Dokumen tersebut membahas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan ruang di Provinsi Riau, khususnya terkait izin-izin yang diberikan pada kawasan hutan lindung dan bergambut. Dokumen ini juga membandingkan perubahan batas kawasan lindung antara RTRWP 1994 dan draft RTRWP 2001-2015 serta menganalisis status areal HTI di Riau.

1. Analisis Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2001-2015 RAFLIS.SSi Koordinator Program Tata Ruang JIKALAHARI 2007

11. Status dan kondisi areal HTI

12. 458,569 ha atau 23,9% areal HTI tumpang tindih dengan Kawasan Lindung RTRWP 1994 53,869 ha atau 16,3% areal HTI perijinan dari Bupati tumpang tindih dengan Kawasan Lindung RTRWP 1994 Perizinan HTI pada Kawasan Lindung (RTRWP 1994)

13. 864,325 ha / 45% areal HTI berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m 230,624 ha atau 70% areal HTI perijinan dari Bupati berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m Perizinan HTI pada Kawasan Lindung Gambut ( Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990)

14. Total = 347,921.59 HTI = 148,691 Ha Non HTI = 199,231 347,922 347,922

20. Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a) Kriteria areal hutan yang dapat dilelang untuk dibebani IUPHHK pada hutan tanaman adalah : Lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar pada kawasan hutan produksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar pada hutan produksi yang dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman; Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c) Kriteria areal hutan yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan tanaman adalah “Kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang atau semak belukar Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1) Kriteria areal hutan yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan tanaman adalah “Kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang atau semak belukar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 38 Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Kepres 32/1990, Pasal 10 dan Kepmenhut 101/2004 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa. Kriteria Areal yang dapat dijadikan HTI “ Masih berlaku”

21. Terima Kasih