1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Banjarmasin, 19 Maret 2009 Desentralisasi Fiskal SOSIALISASI BAGI APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL, PEMERIKSA, DAN PENEGAK HUKUM. KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN Oleh : Drs.Pramudjo, M.Soc.Sc, Direktur Dana Perimbangan, disampaikan pada:

2. Desentralisasi Fiskal Dasar Hukum Permasalahan Solusi Gambaran Kondisi Daerah Dana Transfer Ke Daerah Pengunaan Dana Penyaluran Dana Penyimpanan Dana Pokok Bahasan 2 1 3 4 5 6 7 8 9

3. Dasar Hukum UU No 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009

4. Negara RI Daerah Otonomi Pembagian Daerah Pembagian Kewenangan Pembagian Keuangan Desentralisasi Fiskal Money Follows Functions 1 2 3 Desentralisasi Fiskal Bagan

5. Permasalahan adanya ketidakseimbangan diantara daerah karena perbedaan kondisi daerah yang tercermin dalam penduduk, wilayah, dan keuangan

6. MELAYANI PENDUDUK MENGELOLA WILAYAH PELAYAN & PE NGELOLA Hakekat Otonomi Daerah

7. MELAYANI PENDUDUK JUMLAH KONDISI KEGIATAN EKONOMII JUMLAH IPM PDRB PAD DBH PAJAK

8. MENGELOLA WILAYAH LUAS KONDISI LUAS IKK PDRB DBH SDA

9. PELAYAN & PE NGELOLA PNSD GAJI PNSD

11. DJPK (EPIKD)

12. Solusi perlu adanya upaya menyeimbangkan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dan antar daerah

13. Pemerintah Pusat Vertical Fiscal Imbalance Horizontal Fiscal Imbalance

14. Pemerintah Pusat Daerah Transfer Dana

15. Desentralisasi Fiskal Transfer Ke Daerah Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Perimbangan Keuangan

16. DANA PERIMBANGAN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN DBH DAU DAK DANA OTSUS PAPUA DANA OTSUS NAD DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA DANA TAMBAHAN DAU UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN GURU PNSD DANA 0TSUS DANA PENYES DBH PBB DBH PPH DBH KEHUTANAN DBH PERT UM DBH PERIKANAN DBH MIGAS DBH CUKAI DBH PAJAK DBH SDA DBH BPHTB DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA BARAT Transfer Ke Daerah DANA OTSUS PAPUA BARAT

17. 70,45% 29,55% Rp 292,42 Triliun Rp 697,07 Triliun PROPORSI BELANJA & TRANSFER TH 2008 & 2009 69,07% 30,97 Rp 716,37 Triliun Rp 320,69 Triliun 2009 2008

18. Rincian Dana Perimbangan 2008 dan 2009 2009 61,39% 12,29% 14,30% 7,25% 2,56% 2,20% 58,13% 12,46% 14,26% 4,64% 2,76% 7,74% 2008

19. Perkembangan Dana Transfer Ke Daerah 2001 s/d 2009 TRILIUN 303,0

20. Perkembangan Dana Perimbangan 2001 s/d 2009

21. Sumber Transfer Ke Daerah 2009 58,13% 12,46% 14,26% 4,64% 2,76% 7,74% DAU : Berasal dari 26% PDN Neto DBH PAJAK: Berasal dari Realisasi PNP DBH SDA : Berasal dari Realisasi PNBP DOTSUS : Berasal dari 2% DAU Nas DPENYES : Sebagian berasal dari Anggaran Pendidikan. DAK : Sebagian berasal dari anggaran pendidikan

22. Trilogi Dana Perimbangan DAU DBH DAK Alat Pemerata kemampuan keuangan daerah Sumber daya alam dan sumber daya lainnya , untuk di- share sebagian dengan daerah lainnya sebagai wujud kepedulian nasional Bantuan untuk memperbaiki infrastruktur

23. DBH DAU DAK PROSES TOP- DOWN PEMERINTAH PUSAT MENGALOKASIKAN DANA PERIMBANGAN KE DAERAH BERDASARKAN DATA DAERAH DATA, KRITERIA, FORMULA, DAN SATUAN UKURAN DITERAPKAN SECARA KONSISITEN BELUM MEPERTIMBANGKAN USULAN DAERAH

24. DBH DAU DAK Pasal 10 ayat (1) UU no.33/2004 Hubungan Antar Komponen Dana Perimbangan DANA PERIMBANGAN ALOKASINYA DALAM APBN TIDAK DAPAT DIPISAHKAN SATU SAMA LAIN MASING-MASING JENIS DANA PERIMBANGAN SALING MENGISI DAN SALING MELENGKAPI

25. SDA DIBAGI ANTARA PEM PUSAT DENGAN DAERAH (1) PENGHASIL, (2) PROVINSI , (3) DAERAH TETANGGA SE PROVINSI

26. Prinsip Keadilan dalam pembagian SDA & sumber daya lainnya Pembagian SDA dan SDP untuk Pemerinah Pusat dan masing-masing daerah dengan persentase tertentu ditetapkan dengan undang-undang Data Realisasi PNBP dan PNP disediakan oleh instansi yang berwenang atas PNBP dan PNP dan dilakukan rekonsiliasi sebelum dibagi Perkiraan Alokasi DBH masing-masing Daerah ditetapkan dengan PMK dan dipublikasikan Hak daerah berdasarkan realisasi dibayarkan sampai lunas

27. * ) DIRINCI MENJADI: 8,4% KAB/KOTA TEMPAT WP TERDAFTAR 3,6% KAB/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA BAGI HASIL PERPAJAKAN NO. JENIS % UNTUK DAERAH PROPORSI PROV KAB/KOTA PENGHASIL KAB/KOTA LAIN DLM PROV UPAH PUNGUT 1. PBB 90% 16,2% 64,8% 9% 2. BPHTB 80% 16% 64% 3. PPH 20% 8% 12% *) 4. CUKAI 2% 0,6% 0,8% 0,6%

28. Prov Kalimantan Selatan JENIS SUMBER DAYA PAJAK YANG DIBAGIHASILKAN Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan (PPh) Cukai Hasil Tembakau (CHT)

29. DBH KEHUTANAN & PERTAMBANGAN UMUM DILANJUTKAN ….. NO. JENIS BAGI HASIL % UNTUK DAERAH PORSI PROV KAB/KOTA PENGHASIL KAB/KOTA LAIN DALAM PROV 1. KEHUTANAN A. IHPH 80% 16% 64% - B. PSDH 80% 16% 32% 32% C. REBOISASI 40% - 40% - 2. PERTAMBANGAN UMUM A. LAND RENT KAB/KOTA PENGHASIL 80% 16% 64% - B. LAND RENT PROVINSI PENGHASIL 80% 80% - - C. ROYALTI KAB/KOTA PENGHASIL 80% 16% 32% 32% D. ROYALTI PROVINSI PENGHASIL 80% 26% - 54%

30. CONTINUED *) DIBAGI RATA **) DIBAGI RATA KEPADA DAERAH SELURUH INDONESIA ***) HASIL DIMANFAATKAN UNTUK PENDIDIKAN DASAR DBH PERIKANAN & MINYAK BUMI NO JENIS DBH % UNTUK DAERAH PROPORTION PROV KAB/KOTA PENGHASIL KAB/KOTA LAIN DALAM PROV YG SAMA *) 3. PERIKANAN **) 80% 4. MINYAK BUMI A. DARI KAB/KOTA PENGHASIL 15,5% 15% 3% 6% 6% 0,5% ***) 0,1% 0,2% 0,2% B. DARI PROVINSI PENGHASIL 15,5% 15% 5% - 10% 0,5% ***) 0,17% - 0,33%

31. Prov. Kalimantan Selatan JENIS SUMBER DAYA ALAM YANG DIBAGIHASILKAN Pertambangan Umum Minyak Bumi Gas Bumi Kehutanan Perikanan

32. *) DIBAGI SECARA MERATA ***) DIALOKASIKAN UNTUK ANGGARAN PENDIDIKAN MULAI TAHUN 2009 Lanjutan … DBH GAS BUMI 5. GAS BUMI A. DARI KAB/KOTA PENGHASIL 30,5% 30% 6% 12% 12% 0,5% ***) 0,1% 0,2% 0,2% B. DARI PROVINSI PENGHASIL 30,5% 30% 10% - 20% 0,5% ***) 0,17% - 0,33% NO. JENIS BAGI HASIL % UNTUK DAERAH PORSI PROV KAB/KOTA PENGHASIL KAB/KOTA LAIN DALAM PROV

33. DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi Dikembalikan untuk pembangunan sektor kehutanan di daerah yaitu untuk penghijauan kembali. Sesuai dengan: PMK No 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan DBH Kehutanan-DR Per Men Kehutanan No P.14/Menhut-V/2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

34. DBH SDA Minyak Bumi - Porsi 0,5% DBH Minyak Bumi Daerah 15,5% 15% 0,5% 3% 6% 6% 0,1% 0,2% 0,2% provinsi Daerah Penghasil Daerah lain se Prov Daerah Penghasil provinsi Daerah Penghasil Daerah lain se Prov Daerah Penghasil Untuk mendanai program/ kegiatan pendidikan dasar di daerah

35. Daerah 30,5% 30% 0,5% 6% 12% 12% 0,1% 0,2% 0,2% provinsi Daerah Penghasil Daerah lain se Prov Daerah Penghasil provinsi Daerah Penghasil Daerah lain se Prov Daerah Penghasil Untuk mendanai program/ kegiatan pendidikan dasar di daerah DBH SDA Gas Bumi - Porsi 0,5% DBH Gas Bumi

36. Prinsip Transparansi dalam pengalokasian DAU Pembagian DAU untuk masing-masing daerah dengan Formula tertentu ditetapkan dengan undang-undang Data Dasar sebagai komponen Formula DAU disediakan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang di bidang statistik Kebijakan atas Formula DAU adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat bersama DPR yang dimuat dalam UU APBN Perhitungan alokasi per daerah diaudit oleh BPK Penetapan alokasi DAU per daerah dengan Perpres dan dipublikasikan

37. Prov. Sulawesi Utara 3.427,84 M

38. PAD DBH PJ DBH SDA PENDUDUK LUAS WILAYAH TINGKAT HARGA KONDISI MANUSIA PDRB PER KAPITA KEBUTUHAN FISKAL KEMAMPUAN FISKAL CELAH FISKAL CELAH FISKAL ALOKASI DASAR GAJI PNSD DAU Bagan Komponen DAU

39. ALOKASI DASAR KAPASITAS FISKAL BELANJA PNSD JUMLAH PENDUDUK LUAS WILAYAH DARAT & LAUT IKK IPM PDRB PER KAPITA PAD DBH PAJAK DBH SDA DAERAH & DEP KEU BPS DEP DAGRI & BAKOSURTANAL BPS BPS BPS DAERAH & DEPKEU DEPKEU DEPKEU TBR DAERAH & DEPKEU FORMASI PNSD MENPAN / BKN T- ½ T- ½ T-1 T-1 T-1 T-2 T-2 T-2 T-2 T-2 T-2 Jenis, waktu, dan penyedia Data Dasar DAU KEBUTUHAN FISKAL

41. Kriteria DAK Kriteria Umum Kriteria Khusus Kriteria Teknis

42. Prinsip Transparansi dalam perhitungan DAK Pembagian DAK untuk masing-masing daerah dengan Kriteria tertentu ditetapkan dengan undang-undang Komponen Kriteria DAK disediakan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang di bidang keuangan dan infrastruktur Kebijakan atas Kriteria DAK adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat bersama DPR yang dimuat dalam UU APBN Alokasi DAK untuk masing-masing Daerah ditetapkan dengan PMK dan dipublikasikan

43. Rata-rata kemampuan keuangan daerah secara nasional Kondisi Infrasttruktur yang rusak Kemampuan Keuangan Daerah Kondisi daerah DAK KONSEP KRITERIA UMUM KRITERIA KHUSUS KRITERIA TEKNIS berdasarakan peraturan Otonomi Khusus Daerah Tertinggal Daerah Rawan Bencana dll

44. PELAKSANA DAK DI DAERAH No Bidang & Pelaksana di Daerah 1 Pendidikan  Komite Sekolah / Dinas Pendidikan 2 Kesehatan  Rumah Sakit / Dinas Kesehatan 3 Infrastruktur Jalan dan Jembatan  Dinas PU 4 Infrastruktur Irigasi  Dinas PU 5 Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi  Dinas PU 6 Prasarana Pemerintahan  Sekretariat Daerah 7 Kelautan dan Perikanan  Dinas Perikanan 8 Pertanian  Dinas Pertanian 9 Lingkungan Hidup  Instansi yg menangani lingkungan 10 Keluarga Berencana  Instansi yg menangani KB 11 Kehutanan  Dinas Kehutanan 12 Sarana dan Prasarana Perdesaan  Dinas Perhubungan 13 Perdagangan  Dinas Perdagangan

45. Kegiatan sesuai dengan bidang-bidang DAK APBN DAK APBD 10% Pendamping

46. REALISASI PENYERAPAN DAK 2007 SAMPAI DENGAN TANGGAL 14 DES 2007 SISA DAK 2007 S/D AKHIR TAHUN 2007 SISA DAK 2007 YANG AKAN DISALURKAN TH 2009

47. 1 2 3 4 6 8 5 7 9 10 11 12 x x x Seluruh dana sudah ditarik sebelum tahun anggaran berakhir tidak setara dng prestasi pekerjaan Pekerjaan belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran Permasalahn umum DAK 2007 Pekerjaan terus dilaksanakan pada tahun anggaran baru Dana dipindahkan dari Rek DAK kerekening lain supaya sisanya terlihat kurang dari 10% Pekerjaan fiktif, rencana kegiatan tidak dilaksanakan tapi dana dicairkan dari Kas Daerah PENCAIRAN DANA TDK SESUAI REALISASI FISIK DANA DIBLOKIR PER 31 DES 2007 PADA 208 REKENING A/N 152 PEMILIK PEKERJAAN FIKTIF PEKERJAAN KURANG PEKERJAAN BELUM SELESAI HASIL KEGIATAN DAK TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL

48. Prov Kalimantan Selatan

50. Dana Otonomi Khusus Papua NAD Diberikan kepada daerah yang dengan undang-undang ditetapkan sebagai otonomi khusus Besarnya dana masing-masing 2% dari Total DAU Nasional UU No 21 Th 2001 UU No 11 Th 2006

51. 467 daerah 178 kppn KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN Pola Penyaluran Belanja Ke Daerah s/d 2007 SPM SP2D

52. 510 daerah new design transfer ke daerah pusat

53. new design transfer ke daerah Sejak 2 Januari 2008 Penyaluran langsung dari Kas Negara ke Kas Daerah, (daerah tidak perlu mengajukan tagihan/permintaan) Dikaitkan dengan kinerja daerah dalam menyelesaiakn Perda APBD dan meyampaikan Laporan Penyerapan Ditujukan untuk mempercpat penyaluran dana ke daerah dan mempercepat pelaksanaan APBD, dan mengurangi besarnya sisa dana APBD yang tidak terserap

54. MINGGUAN SETIAP Jum’at SE-PER DUA BELAS SETIAP BULAN Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah NO TRANSFER TW-1 TW-2 TW-3 TW-4 Tahun Depan 1 DBH SDA 20% 20% Realisasi – (T1+T2) Realisasi – (T3) Kekurangannya 2 DBH PBB/BPHTB 3 DBH PPH 20% 20% 20% Prognosa – (T1+T2+T3) 4 DAU 5 DAK 30% 45 % 25 % 6 OTSUS 15% 30% 40% 15%

55. DAK DAU DBH DEKON PAD TP Sumber Pendanaan Provinsi Transfer K / L PROV

56. DAK DAU DBH DANA PROV PAD TP Sumber Pendanaan Kab/Kota Transfer K / L Prov Kab/Kota

57. DAK DAU DBH DANA PROV PAD Dekon & TP Penyimpanan & Pencatatan Dana Trasnfer ke Daerah Rekening Kas Daerah pada Bank Pemerintah Dicatat dalam APBD Tidak Masuk Rekening Kas Daerah Tidak dicatat dalam APBD

58. pengunaan Dana Transfer Ke Daerah Block Grant Specific Grant Dana Transfer yang sifatnya Block Grant (DBH Pajak kecuali DBH Cukai, DBH SDA kecuali DBH SDA Reboisasi, dan DAU) digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah Dana Transfer yang sifatnya Specific Grant (DBH Cukai, DBH SDA Reboisasi, dan DAK) digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan sifat kekhususannya

59. Specific Grant DBH SDA Kehutanan Migas DBH PAJAK Cukai HT DAK 13 Bidang

60. Selesai Terima Kasih Atas Perhatiannya Alamat : Gd. D Lantai 16 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. 021-350 9442 Faks: 021-350 9443 Website: www.djpk.depkeu.go.id E-mail: info@djpk.depkeu.go.id Silahkan mengunjungi website kami: