344 5.488.891 5.499.693
- 18. HL HK HPT HP HPK Jumlah 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 173/1986 373,144 397,411 2,052,095 1,855,906 4,231,177 8,909,733 7651/ 2011 213,113 617,209 1,541,288 1,893,714 2,856,020 7,121,344 673/2014 125,082 625,757 1,023,341 2,310,492 1,404,219 5,488,891 878/ 2014 234,015 633,420 1,031,600 2,331,891 1,268,767 5,499,693 Luas (ha) Kawasan Hutan Prov Riau
- 19. Praktek Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Merupakan Pemutihan Pelanggaran Izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang: 1. Batal Demi Hukum (Diperoleh dengan cara yang tidak benar 2. Dibatalkan dengan konpensasi (Jika sesuai dengan rencana tata ruang sebelumnya)
- 20. Kesimpulan • Terjadi Praktek Korupsi dalam Pembuatan Peraturan Perundangan • Perubahan Fungsi dan Peruntukan dijadikan sebagai cara untuk memutihkan pelanggaran • Kajian Tim Terpadu dijadikan alat pembenar dari pelanggaran yang dilakukan • UU kehutanan sesungguhnya belum bisa dilaksanakan sebelum adanya kepastian hukum kawasan hutan.
- 21. Tantangan • Transparansi: Data dan Peta yang digunakan dalam perencanaan kehutanan harus bisa diakses oleh publik • Akuntabilitas: Harus ada pihak yang tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan yang menguji setiap produk yang dihasilkan • Partisipasi: Masyarakat harus berperan aktif dalam mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah