Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan mengenai wakaf di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga saat ini. Dijelaskan peraturan-peraturan penting seperti PP No. 28/1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, serta landasan hukum dalam UUD 1945.

1. WAKAFWAKAF
DALAMDALAM
PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGANUNDANGAN
DI INDONESIADI INDONESIA
USWATUN HASANAH
GURU BESAR HUKUM ISLAM FHUI &
KETUA LITBANG BADAN WAKAF INDONESIA

2. WAKAF SEBAGAI LEMBAGA ISLAM YANGWAKAF SEBAGAI LEMBAGA ISLAM YANG
ERAT KAITANNYA DENGAN MASALAHERAT KAITANNYA DENGAN MASALAH
SOSIAL DAN EKONOMISOSIAL DAN EKONOMI

3. PERATURAN PERWAKAFAN DIPERATURAN PERWAKAFAN DI
INDONSIAINDONSIA

4. WAKAF DALAM PERATURANWAKAF DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DIPERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIAINDONESIA
 PERATURAN MASA HINDIA BELANDA
PERATURAN SURAT EDARAN
SEKRETARIS GUBERNEMEN PERTAMA
TANGGAL 31 JANUARI 1905, NOMOR
435 SEBAGAIMANA TERMUAT DI DALAM
BIJBLAD 1905 NO. 6196, TENTANG
TOEZICHT OP DEN BOUW VAN
MOHAMMEDAANSCHE BEDEHUIZEN.
SURAT EDARAN INI TIDAK DIATUR
SECARA KHUSUS TENTANG WAKAF,
AKAN TETAPI DINYATAKAN BAHWA
PEMERINTAH SAMA SEKALI TIDAK
BERMAKSUD UNTUK MENGHALANG-
HALANGI ORANG ISLAM INDONE-SIA

5. SURAT EDARAN SEKRETARIS GUBERNEMEN
TANGGAL 4 JUNI 1931 NO. 1361/A,
SEBAGAIMANA TERMUAT DI DALAM BIJBLAD
1931 NO. 125/3, TENTANG TOEZICH VAN DE
REGEERING OP MOHAMME­DAANSCHE
BEDEHUIZEN, VRIJDAGDIENSTEN EN WAKAFS.
DALAM SURAT EDARAN INI TERDAPAT
BEBERAPA PERUBAHAN BIJBLAD 6196 ANTARA
LAIN DITENTUKAN SUPAYA PARA BUPATI
MEMBUAT DAFTAR RUMAH-RUMAH IBADAT,
RUMAH IBADAT TERSE­BUT DIPERGUNAKAN
UNTUK SALAT JUM'AT ATAU TIDAK, MENCA­
TAT ASAL USULNYA DAN BERUPA WAKAF
ATAU BUKAN.

6. KEMUDIAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA
MENGELUARKAN SURAT EDARAN LAGI,
YAKNI EDARAN GUBERNEMEN TANGGAL 24
DESEM-BER 1934 NO. 3088/A SEBAGAIMANA
TERMUAT DI DALAM BIJ-BLAD TAHUN 1934
NO. 13390 TENTANG TOEZICHT VAN DE
REGEERING OP MOHAMMEDAANSCHE
BEDEHUIZEN, VERIJDAGDIEN-STEN EN
WAKAPS. SURAT EDARAN INI SIFATNYA HANYA
MEMPER-TEGAS APA YANG DISEBUTKAN
DALAM SURAT EDARAN SEBELUMNYA DI MANA
BUPATI BOLEH MEMIMPIN USAHA UNTUK
MENCARI PENYELESAIAN SEANDAINYA
TERJADI PERSENGKETAAN DALAM
MASYARAKAT DALAM HAL PELAKSANAAN
SALAT JUM'AT, ASALKAN PIHAK-PIHAK YANG
BERSANGKUTAN MEMINTANYA. OLEH KARENA
ITU BUPATI HARUS MENGAMANKAN
KEPUTUSAN ITU, JIKA SALAH SATU PIHAK
TIDAK MEMATUHINYA.

7. SURAT EDARAN SEKRETARIS GUBERNEMENT
TANGGAL 27 MEI 1935 NO. 1273/A
SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM
BIJBLAD 1935 NO. 13480 TENTANG TOEZICHT
VAN DE REGEERING OP MOHAMME­DAANSCHE
BEDEHUIZEN EN WAKAPS, DALAM SURAT
EDARAN INI DIBERIKAN BEBERAPA
PENEGASAN TENTANG PROSEDUR
PERWAKAFAN. DI SAMPING ITU, DALAM
SURAT EDARAN INI JUGA DISEBUTKAN
BAHWA SETIAP PERWAKAFAN HARUS
DIBERITAHUKAN KEPADA BUPATI DENGAN
MAKSUD SUPAYA BUPATI DAPAT MEMPER­
TIMBANGKAN ATAU MENELITI PERATURAN
UMUM ATAU PERATURAN SETEMPAT YANG
DILANGGAR AGAR BUPATI DAPAT
MENDAFTARKAN WAKAF ITU DALAM DAFTAR
YANG DISEDIAKAN UNTUK ITU

9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFANTAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN
TANAH MILIKTANAH MILIK
LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PP NOMOR 28 TAHUN 1977,
YAITU:
 PADA WAKTU YANG LAMPAU , PENGATURAN TENTANG
PERWAKAFAN TANAH SELAIN DARI BELUM MEMENUHI
KEBUTUHAN, JUGA DIATUR SECARA TUNTAS DALAM SUATU
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEHINGGA
MEMUDAHKAN TERJADINYA PENYIMPANGAN DARI HAKIKAT
DAN TUJUAN WAKAF ITU SENDIRI. KARENA BERANEKA
RAGAMNYA BENTUK WAKAF DAN TIDAK ADANYA KEHARUSAN
MENDAFTARKAN BENDA-BENDA YANG DIWAKAFKAN ITU.
AKIBATNYA BANYAK BENDA-BENDA YANG DIWAKAFKAN
TIDAK DIKETAHUI LAGI KEADAANNYA, MALAH ADA
DIANTARANYA YANG TELAH MENJADI MILIK AHLI WARIS
PENGURUS (NADZIR) WAKAF BERSANGKUTAN.
 ADANYA KERESAHAN DI KALANGAN UMAT ISLAM YANG
MENJURUS PADA PERASAAN ANTIPATI TERHADAP LEMBAGA
WAKAF,
 TERJADI PERSENGKETAAN MENGENAI TANAH WAKAF
KARENA TIDAK JELASNYA STATUS TANAH WAKAF YANG
BERSANGKUTAN

10. LANDASAN HUKUM UUD 1945LANDASAN HUKUM UUD 1945
TENTANG INSTRUMEN WAKAFTENTANG INSTRUMEN WAKAF

11.  PASAL 29 AYAT 1: DINYATAKAN BAHWA
NEGARA (REPUBLIK INDONESIA)
BERDASARKAN ATAS KETUHANAN YANG
MAHA ESA. MENURUT HAZAIRIN, NORMA DASAR
YANG TERSEBUT DALAM PASAL 29 AYAT (1) ITU
TAFSIRANNYA ANTARA LAIN BERMAKNA
BAHWA "NEGARA REPUBLIK INDONESIA"
WAJIB MEMBANTU PELAKSANAAN SYARI'AT
ISLAM BAGI ORANG ISLAM, SYARI'AT
NASRANI BAGI ORANG NASRANI DAN
SYARI'AT HINDU DHARMA BAGI ORANG HINDU
DHARMA, APABILA DALAM PELAKSANAAN
SYARI'AT ITU MEMERLUKAN PERANTARAAN
KEKUASAAN NEGARA
 PASAL 29 AYAT 2 : BAHWA NEGARA MENJAMIN
KEMERDE-KAAN TIAP-TIAP PENDUDUK UNTUK
MEMELUK AGAMANYA MASING-MASING DAN
UNTUK BERIBADAT MENURUT AGAMA DAN
KEPERCAYAANNYA ITU.

12. SEPERANGKAT PERATURANSEPERANGKAT PERATURAN
LANGSUNG TAHUN 1977 DAN 2006LANGSUNG TAHUN 1977 DAN 2006
 PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN
1977 TENTANG PERWA-KAFAN TANAH
MILIK.
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 6
TAHUN 1977 TENTANG PENDAFTARAN
TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH
MILIK. PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NO. 6 TAHUN 1977 INI TERDIRI
DARI LIMA BAB DAN EMPAT BELAS PASAL.
 PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 1
TAHUN 1978 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PP. NO. 28 TAHUN 1977
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK.
PERATURAN MENTERI AGAMA INI TERDIRI
DARI SEPULUH BAB, DUA PULUH PASAL.

13.  INSTRUKSI BERSAMA ANTARA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR:1 TAHUN 1978 TENTANG
PELAKSANAAN 1 TAHUN 1978 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH
MILIK. INSTRUKSI INI DITUJUKAN KEPADA PARA
GUBERNUR KEPALA DAERAH DAN PARA KEPALA KANTOR
WILAYAH DEPARTE-MEN AGAMA SELURUH INDONESIA
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM NO. KEP/D/75/1978 TENTANG FORMULIR DAN
PEDOMAN PELAKSA- NAAN PERATURAN-PERATURAN
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK.
 PERATURAN INI TERDIRI DARI LIMA PASAL DENGAN DUA
KELOMPOK LAMPIRAN. LAMPIRAN I BERISI 14 BENTUK
FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN DALAM PERWAKAFAN
TANAH MILIK.
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 73 TAHUN 1978
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI/SETINGKAT DI SELURUH INDONE-SIA UNTUK
MENGANGKAT/MEMBERHENTIKAN SETIAP KEPALA KUA
KECAMATAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR
WAKAF.

14.  INSTRUKSI MENTERI AGAMA NO. 3 TAHUN 1979
TANGGAL 19 JUNI 1979 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MEN-TERI AGAMA NO.
73 TAHUN 1978.
 SURAT DIRJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI
NO. D II/5/ED/14/1980 TANGGAL 25 JUNI 1980
TENTANG PEMAKAIAN BEA MATERAI DENGAN
LAMPIRAN SURAT DIRJEN PAJAK NO. S-
629/PJ.331/1980 TANGGAL 29 MEI 1980 YANG
MENENTUKAN JENIS FORMULIR WAKAF MANA YANG
BEBAS MATERAI, DAN JENIS FORMULIR YANG
DIKENAKAN BEA MATERAI, DAN BERAPA BESAR
MATERAINYA.
 SURAT DIRJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI
NO. D II/5/ED/07/1981 TANGGAL 17 FEBRUARI
1981 KEPADA GUBER-NUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I DI SELURUH INDONESIA, TENTANG
PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN
PERMOHONAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
DARI SEMUA PEMBEBANAN BIAYA.
 SURAT DIRJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI
NO. D II/5/ED/11/1981 TANGGAL 16 APRIL
TENTANG PETUNJUK PEMBERIAN NOMOR PADA
FORMULIR PERWAKAFAN TANAH MILIK.

15. PERATURAN TIDAK LANGSUNGPERATURAN TIDAK LANGSUNG
 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA, TANGGAL 24 SEPTEMBER
1960. PASAL 49 AYAT (3) UU NO. 5 TAHUN
1960 MEMBERI ISYARAT BAHWA
"PERWAKAFAN TANAH MILIK DILINDUNGI
DAN DIATUR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH".
 PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN
1961 TANGGAL 23 MARET 1961 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH. PERATURAN INI
BERLAKU UMUM, ARTINYA SEMUA
TANAH.
 PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 14
TAHUN 1961 TENTANG PERMINTAAN
DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK
ATAS TANAH.

16.  PERATURAN PEMERINTAH NO. 38
TAHUN 1963 TENTANG PENUN-JUKAN
BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT
MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS
TANAH.
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NO. 348 TAHUN 1982
TENTANG PENYERTIFIKATAN TANAH
BAGI BADAN HUKUM KEAGA-MAAN,
BADAN HUKUM SOSIAL DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN YANG
MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI
NASIONAL AGRARIA
 SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: SK.178/DJA/
 1982 TENTANG PENUNJUKAN
BADAN KESEJAHTARAAN MASJID
(BKM) PUSAT SEBAGAI BADAN
HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI
TANAH DENGAN HAK MILIK

17. KONSEP FIKIH WAKAFKONSEP FIKIH WAKAF
 BENDA YANG DIWAKAFKAN (MAUQUF
BIH);
 PERUNTUKAN WAKAF (MAUQUF
‘ALAIH);
 SIGHAT WAKAF BAIK UNTUK BENDA
TIDAK BERGERAK MAUPUN BENDA
BERGERAK SEPERTI UANG DAN SAHAM;
 KEWAJIBAN DAN HAK NADZIR
WAKAF;DAN LAIN-LAIN YANG
MENUNJANG PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF.
 BENDA BERGERAK, DAN BENDA-BENDA
TIDAK BERGERAK LAINNYA YANG
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN

18. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIAFATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TELAH MENETAPKAN FATWA TENTANGTELAH MENETAPKAN FATWA TENTANG
WAKAF UANGWAKAF UANG
WAKAF UANG (CASH WAKAF/WAQF AL-NUQUD)
ADALAH WAKAF YANG DILAKUKAN SESEORANG,
KELOMPOK ORANG, LEMBAGA ATAU BADAN
HUKUM DALAM BENTUK UANG TUNAI.
TERMASUK KE DALAM PENGERTIAN UANG
ADALAH SURAT-SURAT BERHARGA.
WAKAF UANG HUKUMNYA JAWAZ (BOLEH).
WAKAF UANG HANYA BOLEH DISALURKAN DAN
DIGUNAKAN UNTUK HAL-HAL YANG
DIBOLEHKAN SECARA SYAR’I.
NILAI POKOK WAKAF UANG HARUS DIJAMIN
KELESTARIANNYA, TIDAK BOLEH DIJUAL,
DIHIBAHKAN, DAN ATAU DIWARISKAN.

19. UU NO.41 TAHUN 2004UU NO.41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAFTENTANG WAKAF
 BAB I BERISI KETENTUAN UMUM.
 BAB II, MENGENAI DASAR-DASAR WAKAF,
YANG TERDIRI 10 (SEPULUH) BAGIAN.
 BAB III MENGATUR TENTANG PENDAFTARAN
DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF.
BAB INI TERDIRI DELAPAN PASAL.
 BAB IV MENGATUR TENTANG PERUBAHAN
STATUS HARTA BENDA WAKAF, TERDIRI DUA
PASAL.
 BAB V MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA
WAKAF, TERDIRI LIMA PASAL.
 BAB VI MENGATUR TENTANG BADAN
WAKAF INDONESIA. BAB INI TERDIRI DARI
TUJUH BAGIAN

20.  BAB VII BERISI TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA, TERDIRI SATU PASAL.
 BAB VIII BERISI TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN. BAB INI TERDIRI DARI EMPAT
PASAL.
 BAB IX BERISI TENTANG KETENTUAN
PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF,
TERDIRI DARI DUA BAGIAN. BAGIAN
PERTAMA BERISI TENTANG KETENTUAN
PIDANA, TERDIRI SATU PASAL; BAGIAN
KEDUA MENGATUR TENTANG SANKSI
ADMINISTRATIF, TERDIRI SATU PASAL JUGA.
 BAB X BERISI TENTANG KETENTUAN
PERALIHAN, TERDIRI DUA PASAL. BAB XI
BERISI KETENTUAN PENUTUP, BERISI SATU
PASAL.

21. PASAL 16 AYAT 1,2,DANPASAL 16 AYAT 1,2,DAN
3 TENTANG WAKAF3 TENTANG WAKAF
UANG.UANG.PASAL 16 AYAT (1) DISEBUTKAN BAHWA HARTA BENDA WAKAF TERDIRI:
 BENDA TIDAK BERGERAK; DAN
 BENDA BERGERAK.
SEDANGKAN PADA AYAT (2) DISEBUTKAN BAHWA BENDA TIDAK BERGERAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A MELIPUTI:
 HAK ATAS TANAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAIK YANG SUDAH MAUPUN
YANG BELUM TERDAFTAR;
 BANGUNAN ATAU BAGIAN BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A;
 TANAMAN DAN BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH;
 HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
 BENDA TIDAK BERGERAK LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN SYARI’AH
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

22.  ADAPUN PADA AYAT (3) PASAL YANG
SAMA DISEBUTKAN BAHWA BENDA
BERGERAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) HURUF B ADALAH
HARTA BENDA YANG TIDAK BISA
HABIS KARENA DIKONSUMSI,
MELIPUTI:
 UANG;
 LOGAM MULIA;
 SURAT BERHARGA;
 KENDARAAN;
 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL;
 HAK SEWA; DAN
 BENDA BERGERAK LAIN SESUAI
DENGAN KETENTUAN SYARI’AH DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.

23. CERTIFICATE WAKAFCERTIFICATE WAKAF
UANGUANG
 WAKAF UANG MEMBUKA PELUANG YANG
UNIK UNTUK MENCIPTAKAN INVESTASI
GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN
KEAGAMAAN, LAYANAN PENDIDIKAN, DAN
LAYANAN SOSIAL. TABUNGAN ORANG-
ORANG KAYA DAPAT DIMANFAATKAN
DENGAN MENUKARKANNYA DENGAN
CASH-WAQF CERTIFICATE. HASIL
PENGEMBANGAN WAKAF YANG DIPEROLEH
DARI SERTIFIKAT TERSEBUT DAPAT
DIMANFAATKAN UNTUK TUJUAN-TUJUAN
YANG BERMACAM-MACAM SEPERTI
TUJUAN-TUJUAN WAKAF ITU SENDIRI.

24. LATAR BELAKANG DITERBITKANNYALATAR BELAKANG DITERBITKANNYA
CERTIFICATECERTIFICATE WAQF UANGWAQF UANG
MENGUBAH KEBIASAAN LAMA DI
MANA KESEMPATAN WAKAF SEOLAH-
OLAH HANYA UNTUK ORANG-ORANG
KAYA SAJA. KARENA CASH-WAQF
CERTIFICATE SEPERTI YANG
DITERBITKAN OLEH SOCIAL
INVESTMENT BANK DIBUAT DENGAN
DENOMINASI SEKITAR US $ 21, MAKA
CERTIVICATE TERSEBUT DAPAT DIBELI
OLEH SEBAGIAN BESAR UMMAT
BAHKAN SERTIFIKAT TERSEBUT
DAPAT DIBUAT DENGAN PECAHAN
YANG LEBIH KECIL LAGI.

25. WAKAF UANG DALAM UUWAKAF UANG DALAM UU
WAKAFWAKAF
 PASAL 28 UNDANG-UNDANG TENTANG
WAKAF DISEBUTKAN BAHWA WAKIF
DAPAT MEWAKAFKAN BENDA
BERGERAK BERUPA UANG MELALUI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH YANG
DITUNJUK OLEH MENTERI.
 PASAL 29 AYAT 1 DAN 2 MENYEBUTKAN
BAHWA WAKAF BENDA BERGERAK
BERUPA UANG SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 28,
DILAKSANAKAN OLEH WAKIF DENGAN
PERNYATAAN KEHENDAK YANG
DILAKUKAN SECARA TERTULIS.

26. AYAT (3) DIATUR BAHWA SERTIFIKAT
WAKAF UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM AYAT (2) DITERBITKAN DAN
DISAMPAIKAN OLEH LEMBAGA
KEUANGAN SYARI’AH KEPADA WAKIF
DAN NAZHIR SEBAGAI BUKTI
PENYERAHAN HARTA BENDA WAKAF.
KEMUDIAN PASAL 30 MENYEBUTKAN
BAHWA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
ATAS NAMA NAZHIR MENDAFTARKAN
HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG
KEPADA MENTERI SELAMBAT-
LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK
DITERBITKANNYA SERTIFIKAT WAKAF
UANG.

27. CARA MEWAKAFKAN WAKAF UANGCARA MEWAKAFKAN WAKAF UANG
 ADAPUN KETENTUAN MENGENAI WAKAF BENDA BERGERAK
BERUPA UANG DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PASAL 22
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF. DALAM PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN
PEMERINTAH (PP) 42 TAHUN 2006 DISEBUTKAN BAHWA
“WAKAF UANG YANG DAPAT DIWAKAFKAN ADALAH MATA
UANG RUPIAH“. APABILA UANG YANG AKAN DIWAKAFKAN
MASIH DALAM MATA UANG ASING, MAKA HARUS DIKONVERSI
TERLEBIH DAHULU KE DALAM RUPIAH. HAL INI DISEBUTKAN
DALAM AYAT (2). ADAPUN CARA MEWAKAFKAN UANG
DISEBUTKAN DALAM AYAT (3) PASAL 22 SEBAGAI BERIKUT:
 WAKIF YANG AKAN MEWAKAFKAN UANGNYA DIWAJIBKAN
UNTUK
 HADIR DI LEMBAGA KEUANGAN PENERIMA WAKAF UANG (LKS-
PWU) UNTUK MENYATAKAN KEHENDAK WAKAF UANGNYA;
 MENJELASKAN KEPEMILIKAN DAN ASAL-USUL UANG YANG
AKAN DIWAKAFKAN;
 MENYETORKAN SECARA TUNAI SEJUMLAH UANG KE LKS-PWU;
 MENGISI FORMULIR PERNYATAAN KEHENDAK WAKIF YANG
BERFUNGSI SEBAGAI AIW.

28. 8 LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH8 LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH
YANG MENGHIMPUN DANA WAKAFYANG MENGHIMPUN DANA WAKAF
UANGUANG
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
TBK.
PT. BANK DKI JAKARTA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
PT. BANK MEGA SYARIAH INDONESIA
PT. BANK BNI SYARI‘AH
PT. BANK BTN SYARIAH
PT. BANK BUKOPIN SYARIAH
PT. BPD SYARIAH YOGYAKARTA

29. TUGAS LKSTUGAS LKS
 MENGUMUMKAN KEPADA PUBLIK ATAS
KEBERADAANNYA SEBAGAI LKS PENERIMA
WAKAF UANG;
 MENYEDIAKAN BLANKO SERTIFIKAT WAKAF
UANG;
 MENERIMA SECARA TUNAI WAKAF UANG DARI
WAKIF ATAS NAMA NAZHIR;
 MENEMPATKAN UANG WAKAF KE DALAM
REKENING TITIPAN (WADIAH) ATAS NAMA
NAZHIR YANG DITUNJUK WAKIF;
 MENERIMA PERNYATAAN KEHENDAK WAKIF
YANG DITUANGKAN SECARA TERTULIS DALAM
FORMULIR PERNYATAAN KEHENDAK WAKIF;

30. LANJUTAN TUGASLANJUTAN TUGAS
LKSLKS
MENERBITKAN SERTIFIKAT
WAKAF UANG SERTA
MENYERAHKAN SERTIFIKAT
TERSEBUT KEPADA WAKIF
DAN MENYERAHKAN
TEMBUSAN SERTIFIKAT
KEPADA NAZHIR YANG
DITUNJUK OLEH WAKIF; DAN
MENDAFTARKAN WAKAF UANG
KEPADA MENTERI ATAS NAMA
NAZHIR.

31. PPAIW DALAM UU NO.41TH.PPAIW DALAM UU NO.41TH.
2004 DAN NO.42 TH.20062004 DAN NO.42 TH.2006
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 42 PASAL 37
TENTANG PPAIW:
 PPAIW HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA
TANAH ADALAH KEPALA KUA DAN/ATAU PEJABAT YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN WAKAF.
 PPAIW HARTA BENDA WAKAF BERGERAK SELAIN UANG
ADALAH KEPALA KUA DAN/ATAU PEJABAT LAIN YANG
DITUNJUK OLEH MENTERI.
 PPAIW HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG
ADALAH PEJABAT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PALING
RENDAH SETINGKAT KEPALA SEKSI LKS YANG DITUNJUK
MENTERI.
 KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1),
AYAT (2) DAN AYAT (3) TIDAK MENUTUP KESEMPATAN
BAGI WAKIF UNTUK MEMBUAT AIW DI HADAPAN NOTARIS.
 PERSYARATAN NOTARIS SEBAGAI PPAIW DITETAPKAN
OLEH MENTERI.

32. SYARAT NAZHIRSYARAT NAZHIR
WARGA NEGARA
INDONESIA
BERAGAMA ISLAM
DEWASA
AMANAH
MAMPU SECARA JASMANI
MAUPUN ROHANI
TIDAK TERHALANG
MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM

33. TUGAS NAZHIRTUGAS NAZHIR
 MELAKUKAN PENGADMINISTRASIAN
HARTA BENDA WAKAF
 MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN
HARTA BENDA WAKAF, SESUAI DENGAN
TUJUAN, FUNGSI DAN PERUNTUKKANNYA
 MENGAWASI DAN MELINDUNGI HARTA
BENDA WAKAF
 MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS
KEPADA BADAN WAKAF INDONESIA

34. KRITERIA KHUSUS UNTUKKRITERIA KHUSUS UNTUK
NAZHIR WAKAF UANGNAZHIR WAKAF UANG
 MEMAHAMI HUKUM WAKAF DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN
MASALAH PERWAKAFAN.
 MEMAHAMI PENGETAHUAN MENGENAI EKONOMI
SYARI’AH DAN INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH.
 MENGAKSES KE CALON WAKIF. IDEALNYA
PENGELOLA WAKAF UANG ADALAH LEMBAGA
YANG ADA KEMAMPUAN MELAKUKAN AKSES
TERHADAP CALON WAKIF, SEHINGGA NADZIR
MAMPU MENGUMPULKAN DANA WAKAF CUKUP
BANYAK.
 MELAKUKAN DISTRIBUSI HASIL INVESTASI DANA
WAKAF. DISAMPING MAMPU MELAKUKAN
INVESTASI, DIHARAPKAN NAZHIR JUGA MAMPU
MENDISTRIBUSIKAN HASIL INVESTASI DANA
WAKAF KEPADA MAUQUF ‘ALAIH.
 MENGELOLA DANA WAKAF SECARA TRANSPARAN
DAN AKUNTABEL.

35. PERATURAN MENTERI AGAMA NOMER 4PERATURAN MENTERI AGAMA NOMER 4
TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASITAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI
PENDAFTRAN WAKAF UANGPENDAFTRAN WAKAF UANG
 PERATURAN MENTERI (AGAMA) MENGENAI
PENDAFTARAN WAKAF UANG BARU
DITANDATANGANI MENTERI AGAMA RI PADA
TANGGAL 29 JULI TAHUN 2009.
 PASAL 2 AYAT (1) DISEBUTKAN BAHWA IKRAR
WAKAF DILAKSANAKAN OLEH WAKIF KEPADA
NAZHIR DI HADAPAN PEJABAT LKS-PWU ATAU
NOTARIS YANG DITUNJUK SEBAGAI PPAIW
DENGAN DISAKSIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG SAKSI.
 PADA AYAT (2) DISEBUTKAN BAHWA IKRAR
WAKAF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
DILAKUKAN SETELAH WAKIF MENYETORKAN
WAKAF UANG KEPADA LKS-PWU.

36. PMA NOMOR 4 / 2009PMA NOMOR 4 / 2009
 Pejabat LKS-PWU atau Notaris
sebagaimana dimaksud ayat (1)
menerbitkan AIW yang memuat
sekurang-kurangnya data: nama dan
identitas Wakif; nama dan identitas
Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah
nominal, asal usul uang; peruntukan dan
jangka waktu wakaf. Hal ini disebutkan
dalam ayat (3).
 Pada ayat (4) disebutkan bahwa bentuk
dan spesifikasi formulir AIWsebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Direktorat Jenderal.

37. KEMUDIAN PASAL 3 AYAT (1)
DISEBUTKAN BAHWA LKS-PWU
WAJIB MENERBITKAN
SERTIFIKAT WAKAF UANG
SETELAH NAZHIR
MENYERAHKAN AIW.
KEMUDIAN PADA AYAT (2)
DISEBUTKAN BAHWA
SERTIFIKAT WAKAF UANG
DIBERIKAN KEPADA WAKIF
DAN TEMBUSANNYA
DIBERIKAN KEPADA NAZHIR.

38. BADAN WAKAF INDONESIABADAN WAKAF INDONESIA
BWI SEBAGAI
NAZHIR
TUGAS DAN
WEWENANG BWI
TUJUAN
PEMBENTUKAN BWI

39. TUGAS DAN WEWENANGTUGAS DAN WEWENANG
BWIBWI
 MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP
NAZHIR DALAM MENGELOLA DAN
MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF;
 MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
BERSKALA NASIONAL DAN INTERNASIONAL;
 MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN ATAU
IZIN ATAS PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN
STATUS HARTA BENDA WAKAF;
 MEMBERHENTIKAN DAN MENGGANTI
NAZHIR;
 MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS
PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF;
 MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN
KEPADA PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DI BIDANG PERWAKAFAN.

40. PENJELASAN PASAL 51, 52, DAN 53PENJELASAN PASAL 51, 52, DAN 53
TENTANG BWITENTANG BWI
 SEBAGAI BADAN PELAKSANA
 SEBAGAI DEWAN PERTIMBANGAN
PASAL 51 AYAT 1, 3 BADAN PELAKSANA, MERUPAKAN
UNSUR PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA. SEDANGKAN
AYAT (3) MENYEBUTKAN BAHWA DEWAN PERTIMBANGAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD MERUPAKAN UNSUR PENGAWAS
PELAKSANAAN TUGAS BADAN WAKAF INDONESIA
PASAL 52 AYAT (1), BADAN PELAKSANA DAN DEWAN
PERTIMBANGAN BWI MASING-MASING DIPIMPIN OLEH 1
(SATU) ORANG KETUA DAN 2 (DUA) ORANG WAKIL KETUA
YANG DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA. SEDANGKAN
PASAL 52 AYAT (2) MENYEBUTKAN BAHWA KEANGGOTAAN
MASING-MASING BADAN PELAKSANA DAN DEWAN
PERTIMBANGAN BWI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT
(1) DITETAPKAN OLEH PARA ANGGOTA. JUMLAH ANGGOTA
BADAN WAKAF INDONESIA TERDIRI DARI PALING SEDIKIT 20
(DUA PULUH) ORANG DAN PALING BANYAK 30 (TIGA PULUH)
ORANG YANG BERASAL DARI UNSUR MASYARAKAT (PASAL
53).

41. SYARAT ANGGOTA BWISYARAT ANGGOTA BWI
 WARGA NEGARA INDONESIA;
 BERAGAMA ISLAM;
 DEWASA;
 AMANAH;
 MAMPU SECARA JASMANI DAN ROHANI;
 TIDAK TERHALANG MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM;
 MEMILIKI PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, DAN/ATAU
PENGALAMAN DI BIDANG PERWAKAFAN DAN/ATAU
EKONOMI, KHUSUSNYA DI BIDANG EKONOMI
SYARI’AH; DAN
 MEMPUNYAI KOMITMEN YANG TINGGI UNTUK
MENGEMBANGKAN PERWAKAFAN NASIONAL.

42. PENGEMBANGAN WAKAF DIPENGEMBANGAN WAKAF DI
NEGARA-NEGARA MUSLIMNEGARA-NEGARA MUSLIM
 MESIR
 SUDAN,
 BANGLADES
 ARAB SAUDI
 YORDANIA
 MALAYSIA
 SINGAPURA
 DLL

43. WAKAF DI MESIRWAKAF DI MESIR
 DI MESIR MISALNYA, BADAN WAKAF SUDAH DIBENTUK SEJAK TAHUN 1971.
BADAN WAKAF DI MESIR BERADA DI BAWAH DEPARTEMEN PERWAKAFAN
ATAU WIZARATUL AUQAF. TUGAS UTAMA BADAN WAKAF MESIR ADALAH
MENANGANI BERBAGAI MASALAH WAKAF DAN MENGEMBANGKANNYA
SECARA PRODUKTIF SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.
 DI SAMPING ITU BADAN WAKAF MESIR JUGA BERKEWAJIBAN MENGUSUT
WAKAF YANG BERMASALAH, MENDISTRIBUSIKAN HASIL WAKAF DAN
MELAKSANAKAN SEGALA KEGIATAN YANG TELAH DITETAPKAN.
 SEBAGAI NEGARA YANG CUKUP BERPENGALAMAN DALAM MENANGANI
MASALAH WAKAF, ORANG-ORANG YANG MEREKA TEMPATKAN DALAM
BADAN WAKAF ADALAH ORANG-ORANG YANG PROFESIONAL DALAM BIDANG
MEREKA MASING-MASING.
 UNTUK MEMPERLANCAR KEGIATANNYA, BADAN WAKAF MESIR JUGA
MENGUNDANG PARA PROFESIONAL DI LUAR MEREKA YANG SUDAH
MENJADI PENGURUS. BADAN WAKAF MESIR MEMPUNYAI WEWENANG
UNTUK MENGELOLA DAN MENDISTRIBUSIKAN HASIL PENGELOLAAN
KEPADA MEREKA YANG BERHAK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEHINGGA
WAKAF TERSEBUT DAPAT BERFUNGSI UNTUK MENYEJAHTERAKAN UMMAT.

44. BENTUK PEMBERDAYAABENTUK PEMBERDAYAA
WAKAF DI MESIRWAKAF DI MESIR
 KEGIATAN BADAN WAKAF MESIR YANG
CUKUP PENTING ADALAH
MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF.
DALAM HAL INI BADAN WAKAF
BEKERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN, RUMAH SAKIT, BANK-BANK,
ATAU PARA PENGEMBANG UNTUK
MENGELOLA ASET WAKAF. DI SAMPING ITU,
BADAN WAKAF JUGA MEMBELI SAHAM DAN
OBLIGASI DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
BESAR. SEMUA KEGIATAN BADAN WAKAF DI
MESIR DIATUR DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMADAI.

45. MODEL PEMBERDAYAAN WAKAFMODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
MESIRMESIR
Wakif
REI
Proyek
Bagi hasil
BW
rugi
Lmbg penjamin
Mauquf alaih
Modal Akad
Laba

46. MODEL LAIN DI SUDANMODEL LAIN DI SUDAN
 DALAM HAL INI BADAN WAKAF BERPEDOMAN KEPADA
DUA HAL. DALAM KONDISI WAKAF DITEMUKAN AKTE
DAN DOKUMENNYA, ATAU DIKETAHUI SYARAT WAKIF
DAN TUJUAN WAKAFNYA, TERUTAMA YANG
BERKENAAN DENGAN SELUK BELUK PENGANGKATAN
NAZHIR, MAKA BADAN WAKAF HANYA MEMBANTU
NAZHIR DALAM MENGEMBANGKAN HARTA WAKAF.
AKAN TETAPI DALAM KONDISI DIPERLUKAN, BADAN
WAKAF JUGA MEMBERI BANTUAN DANA KEPADA
WAKAF YANG ADA. HAL INI UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN WAKAF BAGI TUJUAN WAKAF YANG
TELAH DITENTUKAN, DENGAN TETAP MENJAGA
ADANYA NAZHIR KHUSUS PADA SETIAP HARTA
WAKAF SECARA INDEPENDEN SESUAI SYARAT-SYARAT
YANG DITENTUKAN DALAM AKTE DAN DOKUMEN
WAKAF, DAN DENGAN ADANYA PENGAWASAN
LANGSUNG DARI BADAN WAKAF TERHADAP NAZHIR.
DALAM KONDISI WAKAF TIDAK DIKETAHUI SYARAT-
SYARATNYA, MAKA BADAN WAKAF MENYALURKAN
UNTUK SEMUA DEMI KEBAIKAN.

47. MODEL LAIN DI SUDANMODEL LAIN DI SUDAN
WAKIF BADAN WAKAF
PENGELOLA/NAZHIR
RUGI
FAKIR MISKIN
LABA
LEMBAGA PENJAMIN

48. AGAR WAKAF PRODUKTIF, BADAN
WAKAF MENGEMBANGKAN HARTA
WAKAF ITU DENGAN CARA
MENYATUKAN SEMUA WAKAF YANG
TIDAK ADA AKTENYA. DALAM HAL
INI, BADAN WAKAF MENJADI
NAZHIR ATAS WAKAF-WAKAF
TERSEBUT, MENGELOLANYA
SECARA PRODUKTIF DAN
MENYALURKAN HASILNYA KEPADA
MEREKA YANG BERHAK.

49. VISI DAN MISI BADAN WAKAF INDONESIAVISI DAN MISI BADAN WAKAF INDONESIA
 VISI: TERWUJUDNYA LEMBAGA INDEPENDEN
YANG DIPERCAYA MASYARAKAT, MEMPUNYAI
KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS UNTUK
MENGEMBANGKAN PERWAKAFAN NASIONAL
DAN INTERNASIONAL.
 MISI: MENJADIKAN BADAN WAKAF INDONESIA
SEBAGAI LEMBAGA PROFESIONAL YANG MAMPU
MEWUJUDKAN POTENSI DAN MANFAAT
EKONOMI HARTA BENDA UNTUK KEPENTINGAN
IBADAH DAN KESEJAHTERAAN UMUM.

50. STRATEGI BWI DALAM PEMBERDAYAANSTRATEGI BWI DALAM PEMBERDAYAAN
WAKAFWAKAF

51. 5 DIVISI BWI5 DIVISI BWI

52. PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIAINDONESIA
 PADA SAAT INI BADAN WAKAF INDONESIA TELAH
MENGELUARKAN BEBERAPA PERATURAN, ANTARA LAIN:
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN WAKAF INDONESIA;
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN
REKOMENDASI TERHADAP PERMOHONAN
PENUKARAN/PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA
WAKAF;
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF
INDONESIA;
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG PENDAFTARAN DAN
PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK
BERGERAK BERUPA TANAH;

53. PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIAINDONESIA
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
BERGERAK BERUPA UANG;
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
WAKAF UANG BAGI NAZHIR BADAN WAKAF
INDONESIA;
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN WAKAF INDONESIA;

54. PERATURAN BADAN WAKAFPERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIAINDONESIA
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN WAKAF INDONESIA;
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
NAZHIR WAKAF UANG;
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN
WAKAF INDONESIA;
 PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF.