Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.

1. TUGAS MATA KULIAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
RESUME
SEJARAH , PENGERTIAN, STATUS PERSONIL,
RENVOI DAN KWALIFIKASI DALAM
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Oleh :
RACHARDY ANDRIYANTO
090710101240
Kelas B
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU HUKUM
2013
1

2. DAFTAR ISI
JUDUL ……………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… ii
BAB I SEJARAH HPI. ……………………………………………………………….. …. 1
BAB II PENGERTIAN HPI ……………………………………………………………….5
BAB III STATUS PERSONIL, RENVOI dan KWALIFIKASI …………………………. 10
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………….. 18
2

3. BAB I. SEJARAH HPI.
Pada umumnya pengertian dari Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat
kaidah-kaidah, asas-asas, dan aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur
peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (unsur-unsur
ekstrateritorial).
Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional dibagi menjadi lima tahapan
yang akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahap Pertama ( Masa Kekaisaran Romawi Abad ke 2-6 sesudah Masehi )
Masa ini adalah masa awal perkembangan hukum perdata internasional. Wujud
nyatanya adalah dengan tampaknya hubungan antara warga romawi dengan penduduk
provinsi atau municipia, dan penduduk provinsi atau orang asing dengan satu sama lain
didalam wilayah kekaisaran romawi. Dalam hubungan hukum tersebut tentu memiliki
sengketa, dan untuk menyelesaikan sengketa dibentuklah peradilan khusus yang
disebutpreator peregrines 1
Hukum yang digunakan adalah Ius Civile, yaitu hukum yang
berlaku bagi warga Romawi, yang sudah disesuaikan untuk kepentingan orang luar.
Asas HPI yang berkembang pada masa ini dan menjadi asas penting dalam Hukum
Perdata Internasional modern yakni:
a. Asas Lex Rei Sitae (Lex Situs) yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-
benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu berada/terletak.
b. Asas Lex Domicilii yang berarti hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum
dari tempat seseorang berkediaman tetap.
c. Asas Lex Loci Contractus yang berarti bahwa terhadap perjanjian-perjanjian (yang
melibatkan para pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda) berlaku hukum dari tempat
pembuatan perjanjian 2
.
1
Hardjowohono, Bayu Seto.2006. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti hal 32
2
Hardjowohono, Bayu Seto.2006. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti hal 33
3

4. 2. Tahap Kedua ( Masa Pertumbuhan Asas Personal Hukum Perdata Internasional
Abad ke-6 sampai 10 )
Pada masa ini kekaisaran romawi ditaklukan oleh orang “barbar” dan wilayah
bekas provinsi-provinsi jajahan romawi, dan akibatnya ius civile pada masa kekaisaran
romawi tidak berguna.
Pada masa ini tumbuh dan berkembang beberapa prinsip atau asas genealogis, yaitu :
1.Asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian sengketa
hukum, hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak tergugat.
2.Penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan
berdasarkan hukum perssonal dari masing-masing pihak.
3.Proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak
pewaris.
4.Peralihan hak milik atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum personal
pihak transferor.
5.Penyelesaian perkara tentang perbuatan melanggar hukum harus dilakukan
berdasarkan hukum personal dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
6.Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari piahak
suami.
3. Tahap Ketiga ( Pertumbuhan Asas Teritorial Abad ke 11-12 di Italia )
Pertumbuhan asas genealogis sulit untuk dipertahankan diakibatkan struktur
masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik diseluruh wilayah eropa.
Keanekaragaman sistem-sistem hukum lokal kota-kota ini didukung dengan intensitas
perdagangan antar kota yang tinggi yang sering menimbulkan persoalan mengenai pengakuan
terhadap hak asing diwilayah suatu kota. Dalam hal menyelesaikan masalah inilah untuk
menjawab perselisihan tersebu dapat dianggap sebagai pemicu tumbuhnya teori Hukum
Perdata Internasional yang dikenal dengan sebutan teori statuta diabad ke 13 sampai abad 15.
4. Tahap Keempat ( Perkembangan Teori Statuta ) yang terdiri dari :
a. Perkembangan Teori Statuta di Italia ( Abad ke 13-15 ).
Lahirnya teori statuta italia dipicu oleh gagasan seorang tokoh post glassator yang
bernama Accurcius yaitu “Bila seorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia di gugat
4

5. disebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain it karena ia
bukan subjek hukum dari kota lain itu.”
b. Perkembangan Teori Statuta di Prancis ( Abad ke-16).
Situasi Struktur kenegaraan Prancis pada abad ini, mendorong untuk mempelajari
hubuungan perselisihan secara intensif. Para ahli hukum Prancis berusaha menjalani dan
memodifikasi teori Statuta Italia dan menerapkannya dalam konflik antar propinsi di Prancis,
beberapa tokoh teori statuta diprancis yang dikenal yaitu Dumoulin (1500-1566) dan
D’Argentre (1523-1603).
c. Perkembangan Teori Statuta di Belanda ( Abad ke 17-18 ).
Tokoh dalam Teori Statuta Belanda adalah Ulrik Huber (1636-1694), dan Johannes
Voet (1647-1714)
Prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam teori statuta belanda ini adalah
kedaulatan ekslusif negara yang berlaku didalam teritorial suatu negara.
Menurut Ulrik, untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, ulrik berpendapat
bahwa orang harus bertitik tolak dari 3 prinsipdasar, yaitu :
a. Hukum suatu negara hanya berlaku dalam batas-batas teritorial negara itu
b. Semua orang atau subjek hukum secara tetap atau sementara berada didalam
teritorial wilayah suatu negara berdaulat.
c. Berdasarkan prinsip sopan santun antarnegara, hukum yang belaku dinegara
asalnya tetap memilikikekuatan berlaku dimana-mana, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pemberin
pengakuan.
Menurut Johannes Voet, ia menjelaskan kembali ajaran comitas gentium, yaitu :
1. Pemberlakuan hukum asing disuatu negara bukan merupakan kewajiban hukum
internasional
2. Suatu negara asing tidak dapat menuntut pengakuan kaidah hukumnya didalam
wilayah hukum suatu negara lain.
3. Karena itu, pengakuan atas berlakunya suatu hukum asing hanya dilakukan demi
sopan santun pergaulan antar negara
4. Namun, asas comitas gentium harus ditaati oleh setiap negara dan asas ini harus
dianggap sebagai bagian dari suatu sistem hukum nasional negara itu.
5

6. 5. Tahap Kelima ( Teori Hukum Perdata Internasional Universal ) Abad ke-19
Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Friedrich Carl V. Savigny yang berasal dari
Jerman. Pemikiran Savigny ini juga berkembang setelah didahului oleh pemikiran tokoh lain
yang juga berasal dari jerman yaitu C.G. Von Wacher yang mengkritik bahwa teori statuta
italia dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. 3
Watcher berasumsi bahwa Hukum intern forum hanya dibuat untuk dan hanya
diterapkan pada kasus-kasus hukum lokal saja. Karena itu kaidah perkara Hukum perdata
internasional, forumlah yang harus menyediakan kaidah hukum perdata internasional.
Sedangkan demikian pandangan F.C Von Savigny adalah bahwa :
1. Savigny mencoba menggunakan konsepsi “legal seat” itu dengan berasumsi bahwa
“untuk setiap jenis hubungan hukum, dapat ditentukan legal seat/tempat kedudukan
hukumnya” dengan melihat hakikat dari hubungan tersebut.
2. Jika orang hendak menetukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku dalam suatu
perkara yang terbit dari suatu hubungan hukum
3. Savigny beranggapan bahwa legal seat itu harus ditetapkan terlebih dahulu dan
caranya adalah dengan melokalisasi tempat kedudukan hukum dari hubungan hukum
itu melalui bantuanm titik-titik taut.
4. Jika tempat kedudukan hukum dari suatu jenis hubungan hukum telah dapat
ditentukan, sistem hukum dari tempat itulah yang akan digunakan sebagai lex causae.
5. Setelah tempat kedudukan hukum itu dapat selalu dilokalisasi, melalui penerapan
titik-titik taut yang sama pada hubungan hukum yang sejenis.
6. Asas hukum itulah yang menjadi asas Hukum Perdata Internasional yang menurut
pendekatan tradisional mengandung titik taut penentu yang harus digunakan dalam
rangka menentukan lex causae.
7. Menggunakan sebuah asas HPI yang bersifat tetap untuk menyelesaikan berbagai
perkara HPI .
3
Hardjowohono, Bayu Seto.2006. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti hal 51
6

7. BAB II. PENGERTIAN HPI.
Perbedaan antara Hukum Internasional dalam pengertian publik dengan Hukum
Perdata Internasional bukanlah ditinjau dari unsur perbedaan subyeknya dengan menyatakan
bahwa subyek hukum Internasional Publik adalah negara sedangkan subyek hukum
Internasional Perdata adalah individu. Dalam perkembangannya perbedaan semacam ini tidak
dapat dipertanggungjawabkan sebab antara keduannya dapat memiliki subyek hukum negara
ataupun individu.
Oleh karena itu yang paling tepat adalah dengan meninjau urusan yang diatur oleh
keduanya, jika mengatur urusan yang bersifat publik maka disebut sebagai Hukum
Internasional Publik tetapi jika mengatur urusan yang bersifat perdata disebut sebagai Hukum
Internasional Perdata. Sedangkan Persamaan antara Hukum Internasional Publik dengan
Hukum Perdata Internasional adalah bahwa urusan yang diatur oleh kedua perangkat hukum
ini adalah sama – sama melewati batas wilayah suatu negara.
Kalau dilihat dalam Pengertiannya sebagai berikut :
HI Publik (HI) : “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan
atau persoalan yang melintasi batas- batas negara yang bukan bersifat perdata”. Hukum
Perdata Internasional : “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas- batas negara yang berfat perdata” 4
Persamaan : Keduanya mengatur hubungan-hubungan atau persoalan yang melintasi
batas-batas negara.
Perbedaan keduanya terletak pada : sifat hubungna/ persoalan dan obyek yang
diaturnya.
Cara membedakan berdasarkan sifat dan obyeknya adalah tepat, dari pada
membedakan berdasarkan pelaku-pelaku (subyeknya), yaitu dengan mengatakan HI Publik
4
Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : PT Alumni, 2003,hlm 1-2
7

8. mengatur hubungan atara negara, sedangkan H Perdata Internasional mengatur hubungan
orang-perorang.
Hal tersebut dikarenakan :
a. Negara dapat saja menjadi subyek Hukum perdata Internasional, dan perorangan
dapat saja menjadi subyek HI.
b. Batasan yang bersifat negatif lebih tepat karena ukuran publik memang sering kali
sukar dicari bats-batasnya.
c. Dewasa ini persoalan Internasional tidak semuannya merupakan persoalan antar
negara; persoalan perseoranga dapat dikatakan persoalan negara (pelanggaran pidana
Konvensi Jenewa 1949).
d. Persoalan yang menyangkut “perseorangan” yang demikian tidak dapat dimasukkan
dalam bidang Tata Usaha Negara atau Pidana Internasional, dan bukan merupakan
persoalan perdata Internasional.
Istilah HPI diperkenalkan oleh Prof. Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong) tahun
1972/1973 di Cipanas dalam konsorsium ilmu hukum. Dalam bukunya Pengantar Hukum
Perdata Internasional, Prof.Sudargo Gautama mendefinisikan HPI sebagai :
“…keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum
manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan antar warga (-warga) negara pada suatu
waktu tertentu memperliuhatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah
hukum dari 2 (dua) atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi
dan soal-soal.”
Sedangkan Prof.Sunaryati hartono mengatakan bahwa :
Inti dari HPI adalah pergaulan hidup masyarakat internasional. Oleh sebab itu, ia lebih
condong untuk menanamkan Hukum Perdata Internasional sebagai “Hukum Pergaulan
Internasional”, sebab bukan sifat perdatanya atau pun sifat internasionalnya yang menentukan
kaedah-kaedah hukum Perdata Internasional, akan tetapi pergaulan Internasionallah (jadi,
hubungan-hubungan internasional) yang menentukan corak kaedah-kaedah Hukum Perdata
Internasional.
8

9. Terlepas dari perbedaan-perbedaan penekanan yang mungkin tampak dalam
pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, pada umumnya diterima pandangan bahwa :
Hukum Perdata internasional adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang
mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau
unsur-unsur ekstrateritorial). 5
Istilah HPI juga berbeda ditiap-tiap Negara, HPI di Negara Inggris dikenal dengan
International Private law, sedangkan di Negara Denmark HPI disebut dengan International
private Recht.
Dengan adanya perbedaan – p[erbedaan tersebut maka muncullah sebuah konsep
hokum antar tata hokum ( HATAH ) yang terbagi atas :
1. HATAH Intern, berlakunya dua sistem hukum dalam sutu negara tanpa hukum
asing. Contohnya meliputi Hukum Antar Wewenang, Hukum Antar Tempat,
Hukum Antar Golongan dan hukum Antar Agama (dulunya).
2. HATAH Ekstern, melibatkan dua sistem hukum dalam suatu negara dan salah
satunya sistem hukum asing.
Dengan adanya HATAH tersebut maka HPI tersangkut 2 teori yakni :
1. Lingkungan kuasa hukum (gabied leer) teori dari Hans Kelsen dan
dikembangkan oleh Longemann.
2. Titik Taut Primer, point of contact/Aanknopping punten.
Dari kedua kontradiksi istilah HPI Indonesia dimana Perdata Internasional menunjuk
pada hukum perdata, bukan hukum publik (internasionalnya), sementara Indonesia menunjuk
pada nasional (Indonesia), bukan Internasional. Hal ini menimbulkan dua aliran dalam HPI,
yaitu :
1. Internasionalistis
Aliran pertama berisi dikehendakinya HPI sebagai sistem hukum yang supra-
nasional. Artinya hanya ada satu HPI yang berlaku untuk seluruh dunia. Aliran ini
hapus karena dua alasan, yaitu :
5
Bayu Seto, Dasar-dasar hukum perdata Internasional, Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2001, hlm 8
9

10. 1. Dengan adanya lembaga PBB yang mengakui tiap-tiap negara punya HPInya
sendiri-sendiri, tergantung jumlah negara merdeka yang ada.
2. Dilihat dari segi teoritis yaitu masalah perbedaan ‘status personil seseorang’
dihadapan hukum, yang dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :
- Nasionalitas (kewarganegaraan)
Contohnya indonesia menganut nasionalitas dengan dasr hukum pasal 16 AB.
- Tempat tinggal (domisili)
Contohnya Inggris dan Amerika
2. Nasionalistis
Yaitu tiap negara mempunyai HPInya sendiri-sendiri. Misal Sumber hokum
tertulis yaitu Perundang-undangan, traktat, Tidak Tertulis : Kebiasaan,
Yurisprudensi, Doktrin.
Contoh traktat yaitu traktat Den Haag 1902 dan 1905 tentang perkawinan
campuran internasional berlaku hukum calon suami, tetapi dengan UU nomor 12
tahun 2007 prinsip ini berubah dimana anak mempunyai dwikewarganegaraan
sampai usia 18 tahun.
Sumber hukum tertulis HPI Indonesia hanya pasal 16 AB, 17 AB, 18 AB,
yaitu :
• Pasal 16 AB : tentang status dan wewenang seseorang. Dalam hal ini
berlaku hukum nasional warga negara yang bersangkutan (asas lex
patriae). Pasal 16 AB harus dianalogikan terhadap orang asing dimana
harus dinilai. Misalnya perkawinan harus berlaku hukum nasionalnya
sendiri. Pasal ini erat hubungannya dengan traktat Den Haag 1902
tentang kawin campur internasional (yang berlaku hukum si suami).
• Pasal 17 AB : tentang benda-benda tetap atau tidak bergerak (lex
resitae) berlaku hukum dari negara dimana benda itu bergerak.
Contonya isteri dari pegawai pertamina tang menyimpan surat
berharga di Singapore-pasal 17.
10

11. • Pasal 18 AB : tentang cara atau tindakan hukum/perbuatan hukum-
hukum yang berlaku adlah hukum dari negara dimana cara dilakukan
(asasnya bernamalocus regit actum). Contohnya surat wasiat, iorang
sakit minta berobat.
Dalam menemukan hukum, hakim harus memperhatikan cara-cara sarjana
hukum terutama HPI dalam menyelesaikan perkara, pendapat penulis dan
yurisprudensi asing. Selain asas-asas umum yang merupakan tradisi Sarjana
Hukum HPI, sehingga putusannya benar-benar putusan yang hidup (living law).
Menurut pasal 22 AB, hakim akan dituntut jika menolak mengadili karena tidak
adanya peraturan. Hal ini karena sering terjadi kekosongan hukum dalam masalah
HPI, sehingga sumber hukum tidak tertulis menjadi sangat penting.
11

12. BAB III. STATUS PERSONIL, RENVOI dan KWALIFIKASI.
3.1. Status Personil.
Status personil adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang
diberikan/diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat dan lembaga-
lembaganya. Status personil ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan
ketidakmampuan besikap tindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat diubah
atas kemauan pemiliknya.
Isi dan jangkauan status personil ada 3 yaitu :
1. Konsepsi luas mengartikan status personil meliputi berbagai hak, permulaaan/lahir
dan terhentinya/mati, kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan
hukum, perlindungan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, soal-soal yang
berhubungan dengan hukum keluarga dan perkawinan.
2. Konsepsi yang agak sempit, seperti yang dianut di Peancis, tidak menganggap
sebagai status personnel : hukum harta benda perkawinan, pewarisan dan
ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal khusus, misalnya dokter
yang tidak akan diperkenankan memperoleh sesuatu hak yang timbul dari
testamen pasiennya.
3. Konsepsi yang lebih sempit, sama sekali tidak memasukkan hukum keluarga dan
pewarisan dalam jangkauan status personel.
Cara menentukan status personil yaitu ada 2 asas :
1. Asas Personalitas/Kewarganegaraan (Lex patriae)
Untuk personel suatu pribadi berlaku hukum nasionalnya. Biasanya dianut oleh
negara-negara Eropa kontinental (Civil Law) misalnya Indonesia. Mengedepankan segi
personalitas.
12

13. Ada 2 asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang adalah :
• Asas tempat kelahiran (ius soli) yaitu kewarganegaraan seseorang
ditentukan oleh tempat kelahirannya.
• Asas Keturunan (ius sanguinis) yaitu kewarganegaraan seseorang
berdasarkan keturunannya.
Alasan yang mendukung asas kewarganegaraan, yaitu :
- Cocok untuk perasaan hukum seseorang
- Sifatnya lebih permanen
- Lebih membawa kepastian
2. Asas Territorialitas/Domisili (Lex Domicili)
Status personil suatu pribadi tunduk pada hukum di negara mana ia berdomisili.
Domisili adalah negara/tempat menetapnya yang menurut hukum dianggap sebagai pusat
daripada kehidupan seseorang (center of his life). Banyak dianut oleh negara Anglo Saxon.
Alasan yang mendukung asas domisili, yaitu :
• Hukum dimana yang bersangkutan hidup
• Prinsip kewarganegaraan memerlukan bantuan prinsip domisili (dalam hal
terdapat perbedaan kewarganegaraan)
• Seringkali hukum domisili sama dengan hukum hakim
• Cocok dalam negara pluralisme hukum
• Menolong dimana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan
Demi kepentingan adaptasi dari negara imigran
Sistem hukum Inggris mempunyai keistimewaan tersendiri, dengan 3 macam
domisili:
1. Domicile of origin, diperoleh seseorang pada waktu kelahirannya. Bagi anak sah,
domicile of origin-nya adalah negara dimana ayanhnya berdomisili pada saat ia dilahirkan.
Sedangkan bagi anak tidak sah, domisili ibunyalah yang menjadi domicile of origin. Bila
13

14. sang ayahnya mempunyai domicile of choice maka yang merupakan domisili sang anak
adalah domicile of choice ayahnya ini.
2. Domicile of choice, sistem hukum di Inggris memerlukan 3 syarat bagi seseorang
untuk memilih domicile of choice yaitu kemampuan (capacity), tempat kediaman (recidence),
dan hasrat atau itikad (intention). Pribadi yang tidak mampu bersikap tindak dalam hukum,
tidak dapat memperoleh domicile of choice sendiri. Juga pribadi tersebut harus mempunyai
tempat kediaman sehgari-hari pada suatu tempat tertentu. Disamping itu harus ada hasrat
untuk tetap tinggal pada tempat kediaman tersebut/permanent-residence.
3. Domicile by operation of the law, ialah domisili yang dimiliki oleh pribadi-pribadi
yang domisilinya tergantung pada domisili orang lain/dependent.Mereka ini adalah anak-anak
yang belum dewasa, wanita yang berada dalam pekawinan dan orang-orang yang berada di
bawah pengampuan
Domisili anak yang belum dewasa adalah domisili ayahnya, sedangkan domisili
wanita yang berada dalam perkawinan adalah domisili suaminya.
Beberapa hal yang harus diperhatikam dalam konsepsi domisili menurut ketentuan di
inggris ini adalah :
1. Setiap orang harus mempunyai domisili
2. Setiap orang hanya diperbolehkan mempunyai satu domisili.
3. Penentuan domisili seseorang menurut Hukum Perdata Internasional di Inggris
ditentukan oleh hukum Inggris (lex fori).
Bila Indonesia memakai prinsip domisili meskipun dalam pasal 16 AB memakai
prinsip nasionalitas, ada beberapa sebab karena :
• Belum punya bahan bacaan yang cukup
• Indonesia menganut pluralisme hukum
• Sebagai negara imigran, banyak orang asing yang berimigrasi ke Indonesia
• Akibatnya asas ius soli (asal daerah kelahiran) dilepaskan, maka banyak
orang yang menjadi asing di negeri ini
14

15. • Negara tetangga memakai prinsip domisili, seperti Australia, Malaysia,
Singapore.
3.2. Renvoi (Penunjukan Kembali) .
Renvoi sangat erat hubungannya dengan kualifikasi dan titik taut. Memang
sebenarnya ketiga soal ini dapat mencakup dalam satu permasalahan, yaitu hukum manakah
yang akan berlaku (lex cause) dalam suatu peristiwa Hukum Perdata Internasional. Renvoi
timbul apabila hukum, asing yang ditunjuk oleh lex fori, menunjuk kembali ke arah lex fori
itu, atau kepada sistim hukum asing lain.
Setelah mengkwalifikasikan fakta-fakta yang kita hadapi itu, maka kemudian kita
mencari titik-titik taut yang memberi petunjuk kepada kita hukum mana yang akan berlaku.
Renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah
HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori.Penunjuk kembali
(Renvoi) merupakan salah satu pranata HPI tradisional yang terutama berkembang di dalam
tradisi Civil Law (Hukum Eropa Kontinental) sebagai pranata yang dapat digunakan untuk
menghindari pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku (lex causae)
yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Pelaksanaan Renvoi ini pada
dasarnya dimungkinkan karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing
memiliki sistem dan kaidah-kaidah HPI-nya sendiri.
Menunjuk ke arah sistem hukum tertentu, orang dapat melakukan penunjukan dengan
2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu :
• Penunjukan ke arah kaidah-kaidah Hukum Intern (Sachnormen) dari suatu
sistem hukum tertentu. Penunjukan semacam ini dalam bahasa Jerman
dinamakan Sachnormenverweisung.
• Penunjukan ke arah keseluruhan sistem hukum tertentu, yang artinya, prima
facie, adalah kaidah-kaidah HPI (Kollisionsnormen) dari sistem hukum
tersebut. Penunjukan semacam ini dimnamakan Gesamtverweisung.
Perlu disadari sepenuhnya bahwa doktrin renvoi harus digunakan sebagai alat bagi
hakim untuk merekayasa penentuan Lex Causae ke arah sistem hukum yang dianggap akan
memberikan putusan yang dianggapnya terbaik.
15

16. Ada persoalan dalam HPI Renvoi (penundukan kembali) disebabkan karena
perbedaan sistem HPI dibidang status personal dari negara-negara yang terlibat perkara HPI
tersebut.
Misalnya : perkara perceraian warga negara malaysia (suami, isteri). Keduanyanb
berdomisili di Jakarta. Maka sidasng diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta tetapi hukum
yang berlaku menurut pasal 16 AB menentukan berlakunya hukum malaysia maka hukum
perkawinan malaysia berlaku. Lalu hakim mendatangkan ahli hukum dari malaysia tapi
persoalan tidak sampai disitu. Kualifikasi hukum malaysia apakah tanpa kaidah HPI atau
sebagai kaidah HPI?
Disini ada persoalan kualifikasi terhadap hukum asing, yaitu :
1. Hukum perkawinan malaysia sebagai hukum asing dikualifikasikan sebagai
sachnormen (tanpa HPI) Sudah selesai, menunjuk hikum intern, tanpa renvoi
2. Hukum malaysia sebagai kaidah HPI yang harus diselesaikan
(kallisionsnormen) jadi memberlakukan hukum malaysia dimana berdasarkan
hukum dimana warga negara berdomisili. Berdasarkan prinsip domisili maka
timbul adanya penundukan kembali (Renvoi). Maka dengan proses
penundukan kembali berlaku hukum indonesia.
Kapan suatu perkara HPI tidak mungkin terjadi Renvoi?
1. Tidak ada perbedaan sistem HPI
2. Bisa juga apabila hukum asing yang ditunjuk dikualifikasikan sebagai sach
normen (tanpa kaidah HPI).
Sebagaimana diketahui, renvoi hanya dipersoalkan dalam perkara-perkara yang
menyangkut status seseorang. Jadi tidak ada persoalan renvoi dalam hukum perjanjian.
Karena dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai hak untuk memilih hukumnya
sendiri.
Penggunaan Renvoi dalam HPI.
Menurut Cheshire, doktrin renvoi ini tidak dapat digunakan disemua jenia perkara
HPI, terutama dalam perkara-perkara yang sedikit banyak berkaitan dengan transaksi-
transaksi bisnis, dan setiap tindakan pilihan hukum dalam transaksi-transaksi seperti itu pasti
16

17. akan dimaksudkan sebagai penunjukan ke arah hukum intern (Sachnormenverweisung). Di
dalam pasal 15 dari Konvensi Roma (1980 yang mengikat semua negara anggota Masyarakat
Eropa, misalnya, Renvoi tegas-tegas ditolak.
Masalah-masalah HPI yang jika dimungkinkan masih dapat diselesaikan dengan
menggunakan doktrin Renvoi adalah masalah validitas pewarisan (testamenter atau
intestatis), tuntutan-tuntutan atas benda-benda tetap di negara asing, perkara-perkara yang
menyangkut benda bergerak, dan masalah-masalah hukum keluarga (perkawinan, akibat
perkawinan, harta perkawinan, status personal, dan sebagainya).
Masalah renvoi yang selalu menarik perhatian dari penulis-penulis HPI dari dahulu
sampai sekarang, dikenal dengan berbagai istilah. Di Indonesia memilih istilah “Penunjukan
Kembali”.
Dalamkenyataan orang dapat melakukan penunjukan dengan dua pengertian yang
berbeda :
1. Penunjukan kearah Kaidah-kaidah Hukum Intern (Sachnormen) dari suatu
sistem hukumt ertentu. Penunjukan semacam ini dalam bahasa Jerman
dinamakan Sachnormenverweisung.
2. Penunjukan kearah keseluruhan sistem hukum tertentu, yang artinya prima
facie, adalah kaidah-kaidah HPI (Kollisionsnormen) dari sistem hukum
tersebut. Penunjukan semacam ini dinamakan Gesamtverweisung.
Secara umum dapat dikatakan bahwa renvoi adalah Penunjukan kembali atau
penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk
oleh kaidah HPI lexfori.
Dalam HPI tradisional, orang mengenal dua jenis single-renvoi :
1. Remission ( Penunjukankembali, Ruckverweisung, Tutugverwijzing ), yaitu
proses renvoiolehkaidah HPI asingkembalikearahlexfori.
2. Transmission (Penunjukan lebih lanjut, Weiterverweisung, Verderverwijzing),
yaitu proses renvoiolehkaidah HPI asingkearahsuatusistemhukumasing lain.
Bila pranata renvoi yang dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dipahami
sebagai renvoi yang berkembang di Eropa Kontinental dan dikenal sebagai pranata Single
17

18. Renvoi, maka dalam sistem hukum Inggris berkembang pula sejenis renvoi yang diberi nama
The Foreign Court Theory. Pengadilan di Inggris pada dasarnya menolak pelaksanaan doktrin
single-renvoi dalam penyelesaian perkara-perkara HPI.Namun demikian, dalam beberapa
perkara tampak adanya kebutuhan bagi sistem peradilan HPI Inggris untuk
mengenyampingkan berlakunya lex causae dengan menggunakan pola pikir yang mirip
renvoi.
Renvoi timbul karena adanya perbedaan sistem HPI. Setiap negara yang berdaulat
memiliki sistem hukum perdata internasionalnya sendiri-sendiri. Dalammenentukan status
personil, ada 2 sistem :mengikuti prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Hal-hal inilah
yang menimbulkan terjadinya renvoi.
3.3. KWALIFIKASI.
Dalam HPI, masalah kwalifikasi masalah hukum ini ditangani secara lebih khusus,
karena dalam perkara-perkara HPI orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya
lebih dari satu sistem atau aturan hukum dari dua negara yang berbeda untuk mengatur
sekumpulan fakta tertentu.
Kwalifikasi sebenarnya adalah melakukan “translation” atau “penyalinan” daripada
fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum.
Ada sistim-sistim HPI yang meletakkan titikberat pada tempat di mana dikirimkan
penerimaan penawaran yang telah di adakan.
Dalam garis besar terdapat tigamacam kwalifikasi :
a. Kwalifikasi menurut lexfori ( hukum hakim). Menurut pendirian ini kwalifikasi harus
dilakukan menurut hukum materil sang hakim.
b. Kwalifikasi menurut lex causae (hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan
persoalan HPI bersangkutan). Menurut pandangan ini, maka kwalifikasi dilakukan
menurut sistem hukum darimana pengertian ini berasal.
c. Kwalifikasi secara otonom, berdasarkan “comparative method” atau “analytical
jurisprudence”. Kwalifikasi dilakukan secara otonom, terlepas dari salah satu sistem
hukum tertentu.
18

19. Kwalifikasi dibedakan menjadi dua ,yaitu :
1. Kwalifikasi Primer adalah kwalifikasi yang diperlukan untuk dapat
menentukan hukum yang harus dipergunakan.
2. Kwalifikasi Sekunder adalah apabila sudah diketahui hukum asing manakah
yang harus dipergunakan, maka perlu dilakukan kwalifikasi lebih jauh
menurut hukum asing tersebut
19

20. DAFTAR PUSTAKA
Bayu Seto, Dasar-dasar hukum perdata Internasional, Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2001.
Hardjowohono, Bayu Seto.2006. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional.Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti.
Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : PT
Alumni, 2003
Undang-Undang:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
20