Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (16)
Ähnlich wie Mp direktur tambahan fix
Ähnlich wie Mp direktur tambahan fix (20)
Mehr von pumdatin
Mehr von pumdatin (13)
Mp direktur tambahan fix
- 1. METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN Oleh: PROF. DR. H. TJAHYA SUPRIATNA, SU PROF. DR. DRS. H. KHASAN EFFENDY, M.PD PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Kementrian Dalam Negeri
- 2. INTERELASI AKTIVITAS, METODE, PENGETAHUAN AKTIVITAS DAN GEJALA PEMERINTAHAN METODE PENGETAHUAN PENGAMATAN, RASA DAN FAKTA EMPIRIK ILMU PEMERI NTAHAN
- 3. ILMU PEMERINTAHA N (SCIENCE) Ilmu pengetahuan (science) bergerak ke dalam. Ke dalam ia menguji, mengoreksi, membaharui, dan mengembangkan diri sendiri sehingga terus menerus mampu berfungsi (Fred N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, 1973, 67) Ke luar ia merekam, mengindentifikasi, menggambarkan, menemukan dan menerangkan hubungan, (ikut) menguji pengetahuan lain dan meramalkan apa yang akan atau dapat terjadi.
- 4. ESENSI METODE Metodologi berasal dari kata methodology (method + logos). Kata method (methodos, systematic course) berasal dari akar kata meta- (dunia di balik kenyataan, sepertimeta- dalam metafisika, after, beyond) dan hodos (jalan, cara). Hodos itu bermacam-macam, persis seperti kunci atau alat. Setiap barang (baca: masalah) yang hendak di buka (baca: dipecahkan, diterangkan), memerlukan, dan mempunyai kunci sendiri (tertentu). Dalam Encyclopedia Britanniaca (1958), Metodologi di-refer sebagai scientific method dan didefinisikan sebagai “the procedure by which we again knowledge in empirical studies such as physics, chemistry, and physiology” yang gejala- gejalanya berulang-tetap sehingga dengan leluasa dapat diteliti melalui metodologi kuantitatif.
- 5. ESENSI METODE Metodologi berasal dari kata methodology (method + logos). Kata method (methodos, systematic course) berasal dari akar kata meta- (dunia di balik kenyataan, sepertimeta- dalam metafisika, after, beyond) dan hodos (jalan, cara). Hodos itu bermacam-macam, persis seperti kunci atau alat. Setiap barang (baca: masalah) yang hendak di buka (baca: dipecahkan, diterangkan), memerlukan, dan mempunyai kunci sendiri (tertentu). Dalam Encyclopedia Britanniaca (1958), Metodologi di-refer sebagai scientific method dan didefinisikan sebagai “the procedure by which we again knowledge in empirical studies such as physics, chemistry, and physiology” yang gejala- gejalanya berulang-tetap sehingga dengan leluasa dapat diteliti melalui metodologi kuantitatif. Metodologi Ilmu Pemerintahan menunjukan bahan baku body of knowledge yang disebut Ilmu Pemerintahan itu, dan bagaimana konstruksinya, sehingga ilmu yang bersangkutan tetap bertahan dan berfungsi internal dan eksternal dalam kondisi apapun.
- 6. PEMIKIRAN METODOLO GI 1. Semula Metodologi Ilmu tidak diajarkan pada tingkat sarjana melainkan pada studi tingkat Master dan Doktor. Materi Metodologi Ilmu dimasukan di dalam Filsafat Ilmu sebagai salah satu cabang Filsafat dan diajarkan di beberapa fakultas pada tingkat sarjana. 2. Pemikiran tentang Metodologi didorong oleh kebutuhan akademik dalam rangka upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu terlihat pada prosesi Kongres Ilmu Pengetahuan Nasionl Pertama yang berlangsung di Malang pada tanggal 3 – 9 Agustus 1958 dan diselenggarakan oleh Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. 3. Kongres menggelar dua diskusi panel yaitu tentang (1) University and research dan (2) Scientific Manpower. Tidak lama sesudah itu baik Metodologi Ilmu, misalnya Metodologi Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta maupun Metodologi Penelitian, diajarkan di berbagai fakultas.
- 7. RAMBU-RAMBU MEMPELAJARI METODOLOGI PEMERINTAHAN 1. Teknis, tiadanya buku pelajaran, 2. Metodologis, kurangnya kejelasan perbedaan antara Metodologi Ilmu dengan Metodologi Penelitian, 3. Taksonomik, tentang letak disiplin ini di dalam sistem ilmu pengetahuan, 4. Metodik-didaktik, cara dan teknik pembelajaran, 5. Materiil, tentang sumber dan pengkajian materi Metodologi Pemerintahan itu sendiri, dan 6. Kelangkaan tenaga Akademik. Untuk mengatasi sebagian kesukaran di atas dilakukan pengkajian tentang Metodologi Ilmu Pemerintahan.
- 8. SUBSTANTIF PEMERINTAHAN 1. Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja Y). 2. Jika ditelusuri dari sudut Sosiologi, seperti dilakukan Max Weber, “The Three Types of Legitimate Rule,” dalam Amitai Etzioni (ed.), Complex Organization (1961) maupun dalam The Web of Government (1961), ternyata didominasi itu bersumber pada beberapa hal :
- 9. a) Waktu, misalnya dominasi orang yang lebih tua terhadap orang lain, b) Lokasi, misalnya dominasi daerah yang kondisinya lebih baik dari daerah lainnya, c) Tradisi, misalnya kesetiaan orang terhadap kelompok yang ditaklukannya, baik dengan menggunakan kekuatan atau paksaan maupun melalui rekayasa, d) Penaklukan, misalnya dominasi kelompok penakluk terhadap kelompok yang ditaklukannya, baik dengan menggunakan kekuatan atau paksaan maupun melalui rekayasa, e) Penyelesaian suatu konflik melalui proses win-lose atau lose- win, f) Perlombaan atau persaingan, dan g) Kesepakatan, misalnya kekuasaan tertentu yang oleh sekelompok orang, berdasarkan pertimbangan tertentu, diserahkan kepda orang lain sebagai jalan, cara atau alatuntuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama dan tertentu pula.
- 10. 3. Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut government (Latin gubernare, Greek kybernan, artinya to steer, mengemudi-kan atau mengendalikan), sehingga semula, lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal. 4. Gejala Pemerintahan Pada analisis di atas, X disebut pemerintah (P) dan Y yang diperintah (YD). Hubungan antara P dengan YD memuat kegiatan yang disebut pemerintahan atau peristiwa yang disebut peristiwa pemerintahan. Peristiwa pemerintahan ada yang sekali lalu dan ada yang berulang. Peristiwa pemerintahan yang sekali lalu menjadi sasaran kajian ilmiah guna membangun seni pemerintahan. Peristiwa pemerintahan dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi research dan hasil-hasilnya dapat diajarkan, diterapkan dan diwariskan. Hal ini dibahas kelak namun untuk sementara dikatakan, pengkajian terhadap peristiwa pemerintahan yang berulang-ulang atau gejala-gejala pemerintahan itulah sumber bahan konstruksi Ilmu Pemerintahan.
- 11. PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN 1. Perkembangan Paradigmatik Ilmu Pemerintahan setiap kegiatan pengkajian ilmiah mempunyai sasaran. Setiap sasaran dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan menggunakan alat yang berlainan. Mislnya, pandangan terhadap sebuah rumah bercat putih berbeda dibanding dengan menggunakan kacamata hitam berbeda dengan pandangan dengan kacamata biru. Pengkajian terhadap sasaran yang sama (objek materiil) jika dilihat dari sudut yang berbeda (objek formal) dengan alat yang berbeda,memberikan hasil yang berbeda pula. Karena itu, pengkajian terhadap objek (sasaran) yang sama dapat menghasilkan disiplin yang berlainan. Dari sudut mana dan dengan cara apa peristiwa (gejala) pemerintahan itu dipandang guna menghasilkan Ilmu Pemerintahan, akan dibicarakan kemudian. Sebagai disiplin yang berdiri sendiri, Ilmu Pemerintahan (Bestuursweten) adalah ilmu yang baru. Perkembangannya melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada di masa itu sehingga objek itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai materi atau bagian integral disiplin lain seperti Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Sosiologi, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Administrasi.
- 12. 2. Pada tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan. Mislnya, tatkala sosiologi mempelajari gejala pemerintahan, lahirlah disiplin baru yaitu Sosiologi Pemerintahan. Sosiologi Pemerintahan merupakan spesialisasi sosiologi. Dalam hubungan ini terdapat sejumlah disiplin yang berspesialisasi di bidang pemerintahan : a. Politik Pemerintahan b. Administrasi/ Manajemen Pemerintahan c. Hukum Tata Pemerintahan d. Sosiologi Pemerintahan/Publik e. Ekonomi Pemerintahan/Publik f. Teknologi Pemerintahan g. Filsafat Pemerintahan h. Etika Pemerintahan i. Psikologi Pemerintahan j. Sejarah Pemerintahan k. Ekologi Pemerintahan l. Budaya Pemerintahan
- 13. m. Geografi Pemerintahan n. Hukum Adat Pemerintahan o. Kepemimpinan Pemerintahan p. Komunikasi Pemerintahan q. Bahasa Pemerintahan r. Seni Pemerintahan s. Metodologi Pemerintahan t. Perbandingan Pemerintahan u. Perilaku Pemerintahan v. Pembangunan Pemerintahan 3. Pada tahap ketiga, terbentuk kelompok pengetahuan (body of knowledge) yang dikonstruksikan dan konsep-konsep sumbangan disiplin tersebut di atas, terutama konsep-konsep ideografik. Maka lahirlah disiplin yang disebut Ilmu Pemerintahan Ekletis. Ilmu Pemerintahan pada tahap awal seperti Bestuurskunde, bersifat ideografik-ekletis. Inilah ilmu pemerintahan generasi pertama.
- 14. 4. Pada tahap keempat, lahirlah Ilmu Pemerintahan yang mandiri yang dikenal sebagai Bestuurswetenschap. Ilmu Pemerintahan generasi kedua di dukung oleh metodologi (Metodologi Ilmu Pemerintahan) yang berhasil mengidentifikasi sasaran formal baru (khusus) di antara sejumlah objek formal lainnya yang gejalanya memiliki keajegan yang cukup untuk dianalisis (sedikit banyak bersifat nomotetik). 5. Dari analisis itu lahir konsep-konsep sebagai bahan bagi penyusunan teori yang pada gilirannya bisa digunakan sebagai alat eksplanasi dan prediksi, dua diantara sejumlah fungsi pengetahuan untuk dapat disebut sebagai disiplin yang mandiri (baca juga Soewargono, “Jati Diri Ilmu Pemerintahan,”dalam Jurnal Ilmu Pemerintah-an, Nomor Perkenalan 1995 h.24-56).
- 15. SOSIAL a. Sosiologi b. Antropologi c. Psikologi d. Ekonomi e. Politik f. Geografi g. Komunikasi h. Hukum i. Ilmu j. Ilmu sejenisnya FILSAFAT HUMANIORA a. Bahasa dan Sastra b. Kebudayaan c. Kesenian d. Filsafat e. Agama f. Ilmu sejenisnya ILMU EKSAKTA a. Fisika b. Biologi c. Kimia d. Astronomi e. Matematika HUBUNGAN FILSAFAT DENGAN ILMU
- 16. POLITIK (Indung) Pemerintahan (Saudara Kandung) – ilmu Otonomi ADM PUBLIK ADM. NEGARA (Saudara Kandung) INTEGRAL >< SEPARATED RELEVANSI SOSIAL RELEVANSI INTELEKTUAL PERPISAHAN ILMU
- 17. SOSIALISM FILSAFAT HUMANIORAILMU EKSAKTA POLITIK ADM. PUBLIKADM. NEGARA ILMU PEMERINTAHA N PETA ILMU PEMERINTAHAN
- 19. 1. ILMU Ilmu Adalah susunan pengetahuan yang teratur tentang pokok-pokok permasalahan atau subyek tertentu yang diperoleh melalui metode tertentu dengan tujuan memperoleh kebenaran tentang sesuatu yang obyektif. Menurut Moh. Hatta: Ilmu pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum Kausal baik dalam suatu golongan yang sama tabiatnya maupun menurut bangunannya dari dalam. UNISCO (United Nation an Education Science and Cultural organization) Science is Sum on Coordinated knowledge related to a determined subject. Keseluruhan pengetahuan yang teratur tentang suatu pokok permasalahan tertentu.
- 20. 2. SYARAT-SYARAT a. Objek atau bidang kajian b. Metode – cara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan objektif c. Pengertian atau konsep-konsep tersendiri sesuai dengan karakteristik dan lingkup permasalahan. 3. Karakteristik Ilmu a. Rasional b. Logis c. Objektif d. Terbuka e. Universal f. Sistematis
- 21. 4. FUNGSI ILMU Membantu manusia dalam mencapai tujuan kedepannya dan memberi penerangan kehidupan
- 22. ILMU PEMERINTAHA N Institusi Ranah Ilmu-ilmu pemerintahan dalam bidang kajian normatif dan faktual untuk membangun bentuk. Paradigma yg mantap ( ontologi, etistendogi, dan aksiologi) Diterima para Ilmuwan SCIENCE OTONOMI STUDIES PENDEKATAN ILMU PEMERINTAHAN Berkembang Anomali Eksistensi Ilmu
- 23. EKSISTENSI ILMU PEMERINTAHAN PARADIGMA ANGGAPAN DASAR PRAPOSISI OBYEK KONSEP FORMAL TEORI ILMU PEMERINTAHAN
- 24. TEORI ILMU PEMERINTAHAN governance government Residu Deskresi P. Emenssion Desentralisasi Disaster
- 25. TANTANGAN ILMU PEMERINTAHAN Masalah keterbukaan, yaitu kesediaan menerima kritik Tantangan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis Penelitian ilmu pemerintahan dihadapkan maslalah pendanaan dan teknis Dominan paradigma behavioroi smelawan positivistik ANOMALI BERKEMBANG
- 26. SAINS EMPIRIKAL Ada pun Sains Empirikal (normal science) sebagaimana disebut oleh Thomas Khun yang kini berlaku, diturunkan dari cara berpikir sensual (indrawi), melalui Proses Pengindaran, agar dapat menangkap wujud-wujud konkrit dari jagat raya (yang disebut realita itu). Letak masalah, suatu masalah besar dan esensial dari apa yang kita sebut Sains Empirikal itu. Untuk memahami hal ini kita kembali ke jalan pikiran kant bahwa jagat raya yang sebenarnya adalah noumena, yang kita tidak tahu tentang itu (tidak akan tahu sampai kapan pun) sedangkan yang tampak kepada kita adalah phenomena (bukan jagat raya sebenarnya dan bersifat menipu).
- 28. Ontologi Hakekat, ada Konstruksi Religi Ada kehidupan setelah mati Ada perbedaan pria dan wanita Konstruksi Sosial
- 29. Epistomologi Teori Pengetahuan Relasi objektivitas dengan Fenomena Sosial Relasi objektivitas dengan Fenomena Alam Konstruksi Pemerintahan Ada rakyat Wilayah Pengakuan (nilai,norma,hukum)
- 31. Titik singgung Politik dengan Pemerintahan Politik Politik kekuasaan Alat Pemerintahan Pelaksana kekuasaan (courcion) Gejala Sosial Pemerintahan
- 32. HISTORIS><KONTEKT UAL ILMU PEMERINTAHAN Pada masa Romawi kuno,Pemerintahan yang tidak pernah berhenti pada tataran spekulatif. Pada masa Abad Pertengahan , Pemerintahan yang terkait erat dengan masalah keagamaan. Pada masa Renaissance, Adanya gerakan sekularisasi dalam artian pemisahan pembahasan masalah keagamaan dan kenegaraan. Pada masa klasik, Pemerintahan yang berupa disiplin keilmuan yang obyektif, sistematis, rasioanal, dan metodis.
- 33. Pada masa Modern Prusia Ilmu Pemerintahan dengan nama Kameralwissenshaft, yang bersifat sentralistik, paternalistik, berfaham ekonomi merkantilisme. Amerika Ilmu Pemerintahan Kameralisme. Latar belakang sosial budaya politik pada masa itu diwarnai oleh penerimaan faham demokrasi dalam kehidupan kenegaraan.
- 34. Inggris Ilmu Pemerintahan yang mengacu pada ilmu klasik dan humanities yang bersifat generalis, maka pejabat sering diklarifikasikan sebagai professional amateurs. Belanda Ilmu Pemerintahan yang mirip dengan Kameralisme Jerman hal ini diciptakan Program Indologie yang dilakukan oleh gabungan dari 3 fakultas leiden, yaitu fakultas hukum, sastera, dan fakultas filsafat. Ilmu pemerintahan yang dikembangkan lebih pragmatis.
- 35. ILMU PEMERINTAHAN Bestuurswetenschap (Ilmu pemerintahan) bestuurswetenschappen (Ilmu-ilmu pemerintahan) Bestuurs-kunde (Ilmu pemerintahan terapan)
- 36. Indonesia Ilmu Pemerintahan yang masih dipengaruhi oleh pemikiran kepercayaan mistis, agama, seni dan teknik.
- 37. PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN SCHOLTEN (1981) Ilmu pemerintahan KLASIK MODERN Konstruksi Praktis Konstruksi Empirikal pengalaman Institusi Akal sehat Pengalaman Institusi Akal sehat Inter face Politik Hukum Sosiologi ekonomi
- 38. Ilmu pemerintahan KEMENDAGR I Otonomi etic : Semua unsur pemerintahan adalah unsur dalam negeri Value : Difernsiasi dan spesialisasi Otonomi daerah (sebagian besar urusan berdasar dari lembaga negara ) Garis lini D’as sain dan Das sal Membangun misi Bhineka Tunggal Ika Pelaksanaan berbagai unsur Kebijakan inter institusional antara Kementrian dan lembaga lain : Pusat, daerah dan desa
- 39. Isu-isu penting Perkembangan ilmu Perkembangan akademik menjadi ruh bagi eksistensi ilmu Sistem pendidikan memberi gambaran tentang transfer of knowledge....... Figur-figur ilmuan memberi warna bagi ilmu dan program studi Kondisi dan situasi menjadi perubahan paradigma
- 40. DOKTRIN ASOKA “Barangsiapa merendahkan agama lain dan memuji agamanya sendiri, (berarti) merendahkan agamanya sendiri”. Dalam kitab Sutasoma, Empu Tantular mengemas ajaran itu dalam seloka yang sebagian berbunyi “Bhineka Tungga Ika”, lengkapnya “Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrva” artinya berbeda- beda tetapi satu jua, tahan karena benar serta satunya cipta, rasa, karsa, kata dan karya berdasarkan kebenaran yang tunggal.
- 41. Pertama Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dalam bidang keilmuan atau praktek melalui riset pemerintahan hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Kedua Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di dalam bidang pemerintahan melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner. Ketiga Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset pemerintahan dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. KUALIFIKASI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
- 42. PENELITIAN PEMERINTAHAN PROF. DR. DRS. H. KHASAN EFFENDY, M.Pd
- 43. DIMENSI DAN PRINSIP-PRINSIP PENELITIAN Dimensi dan prinsip- prinsip penelitian judul Latar belakang Maksud dan tujuan Sistematika dan etika penelitian (- harvard dan arabia) (- running dan put not) Maksud dan tujuan
- 44. MASALAH GENERALIS HASIL PENELITIAN : MENUNTUT KEBERANIAN BERLAWANAN ATAU MENYERANG OTORITA POLITIK DAN AGAMA YANG BERLAKU (COPERNICUS 1473 – 1543. SCIENCE : INTEGRITAS, KAYA IMAJINASI, LUANG WAKTU, DAN SABAR
- 45. SUMBER MASALAH FENOMENA SOSIAL PERUBAHAN TEKNOLOGI PERUBAHAN ILMU DAN TEKNOLOGI PENGALAMAN AKADEMIK KONSULTAS I FENOMENA PENDIDIKAN
- 47. BOBOT MASALAH MASALAH TERJAWAB SECARA EFEKTIF DAN RELEVAN DALAM PENELITIAN BERARTI DAN BERNILAI PENTING SUATU YANG BARU VISIBLE (MEMUNGKINKAN) PIJAKAN (KONSEP-PROPOSISI-TEORI-SMALL- MIDLE –GRAND THEORY)
- 48. FUNGSI PEMERINTAHAN Pelayanan Pembahasan Pemberdayaan Ketentraman manusia KEBUTUHA N MANUSIA Fisiologi Rasa Aman Cinta / Rasa Manusia Penghargaan Aktualisasi diri
- 50. METOD E KUALITATIF Data Teori Nalar KUANTITATIF Deskrit Kontinum (Orninal, Interval dan Rasio) KUAN DAN KUAL Pendahuluan Proses Sistemik
- 51. Kualitatif data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik yang dalam bentuk ordinal dan rangking Kuantitatif data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran Data deskrit data hasil perhitungan yang dikonsepsikan dalam bilangan Data kontinum merupakan hasil pengukuran yang dikonsepsikan dengan jumlah nilai sampai dengan tak terhingga
- 53. MASALAH- MASALAH PEMERINTAHAN FOKUS LOKUS • KINERJA • KEBIJAKAN • ORGANISASI • BIROKRASI • KOORDINASI • DESA • KECAMATAN • PROVINSI • KABUPATEN • PUSAT Efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektifitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan, dan kualitas untuk mengukur sinerji keduanya bersama- sama. Suatu satuan kerja per satuan waktu disebut efisien, jika dengan input tertentu dapat dicapai hasil (layanan) semaksimal mungkin, atau suatu hasil tertentu dapat dicapai dengan input seminimal mungkin. ALAT UKUR
- 54. MODEL ANALISIS ANALTIK SINTETIK DEDUKSI A Priori INDUKSI A Posteriori Keterangan : Gambar di atas menunjukkan bahwa cara berpikir deduktif menghasilkan pengetahuan analitik, sedangkan cara berpikir induktif menghasilkan pengetahuan sintetik.
- 55. CARA BERPIKIR DEDUKTIF Cara berpikir deduktif dimulai dengan PREMIS, yang “benar dengan sendirinya”, dan dari padanya dideduksi sampai pada pengetahuan khusus yang diperlukan. Ini yang disebut cara berpikir “a priori” yang sudah benar dari sejak semula.
- 56. CARA BERPIKIR INDUKTIF Cara berpikir induktif dimulai dari data dan fakta atau realita, kemudian dirangkum sebagai kesimpulan. Ini yang disebut cara berpikir “a posteriori”. Cara berpikir deduktif, sebagaimana dipertahankan oleh Descartes, sehubungan dedukasi matematis yang kaku akhirnya ditinggalkan, sedangkan cara berpikir induktif yang “Luwes” seperti diketengahkan oleh Francis Bacon, mendapat pasaran yang luas. Dan cara berpikir sensual induktif sebagai berikut :
- 57. CARA BERPIKIR SENSUAL INDUKTIF NON SENSUAL Rationalism Transendentalism FITRAH SENSUAL (indrawi) Empiricism Positivism WAHYU SAINS EMPIRIKAL (“Normal Science”) METODOLOGI PENELITIAN Proses Pengindara n