SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




                                                                                                   6/7/2011




                      UJI AKSES INFORMASI PUBLIK UNTUK MEMANTAU
PI-BDG                DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN RPJMD
                      PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013




                                   Pius Widiyatmoko | INISIATIF
                                                                                                               1
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




A. Awal Mula dan Titik Tolak
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku efektif 2 tahun
berikutnya, yaitu 30 April 2010. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut cukup positif Undang-
Undang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-
Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 2010.

PPID merupakan salah satu infrastruktur yang disyaratkan Undang-Undang ini untuk melayani proses
pemenuhan informasi publik, selain keberadaan Atasan PPID untuk melayani keberatan layanan dan
Komisi Informasi yang akan menangani sengketa informasi publik jika ada perbedaan pandangan antara
pemohon dan termohon. Juga Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung
untuk menangani sengketa informasi lanjutan.

Penunjukan PPID Pemprov. Jawa Barat pada tahun 2010 sendiri merupakan langkah maju, mengingat PP
No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik memasang tenggat waktu bagi setiap Badan Publik untuk menunjuk PPID-nya yaitu
pada tanggal 23 Agustus 2011 1.

SK ini secara umum menetapkan jabatan sekretaris sebagai PPID dan kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) sebagai Atasan PPID. Pada SK itu juga tersurat perintah bagi PPID untuk melakukan
pemilahan dan pengujian terhadap informasi publik di lingkungan OPD masing-masing.

Penetapan dua infrastruktur keterbukaan di Jawa Barat tentu saja menerbitkan harapan bagi Warga
Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum untuk mengetahui proses-proses pengambilan kebijakan
publik Pemprov. Jawa Barat yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan
keseharian mereka. Atau lebih jauh lagi, sekaligus membuka peluang berpartisipasi aktif dalam
pengambilan kebijakan publik.

Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2008-2013-nya karena ada perkembangan-perkembangan baru yang penting
diakomodasi. Sementara itu, salah satu resolusi Perkumpulan INISIATIF pada Kongres tahun 2009
adalah menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu arena barunya untuk berkiprah. Kajian
terhadap RPJMD Jawa Barat menjadi penting karena akan memberi gambaran kebijakan-kebijakan apa
saja yang akan diambil selama 5 tahun. Terlebih tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga RPJMD,
memberi kesempatan Perkumpulan INISIATIF mempelajari apa yang telah dilakukan Pemprov. Jawa
Barat 2 tahun ke belakang dan merencanakan kiprah aktifnya 2 tahun yang tersisa.


B. Tujuan
Pengeluaran SK Gubernur Jawa Barat di atas menunjukkan adanya itikad baik dari pemimpin mengenai
pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Namun demikian bukan berarti itu serta-

1
    Lihat Bab VI Ketentuan Penutup PP No.61 Tahun 2010.

                                                                                                             2
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




merta aparatur birokrasi di bawah kekuasaan Gubernur akan menindaklanjutinya. Di sisi lain, aparatur
itulah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan pemohon informasi publik.

Oleh karena itu, penting menguji akses informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat untuk menakar sejauh apa keterbukaan yang telah terjadi dan sekaligus sebagai
bahan untuk mengkaji RPJMD Jawa Barat 2008-2013.


C. Ancang-ancang
Untuk mengakses informasi publik sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013, INISIATIF memilih 37
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dari 47 yang ditetapkan SK Gubernur Jawa Barat
No.489/Kep.487-Diskominfo/2010. Ketigapuluh tujuh OPD Provinsi itu terdiri dari unsur staf (Sekretariat
Daerah), unsur pelayanan terhadap DPRD (Sekretariat DPRD), unsur pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah (Inspektorat), unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bappeda),
unsur pelaksana otonomi daerah (Dinas) dan sebagian unsur pendukung tugas kepala daerah (Badan).

Adapun informasi publik yang diminta sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013 adalah dokumen-
dokumen perencanaan dan penganggaran. Informasi-informasi publik ini merupakan kunci untuk
memberi gambaran kebijakan apa saja yang akan diambil (perencanaan) dan seberapa besar komitmen
mewujudkannya (alokasi anggaran). Daftar informasi publik yang diminta dan susunannya adalah
sebagai berikut :

                                Tabel 1 Daftar Informasi Publik yang Diminta
    No.           Dokumen                  Tahun         Bentuk Informasi         Badan Publik       Jumlah
     1.   Rencana Strategis (Renstra    2008-2013      Hardcopy dan/atau       BKD (disesuaikan        1
          SKPD)                                        softcopy                dgn tujuan surat)
    2.    Rencana Kerja (Renja SKPD)    2008, 2009,    Hardcopy dan/atau       BKD (disesuaikan         4
                                        2010, 2011     softcopy                dgn tujuan surat)
    3.    Rencana Kerja dan             2008, 2009,    Hardcopy dan/atau       BKD (disesuaikan         4
          Anggaran (RKA)                2010, 2011     softcopy                dgn tujuan surat)
    4.    Dokumen Pelaksanaan           2008, 2009,    Hardcopy dan/atau       BKD (disesuaikan         3
          Anggaran (DPA)                2010           softcopy                dgn tujuan surat)
    5.    Dokumen Pelaksanaan           2008, 2009,    Hardcopy dan/atau       BKD (disesuaikan         3
          Perubahan Anggaran (DPPA)     2010           softcopy                dgn tujuan surat)


Informasi-informasi publik yang berjumlah 15 dokumen per OPD di atas, termasuk ke dalam jenis
informasi yang wajib tersedia setiap saat 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik pasal 13 menyebut kedua jenis dokumen ini sebagai informasi publik 3.



2
 UU Keterbukaan Informasi Publik mengenal 2 jenis informasi publik, yaitu informasi yang wajib diumumkan dan
disediakan serta informasi yang dikecualikan. Jenis pertama sendiri, masih terbagi atas :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
    2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.
    3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

                                                                                                              3
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




                                                                                Pemohon mengajukan permohonan ke PPID dengan menyertakan
                                      I

                                                                                identitas, informasi publik yang diminta serta tujuan permohonan
10          1a         1b
                                                                          1a
                                                                                yang jelas.
           2a          2b
                                                                          1b    Badan Publik menerima dan harus memberikan tanda terima berikut
                                                                                nomor registrasi permohonan.
                       3b                                                 2     Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses
           3a                    3c
                                                                                permohonan informasi publik.
                                                                          3a    Pemohon menerima jawaban tertulis :
 7                                                                                  1. Status pemenuhan atau
            4a         4b                                                           2. Perpanjangan waktu pemenuhan.
                                                                          3b    Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak tgl.
                       5b
                                                                                registrasi, yang min. berisi :
            5a                   5c                                                  1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak.
                                                                                     2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang
                                                                                        menguasainya.
            6                                                                        3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau
                                                IIA
                                                                                        dikecualikan.
30           7a        7b
                                                                                Jika proses belum selesai, Badan Publik memperpanjang waktu
                                                                                pemenuhan dan harus memberitahu tertulis kepada Pemohon.
                      8b
                                                                          3c    Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan
30         8a                                                                   dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon.
                                                                          4     Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses
                                                                                permohonan informasi publik di perpanjangan waktu.
            9
                                                      IIB                 5a    Pemohon menerima jawaban tertulis.
14           10a                           10b                            5b    Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 7 hari kerja, yang min.
                                                                                berisi :
                                                                                     1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak.
14                                         11                                        2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang
                                                                                        menguasainya.
                                                                                     3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau
100        12a         12b                 12c
                                                                                        dikecualikan.
                                                                          5c    Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan
                                                                                dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon.
           13a         13b                13c                             6     Jika Pemohon puas, proses berhenti.
                                                                          7     Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat keberatan tertulis ke Atasan
                                                             IIC                PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak diketahui alasan tidak puas.
14                     14b                                                8     Pemohon (a) menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan
           14a                                                                  PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak registrasi keberatan.
                        15b                                               9     Jika Pemohon puas, proses berhenti.
                                           15c
             15a                                                          10    Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat permohonan sengketa ke
                                                                                Komisi Informasi (b) paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya
                                                                                tanggapan tertulis Atasan PPID.
….                         16b
                                                       16c                11    Komisi Informasi mulai mengusahakan melakukan mediasi dan/atau
            16a                                                                 ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya
                                                                                permohonan sengketa informasi.
                                                                          12    Proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lama berlangsung
                                                                                100 hari kerja. Sidang ajudikasi non litigasi digelar setelah mediasi
           17a         17b                             17c
                                                                                gagal.
                                                                          13    Komisi Informasi memutus sengketa informasi.
                                                      18c                 14,   Jika salah satu pihak bersengketa tidak puas, maka mengajukan
           18a         18b                                                      pernyataan tertulis tidak menerima putusan sidang ajudikasi non
                                                                          15
                                                                   IID          litigasi Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya
                                                                                putusan itu.
14                     19b                                                16    Pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke PTUN (Badan Publik
           19a                                                                  Negara) atau PN (selain Badan Publik Negara).
                           20b
                                                                    20c   17    PTUN/PN menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka
            20a                                                                 waktu.
                                                                          18    PTUN/PN memutus sengketa informasi.
                                                                          18,   Pihak yang tidak puas mengajukan banding ke MA paling lambat 14
….         21a         21b                                          21c         hari kerja sejak diterimanya putusan itu.
                                                                          19
                                                                          21    MA menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu.

           22a         22b                                         22c    22    MA memutus sengketa informasi.




      3
       Pasal 13 ayat 1 : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya
      terdiri dari :
           • Huruf d, poin (3) : Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana
                teknis serta laporan keuangannya.
           • Huruf i : Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.


                                                                                                                                                     4
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




Gambar dan Tabel di atas merupakan tahapan secara keseluruhan yang disediakan UU No.14 Tahun
2008 untuk mendapatkan informasi publik. Ada 2 tahapan umum, yaitu permohonan informasi publik
dan sengketa informasi publik. Sengketa terjadi jika pemohon informasi publik tidak puas atas pelayanan
yang diberikan badan publik.

Sengketa informasi publik terinci lagi manjadi tahapan-tahapan sebagai berikut :

    1.   Pengajuan keberatan ke Atasan PPID (IIA).
    2.   Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi (IIB).
    3.   Pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN/PN (IIC).
    4.   Pengajuan banding atas putusan PTUN/PN ke Mahkamah Agung (IID).

Pada dua tahap pertama sengketa, para pihak mendapat kepastian kerangka waktu penyelesaian.
Namun dua tahap terakhir, ketika masuk ke ranah yudikatif, tidak ada kerangka waktu yang jelas yang
diamanatkan Undang-Undang.


D. Pelaksanaan Uji Akses Informasi Publik
INISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik bernomor
546/P.Inisiatif-eks/XI/2010 ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasa
pos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karena
INISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudah
tanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum.

Semula mengirim surat via pos (memakai perangko) diandaikan pasti akan sampai ke tempat tujuan
dengan mudah. Apalagi tujuannya masih di kota yang sama (Bandung). Namun ternyata setelah
mengecek keberadaan surat itu ke beberapa badan publik (antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral), ternyata mereka mengaku belum menerima surat tersebut. INISIATIF sulit membedakan
apakah petugas pos yang teledor atau penerima surat badan publik yang malas mendaftar surat masuk.
INISIATIF tidak memegang bukti tertulis tanda terima dari badan publik yang bersangkutan.

Akhirnya, INISIATIF mengirimkan kembali surat secara langsung (diantar ke kantor tujuan) dengan isi dan
tujuan yang sama tertanggal 20 Desember 2010 (no. 555/P.Inisiatif-eks/XII/2010) pada tanggal 20-23
Desember 2010 tanpa Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Kedua OPD
itu sudah memberikan tanggapan tertulis terhadap surat no. 546. Pelayangan surat kedua berfungsi
menjamin ke-35 badan publik yang lain mendapatkan kiriman surat permohonan informasi publik
INISIATIF.

Kerangka Waktu
Mulai surat kedua inilah, INISIATIF akan memakai kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008
sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel di atas. Jika dihitung, maka pada tanggal 4-7 Januari 2011,


                                                                                                             5
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




badan publik harus sudah memberikan tanggapan dan maksimal pada tanggal antara 13, 14, 17 atau 18
Januari 2011 di perpanjangan waktu. Tanggal 15 dan 16 Januari 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu,
sehingga tidak termasuk dalam hari kerja yang menjadi satuan waktu Undang-Undang ini.

Kasus Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah memiliki tenggat berbeda
karena keduanya mengacu tanggal 23 November 2010. Untuk batas waktu menanggapi dan untuk
perpanjangannya masing-masing, yaitu 8 Desember 2010 dan 17 Desember 2010.

Walaupun mendapat layangan surat kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Dinas Kelautan dan
Perikanan akan menggunakan kerangka waktu kedua OPD di atas karena keempatnya mengacu surat
INISIATIF no. 546 untuk menanggapi. Surat tanggapan keempat badan publik ini sampai ke INISIATIF
setelah tanggal 20 Desember 2010. Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika, meskipun pada surat
tanggapannya mencantumkan tanggal sebelum 20 Desember, tetapi pada kenyataannya INISIATIF
menerima surat itu setelah 20 Desember.

Jadi akan ada enam badan publik yang dihitung kerangka waktunya dengan mengacu surat INISIATIF
tanggal 23 November 2010.

Berdasarkan gambar dan tabel di atas, maka pada kasus tidak ditanggapinya permohonan informasi
publik, pemohon memiliki waktu selama 47 hari kerja untuk mengajukan keberatan, terhitung sejak
surat permohonan tercatat di surat masuk badan publik yang bersangkutan.

Nomor Pendaftaran Surat Masuk
Mengirimkan surat melalui pos maupun secara langsung, memunculkan soal berkaitan dengan nomor
pendaftaran surat masuk. Pemberian nomor pendaftaran serta merta, belum menjadi prosedur lazim di
sejumlah badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat. Padahal itu adalah hak pemohon informasi publik 4.
Nomor pendaftaran berguna untuk melacak keberadaan surat sekaligus memantau sampai sejauh mana
tingkat penanganannya di badan publik yang menjadi tujuan.

Petugas penerima surat Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, misalnya menolak dengan
alasan menunggu semua surat selama sehari dan baru merekapnya dalam buku besar (artinya baru
dinomori setelah terkumpul semua). Situasi tersebut sangat rentan terjadi kejadian kehilangan surat
masuk. Karena pemohon tidak mengantongi nomor pendaftaran, petugas akan mudah mengelak
tanggung jawab dengan mengatakan tidak pernah menerima surat itu. Sedangkan petugas di Dinas
Kesehatan tidak memberikan alasan yang jelas. Baginya cukup memberikan tanda terima tanpa nomor
pendaftaran.




4
  Lihat pasal 22 ayat 4 UU No. 14/2008 : Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat
permintaan diterima.

                                                                                                             6
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




Begitupun dengan surat tanggapan Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil &
Menengah yang juga tidak memberikan nomor pendaftaran surat masuk. Padahal UU KIP mewajibkan
itu 5.

Dari 35 badan publik yang menerima surat INISIATIF secara langsung, sebanyak 18 OPD memberikan
nomor pendaftaran surat masuk pada saat penyerahan surat permohonan informasi publik.

Surat-Menyurat INISIATIF dengan Badan Publik
Secara keseluruhan pelayangan surat di atas mendapat tanggapan 14 dari 37 badan publik yang menjadi
obyek uji akses. Ada yang lisan dan tertulis. Yang tertulis ada yang memanfaatkan media surat atau
faksimili maupun kedua-duanya.

Dari 14 badan publik tersebut, INISIATIF sudah menjawab kembali Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah melalui surat bernomor 551/P.Inisiatif-eks/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Isinya
adalah kedudukan INISIATIF sebagai badan hukum sudah memenuhi syarat UU KIP. Surat INISIATIF ini
melampirkan halaman depan Akta Pendirian Perkumpulan INISIATIF sebagai badan hukum.

Isi surat itu demikian, karena dinas ini mensyaratkan pelampiran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di
Kesbangpolinmas Jawa Barat sebelum INISIATIF boleh mengakses informasi publik. Hingga kini, surat
tersebut belum mendapat tanggapan kembali.

Selain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SKT Kesbangpolinmas Jawa Barat juga diminta
oleh Inspektorat dan Satpol PP.

INISIATIF juga menanggapi Badan Publik yang mengajukan syarat berupa ToR studi RPJMD Jawa Barat
2008-2013 dan profil INISIATIF, melalui surat no.562 ke BKPPMD, surat no. 563 ke Badan Ketahanan
Pangan Daerah, surat no. 564 ke Dinas Perhubungan, surat no. 565 ke Dinas Komunikasi dan Informatika
pada tanggal 27 Januari 2011 dan surat no. 566 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 31
Januari 2011. Pada surat ini, INISIATIF meminta kejelasan soal kategori informasi yang dimohonkan,
apakah sebagai informasi yang dikecualikan ataukah terbuka. Kategori tersebut tidak ada dalam surat
tanggapan mereka.

Khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, INISIATIF tidak mengirimkan surat karena mereka sudah
menyertakan formulir permohonan informasi publik pada surat tanggapannya. INISIATIF hanya
mengembalikan formulir yang sudah diisi berikut ToR dan profil pada tanggal 26 Januari 2011.

Sambutan staf BKPPMD terhadap surat no.562 menarik dicatat. Mereka heran terhadap kedatangan
INISIATIF lagi. Surat BKPPMD No.488/3176/Sekrt seharusnya ditafsirkan INISIATIF dengan mendatangi
Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi informasi publik yang dimohonkan. Mereka
mengaku sudah mengirimkan semua infomasi publik ke Diskominfo.



5
  Lihat pasal 22 ayat 6 : dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat
diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

                                                                                                             7
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




Akhirnya, INISIATIF memutuskan pula menanggapi badan publik (Sekretariat Daerah) yang mengalihkan
permohonan ke badan publik lain, yaitu ke Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah. Munculnya Bappeda kuat dugaan berkaitan dengan informasi publik berupa renstra dan renja.
INISIATIF kemudian hanya mengirimkan surat ke Biro Administrasi Pembangunan melalui surat no. 579
pada tanggal 28 Februari 2011, karena kedua dokumen perencanaan itu adalah produk OPD yang
bersangkutan dan pasti mempunyai versi asli atau salinannya, yang mereka pakai sebagai pedoman
berkegiatan.

Ihwal Tanggal
Jika mencermati tanggapan tertulis badan publik, maka terlihat bahwa terdapat fakta berkait perbedaan
antara tanggal surat dengan tanggal penerimaan yang membawa konsekuensi terhadap perhitungan
waktu pemenuhan informasi publik. Perbedaan itu berpola, tanggal penerimaan selalu terjadi sesudah
tanggal surat. Adapun badan publik yang berperilaku seperti ini adalah :

                                           Tabel 2 Perbedaan Tanggal

              No.               Badan Publik                Tanggal Surat       Tanggal Penerimaan
              1     Dinas Komunikasi dan Informatika      6 Desember 2010    Setelah 20 Desember 2010
              2     Dinas Perindustrian dan Perdagangan   13 Desember 2010   23 Desember 2010
              3     Badan Koordinasi Promosi dan          23 Desember 2010   5 Januari 2011
                    Penanaman Modal Daerah
              4     Badan Ketahanan Pangan Daerah         30 Desember 2010   3 Januari 2011



Fakta ini bisa berarti bahwa staf badan publik masih leluasa menunda-nunda pelaksanaan tugas dari
atasan untuk menanggapi surat pemohon informasi publik.

Janji dan Realisasi Pemenuhan Informasi Publik
Pada tahap realisasi pemenuhan informasi publik, kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan
memunculkan isu informasi yang tidak akurat. Pada faksimili, mereka menyebutkan akan memenuhi
dokumen RKA, DPA dan DPPA dalam bentuk hardcopy. Tanpa ada keterangan lain apapun. Akan tetapi
waktu mengambil dokumen pada tanggal 28 Januari 2011, ternyata ketiga jenis dokumen anggaran itu
hanya berupa rekapitulasi saja. Format rekapitulasi yang diberikan mirip dengan format dokumen
APBD/penjabaran APBD.

Menurut sdri. Indri K., staf pemroses informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemenuhan
itu sudah sesuai arahan pimpinannya. Adapun dokumen renstra dan renja sudah sesuai dengan
kesepakatan, kecuali renja 2011 yang masih berupa draf saja.

Dinas Perikanan & Kelautan memenuhi sebagian informasi publik dengan mengantarkan langsung ke
INISIATIF, Rabu 2 Februari 2011. Sebagian yang lain belum jelas. Dinas ini belum mengeluarkan surat
yang secara eksplisit menyatakan mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan.




                                                                                                             8
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




Dinas Perhubungan mungkin menjadi OPD Jawa Barat paling ‘terbuka’, karena memenuhi hampir semua
permintaan INISIATIF dan menanggung semua biaya penggandaan dokumen tersebut pada hari Senin, 7
Februari 2011. Bahkan langsung mengirimkan sofcopy renstra melalui e-mail hari itu juga.

Dinas ini menyatakan informasi publik yang sudah dipenuhi sebagai informasi terbuka, tetapi sayangnya
mendiamkan secara tertulis status informasi publik yang belum dipenuhi.

Begitu akan beranjak mengangkut dokumen yang diminta, Sdr. Supriatna Tuhry, staf pemroses dan
humas, memberikan selembar surat pernyataan yang isinya INISIATIF tidak akan menggunakan
dokumen yang diminta untuk keperluan lain-lain, kecuali untuk studi RPJMD saja.

Supriatna akan mengambil surat pernyataan itu ke INISIATIF sekaligus berkenalan dengan staf INISIATIF.
Secara lisan, ia menjanjikan membawa pula dokumen-dokumen yang belum dipenuhi.

BKPPMD memberikan layanan hampir sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Memberikan
sebagian dokumen, tetapi tidak menjelaskan status dokumen yang belum diberikan. Pemberian terjadi
pada hari Rabu, 16 Februari 2011. Isu terkait informasi yang tidak akurat muncul kembali, karena
BKPPMD memberikan dokumen DPA dan DPPA berupa rekapitulasi, masing-masing 1 lembar.

Lain halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terang-terangan menyatakan DPA dan DPPA
tidak bisa dipenuhi. Tetapi dinas ini tidak menggunakan istilah informasi yang dikecualikan untuk
menutup akses terhadap DPA dan DPPA.

Di surat bernomor 565/200/Diskominfo, tertanggal 16 Februari 2011, yang diserahkan 21 Februari 2011,
pada poin 3 tertulis :

           Berkaitan dengan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang tercantum dalam Surat
           Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010, dictum keempat, untuk beberapa
           informasi telah dilakukan tetapi khusus tentang informasi yang Saudara butuhkan (DPA dan
           Perubahannya) hal ini tidak dapat dilakukan oleh PPID Dinas Kominfo saja, tetapi harus melibatkan PPID di
           lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM Setda
           Provinsi Jawa Barat.

Memproklamasikan suatu informasi publik sebagai dikecualikan memang tidak mudah dan membawa
kewajiban bagi badan publik yang bersangkutan untuk melakukan uji konsekuensi yang isinya harus
membuktikan bahwa menutup informasi publik tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan
pemohon informasi publikpun berhak mengakses uji konsekuensi itu 6.




6
    UU No.14 Tahun 2008, ps 19 menyatakan :
           Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi
           sebagaimana dimaksudkan Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik
           tertentu dikecualikan untuk diakses oelh setiap Orang.
    Sedangkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008, pasal 16 menyatakan :
          (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan
               Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

                                                                                                                         9
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 15 Maret 2011 mengirimkan surat bernomor
480/876-Perenc yang menyatakan akan memenuhi sebagian informasi publik yang dimohonkan
INISIATIF, yaitu Renstra 2008-2013 dan Renja 2008, 2009 dan 2010. Surat ini tidak berbicara apa-apa
soal Renja 2011, RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010 serta DPPA 2008, 2009, 2010.

Hingga hari ini, Badan Ketahanan Pangan Daerah belum memberikan jawaban/tanggapan apa-apa sejak
pelayangan surat INISIATIF dengan nomor 563. Juga belum ada jawaban dari Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik
INISIATIF kemudian menempuh mekanisme keberatan terhadap beberapa badan publik dengan
melayangkan surat ke kepala OPD yang bersangkutan dengan menyebut kedudukannya sebagai Atasan
PPID. Pemilihan hanya beberapa badan publik ini, karena mereka dianggap cukup penting bagi agenda
perluasan wilayah kerja INISIATIF di Jawa Barat.

                                           Tabel 3 Surat Keberatan INISIATIF

                      No. Surat                              Tujuan                       Pengiriman
          574/P.Inisiatif - eks/II/2011       Badan Penanggulangan Bencana          Senin, 28 Februari 2011
                                              Daerah Provinsi
          575/P.Inisiatif - eks/II/2011       Badan Pemberdayaan Masyarakat         Senin, 28 Februari 2011
                                              dan Pemerintah Desa
          576/P.Inisiatif - eks/II/2011       Dinas Kesehatan                        Selasa, 1 Maret 2011
          577/P.Inisiatif - eks/II/2011       Dinas Pendidikan                       Selasa, 1 Maret 2011
          578/P.Inisiatif - eks/II/2011       Badan        Perencanaan        dan    Selasa, 1 Maret 2011
                                              Pembangunan Daerah
          580/P.Inisiatif - eks/II/2011       Sekretariat DPRD                      Senin, 28 Februari 2011
          581/P.Inisiatif - eks/III/2011      Dinas Komunikasi dan Informatika       Selasa, 8 Maret 2011



Pelayangan surat keberatan di atas mendapat 1 jawaban lisan dan 4 tertulis. Tanggal 7 Maret 2011, Sdr.
Arden (humas Dinas Pendidikan) menelepon kantor INISIATIF untuk mengabarkan surat keberatan
INISIATIF sedang dipelajari.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memberikan Renstra 2008-2013 dan Renja
2010. Pada suratnya bernomor 225/0246-Peren/2011, tertanggal 11 Maret 2011, badan publik ini
mengatakan hal yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan DPA dan DPPA. Tetapi
tidak ada penjelasan apa-apa soal Renja 2008, 2009, 2011 dan RKA 2008, 2009, 2010, 2011.




        (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang
            Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang
            yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
        (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam
            surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
        (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-
            hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

                                                                                                                     10
Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013




Surat Sekretariat DPRD nomor 225/736-SETWAN.HP/2011, tertanggal 23 Maret 2011, mempersilahkan
INISIATIF menggandakan informasi publik yang diminta. Tidak disebut apa yang boleh digandakan.
Apakah semuanya ? Jelas tidak. Di surat itu, kata-kata yang sama dengan Diskominfo dan BPMPD
muncul kembali untuk DPA dan DPPA.

Surat Diskominfo no. 581/679/diskominfo tertanggal 18 April 2011 dan surat Dinas Kesehatan
no.8716/480/Pegum tertanggal 31 Maret 2011 menyampaikan hal yang senada, akses terhadap DPA
dan perubahannya menanti kebijakan Sekretariat Daerah. Kedua surat ini tidak menjelaskan dokumen-
dokumen lain yang juga diminta INISIATIF.

Secara lengkap pelaksanaan uji akses informasi publik terhadap badan publik di Pemerintah Provinsi
Jawa Barat terlihat pada tabel 4 di bawah :




                                                                                                             11
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif
Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar   inisiatif

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Mochammad Dawud
 
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikPermenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikNandang Sukmara
 
9 retribusi tower telekomunikasi
9 retribusi tower telekomunikasi9 retribusi tower telekomunikasi
9 retribusi tower telekomunikasiReogUniversity
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalRancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalICT Watch
 
Berita setapak-edisi-1
Berita setapak-edisi-1Berita setapak-edisi-1
Berita setapak-edisi-1Aksi SETAPAK
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020
4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK20204. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020
4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020Pusdiklat KKB
 

Was ist angesagt? (9)

Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
 
Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019
 
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikPermenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
 
9 retribusi tower telekomunikasi
9 retribusi tower telekomunikasi9 retribusi tower telekomunikasi
9 retribusi tower telekomunikasi
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalRancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
 
Berita setapak-edisi-1
Berita setapak-edisi-1Berita setapak-edisi-1
Berita setapak-edisi-1
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 
4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020
4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK20204. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020
4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020
 

Ähnlich wie Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar inisiatif

KOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptKOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptMUJIANTOs
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikRimba Raya
 
4. daftar informasi publik (dip)
4. daftar informasi publik (dip)4. daftar informasi publik (dip)
4. daftar informasi publik (dip)~ gustulang
 
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.pptPengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.pptAdeMaruli2
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Sri Rahayu
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Sri Rahayu
 
SOSIALISASI SUMSEL (1).pptx
SOSIALISASI SUMSEL (1).pptxSOSIALISASI SUMSEL (1).pptx
SOSIALISASI SUMSEL (1).pptxamrylp1
 
Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontr...
Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontr...Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontr...
Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontr...Lestari Moerdijat
 
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptMateri Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptAgustianNurMuhammad
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitKurniawan Saputra
 
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdfMateri PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdfDavidAidil
 
Fwi sengketa-informasi-publik
Fwi sengketa-informasi-publikFwi sengketa-informasi-publik
Fwi sengketa-informasi-publikAksi SETAPAK
 

Ähnlich wie Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar inisiatif (20)

KOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptKOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.ppt
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 
Laporan akhir tahun ppid 2018
Laporan akhir tahun ppid 2018Laporan akhir tahun ppid 2018
Laporan akhir tahun ppid 2018
 
4. daftar informasi publik (dip)
4. daftar informasi publik (dip)4. daftar informasi publik (dip)
4. daftar informasi publik (dip)
 
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.pptPengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
 
Laporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdfLaporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdf
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
 
Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017
 
bahan kabid 23 juli.pptx
bahan kabid 23 juli.pptxbahan kabid 23 juli.pptx
bahan kabid 23 juli.pptx
 
Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020
 
SOSIALISASI SUMSEL (1).pptx
SOSIALISASI SUMSEL (1).pptxSOSIALISASI SUMSEL (1).pptx
SOSIALISASI SUMSEL (1).pptx
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontr...
Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontr...Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontr...
Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontr...
 
Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017
 
PPID.ppt
PPID.pptPPID.ppt
PPID.ppt
 
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptMateri Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
 
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdfMateri PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
Materi PERKI No 1 Tahun 2021_KI Jatim (1).pdf
 
Fwi sengketa-informasi-publik
Fwi sengketa-informasi-publikFwi sengketa-informasi-publik
Fwi sengketa-informasi-publik
 

Kürzlich hochgeladen

2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docxaljabarkoho
 
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolahKel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolahaisyahnurul2408
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfWahyuHid3
 
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxKURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxMOHDNAZRIEBINMOHDNOR
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatsriagunggb
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekaAstriDiniaAgustina1
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfRancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfg36337777
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfJurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfIndri117648
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...AnnisaArianti2
 

Kürzlich hochgeladen (20)

2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
 
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolahKel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
 
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxKURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfRancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfJurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
 

Lap.uji akses informasi publik badan publik prov ja bar inisiatif

  • 1. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 6/7/2011 UJI AKSES INFORMASI PUBLIK UNTUK MEMANTAU PI-BDG DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013 Pius Widiyatmoko | INISIATIF 1
  • 2. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 A. Awal Mula dan Titik Tolak Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku efektif 2 tahun berikutnya, yaitu 30 April 2010. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut cukup positif Undang- Undang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487- Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 2010. PPID merupakan salah satu infrastruktur yang disyaratkan Undang-Undang ini untuk melayani proses pemenuhan informasi publik, selain keberadaan Atasan PPID untuk melayani keberatan layanan dan Komisi Informasi yang akan menangani sengketa informasi publik jika ada perbedaan pandangan antara pemohon dan termohon. Juga Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung untuk menangani sengketa informasi lanjutan. Penunjukan PPID Pemprov. Jawa Barat pada tahun 2010 sendiri merupakan langkah maju, mengingat PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memasang tenggat waktu bagi setiap Badan Publik untuk menunjuk PPID-nya yaitu pada tanggal 23 Agustus 2011 1. SK ini secara umum menetapkan jabatan sekretaris sebagai PPID dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Atasan PPID. Pada SK itu juga tersurat perintah bagi PPID untuk melakukan pemilahan dan pengujian terhadap informasi publik di lingkungan OPD masing-masing. Penetapan dua infrastruktur keterbukaan di Jawa Barat tentu saja menerbitkan harapan bagi Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum untuk mengetahui proses-proses pengambilan kebijakan publik Pemprov. Jawa Barat yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan keseharian mereka. Atau lebih jauh lagi, sekaligus membuka peluang berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik. Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013-nya karena ada perkembangan-perkembangan baru yang penting diakomodasi. Sementara itu, salah satu resolusi Perkumpulan INISIATIF pada Kongres tahun 2009 adalah menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu arena barunya untuk berkiprah. Kajian terhadap RPJMD Jawa Barat menjadi penting karena akan memberi gambaran kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diambil selama 5 tahun. Terlebih tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga RPJMD, memberi kesempatan Perkumpulan INISIATIF mempelajari apa yang telah dilakukan Pemprov. Jawa Barat 2 tahun ke belakang dan merencanakan kiprah aktifnya 2 tahun yang tersisa. B. Tujuan Pengeluaran SK Gubernur Jawa Barat di atas menunjukkan adanya itikad baik dari pemimpin mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Namun demikian bukan berarti itu serta- 1 Lihat Bab VI Ketentuan Penutup PP No.61 Tahun 2010. 2
  • 3. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 merta aparatur birokrasi di bawah kekuasaan Gubernur akan menindaklanjutinya. Di sisi lain, aparatur itulah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan pemohon informasi publik. Oleh karena itu, penting menguji akses informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menakar sejauh apa keterbukaan yang telah terjadi dan sekaligus sebagai bahan untuk mengkaji RPJMD Jawa Barat 2008-2013. C. Ancang-ancang Untuk mengakses informasi publik sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013, INISIATIF memilih 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dari 47 yang ditetapkan SK Gubernur Jawa Barat No.489/Kep.487-Diskominfo/2010. Ketigapuluh tujuh OPD Provinsi itu terdiri dari unsur staf (Sekretariat Daerah), unsur pelayanan terhadap DPRD (Sekretariat DPRD), unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Inspektorat), unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bappeda), unsur pelaksana otonomi daerah (Dinas) dan sebagian unsur pendukung tugas kepala daerah (Badan). Adapun informasi publik yang diminta sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013 adalah dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran. Informasi-informasi publik ini merupakan kunci untuk memberi gambaran kebijakan apa saja yang akan diambil (perencanaan) dan seberapa besar komitmen mewujudkannya (alokasi anggaran). Daftar informasi publik yang diminta dan susunannya adalah sebagai berikut : Tabel 1 Daftar Informasi Publik yang Diminta No. Dokumen Tahun Bentuk Informasi Badan Publik Jumlah 1. Rencana Strategis (Renstra 2008-2013 Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 1 SKPD) softcopy dgn tujuan surat) 2. Rencana Kerja (Renja SKPD) 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 4 2010, 2011 softcopy dgn tujuan surat) 3. Rencana Kerja dan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 4 Anggaran (RKA) 2010, 2011 softcopy dgn tujuan surat) 4. Dokumen Pelaksanaan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 3 Anggaran (DPA) 2010 softcopy dgn tujuan surat) 5. Dokumen Pelaksanaan 2008, 2009, Hardcopy dan/atau BKD (disesuaikan 3 Perubahan Anggaran (DPPA) 2010 softcopy dgn tujuan surat) Informasi-informasi publik yang berjumlah 15 dokumen per OPD di atas, termasuk ke dalam jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 13 menyebut kedua jenis dokumen ini sebagai informasi publik 3. 2 UU Keterbukaan Informasi Publik mengenal 2 jenis informasi publik, yaitu informasi yang wajib diumumkan dan disediakan serta informasi yang dikecualikan. Jenis pertama sendiri, masih terbagi atas : 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 3
  • 4. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Pemohon mengajukan permohonan ke PPID dengan menyertakan I identitas, informasi publik yang diminta serta tujuan permohonan 10 1a 1b 1a yang jelas. 2a 2b 1b Badan Publik menerima dan harus memberikan tanda terima berikut nomor registrasi permohonan. 3b 2 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses 3a 3c permohonan informasi publik. 3a Pemohon menerima jawaban tertulis : 7 1. Status pemenuhan atau 4a 4b 2. Perpanjangan waktu pemenuhan. 3b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak tgl. 5b registrasi, yang min. berisi : 5a 5c 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak. 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang menguasainya. 6 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau IIA dikecualikan. 30 7a 7b Jika proses belum selesai, Badan Publik memperpanjang waktu pemenuhan dan harus memberitahu tertulis kepada Pemohon. 8b 3c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan 30 8a dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. 4 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses permohonan informasi publik di perpanjangan waktu. 9 IIB 5a Pemohon menerima jawaban tertulis. 14 10a 10b 5b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 7 hari kerja, yang min. berisi : 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak. 14 11 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang menguasainya. 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau 100 12a 12b 12c dikecualikan. 5c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. 13a 13b 13c 6 Jika Pemohon puas, proses berhenti. 7 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat keberatan tertulis ke Atasan IIC PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak diketahui alasan tidak puas. 14 14b 8 Pemohon (a) menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan 14a PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak registrasi keberatan. 15b 9 Jika Pemohon puas, proses berhenti. 15c 15a 10 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat permohonan sengketa ke Komisi Informasi (b) paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID. …. 16b 16c 11 Komisi Informasi mulai mengusahakan melakukan mediasi dan/atau 16a ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa informasi. 12 Proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lama berlangsung 100 hari kerja. Sidang ajudikasi non litigasi digelar setelah mediasi 17a 17b 17c gagal. 13 Komisi Informasi memutus sengketa informasi. 18c 14, Jika salah satu pihak bersengketa tidak puas, maka mengajukan 18a 18b pernyataan tertulis tidak menerima putusan sidang ajudikasi non 15 IID litigasi Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan itu. 14 19b 16 Pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke PTUN (Badan Publik 19a Negara) atau PN (selain Badan Publik Negara). 20b 20c 17 PTUN/PN menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka 20a waktu. 18 PTUN/PN memutus sengketa informasi. 18, Pihak yang tidak puas mengajukan banding ke MA paling lambat 14 …. 21a 21b 21c hari kerja sejak diterimanya putusan itu. 19 21 MA menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu. 22a 22b 22c 22 MA memutus sengketa informasi. 3 Pasal 13 ayat 1 : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri dari : • Huruf d, poin (3) : Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. • Huruf i : Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. 4
  • 5. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Gambar dan Tabel di atas merupakan tahapan secara keseluruhan yang disediakan UU No.14 Tahun 2008 untuk mendapatkan informasi publik. Ada 2 tahapan umum, yaitu permohonan informasi publik dan sengketa informasi publik. Sengketa terjadi jika pemohon informasi publik tidak puas atas pelayanan yang diberikan badan publik. Sengketa informasi publik terinci lagi manjadi tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Pengajuan keberatan ke Atasan PPID (IIA). 2. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi (IIB). 3. Pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN/PN (IIC). 4. Pengajuan banding atas putusan PTUN/PN ke Mahkamah Agung (IID). Pada dua tahap pertama sengketa, para pihak mendapat kepastian kerangka waktu penyelesaian. Namun dua tahap terakhir, ketika masuk ke ranah yudikatif, tidak ada kerangka waktu yang jelas yang diamanatkan Undang-Undang. D. Pelaksanaan Uji Akses Informasi Publik INISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik bernomor 546/P.Inisiatif-eks/XI/2010 ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasa pos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karena INISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudah tanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum. Semula mengirim surat via pos (memakai perangko) diandaikan pasti akan sampai ke tempat tujuan dengan mudah. Apalagi tujuannya masih di kota yang sama (Bandung). Namun ternyata setelah mengecek keberadaan surat itu ke beberapa badan publik (antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral), ternyata mereka mengaku belum menerima surat tersebut. INISIATIF sulit membedakan apakah petugas pos yang teledor atau penerima surat badan publik yang malas mendaftar surat masuk. INISIATIF tidak memegang bukti tertulis tanda terima dari badan publik yang bersangkutan. Akhirnya, INISIATIF mengirimkan kembali surat secara langsung (diantar ke kantor tujuan) dengan isi dan tujuan yang sama tertanggal 20 Desember 2010 (no. 555/P.Inisiatif-eks/XII/2010) pada tanggal 20-23 Desember 2010 tanpa Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Kedua OPD itu sudah memberikan tanggapan tertulis terhadap surat no. 546. Pelayangan surat kedua berfungsi menjamin ke-35 badan publik yang lain mendapatkan kiriman surat permohonan informasi publik INISIATIF. Kerangka Waktu Mulai surat kedua inilah, INISIATIF akan memakai kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008 sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel di atas. Jika dihitung, maka pada tanggal 4-7 Januari 2011, 5
  • 6. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 badan publik harus sudah memberikan tanggapan dan maksimal pada tanggal antara 13, 14, 17 atau 18 Januari 2011 di perpanjangan waktu. Tanggal 15 dan 16 Januari 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak termasuk dalam hari kerja yang menjadi satuan waktu Undang-Undang ini. Kasus Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah memiliki tenggat berbeda karena keduanya mengacu tanggal 23 November 2010. Untuk batas waktu menanggapi dan untuk perpanjangannya masing-masing, yaitu 8 Desember 2010 dan 17 Desember 2010. Walaupun mendapat layangan surat kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Dinas Kelautan dan Perikanan akan menggunakan kerangka waktu kedua OPD di atas karena keempatnya mengacu surat INISIATIF no. 546 untuk menanggapi. Surat tanggapan keempat badan publik ini sampai ke INISIATIF setelah tanggal 20 Desember 2010. Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika, meskipun pada surat tanggapannya mencantumkan tanggal sebelum 20 Desember, tetapi pada kenyataannya INISIATIF menerima surat itu setelah 20 Desember. Jadi akan ada enam badan publik yang dihitung kerangka waktunya dengan mengacu surat INISIATIF tanggal 23 November 2010. Berdasarkan gambar dan tabel di atas, maka pada kasus tidak ditanggapinya permohonan informasi publik, pemohon memiliki waktu selama 47 hari kerja untuk mengajukan keberatan, terhitung sejak surat permohonan tercatat di surat masuk badan publik yang bersangkutan. Nomor Pendaftaran Surat Masuk Mengirimkan surat melalui pos maupun secara langsung, memunculkan soal berkaitan dengan nomor pendaftaran surat masuk. Pemberian nomor pendaftaran serta merta, belum menjadi prosedur lazim di sejumlah badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat. Padahal itu adalah hak pemohon informasi publik 4. Nomor pendaftaran berguna untuk melacak keberadaan surat sekaligus memantau sampai sejauh mana tingkat penanganannya di badan publik yang menjadi tujuan. Petugas penerima surat Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, misalnya menolak dengan alasan menunggu semua surat selama sehari dan baru merekapnya dalam buku besar (artinya baru dinomori setelah terkumpul semua). Situasi tersebut sangat rentan terjadi kejadian kehilangan surat masuk. Karena pemohon tidak mengantongi nomor pendaftaran, petugas akan mudah mengelak tanggung jawab dengan mengatakan tidak pernah menerima surat itu. Sedangkan petugas di Dinas Kesehatan tidak memberikan alasan yang jelas. Baginya cukup memberikan tanda terima tanpa nomor pendaftaran. 4 Lihat pasal 22 ayat 4 UU No. 14/2008 : Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. 6
  • 7. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Begitupun dengan surat tanggapan Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah yang juga tidak memberikan nomor pendaftaran surat masuk. Padahal UU KIP mewajibkan itu 5. Dari 35 badan publik yang menerima surat INISIATIF secara langsung, sebanyak 18 OPD memberikan nomor pendaftaran surat masuk pada saat penyerahan surat permohonan informasi publik. Surat-Menyurat INISIATIF dengan Badan Publik Secara keseluruhan pelayangan surat di atas mendapat tanggapan 14 dari 37 badan publik yang menjadi obyek uji akses. Ada yang lisan dan tertulis. Yang tertulis ada yang memanfaatkan media surat atau faksimili maupun kedua-duanya. Dari 14 badan publik tersebut, INISIATIF sudah menjawab kembali Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui surat bernomor 551/P.Inisiatif-eks/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Isinya adalah kedudukan INISIATIF sebagai badan hukum sudah memenuhi syarat UU KIP. Surat INISIATIF ini melampirkan halaman depan Akta Pendirian Perkumpulan INISIATIF sebagai badan hukum. Isi surat itu demikian, karena dinas ini mensyaratkan pelampiran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpolinmas Jawa Barat sebelum INISIATIF boleh mengakses informasi publik. Hingga kini, surat tersebut belum mendapat tanggapan kembali. Selain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SKT Kesbangpolinmas Jawa Barat juga diminta oleh Inspektorat dan Satpol PP. INISIATIF juga menanggapi Badan Publik yang mengajukan syarat berupa ToR studi RPJMD Jawa Barat 2008-2013 dan profil INISIATIF, melalui surat no.562 ke BKPPMD, surat no. 563 ke Badan Ketahanan Pangan Daerah, surat no. 564 ke Dinas Perhubungan, surat no. 565 ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 27 Januari 2011 dan surat no. 566 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 31 Januari 2011. Pada surat ini, INISIATIF meminta kejelasan soal kategori informasi yang dimohonkan, apakah sebagai informasi yang dikecualikan ataukah terbuka. Kategori tersebut tidak ada dalam surat tanggapan mereka. Khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, INISIATIF tidak mengirimkan surat karena mereka sudah menyertakan formulir permohonan informasi publik pada surat tanggapannya. INISIATIF hanya mengembalikan formulir yang sudah diisi berikut ToR dan profil pada tanggal 26 Januari 2011. Sambutan staf BKPPMD terhadap surat no.562 menarik dicatat. Mereka heran terhadap kedatangan INISIATIF lagi. Surat BKPPMD No.488/3176/Sekrt seharusnya ditafsirkan INISIATIF dengan mendatangi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi informasi publik yang dimohonkan. Mereka mengaku sudah mengirimkan semua infomasi publik ke Diskominfo. 5 Lihat pasal 22 ayat 6 : dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 7
  • 8. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Akhirnya, INISIATIF memutuskan pula menanggapi badan publik (Sekretariat Daerah) yang mengalihkan permohonan ke badan publik lain, yaitu ke Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Munculnya Bappeda kuat dugaan berkaitan dengan informasi publik berupa renstra dan renja. INISIATIF kemudian hanya mengirimkan surat ke Biro Administrasi Pembangunan melalui surat no. 579 pada tanggal 28 Februari 2011, karena kedua dokumen perencanaan itu adalah produk OPD yang bersangkutan dan pasti mempunyai versi asli atau salinannya, yang mereka pakai sebagai pedoman berkegiatan. Ihwal Tanggal Jika mencermati tanggapan tertulis badan publik, maka terlihat bahwa terdapat fakta berkait perbedaan antara tanggal surat dengan tanggal penerimaan yang membawa konsekuensi terhadap perhitungan waktu pemenuhan informasi publik. Perbedaan itu berpola, tanggal penerimaan selalu terjadi sesudah tanggal surat. Adapun badan publik yang berperilaku seperti ini adalah : Tabel 2 Perbedaan Tanggal No. Badan Publik Tanggal Surat Tanggal Penerimaan 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Desember 2010 Setelah 20 Desember 2010 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13 Desember 2010 23 Desember 2010 3 Badan Koordinasi Promosi dan 23 Desember 2010 5 Januari 2011 Penanaman Modal Daerah 4 Badan Ketahanan Pangan Daerah 30 Desember 2010 3 Januari 2011 Fakta ini bisa berarti bahwa staf badan publik masih leluasa menunda-nunda pelaksanaan tugas dari atasan untuk menanggapi surat pemohon informasi publik. Janji dan Realisasi Pemenuhan Informasi Publik Pada tahap realisasi pemenuhan informasi publik, kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan memunculkan isu informasi yang tidak akurat. Pada faksimili, mereka menyebutkan akan memenuhi dokumen RKA, DPA dan DPPA dalam bentuk hardcopy. Tanpa ada keterangan lain apapun. Akan tetapi waktu mengambil dokumen pada tanggal 28 Januari 2011, ternyata ketiga jenis dokumen anggaran itu hanya berupa rekapitulasi saja. Format rekapitulasi yang diberikan mirip dengan format dokumen APBD/penjabaran APBD. Menurut sdri. Indri K., staf pemroses informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemenuhan itu sudah sesuai arahan pimpinannya. Adapun dokumen renstra dan renja sudah sesuai dengan kesepakatan, kecuali renja 2011 yang masih berupa draf saja. Dinas Perikanan & Kelautan memenuhi sebagian informasi publik dengan mengantarkan langsung ke INISIATIF, Rabu 2 Februari 2011. Sebagian yang lain belum jelas. Dinas ini belum mengeluarkan surat yang secara eksplisit menyatakan mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan. 8
  • 9. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Dinas Perhubungan mungkin menjadi OPD Jawa Barat paling ‘terbuka’, karena memenuhi hampir semua permintaan INISIATIF dan menanggung semua biaya penggandaan dokumen tersebut pada hari Senin, 7 Februari 2011. Bahkan langsung mengirimkan sofcopy renstra melalui e-mail hari itu juga. Dinas ini menyatakan informasi publik yang sudah dipenuhi sebagai informasi terbuka, tetapi sayangnya mendiamkan secara tertulis status informasi publik yang belum dipenuhi. Begitu akan beranjak mengangkut dokumen yang diminta, Sdr. Supriatna Tuhry, staf pemroses dan humas, memberikan selembar surat pernyataan yang isinya INISIATIF tidak akan menggunakan dokumen yang diminta untuk keperluan lain-lain, kecuali untuk studi RPJMD saja. Supriatna akan mengambil surat pernyataan itu ke INISIATIF sekaligus berkenalan dengan staf INISIATIF. Secara lisan, ia menjanjikan membawa pula dokumen-dokumen yang belum dipenuhi. BKPPMD memberikan layanan hampir sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Memberikan sebagian dokumen, tetapi tidak menjelaskan status dokumen yang belum diberikan. Pemberian terjadi pada hari Rabu, 16 Februari 2011. Isu terkait informasi yang tidak akurat muncul kembali, karena BKPPMD memberikan dokumen DPA dan DPPA berupa rekapitulasi, masing-masing 1 lembar. Lain halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terang-terangan menyatakan DPA dan DPPA tidak bisa dipenuhi. Tetapi dinas ini tidak menggunakan istilah informasi yang dikecualikan untuk menutup akses terhadap DPA dan DPPA. Di surat bernomor 565/200/Diskominfo, tertanggal 16 Februari 2011, yang diserahkan 21 Februari 2011, pada poin 3 tertulis : Berkaitan dengan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010, dictum keempat, untuk beberapa informasi telah dilakukan tetapi khusus tentang informasi yang Saudara butuhkan (DPA dan Perubahannya) hal ini tidak dapat dilakukan oleh PPID Dinas Kominfo saja, tetapi harus melibatkan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat. Memproklamasikan suatu informasi publik sebagai dikecualikan memang tidak mudah dan membawa kewajiban bagi badan publik yang bersangkutan untuk melakukan uji konsekuensi yang isinya harus membuktikan bahwa menutup informasi publik tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan pemohon informasi publikpun berhak mengakses uji konsekuensi itu 6. 6 UU No.14 Tahun 2008, ps 19 menyatakan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksudkan Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oelh setiap Orang. Sedangkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008, pasal 16 menyatakan : (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. 9
  • 10. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 15 Maret 2011 mengirimkan surat bernomor 480/876-Perenc yang menyatakan akan memenuhi sebagian informasi publik yang dimohonkan INISIATIF, yaitu Renstra 2008-2013 dan Renja 2008, 2009 dan 2010. Surat ini tidak berbicara apa-apa soal Renja 2011, RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010 serta DPPA 2008, 2009, 2010. Hingga hari ini, Badan Ketahanan Pangan Daerah belum memberikan jawaban/tanggapan apa-apa sejak pelayangan surat INISIATIF dengan nomor 563. Juga belum ada jawaban dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik INISIATIF kemudian menempuh mekanisme keberatan terhadap beberapa badan publik dengan melayangkan surat ke kepala OPD yang bersangkutan dengan menyebut kedudukannya sebagai Atasan PPID. Pemilihan hanya beberapa badan publik ini, karena mereka dianggap cukup penting bagi agenda perluasan wilayah kerja INISIATIF di Jawa Barat. Tabel 3 Surat Keberatan INISIATIF No. Surat Tujuan Pengiriman 574/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Penanggulangan Bencana Senin, 28 Februari 2011 Daerah Provinsi 575/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Senin, 28 Februari 2011 dan Pemerintah Desa 576/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Kesehatan Selasa, 1 Maret 2011 577/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Pendidikan Selasa, 1 Maret 2011 578/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Perencanaan dan Selasa, 1 Maret 2011 Pembangunan Daerah 580/P.Inisiatif - eks/II/2011 Sekretariat DPRD Senin, 28 Februari 2011 581/P.Inisiatif - eks/III/2011 Dinas Komunikasi dan Informatika Selasa, 8 Maret 2011 Pelayangan surat keberatan di atas mendapat 1 jawaban lisan dan 4 tertulis. Tanggal 7 Maret 2011, Sdr. Arden (humas Dinas Pendidikan) menelepon kantor INISIATIF untuk mengabarkan surat keberatan INISIATIF sedang dipelajari. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memberikan Renstra 2008-2013 dan Renja 2010. Pada suratnya bernomor 225/0246-Peren/2011, tertanggal 11 Maret 2011, badan publik ini mengatakan hal yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan DPA dan DPPA. Tetapi tidak ada penjelasan apa-apa soal Renja 2008, 2009, 2011 dan RKA 2008, 2009, 2010, 2011. (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal- hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 10
  • 11. Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 Surat Sekretariat DPRD nomor 225/736-SETWAN.HP/2011, tertanggal 23 Maret 2011, mempersilahkan INISIATIF menggandakan informasi publik yang diminta. Tidak disebut apa yang boleh digandakan. Apakah semuanya ? Jelas tidak. Di surat itu, kata-kata yang sama dengan Diskominfo dan BPMPD muncul kembali untuk DPA dan DPPA. Surat Diskominfo no. 581/679/diskominfo tertanggal 18 April 2011 dan surat Dinas Kesehatan no.8716/480/Pegum tertanggal 31 Maret 2011 menyampaikan hal yang senada, akses terhadap DPA dan perubahannya menanti kebijakan Sekretariat Daerah. Kedua surat ini tidak menjelaskan dokumen- dokumen lain yang juga diminta INISIATIF. Secara lengkap pelaksanaan uji akses informasi publik terhadap badan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlihat pada tabel 4 di bawah : 11