WAKAFWAKAF
DALAMDALAM
PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGANUNDANGAN
DI INDONESIADI INDONESIA
USWATUN HASANAH
G...
WAKAF SEBAGAI LEMBAGA ISLAM YANGWAKAF SEBAGAI LEMBAGA ISLAM YANG
ERAT KAITANNYA DENGAN MASALAHERAT KAITANNYA DENGAN MASALA...
PERATURAN PERWAKAFAN DIPERATURAN PERWAKAFAN DI
INDONSIAINDONSIA
WAKAF DALAM PERATURANWAKAF DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DIPERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIAINDONESIA
 PERATURAN MASA ...
SURAT EDARAN SEKRETARIS GUBERNEMEN
TANGGAL 4 JUNI 1931 NO.  1361/A,
SEBAGAIMANA TERMUAT DI DALAM BIJBLAD
 1931 NO. 125/3, ...
KEMUDIAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA
MENGELUARKAN SURAT EDARAN LAGI,
YAKNI EDARAN GUBERNEMEN TANGGAL 24
 DESEM-BER  1934 N...
SURAT EDARAN SEKRETARIS GUBERNEMENT
TANGGAL 27 MEI 1935  NO. 1273/A
SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM
BIJBLAD 1935  NO. 13480...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFANTAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN
TANA...
LANDASAN HUKUM UUD 1945LANDASAN HUKUM UUD 1945
TENTANG INSTRUMEN WAKAFTENTANG INSTRUMEN WAKAF
 PASAL 29 AYAT 1: DINYATAKAN  BAHWA
 NEGARA (REPUBLIK INDONESIA)
 BERDASARKAN ATAS KETUHANAN YANG
MAHA ESA. MENURUT HAZAI...
SEPERANGKAT PERATURANSEPERANGKAT PERATURAN
LANGSUNG TAHUN 1977 DAN 2006LANGSUNG TAHUN 1977 DAN 2006
 PERATURAN PEMERINTAH...
 INSTRUKSI BERSAMA ANTARA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM  NEGERI NOMOR:1 TAHUN 1978  TENTANG
 PELAKSANAAN 1 TAHUN 1978 P...
 INSTRUKSI  MENTERI  AGAMA NO. 3 TAHUN 1979
 TANGGAL  19 JUNI  1979 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN KEPUTUSAN  MEN-TERI AGAM...
PERATURAN TIDAK LANGSUNGPERATURAN TIDAK LANGSUNG
 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN  DASAR POKOK-
POKOK AG...
 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38
TAHUN 1963 TENTANG  PENUN-JUKAN
BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT
MEMPUNYAI HAK  MILIK ATAS
TANAH...
KONSEP FIKIH WAKAFKONSEP FIKIH WAKAF
 BENDA YANG DIWAKAFKAN (MAUQUF
BIH);
 PERUNTUKAN WAKAF (MAUQUF
‘ALAIH);
 SIGHAT WA...
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIAFATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TELAH MENETAPKAN FATWA TENTANGTELAH MENETAPKAN FATWA TENTANG
WA...
UU NO.41 TAHUN 2004UU NO.41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAFTENTANG WAKAF
 BAB I BERISI KETENTUAN UMUM.
 BAB II, MENGENAI DASAR-...
 BAB VII BERISI TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA, TERDIRI SATU PASAL.
 BAB VIII BERISI TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN. BA...
PASAL 16 AYAT 1,2,DANPASAL 16 AYAT 1,2,DAN
3 TENTANG WAKAF3 TENTANG WAKAF
UANG.UANG.PASAL 16 AYAT (1) DISEBUTKAN BAHWA HAR...
 ADAPUN PADA AYAT (3) PASAL YANG
SAMA DISEBUTKAN BAHWA BENDA
BERGERAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) HURUF B ADALAH
H...
CERTIFICATE WAKAFCERTIFICATE WAKAF
UANGUANG
 WAKAF UANG MEMBUKA PELUANG YANG
UNIK UNTUK MENCIPTAKAN INVESTASI
GUNA MEMBER...
LATAR BELAKANG DITERBITKANNYALATAR BELAKANG DITERBITKANNYA
CERTIFICATECERTIFICATE WAQF UANGWAQF UANG
MENGUBAH KEBIASAAN L...
WAKAF UANG DALAM UUWAKAF UANG DALAM UU
WAKAFWAKAF
 PASAL 28 UNDANG-UNDANG TENTANG
WAKAF DISEBUTKAN BAHWA WAKIF
DAPAT MEWA...
AYAT (3) DIATUR BAHWA SERTIFIKAT
WAKAF UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM AYAT (2) DITERBITKAN DAN
DISAMPAIKAN OLEH LEMBAGA
...
CARA MEWAKAFKAN WAKAF UANGCARA MEWAKAFKAN WAKAF UANG
 ADAPUN KETENTUAN MENGENAI WAKAF BENDA BERGERAK
BERUPA UANG DIATUR L...
8 LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH8 LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH
YANG MENGHIMPUN DANA WAKAFYANG MENGHIMPUN DANA WAKAF
UANGUANG
PT. ...
TUGAS LKSTUGAS LKS
 MENGUMUMKAN KEPADA PUBLIK ATAS
KEBERADAANNYA SEBAGAI LKS PENERIMA
WAKAF UANG;
 MENYEDIAKAN BLANKO SE...
LANJUTAN TUGASLANJUTAN TUGAS
LKSLKS
MENERBITKAN SERTIFIKAT
WAKAF UANG SERTA
MENYERAHKAN SERTIFIKAT
TERSEBUT KEPADA WAKIF
...
PPAIW DALAM UU NO.41TH.PPAIW DALAM UU NO.41TH.
2004 DAN NO.42 TH.20062004 DAN NO.42 TH.2006
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMO...
SYARAT NAZHIRSYARAT NAZHIR
WARGA NEGARA
INDONESIA
BERAGAMA ISLAM
DEWASA
AMANAH
MAMPU SECARA JASMANI
MAUPUN ROHANI
TI...
TUGAS NAZHIRTUGAS NAZHIR
 MELAKUKAN PENGADMINISTRASIAN
HARTA BENDA WAKAF
 MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN
HARTA BENDA WAKAF,...
KRITERIA KHUSUS UNTUKKRITERIA KHUSUS UNTUK
NAZHIR WAKAF UANGNAZHIR WAKAF UANG
 MEMAHAMI HUKUM WAKAF DAN PERATURAN
PERUNDA...
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMER 4PERATURAN MENTERI AGAMA NOMER 4
TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASITAHUN 2009 TENTANG ADMINISTR...
PMA NOMOR 4 / 2009PMA NOMOR 4 / 2009
 Pejabat LKS-PWU atau Notaris
sebagaimana dimaksud ayat (1)
menerbitkan AIW yang mem...
KEMUDIAN PASAL 3 AYAT (1)
DISEBUTKAN BAHWA LKS-PWU
WAJIB MENERBITKAN
SERTIFIKAT WAKAF UANG
SETELAH NAZHIR
MENYERAHKAN AIW...
BADAN WAKAF INDONESIABADAN WAKAF INDONESIA
BWI SEBAGAI
NAZHIR
TUGAS DAN
WEWENANG BWI
TUJUAN
PEMBENTUKAN BWI
TUGAS DAN WEWENANGTUGAS DAN WEWENANG
BWIBWI
 MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP
NAZHIR DALAM MENGELOLA DAN
MENGEMBANGKAN HARTA ...
PENJELASAN PASAL 51, 52, DAN 53PENJELASAN PASAL 51, 52, DAN 53
TENTANG BWITENTANG BWI
 SEBAGAI BADAN PELAKSANA
 SEBAGAI ...
SYARAT ANGGOTA BWISYARAT ANGGOTA BWI
 WARGA NEGARA INDONESIA;
 BERAGAMA ISLAM;
 DEWASA;
 AMANAH;
 MAMPU SECARA JASMAN...
PENGEMBANGAN WAKAF DIPENGEMBANGAN WAKAF DI
NEGARA-NEGARA MUSLIMNEGARA-NEGARA MUSLIM
 MESIR
 SUDAN,
 BANGLADES
 ARAB SA...
WAKAF DI MESIRWAKAF DI MESIR
 DI MESIR MISALNYA, BADAN WAKAF SUDAH DIBENTUK SEJAK TAHUN 1971.
BADAN WAKAF DI MESIR BERADA...
BENTUK PEMBERDAYAABENTUK PEMBERDAYAA
WAKAF DI MESIRWAKAF DI MESIR
 KEGIATAN BADAN WAKAF MESIR YANG
CUKUP PENTING ADALAH
M...
MODEL PEMBERDAYAAN WAKAFMODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
MESIRMESIR
Wakif
REI
Proyek
Bagi hasil
BW
rugi
Lmbg penjamin
Mauquf alaih...
MODEL LAIN DI SUDANMODEL LAIN DI SUDAN
 DALAM HAL INI BADAN WAKAF BERPEDOMAN KEPADA
DUA HAL. DALAM KONDISI WAKAF DITEMUKA...
MODEL LAIN DI SUDANMODEL LAIN DI SUDAN
WAKIF BADAN WAKAF
PENGELOLA/NAZHIR
RUGI
FAKIR MISKIN
LABA
LEMBAGA PENJAMIN
AGAR WAKAF PRODUKTIF, BADAN
WAKAF MENGEMBANGKAN HARTA
WAKAF ITU DENGAN CARA
MENYATUKAN SEMUA WAKAF YANG
TIDAK ADA AKTENYA...
VISI DAN MISI BADAN WAKAF INDONESIAVISI DAN MISI BADAN WAKAF INDONESIA
 VISI: TERWUJUDNYA LEMBAGA INDEPENDEN
YANG DIPERCA...
STRATEGI BWI DALAM PEMBERDAYAANSTRATEGI BWI DALAM PEMBERDAYAAN
WAKAFWAKAF
5 DIVISI BWI5 DIVISI BWI
PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIAINDONESIA
 PADA SAAT INI BADAN WAKAF INDONESIA TELAH
MENGELUARKAN BEB...
PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIAINDONESIA
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG...
PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIAINDONESIA
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2010 TENTANG...
05 wakaf workshop nazhir us
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

05 wakaf workshop nazhir us

2.363 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
2.363
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
74
Kommentare
0
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

05 wakaf workshop nazhir us

  1. 1. WAKAFWAKAF DALAMDALAM PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG- UNDANGANUNDANGAN DI INDONESIADI INDONESIA USWATUN HASANAH GURU BESAR HUKUM ISLAM FHUI & KETUA LITBANG BADAN WAKAF INDONESIA
  2. 2. WAKAF SEBAGAI LEMBAGA ISLAM YANGWAKAF SEBAGAI LEMBAGA ISLAM YANG ERAT KAITANNYA DENGAN MASALAHERAT KAITANNYA DENGAN MASALAH SOSIAL DAN EKONOMISOSIAL DAN EKONOMI
  3. 3. PERATURAN PERWAKAFAN DIPERATURAN PERWAKAFAN DI INDONSIAINDONSIA
  4. 4. WAKAF DALAM PERATURANWAKAF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAINDONESIA  PERATURAN MASA HINDIA BELANDA PERATURAN SURAT EDARAN SEKRETARIS GUBERNEMEN PERTAMA TANGGAL 31 JANUARI 1905, NOMOR 435 SEBAGAIMANA TERMUAT  DI  DALAM BIJBLAD 1905 NO. 6196, TENTANG TOEZICHT OP DEN BOUW VAN MOHAMMEDAANSCHE BEDEHUIZEN. SURAT EDARAN INI TIDAK  DIATUR SECARA KHUSUS  TENTANG  WAKAF,  AKAN TETAPI  DINYATAKAN BAHWA PEMERINTAH SAMA  SEKALI  TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGHALANG- HALANGI ORANG ISLAM  INDONE-SIA
  5. 5. SURAT EDARAN SEKRETARIS GUBERNEMEN TANGGAL 4 JUNI 1931 NO.  1361/A, SEBAGAIMANA TERMUAT DI DALAM BIJBLAD  1931 NO. 125/3, TENTANG TOEZICH VAN DE REGEERING OP MOHAMME­DAANSCHE BEDEHUIZEN, VRIJDAGDIENSTEN EN WAKAFS. DALAM SURAT EDARAN INI TERDAPAT BEBERAPA  PERUBAHAN BIJBLAD 6196 ANTARA LAIN DITENTUKAN SUPAYA PARA BUPATI MEMBUAT DAFTAR RUMAH-RUMAH IBADAT, RUMAH IBADAT  TERSE­BUT DIPERGUNAKAN UNTUK SALAT JUM'AT ATAU TIDAK, MENCA­ TAT ASAL USULNYA DAN BERUPA WAKAF ATAU BUKAN.
  6. 6. KEMUDIAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA MENGELUARKAN SURAT EDARAN LAGI, YAKNI EDARAN GUBERNEMEN TANGGAL 24  DESEM-BER  1934 NO. 3088/A SEBAGAIMANA TERMUAT DI DALAM  BIJ-BLAD  TAHUN  1934  NO. 13390 TENTANG TOEZICHT  VAN  DE REGEERING OP MOHAMMEDAANSCHE BEDEHUIZEN, VERIJDAGDIEN-STEN EN WAKAPS. SURAT EDARAN INI SIFATNYA HANYA MEMPER-TEGAS APA YANG DISEBUTKAN DALAM SURAT EDARAN SEBELUMNYA DI  MANA BUPATI BOLEH MEMIMPIN  USAHA  UNTUK  MENCARI PENYELESAIAN  SEANDAINYA TERJADI  PERSENGKETAAN  DALAM MASYARAKAT DALAM HAL PELAKSANAAN SALAT JUM'AT,  ASALKAN PIHAK-PIHAK  YANG BERSANGKUTAN MEMINTANYA. OLEH KARENA ITU BUPATI HARUS MENGAMANKAN KEPUTUSAN ITU, JIKA SALAH SATU PIHAK TIDAK MEMATUHINYA. 
  7. 7. SURAT EDARAN SEKRETARIS GUBERNEMENT TANGGAL 27 MEI 1935  NO. 1273/A SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM BIJBLAD 1935  NO. 13480  TENTANG  TOEZICHT VAN DE REGEERING  OP  MOHAMME­DAANSCHE  BEDEHUIZEN EN WAKAPS, DALAM SURAT EDARAN  INI DIBERIKAN BEBERAPA PENEGASAN TENTANG PROSEDUR PERWAKAFAN.  DI  SAMPING ITU, DALAM SURAT  EDARAN  INI  JUGA DISEBUTKAN BAHWA SETIAP PERWAKAFAN HARUS  DIBERITAHUKAN KEPADA BUPATI DENGAN MAKSUD SUPAYA BUPATI DAPAT MEMPER­ TIMBANGKAN ATAU MENELITI PERATURAN UMUM ATAU  PERATURAN SETEMPAT YANG DILANGGAR AGAR BUPATI DAPAT MENDAFTARKAN WAKAF ITU DALAM DAFTAR YANG DISEDIAKAN UNTUK ITU
  8. 8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFANTAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIKTANAH MILIK LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PP NOMOR 28 TAHUN 1977, YAITU:  PADA WAKTU YANG LAMPAU , PENGATURAN TENTANG PERWAKAFAN TANAH SELAIN DARI BELUM MEMENUHI KEBUTUHAN, JUGA DIATUR SECARA TUNTAS DALAM SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEHINGGA MEMUDAHKAN TERJADINYA PENYIMPANGAN DARI HAKIKAT DAN TUJUAN WAKAF ITU SENDIRI. KARENA BERANEKA RAGAMNYA BENTUK WAKAF DAN TIDAK ADANYA KEHARUSAN MENDAFTARKAN BENDA-BENDA YANG DIWAKAFKAN ITU. AKIBATNYA BANYAK BENDA-BENDA YANG DIWAKAFKAN TIDAK DIKETAHUI LAGI KEADAANNYA, MALAH ADA DIANTARANYA YANG TELAH MENJADI MILIK AHLI WARIS PENGURUS (NADZIR) WAKAF BERSANGKUTAN.  ADANYA KERESAHAN DI KALANGAN UMAT ISLAM YANG MENJURUS PADA PERASAAN ANTIPATI TERHADAP LEMBAGA WAKAF,  TERJADI PERSENGKETAAN MENGENAI TANAH WAKAF KARENA TIDAK JELASNYA STATUS TANAH WAKAF YANG BERSANGKUTAN
  9. 9. LANDASAN HUKUM UUD 1945LANDASAN HUKUM UUD 1945 TENTANG INSTRUMEN WAKAFTENTANG INSTRUMEN WAKAF
  10. 10.  PASAL 29 AYAT 1: DINYATAKAN  BAHWA  NEGARA (REPUBLIK INDONESIA)  BERDASARKAN ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA. MENURUT HAZAIRIN, NORMA DASAR YANG TERSEBUT DALAM PASAL 29 AYAT (1) ITU TAFSIRANNYA ANTARA LAIN BERMAKNA BAHWA "NEGARA REPUBLIK INDONESIA" WAJIB MEMBANTU PELAKSANAAN  SYARI'AT  ISLAM  BAGI  ORANG  ISLAM, SYARI'AT  NASRANI  BAGI  ORANG NASRANI  DAN  SYARI'AT  HINDU DHARMA  BAGI ORANG HINDU DHARMA, APABILA  DALAM PELAKSANAAN SYARI'AT  ITU  MEMERLUKAN  PERANTARAAN  KEKUASAAN  NEGARA  PASAL 29 AYAT 2 : BAHWA NEGARA MENJAMIN KEMERDE-KAAN TIAP-TIAP PENDUDUK UNTUK MEMELUK AGAMANYA MASING-MASING DAN UNTUK BERIBADAT MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA ITU.
  11. 11. SEPERANGKAT PERATURANSEPERANGKAT PERATURAN LANGSUNG TAHUN 1977 DAN 2006LANGSUNG TAHUN 1977 DAN 2006  PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWA-KAFAN TANAH MILIK.  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 6 TAHUN 1977 TENTANG PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH MILIK. PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI NO. 6 TAHUN  1977 INI TERDIRI DARI LIMA BAB DAN EMPAT BELAS PASAL.  PERATURAN  MENTERI  AGAMA NO. 1  TAHUN  1978  TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  PP. NO. 28 TAHUN  1977  TENTANG PERWAKAFAN  TANAH  MILIK. PERATURAN  MENTERI AGAMA INI TERDIRI DARI  SEPULUH BAB, DUA PULUH PASAL.
  12. 12.  INSTRUKSI BERSAMA ANTARA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM  NEGERI NOMOR:1 TAHUN 1978  TENTANG  PELAKSANAAN 1 TAHUN 1978 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK. INSTRUKSI INI  DITUJUKAN KEPADA  PARA  GUBERNUR KEPALA DAERAH DAN PARA KEPALA KANTOR WILAYAH  DEPARTE-MEN  AGAMA SELURUH INDONESIA  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  ISLAM NO. KEP/D/75/1978 TENTANG FORMULIR DAN PEDOMAN PELAKSA- NAAN   PERATURAN-PERATURAN  TENTANG PERWAKAFAN   TANAH MILIK.  PERATURAN  INI TERDIRI DARI LIMA PASAL DENGAN  DUA KELOMPOK LAMPIRAN. LAMPIRAN I BERISI 14 BENTUK FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN DALAM PERWAKAFAN TANAH MILIK.  KEPUTUSAN  MENTERI  AGAMA  NO. 73  TAHUN  1978  TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  KEPADA KEPALA  KANTOR  WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI/SETINGKAT DI SELURUH  INDONE-SIA  UNTUK MENGANGKAT/MEMBERHENTIKAN SETIAP KEPALA  KUA KECAMATAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF.
  13. 13.  INSTRUKSI  MENTERI  AGAMA NO. 3 TAHUN 1979  TANGGAL  19 JUNI  1979 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN  MEN-TERI AGAMA NO. 73 TAHUN 1978.  SURAT  DIRJEN  BIMAS  ISLAM  DAN  URUSAN  HAJI  NO.   D II/5/ED/14/1980 TANGGAL 25 JUNI 1980 TENTANG  PEMAKAIAN BEA  MATERAI DENGAN LAMPIRAN SURAT DIRJEN PAJAK NO.  S- 629/PJ.331/1980  TANGGAL  29 MEI 1980  YANG  MENENTUKAN JENIS FORMULIR WAKAF MANA YANG BEBAS MATERAI, DAN JENIS FORMULIR  YANG DIKENAKAN BEA MATERAI, DAN BERAPA  BESAR MATERAINYA.  SURAT  DIRJEN  BIMAS  ISLAM  DAN  URUSAN  HAJI  NO.   D II/5/ED/07/1981 TANGGAL 17 FEBRUARI 1981 KEPADA  GUBER-NUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DI SELURUH INDONESIA, TENTANG PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN PERMOHONAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN DARI SEMUA  PEMBEBANAN BIAYA.  SURAT  DIRJEN  BIMAS  ISLAM  DAN  URUSAN  HAJI  NO.   D II/5/ED/11/1981 TANGGAL  16  APRIL  TENTANG   PETUNJUK PEMBERIAN NOMOR PADA FORMULIR PERWAKAFAN TANAH MILIK.
  14. 14. PERATURAN TIDAK LANGSUNGPERATURAN TIDAK LANGSUNG  UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN  DASAR POKOK- POKOK AGRARIA, TANGGAL 24 SEPTEMBER 1960.  PASAL 49  AYAT (3) UU NO. 5 TAHUN 1960 MEMBERI ISYARAT  BAHWA "PERWAKAFAN  TANAH MILIK DILINDUNGI DAN  DIATUR  DENGAN PERATURAN PEMERINTAH".  PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1961 TANGGAL 23 MARET 1961  TENTANG PENDAFTARAN TANAH. PERATURAN INI  BERLAKU UMUM,  ARTINYA SEMUA TANAH.  PERATURAN  MENTERI  AGRARIA NO. 14 TAHUN  1961  TENTANG PERMINTAAN  DAN PEMBERIAN  IZIN  PEMINDAHAN  HAK  ATAS TANAH.
  15. 15.  PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1963 TENTANG  PENUN-JUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK  MILIK ATAS TANAH.  KEPUTUSAN  MENTERI  DALAM  NEGERI NO.  348  TAHUN  1982 TENTANG PENYERTIFIKATAN TANAH BAGI BADAN HUKUM  KEAGA-MAAN,  BADAN HUKUM SOSIAL DAN LEMBAGA  PENDIDIKAN  YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA  SURAT  MENTERI  DALAM  NEGERI  NOMOR:   SK.178/DJA/  1982 TENTANG PENUNJUKAN  BADAN KESEJAHTARAAN  MASJID  (BKM) PUSAT  SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT  MEMPUNYAI  TANAH DENGAN HAK MILIK
  16. 16. KONSEP FIKIH WAKAFKONSEP FIKIH WAKAF  BENDA YANG DIWAKAFKAN (MAUQUF BIH);  PERUNTUKAN WAKAF (MAUQUF ‘ALAIH);  SIGHAT WAKAF BAIK UNTUK BENDA TIDAK BERGERAK MAUPUN BENDA BERGERAK SEPERTI UANG DAN SAHAM;  KEWAJIBAN DAN HAK NADZIR WAKAF;DAN LAIN-LAIN YANG MENUNJANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF.  BENDA BERGERAK, DAN BENDA-BENDA TIDAK BERGERAK LAINNYA YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
  17. 17. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIAFATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TELAH MENETAPKAN FATWA TENTANGTELAH MENETAPKAN FATWA TENTANG WAKAF UANGWAKAF UANG WAKAF UANG (CASH WAKAF/WAQF AL-NUQUD) ADALAH WAKAF YANG DILAKUKAN SESEORANG, KELOMPOK ORANG, LEMBAGA ATAU BADAN HUKUM DALAM BENTUK UANG TUNAI. TERMASUK KE DALAM PENGERTIAN UANG ADALAH SURAT-SURAT BERHARGA. WAKAF UANG HUKUMNYA JAWAZ (BOLEH). WAKAF UANG HANYA BOLEH DISALURKAN DAN DIGUNAKAN UNTUK HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN SECARA SYAR’I. NILAI POKOK WAKAF UANG HARUS DIJAMIN KELESTARIANNYA, TIDAK BOLEH DIJUAL, DIHIBAHKAN, DAN ATAU DIWARISKAN.
  18. 18. UU NO.41 TAHUN 2004UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAFTENTANG WAKAF  BAB I BERISI KETENTUAN UMUM.  BAB II, MENGENAI DASAR-DASAR WAKAF, YANG TERDIRI 10 (SEPULUH) BAGIAN.  BAB III MENGATUR TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF. BAB INI TERDIRI DELAPAN PASAL.  BAB IV MENGATUR TENTANG PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF, TERDIRI DUA PASAL.  BAB V MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF, TERDIRI LIMA PASAL.  BAB VI MENGATUR TENTANG BADAN WAKAF INDONESIA. BAB INI TERDIRI DARI TUJUH BAGIAN
  19. 19.  BAB VII BERISI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA, TERDIRI SATU PASAL.  BAB VIII BERISI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB INI TERDIRI DARI EMPAT PASAL.  BAB IX BERISI TENTANG KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF, TERDIRI DARI DUA BAGIAN. BAGIAN PERTAMA BERISI TENTANG KETENTUAN PIDANA, TERDIRI SATU PASAL; BAGIAN KEDUA MENGATUR TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF, TERDIRI SATU PASAL JUGA.  BAB X BERISI TENTANG KETENTUAN PERALIHAN, TERDIRI DUA PASAL. BAB XI BERISI KETENTUAN PENUTUP, BERISI SATU PASAL.
  20. 20. PASAL 16 AYAT 1,2,DANPASAL 16 AYAT 1,2,DAN 3 TENTANG WAKAF3 TENTANG WAKAF UANG.UANG.PASAL 16 AYAT (1) DISEBUTKAN BAHWA HARTA BENDA WAKAF TERDIRI:  BENDA TIDAK BERGERAK; DAN  BENDA BERGERAK. SEDANGKAN PADA AYAT (2) DISEBUTKAN BAHWA BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A MELIPUTI:  HAK ATAS TANAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAIK YANG SUDAH MAUPUN YANG BELUM TERDAFTAR;  BANGUNAN ATAU BAGIAN BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A;  TANAMAN DAN BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH;  HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;  BENDA TIDAK BERGERAK LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN SYARI’AH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
  21. 21.  ADAPUN PADA AYAT (3) PASAL YANG SAMA DISEBUTKAN BAHWA BENDA BERGERAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF B ADALAH HARTA BENDA YANG TIDAK BISA HABIS KARENA DIKONSUMSI, MELIPUTI:  UANG;  LOGAM MULIA;  SURAT BERHARGA;  KENDARAAN;  HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL;  HAK SEWA; DAN  BENDA BERGERAK LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN SYARI’AH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
  22. 22. CERTIFICATE WAKAFCERTIFICATE WAKAF UANGUANG  WAKAF UANG MEMBUKA PELUANG YANG UNIK UNTUK MENCIPTAKAN INVESTASI GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN KEAGAMAAN, LAYANAN PENDIDIKAN, DAN LAYANAN SOSIAL. TABUNGAN ORANG- ORANG KAYA DAPAT DIMANFAATKAN DENGAN MENUKARKANNYA DENGAN CASH-WAQF CERTIFICATE. HASIL PENGEMBANGAN WAKAF YANG DIPEROLEH DARI SERTIFIKAT TERSEBUT DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK TUJUAN-TUJUAN YANG BERMACAM-MACAM SEPERTI TUJUAN-TUJUAN WAKAF ITU SENDIRI.
  23. 23. LATAR BELAKANG DITERBITKANNYALATAR BELAKANG DITERBITKANNYA CERTIFICATECERTIFICATE WAQF UANGWAQF UANG MENGUBAH KEBIASAAN LAMA DI MANA KESEMPATAN WAKAF SEOLAH- OLAH HANYA UNTUK ORANG-ORANG KAYA SAJA. KARENA CASH-WAQF CERTIFICATE SEPERTI YANG DITERBITKAN OLEH SOCIAL INVESTMENT BANK DIBUAT DENGAN DENOMINASI SEKITAR US $ 21, MAKA CERTIVICATE TERSEBUT DAPAT DIBELI OLEH SEBAGIAN BESAR UMMAT BAHKAN SERTIFIKAT TERSEBUT DAPAT DIBUAT DENGAN PECAHAN YANG LEBIH KECIL LAGI.
  24. 24. WAKAF UANG DALAM UUWAKAF UANG DALAM UU WAKAFWAKAF  PASAL 28 UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF DISEBUTKAN BAHWA WAKIF DAPAT MEWAKAFKAN BENDA BERGERAK BERUPA UANG MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH YANG DITUNJUK OLEH MENTERI.  PASAL 29 AYAT 1 DAN 2 MENYEBUTKAN BAHWA WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28, DILAKSANAKAN OLEH WAKIF DENGAN PERNYATAAN KEHENDAK YANG DILAKUKAN SECARA TERTULIS.
  25. 25. AYAT (3) DIATUR BAHWA SERTIFIKAT WAKAF UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (2) DITERBITKAN DAN DISAMPAIKAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH KEPADA WAKIF DAN NAZHIR SEBAGAI BUKTI PENYERAHAN HARTA BENDA WAKAF. KEMUDIAN PASAL 30 MENYEBUTKAN BAHWA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ATAS NAMA NAZHIR MENDAFTARKAN HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG KEPADA MENTERI SELAMBAT- LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK DITERBITKANNYA SERTIFIKAT WAKAF UANG.
  26. 26. CARA MEWAKAFKAN WAKAF UANGCARA MEWAKAFKAN WAKAF UANG  ADAPUN KETENTUAN MENGENAI WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PASAL 22 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. DALAM PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH (PP) 42 TAHUN 2006 DISEBUTKAN BAHWA “WAKAF UANG YANG DAPAT DIWAKAFKAN ADALAH MATA UANG RUPIAH“. APABILA UANG YANG AKAN DIWAKAFKAN MASIH DALAM MATA UANG ASING, MAKA HARUS DIKONVERSI TERLEBIH DAHULU KE DALAM RUPIAH. HAL INI DISEBUTKAN DALAM AYAT (2). ADAPUN CARA MEWAKAFKAN UANG DISEBUTKAN DALAM AYAT (3) PASAL 22 SEBAGAI BERIKUT:  WAKIF YANG AKAN MEWAKAFKAN UANGNYA DIWAJIBKAN UNTUK  HADIR DI LEMBAGA KEUANGAN PENERIMA WAKAF UANG (LKS- PWU) UNTUK MENYATAKAN KEHENDAK WAKAF UANGNYA;  MENJELASKAN KEPEMILIKAN DAN ASAL-USUL UANG YANG AKAN DIWAKAFKAN;  MENYETORKAN SECARA TUNAI SEJUMLAH UANG KE LKS-PWU;  MENGISI FORMULIR PERNYATAAN KEHENDAK WAKIF YANG BERFUNGSI SEBAGAI AIW.
  27. 27. 8 LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH8 LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH YANG MENGHIMPUN DANA WAKAFYANG MENGHIMPUN DANA WAKAF UANGUANG PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. PT. BANK DKI JAKARTA PT. BANK SYARIAH MANDIRI PT. BANK MEGA SYARIAH INDONESIA PT. BANK BNI SYARI‘AH PT. BANK BTN SYARIAH PT. BANK BUKOPIN SYARIAH PT. BPD SYARIAH YOGYAKARTA
  28. 28. TUGAS LKSTUGAS LKS  MENGUMUMKAN KEPADA PUBLIK ATAS KEBERADAANNYA SEBAGAI LKS PENERIMA WAKAF UANG;  MENYEDIAKAN BLANKO SERTIFIKAT WAKAF UANG;  MENERIMA SECARA TUNAI WAKAF UANG DARI WAKIF ATAS NAMA NAZHIR;  MENEMPATKAN UANG WAKAF KE DALAM REKENING TITIPAN (WADIAH) ATAS NAMA NAZHIR YANG DITUNJUK WAKIF;  MENERIMA PERNYATAAN KEHENDAK WAKIF YANG DITUANGKAN SECARA TERTULIS DALAM FORMULIR PERNYATAAN KEHENDAK WAKIF;
  29. 29. LANJUTAN TUGASLANJUTAN TUGAS LKSLKS MENERBITKAN SERTIFIKAT WAKAF UANG SERTA MENYERAHKAN SERTIFIKAT TERSEBUT KEPADA WAKIF DAN MENYERAHKAN TEMBUSAN SERTIFIKAT KEPADA NAZHIR YANG DITUNJUK OLEH WAKIF; DAN MENDAFTARKAN WAKAF UANG KEPADA MENTERI ATAS NAMA NAZHIR.
  30. 30. PPAIW DALAM UU NO.41TH.PPAIW DALAM UU NO.41TH. 2004 DAN NO.42 TH.20062004 DAN NO.42 TH.2006 PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 42 PASAL 37 TENTANG PPAIW:  PPAIW HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH ADALAH KEPALA KUA DAN/ATAU PEJABAT YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN WAKAF.  PPAIW HARTA BENDA WAKAF BERGERAK SELAIN UANG ADALAH KEPALA KUA DAN/ATAU PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK OLEH MENTERI.  PPAIW HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG ADALAH PEJABAT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PALING RENDAH SETINGKAT KEPALA SEKSI LKS YANG DITUNJUK MENTERI.  KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), AYAT (2) DAN AYAT (3) TIDAK MENUTUP KESEMPATAN BAGI WAKIF UNTUK MEMBUAT AIW DI HADAPAN NOTARIS.  PERSYARATAN NOTARIS SEBAGAI PPAIW DITETAPKAN OLEH MENTERI.
  31. 31. SYARAT NAZHIRSYARAT NAZHIR WARGA NEGARA INDONESIA BERAGAMA ISLAM DEWASA AMANAH MAMPU SECARA JASMANI MAUPUN ROHANI TIDAK TERHALANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
  32. 32. TUGAS NAZHIRTUGAS NAZHIR  MELAKUKAN PENGADMINISTRASIAN HARTA BENDA WAKAF  MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF, SESUAI DENGAN TUJUAN, FUNGSI DAN PERUNTUKKANNYA  MENGAWASI DAN MELINDUNGI HARTA BENDA WAKAF  MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS KEPADA BADAN WAKAF INDONESIA
  33. 33. KRITERIA KHUSUS UNTUKKRITERIA KHUSUS UNTUK NAZHIR WAKAF UANGNAZHIR WAKAF UANG  MEMAHAMI HUKUM WAKAF DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN MASALAH PERWAKAFAN.  MEMAHAMI PENGETAHUAN MENGENAI EKONOMI SYARI’AH DAN INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH.  MENGAKSES KE CALON WAKIF. IDEALNYA PENGELOLA WAKAF UANG ADALAH LEMBAGA YANG ADA KEMAMPUAN MELAKUKAN AKSES TERHADAP CALON WAKIF, SEHINGGA NADZIR MAMPU MENGUMPULKAN DANA WAKAF CUKUP BANYAK.  MELAKUKAN DISTRIBUSI HASIL INVESTASI DANA WAKAF. DISAMPING MAMPU MELAKUKAN INVESTASI, DIHARAPKAN NAZHIR JUGA MAMPU MENDISTRIBUSIKAN HASIL INVESTASI DANA WAKAF KEPADA MAUQUF ‘ALAIH.  MENGELOLA DANA WAKAF SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
  34. 34. PERATURAN MENTERI AGAMA NOMER 4PERATURAN MENTERI AGAMA NOMER 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASITAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTRAN WAKAF UANGPENDAFTRAN WAKAF UANG  PERATURAN MENTERI (AGAMA) MENGENAI PENDAFTARAN WAKAF UANG BARU DITANDATANGANI MENTERI AGAMA RI PADA TANGGAL 29 JULI TAHUN 2009.  PASAL 2 AYAT (1) DISEBUTKAN BAHWA IKRAR WAKAF DILAKSANAKAN OLEH WAKIF KEPADA NAZHIR DI HADAPAN PEJABAT LKS-PWU ATAU NOTARIS YANG DITUNJUK SEBAGAI PPAIW DENGAN DISAKSIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG SAKSI.  PADA AYAT (2) DISEBUTKAN BAHWA IKRAR WAKAF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN SETELAH WAKIF MENYETORKAN WAKAF UANG KEPADA LKS-PWU.
  35. 35. PMA NOMOR 4 / 2009PMA NOMOR 4 / 2009  Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf. Hal ini disebutkan dalam ayat (3).  Pada ayat (4) disebutkan bahwa bentuk dan spesifikasi formulir AIWsebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal.
  36. 36. KEMUDIAN PASAL 3 AYAT (1) DISEBUTKAN BAHWA LKS-PWU WAJIB MENERBITKAN SERTIFIKAT WAKAF UANG SETELAH NAZHIR MENYERAHKAN AIW. KEMUDIAN PADA AYAT (2) DISEBUTKAN BAHWA SERTIFIKAT WAKAF UANG DIBERIKAN KEPADA WAKIF DAN TEMBUSANNYA DIBERIKAN KEPADA NAZHIR.
  37. 37. BADAN WAKAF INDONESIABADAN WAKAF INDONESIA BWI SEBAGAI NAZHIR TUGAS DAN WEWENANG BWI TUJUAN PEMBENTUKAN BWI
  38. 38. TUGAS DAN WEWENANGTUGAS DAN WEWENANG BWIBWI  MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF;  MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERSKALA NASIONAL DAN INTERNASIONAL;  MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN ATAU IZIN ATAS PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN STATUS HARTA BENDA WAKAF;  MEMBERHENTIKAN DAN MENGGANTI NAZHIR;  MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF;  MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERWAKAFAN.
  39. 39. PENJELASAN PASAL 51, 52, DAN 53PENJELASAN PASAL 51, 52, DAN 53 TENTANG BWITENTANG BWI  SEBAGAI BADAN PELAKSANA  SEBAGAI DEWAN PERTIMBANGAN PASAL 51 AYAT 1, 3 BADAN PELAKSANA, MERUPAKAN UNSUR PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA. SEDANGKAN AYAT (3) MENYEBUTKAN BAHWA DEWAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD MERUPAKAN UNSUR PENGAWAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN WAKAF INDONESIA PASAL 52 AYAT (1), BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PERTIMBANGAN BWI MASING-MASING DIPIMPIN OLEH 1 (SATU) ORANG KETUA DAN 2 (DUA) ORANG WAKIL KETUA YANG DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA. SEDANGKAN PASAL 52 AYAT (2) MENYEBUTKAN BAHWA KEANGGOTAAN MASING-MASING BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PERTIMBANGAN BWI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN OLEH PARA ANGGOTA. JUMLAH ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA TERDIRI DARI PALING SEDIKIT 20 (DUA PULUH) ORANG DAN PALING BANYAK 30 (TIGA PULUH) ORANG YANG BERASAL DARI UNSUR MASYARAKAT (PASAL 53).
  40. 40. SYARAT ANGGOTA BWISYARAT ANGGOTA BWI  WARGA NEGARA INDONESIA;  BERAGAMA ISLAM;  DEWASA;  AMANAH;  MAMPU SECARA JASMANI DAN ROHANI;  TIDAK TERHALANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM;  MEMILIKI PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, DAN/ATAU PENGALAMAN DI BIDANG PERWAKAFAN DAN/ATAU EKONOMI, KHUSUSNYA DI BIDANG EKONOMI SYARI’AH; DAN  MEMPUNYAI KOMITMEN YANG TINGGI UNTUK MENGEMBANGKAN PERWAKAFAN NASIONAL.
  41. 41. PENGEMBANGAN WAKAF DIPENGEMBANGAN WAKAF DI NEGARA-NEGARA MUSLIMNEGARA-NEGARA MUSLIM  MESIR  SUDAN,  BANGLADES  ARAB SAUDI  YORDANIA  MALAYSIA  SINGAPURA  DLL
  42. 42. WAKAF DI MESIRWAKAF DI MESIR  DI MESIR MISALNYA, BADAN WAKAF SUDAH DIBENTUK SEJAK TAHUN 1971. BADAN WAKAF DI MESIR BERADA DI BAWAH DEPARTEMEN PERWAKAFAN ATAU WIZARATUL AUQAF. TUGAS UTAMA BADAN WAKAF MESIR ADALAH MENANGANI BERBAGAI MASALAH WAKAF DAN MENGEMBANGKANNYA SECARA PRODUKTIF SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.  DI SAMPING ITU BADAN WAKAF MESIR JUGA BERKEWAJIBAN MENGUSUT WAKAF YANG BERMASALAH, MENDISTRIBUSIKAN HASIL WAKAF DAN MELAKSANAKAN SEGALA KEGIATAN YANG TELAH DITETAPKAN.  SEBAGAI NEGARA YANG CUKUP BERPENGALAMAN DALAM MENANGANI MASALAH WAKAF, ORANG-ORANG YANG MEREKA TEMPATKAN DALAM BADAN WAKAF ADALAH ORANG-ORANG YANG PROFESIONAL DALAM BIDANG MEREKA MASING-MASING.  UNTUK MEMPERLANCAR KEGIATANNYA, BADAN WAKAF MESIR JUGA MENGUNDANG PARA PROFESIONAL DI LUAR MEREKA YANG SUDAH MENJADI PENGURUS. BADAN WAKAF MESIR MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MENGELOLA DAN MENDISTRIBUSIKAN HASIL PENGELOLAAN KEPADA MEREKA YANG BERHAK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEHINGGA WAKAF TERSEBUT DAPAT BERFUNGSI UNTUK MENYEJAHTERAKAN UMMAT.
  43. 43. BENTUK PEMBERDAYAABENTUK PEMBERDAYAA WAKAF DI MESIRWAKAF DI MESIR  KEGIATAN BADAN WAKAF MESIR YANG CUKUP PENTING ADALAH MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF. DALAM HAL INI BADAN WAKAF BEKERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN- PERUSAHAAN, RUMAH SAKIT, BANK-BANK, ATAU PARA PENGEMBANG UNTUK MENGELOLA ASET WAKAF. DI SAMPING ITU, BADAN WAKAF JUGA MEMBELI SAHAM DAN OBLIGASI DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR. SEMUA KEGIATAN BADAN WAKAF DI MESIR DIATUR DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMADAI.
  44. 44. MODEL PEMBERDAYAAN WAKAFMODEL PEMBERDAYAAN WAKAF MESIRMESIR Wakif REI Proyek Bagi hasil BW rugi Lmbg penjamin Mauquf alaih Modal Akad Laba
  45. 45. MODEL LAIN DI SUDANMODEL LAIN DI SUDAN  DALAM HAL INI BADAN WAKAF BERPEDOMAN KEPADA DUA HAL. DALAM KONDISI WAKAF DITEMUKAN AKTE DAN DOKUMENNYA, ATAU DIKETAHUI SYARAT WAKIF DAN TUJUAN WAKAFNYA, TERUTAMA YANG BERKENAAN DENGAN SELUK BELUK PENGANGKATAN NAZHIR, MAKA BADAN WAKAF HANYA MEMBANTU NAZHIR DALAM MENGEMBANGKAN HARTA WAKAF. AKAN TETAPI DALAM KONDISI DIPERLUKAN, BADAN WAKAF JUGA MEMBERI BANTUAN DANA KEPADA WAKAF YANG ADA. HAL INI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN WAKAF BAGI TUJUAN WAKAF YANG TELAH DITENTUKAN, DENGAN TETAP MENJAGA ADANYA NAZHIR KHUSUS PADA SETIAP HARTA WAKAF SECARA INDEPENDEN SESUAI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM AKTE DAN DOKUMEN WAKAF, DAN DENGAN ADANYA PENGAWASAN LANGSUNG DARI BADAN WAKAF TERHADAP NAZHIR. DALAM KONDISI WAKAF TIDAK DIKETAHUI SYARAT- SYARATNYA, MAKA BADAN WAKAF MENYALURKAN UNTUK SEMUA DEMI KEBAIKAN.
  46. 46. MODEL LAIN DI SUDANMODEL LAIN DI SUDAN WAKIF BADAN WAKAF PENGELOLA/NAZHIR RUGI FAKIR MISKIN LABA LEMBAGA PENJAMIN
  47. 47. AGAR WAKAF PRODUKTIF, BADAN WAKAF MENGEMBANGKAN HARTA WAKAF ITU DENGAN CARA MENYATUKAN SEMUA WAKAF YANG TIDAK ADA AKTENYA. DALAM HAL INI, BADAN WAKAF MENJADI NAZHIR ATAS WAKAF-WAKAF TERSEBUT, MENGELOLANYA SECARA PRODUKTIF DAN MENYALURKAN HASILNYA KEPADA MEREKA YANG BERHAK.
  48. 48. VISI DAN MISI BADAN WAKAF INDONESIAVISI DAN MISI BADAN WAKAF INDONESIA  VISI: TERWUJUDNYA LEMBAGA INDEPENDEN YANG DIPERCAYA MASYARAKAT, MEMPUNYAI KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS UNTUK MENGEMBANGKAN PERWAKAFAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL.  MISI: MENJADIKAN BADAN WAKAF INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PROFESIONAL YANG MAMPU MEWUJUDKAN POTENSI DAN MANFAAT EKONOMI HARTA BENDA UNTUK KEPENTINGAN IBADAH DAN KESEJAHTERAAN UMUM.
  49. 49. STRATEGI BWI DALAM PEMBERDAYAANSTRATEGI BWI DALAM PEMBERDAYAAN WAKAFWAKAF
  50. 50. 5 DIVISI BWI5 DIVISI BWI
  51. 51. PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF INDONESIAINDONESIA  PADA SAAT INI BADAN WAKAF INDONESIA TELAH MENGELUARKAN BEBERAPA PERATURAN, ANTARA LAIN:  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN WAKAF INDONESIA;  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI TERHADAP PERMOHONAN PENUKARAN/PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF;  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA;  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH;
  52. 52. PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF INDONESIAINDONESIA  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG;  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN WAKAF UANG BAGI NAZHIR BADAN WAKAF INDONESIA;  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA;
  53. 53. PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF INDONESIAINDONESIA  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA;  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG;  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA;  PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF.

×