Dokumen tersebut merupakan laporan penelitian yang menganalisis pemberitaan empat portal berita online mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak berlakunya pada 1 Januari hingga 15 Maret 2014. Penelitian menemukan bahwa liputan media cenderung memberikan sudut negatif terhadap pelaksanaan JKN berdasarkan judul berita yang digunakan.

1. Kritik Tanpa Kedalaman
Analisis isi berita Jaminan Kesehatan Nasional
di portal Detik, Kompas, Merdeka, dan Vivanews
1 Januari – 15 Maret 2014
Situsweb: pindai.org | Twitter:@pindaimedia | Surel: redaksi@pindai.org

2. © April 2014 PINDAI
Peneliti: Wisnu Prasetya Utomo
Asisten Peneliti: Arif Akbar Jatmika Putra
Penyunting: Fahri Salam
PROFIL PINDAI
Dukungan untuk Media
PINDAI adalah sebuah ruang publikasi digital yang menyediakan informasi dari para wartawan maupun penulis lepas dan blogger, yang tujuannya mendukung kerja-kerja media di Indonesia. Kami membangun ruang ini lewat jejaring pertemuan, seleksi, penyuntingan, dan lantas menyebarkan informasi-informasi ini dari sejumlah program yang kami buat maupun reportase mandiri serta penelitian mengenai media sekaligus menjadi tempat khalayak luas membagi pandangannya tentang peristiwa-peristiwa hangat di dunia media sosial.
Melalui program yang mendukung kerja-kerja media, kami mendorong para wartawan maupun penulis lepas membuat liputan berkualitas, antara lain melalui program hibah. Tujuannya menghasilkan informasi mendalam, independen, kredibel, utuh dan proporsional atas isu-isu yang sedapat mungkin mewakili dan melayani kepentingan publik.
Kami mendorong penelitian mengenai kajian media, dilakukan individu baik praktisi maupun akademisi, yang bergelut dalam isu dinamika media massa. Tujuannya membangun literasi dan wacana kritis atas produk jurnalisme dari industri media di Indonesia.
Kami juga mengundang khalayak umum menuliskan pandangannya lewat ruang opini mengenai peristiwa yang tengah ramai dipercakapkan di media sosial, menggali suatu cerita maupun analisis dari sumber kegaduhan yang berjalan gegas.
Kami menyediakan ruang bagi naskah-naskah panjang lewat reportase mandiri terutama bagi para penulis lepas. Kami juga hendak mendorong para wartawan menerbitkan buku nonfiksi mengenai isu-isu relevan bagi publik lewat pendekatan narasi yang segar dan menarik. Pindai juga memberikan apresiasi atas karya-karya jurnalisme yang mengangkat persoalan-persoalan penting di Indonesia.
Selain itu, Pindai menjalin dan membuka forum bagi pengembangan kapasitas media.
Pindai, sebagaimana namanya, adalah ikhtiar memeriksa dengan cermat, dan dalam konteks media, kami hendak berupaya membangun informasi yang teliti dan akurat. Kerja-kerjanya, meski tak selalu, melalui proses kurasi editorial.

3. Pendahuluan
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) resmi berlaku sejak 1 Januari 2014. Ia mengandaikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 24/2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Menurut buku Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 (2012), ada tiga dimensi pencapaian jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pertama, besarnya persentase penduduk yang dijamin; kedua, lengkapnya pelayanan yang dijamin; dan ketiga, besar-kecilnya biaya langsung yang masih ditanggung penduduk. Mengacu buku itu, pada 2019 seluruh penduduk Indonesia dapat terserap program JKN. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, pada 2014 ini JKN ditargetkan dapat melayani 121 juta penduduk Indonesia.1
Namun, sejak diresmikan, JKN menuai protes. Dari lambannya pemerintah membuat regulasi turunan, minimnya sosialisasi, hingga persoalan teknis administratif yang mengubah sejumlah sistem asuransi sebelumnya berpindah ke BPJS Kesehatan.
Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah indikasi rawan korupsi dalam pengelolaan BPJS Kesehatan.2 Itu meliputi investasi dana lembaga pelaksana, investasi dana jaminan sosial, pengadaan aset, penggunaan operasional, dan anggaran fasilitas jaminan kesehatan. KPK menengarai adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran, yang dibikin direksi BPJS dan disetujui Dewan Pengawas, tanpa melibatkan pemerintah dan pihak eksternal.
KPK mengusulkan revisi UU 24/2011 tentang BPJS untuk melibatkan pihak eksternal baik itu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk juga organisasi masyarakat sipil dalam persetujuan dan pengelolaan dana operasional BPJS.3
KPK mengkhawatirkan adanya potensi kecurangan dalam pelayanan. KPK mensinyalir rumahsakit memiliki peluang untuk menaikkan klasifikasi penyakit dari yang seharusnya, dan atau memecah tagihan untuk memperbesar nilai penggantian. Tujuannya, mendapatkan klaim lebih besar dari yang mesti dibayarkan BPJS. Soal lain, menurut KPK, lemahnya pengawasan untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta BPJS, dari 20 juta di bawah pengelolaan PT Askes hingga 111 juta peserta di dalam sistem asuransi BPJS.
Karut-marut pelaksanaan JKN dapat dibaca lewat pemberitaan media online. Berita-berita memperlihatkan sisi negatif program tersebut. Ia tak hanya untuk melihat bopeng pelaksanaan JKN tapi, lebih dari itu, apakah masyarakat sebagai obyek sistem ini sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang memadai. Karena itu menarik melihat bagaimana media online membingkai berita-berita terkait implementasi JKN.
Metode Penelitian
Penelitian ini melihat berita-berita mengenai Jaminan Kesehatan Nasional di media online detik.com, kompas.com, merdeka.com, dan viva.co.id. Ketika penelitian ini dilakukan, keempatnya merupakan empat portal berita dengan trafik pembaca yang tinggi di Indonesia berdasarkan situs alexa.com. Peneliti menganggap pemilihan empat media online ini bisa menggambarkan diskursus tentang penyelenggaraan sistem JKN sejak diberlakukan awal tahun ini.
Penelitian ini menggunakan metode campuran yang diajukan Cresswell (2003). Ia dipakai untuk menggali hasil kuantitatif dan kualitatif, yakni keluasan sekaligus kedalaman. Kami mengocok
1 “121 Juta Peserta JKN Optimis Tercapai” dalam kompas.com 6 Februari 2014 (diakses 7 April 2014).
2 “KPK Temukan Lima Titik Rawan Korupsi Pengelolaan JKN oleh BPJS” dalam kompas.com 11 Februari 2014 (diakses 7 April 2014).
3 “KPK Dorong BPJS Benahi Celah Potensi Korupsi” dalam kpk.go.id 12 Februari 2014 (diakses 7 April 2014).

4. analisis isi kuantitatif sebagai metode pencarian data dan analisis deskriprif sebagai teknik analisisnya. Tujuannya, mendeskripsikan bagaimana framing (pembingkaian) pemberitaan media online tentang pelaksanaan JKN.
Teknik pengumpulan data lewat dokumentasi berita yang terarsip di portal media online. Peneliti menggunakan pengambilan sampel dengan sensus pada jangka waktu 1 Januari – 15 Maret 2014.
Pengumpulan jumlah artikel melalui kata kunci “BPJS Kesehatan”, “Jaminan Kesehatan Nasional”, “BPJS”, dan “Jaminan Kesehatan Masyarakat” serta kombinasi kata-kata yang terkandung keempat frase itu. Pencarian mencakup seluruh berita dalam jangka waktu tersebut.
Peneliti menerapkan analisis data secara kualitatif sesudah analisis kuantitatif melalui SPSS. Analisis deskriptif dipakai untuk interpretasi ulang atas hasil data guna mendalami tema penelitian.
Pengkodean tingkat 1 berupa penjelasan variabel deksriptif sebuah artikel, misalnya judul berita, tanggal pemuatan, panjang artikel, hari diterbitkan dan sebagainya. Pengkodean tingkat 2 menghimpun pelbagai variabel tentang bagaimana suatu berita berargumen dan newstone (nada berita) yang dikandungnya.
Sementara pengkodean tingkat 3 mengidentifikasi kerangka utama lebih rinci. Ini mencakup identifikasi aktor-aktor yang membela dan menentang sistem JKN, sikap politik atau kedudukan ideologis tertentu, dan penilaian aktor-aktor itu terkait pelaksanaan JKN. Guna membingkai ketiga tahap pengkodean, kami menggunakan teknik analisis isi jenis tematik, khususnya teknik yang diajukan Neuendorf (2002) di mana tema dalam setiap teks berita akan dilihat berdasarkan subyek pemberitaan.
Setelah proses pengkodean, kami menganalisis data dalam bentuk teks naratif untuk menarik kesimpulan, melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari teks berita, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

5. Uji Validitas dan Reliabilitas Meski menggunakan metode campuran tetap saja diperlukan uji validitas dan reliabilitas untuk melakukan tahapan kuantitatif. Ini untuk memastikan temuan data secara kuantitatif benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Uji validitas yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas konstruk. Ia adalah uji validitas untuk melihat apakah variabel yang digunakan merupakan turunan dari teori tertentu ataupun dari penelitian-penelitian sebelumnya (Neuendorf , 2002). Sementara itu, uji reliabilitas di sini adalah rumusan yang diajukan oleh Holsti:
Di mana M= Persamaan item persetujuan M1= Jumlah item yang dikoder oleh Koder 1 M2= Jumlah item yang dikoder oleh Koder 2 Hasil:
= 0,82
 Frekuensi Berita: Perhatian terhadap JKN
Berdasarkan sensus yang kami teliti, terdapat 209 item berita JKN yang dimuat di keempat media online tersebut. Jumlah berita yang kami dapatkan dalam waktu sekira 2,5 bulan ini menunjukkan bagaimana perhatian media terkait isu ini. Hampir setiap hari sekurangnya ada satu berita mengenai pelaksanaan JKN. Rincian frekuensi berita di masing-masing media bisa dilihat dalam gambar berikut:
Gambar 1 Frekuensi Berita

6. Seperti terlihat dalam gambar, Detik memberitakan 110 item berita, lebih dari separuh berita yang diteliti. Sementara Kompas menampilkan 53 berita (25, 4%), Merdeka 27 berita (12,9%) dan Vivanews 19 berita (9,1%).
Jika menyimak gambar 2, frekuensi pemberitaan memperlihatkan grafik menurun. Jumlah pemberitaan tertinggi muncul pada 1 Januari 2014 dengan 15 item berita (7,2%), bertepatan sistem baru asuransi kesehatan nasional ini resmi berlaku.
Gambar 2 Frekuensi Tanggal Pemberitaan
Frekuensi pemberitaan tertinggi selanjutnya pada 8 Januari 2014 dengan 14 berita (6, 7%). Sementara pada awal bulan banyak berita memberi perhatian pada peresmian sistem JKN, pada paruh kedua Januari mulai bergeser soal ketidaksiapan BPJS dalam menjalankan sistem jaminan kesehatan.
Banyak pasien mengeluhkan administrasi BPJS yang tidak sigap melayani migrasi asuransi yang sebelumnya mereka miliki. Namun, ada juga protes dari para dokter mengenai besaran pendapatan yang mereka terima dari pasien BPJS yang dinilai kecil, per pasien Rp 10 ribu. Pada Maret, frekuensi pemberitaan tertinggi pada 4 Maret dengan 8 berita (3, 8%), masih didominasi protes pelaksanaan sistem JKN.
Rentang waktu pengunggahan berita tertinggi pada pukul 13.00 -15.00. Gambar 3 menunjukkan, 25 berita diunggah pada pukul 13.00 (12%), 24 berita pukul 15.00 (11,5%), dan 22 berita pukul 14.00 (10,5%). Adapun waktu pengunggahan berita yang paling rendah saat tengah malam pukul 23.00 dan 01.00, masing-masing 1 berita (0,5%).

7. Gambar 3 Frekuensi Jam Unggah Berita
 Newstone Judul: Potret Buram Jaminan Kesehatan
Setidaknya ada tiga bagian dalam berita yang bisa dijadikan obyek pembingkaian media, yakni judul berita, fokus berita, dan penutup berita (Abrar, 2005:36). Judul adalah salah satu bagian terpenting dalam berita. Dalam penelitian ini, judul berita kami lihat sebagai tone (nada) sebuah berita.
Karakter media online yang menyajikan artikel-artikel pendek mengandaikan mereka mesti mampu bikin judul yang mampu menarik perhatian pembaca. Judul dipakai sebagai alat pancing guna menggerakkan audiens membaca berita tersebut. Terkadang, demi mengejar jumlah klik, banyak judul media online terkesan bombastis dengan bahasa hiperbolis.
Judul berita dibingkai dengan menggunakan teknik empati. Tujuannya menciptakan “pribadi khayal” dalam diri pembaca. Ia mengesankan pembaca jadi bagian yang memposisikan diri pada pihak tertentu dalam sebuah berita. Harapannya, pembaca seolah- berada pada posisi yang sama. Dengan karakter macam itu judul sebuah berita memang tak bisa mewakili isi tulisan.
Dalam banyak contoh bahkan judul berita bisa berbeda sama sekali dengan isi artikelnya. Namun dari judul setidaknya kita bisa bisa melihat bagaimana tendensi berita bisa dibaca. Setidaknya terlihat bagaimana media ingin melakukan framing atas isi artikel tertentu. Dalam penelitian ini, mayoritas judul berita memuat tone negatif terhadap pelaksanaan sistem jaminan kesehatan oleh BPJS.
Gambar 4 Newstone Judul
Sebagaimana gambar 4, berita-berita dengan tone judul yang negatif sebesar 84 item berita (40, 2%), tone judul netral 69 berita (33%) dan tone positif 56 berita (26,8%). Tingginya tone negatif ini

8. menunjukkan bagaimana media memberi ruang terbuka untuk mengkritisi pelayanan asuransi kesehatan yang dilakukan BPJS.
Beberapa judul misalnya “Pasien di Jakarta Keluhkan JKN Tak Seperti KJS,” “Mau Cuci Darah Jadi Lebih Rumit dengan BPJS,” “Gara-gara JKN, Ada Puskesmas Tolak Pasien KJS,” dan “Warga Jakarta Kecewa Layanan Jaminan Kesehatan Nasional”. Itu bisa segera menggiring pembaca pada pembentukan opini bahwa sistem jaminan kesehatan baru ini memang penuh masalah.
 Level Argumentasi: Ketika Media Menyajikan Data
Untuk melihat kualitas argumentasi dalam sebuah berita, kami meminjam satu elemen dalam Discourse Quality Index (DQI) yang dipaparkan Steenbergeer et al (2003), yakni level justifikasi. Dalam aspek justifikasi, pengukurannya berbasis pada argumentasi yang mengarah sugesti, inferensi, dan teknik pengambilan kesimpulan lain menurut hipotesis yang diajukan dalam suatu isu.
Argumentasi ini mengaitkan tingkat koherensinya antara premis dan kesimpulan atau penyelesaian atas hipotesis itu. Ada berbagai tingkat koherensi yang kami jabarkan di bawah.
Gambar 5 Level Argumentasi
Dari gambar 5 kita bisa melihat ada 22 berita (10,5%) yang level argumentasinya no justification, yakni isu digulirkan begitu saja tanpa ada penjelasan apapun. Isinya biasanya sebuah acara atau event tertentu. Berita dengan level argumentasi macam ini umumnya memiliki karakteristik artikel pendek, dan hanya satu narasumber tertentu.
Argumentasi inferior justification. Penjelasan atas isu memang ada, tetapi tidak ada hubungan pada keduanya. Misalnya, dalam berita yang kami teliti ada kasus 71 rumahsakit di Jakarta menolak bergabung dengan BPJS, narasumber dalam berita adalah pemerintah daerah DKI yang tidak menjelaskan alasan di balik penolakan itu dan hanya mengatakan BPJS tetap jalan terus. Dari hasil penelitian, ada 56 berita (26,8%) dengan level argumentasi macam itu.
Argumentasi qualified justification. Telah ada hubungan antara isu yang diberitakan dengan penjelasan yang mengikutinya. Namun, hanya ada satu alasan atau sudut pandang yang digunakan. Misalnya berita ketika gubernur DKI Jakarta menjelaskan BPJS dan Kartu Jakarta Sehat. Berita hanya memberikan ruang argumentasi kepada satu narasumber, dalam hal ini gubernur DKI Jakarta, dan tiada narasumber lain. Dalam berita-berita dalam penelitian ini, tercatat ada 116 berita (55,5%) dengan level argumentasi tersebut.
Argumentasi sophisticated justification. Penjelasan atas sebuah isu diberikan secara komprehensif dengan lebih dari sudut pandang. Hanya ada 15 berita (7,2%) dengan level argumentasi ini. Itu bisa

9. sedikit menjelaskan karakter media online yang artikelnya terbilang pendek. Sementara level argumentasi ini mensyaratkan bangunan argumen yang jelas dengan berbagai sudut pandang.
Makin banyak berita dengan level argumentasi sophisticated justification sebenarnya makin bagus bagi kualitas sebuah informasi berita. Teorinya, pembaca akan mendapatkan konteks yang lebih utuh dari sebuah berita dan bisa membaca aktor-aktor berita di dalamnya. Level argumentasi ini penting terutama untuk isu-isu kebijakan publik macam Jaminan Kesehatan Nasional ini.
Namun, jika melihat hasil penelitian ini, lebih dari 50% berita yang diteliti menggunakan level argumentasi qualified justification. Temuan ini bisa dibaca bahwa karakter media online yang mengejar aktualitas lewat artikel-artikel pendek membuat sebuah berita tak ditulis dengan mendalam.
 Subyek Pemberitaan: Dominasi Narasumber Resmi
Selama Januari- medio Maret 2014, mayoritas media online yang kami teliti menampilkan BPJS sebagai subyek pemberitaan. Tercatat, sebagaimana gambar 6, ada 51 berita (24,4%) yang menjadikan BPJS sebagai subyek utama pemberitaan. Berikutnya, pemerintah pusat sebanyak 34 berita (16,3%) dan pemerintah daerah sebesar 26 berita (12,4%).
Tabel 6 Subyek Pemberitaan
Jika dibaca lebih jauh, pengambilan sumber berita yang didominasi dari sumber BPJS, setidaknya menandakan dua kemungkinan. Pertama, wartawan ingin mudahnya saja dalam mencari berita. Ketersediaan informasi dan akses seperti siaran pers, konferensi pers, dan adanya biro Humas dari BPJS bisa memudahkan wartawan mencari berita ketimbang, misalnya, harus turun ke rumahsakit di daerah-daerah. Kedua, layaknya pers semasa Orde Baru, kebanyakan media yang menyoroti kebijakan pemerintahan kurang terlalu memerhatikan kebutuhan publik. Ini bisa dilihat dari kecilnya porsi narasumber dari warga, hanya 6,7–8,1%. Padahal warga lah yang paling merasakan dampak dari peralihan sistem asuransi kesehatan yang lama ke sistem baru di bawah BPJS.
Pemerintah daerah juga memiliki persentase cukup tinggi mengingat pelaksanaan JKN mengatur BPJS mesti bekerjasama dengan pemerintah daerah. Untuk daerah-daerah yang sudah memiliki jaminan kesehatan sendiri seperti DKI Jakarta bahkan sempat memunculkan masalah dengan BPJS.

10. Dalam penelitian ini, narasumber dari pemerintah daerah yang terbanyak dari DKI Jakarta. Lagi-lagi ini menunjukkan pola pemberitaan yang lebih tersentralisasi pada pusat kekuasaan dan ekonomi, yakni Jakarta, di mana keempat media yang kami pilih berbasis di ibukota itu.
Gambar 7 Sikap Subyek Berita
Mayoritas sikap subyek pemberitaan yang memiliki tone netral, sebagaimana ditampilkan tabel 7, berjumlah 88 berita (42,1%). Sementara yang memiliki sikap positif ada 68 berita (32,5%) dan negatif 51 berita (24,4%). Penelusuran lebih lanjut, rata-rata yang menyumbang sikap positif ini adalah narasumber dari BPJS. Sementara, meski persentase kumulatifnya kecil, yang menyumbang tone negatif terbanyak dari masyarakat umum.
Kesan positif dari narasumber BPJS bukan hal aneh mengingat merekalah badan pelaksana JKN. BPJS memiliki kewajiban memastikan layanannya berjalan maksimal. Sebagai narasumber, mereka lebih banyak menjalankan fungsi sosialisasi. Misalnya, berita-berita seputar kerjasama BPJS dengan bank maupun institusi lain atau soal besaran iuran JKN.
Dari berita-berita yang diteliti, tidak banyak narasumber dari BPJS yang melakukan kritik-diri terhadap sistem yang mereka jalankan. Kalaupun ada, sisi negatif seperti protes-protes dokter maupun masyarakat, mereka mengesankan sikap defensif. Maksudnya, mewajarkan atau memaklumkan pelbagai keluhan dengan dalih pelaksanaan JKN yang masih baru.
Sebaliknya, tone negatif muncul dari masyarakat sebagai narasumber yang langsung terkena efek penerapan JKN. Beberapa media mengangkat berita warga yang sakit parah, bahkan ada pasien HIV, tapi tak bisa mendapatkan pelayanan dari rumahsakit dengan alasan belum terdaftar sebagai peserta BPJS.

11. Tabulasi Silang
 Media dan Jam Unggah
Tabel 8 Media dan Jam Unggah
Berdasarkan tabulasi silang, jam unggah berita tentang Jaminan Kesehatan Nasional pada masing- masing media kebanyakan siang hingga sore hari:
 Detik, waktu unggah berita terbanyak pukul 15.00 dengan 17 berita, pukul 13.00 (16 berita), dan pukul 17.00 (12 berita).
 Kompas, waktu unggah berita terbanyak pukul 09.00 (8 berita), pukul 10.00 (7 berita), dan pukul 12.00 (5 berita).
 Merdeka, waktu unggah berita terbanyak pukul 13.00 dan 14.00 (masing-masing 5 berita).
 Vivanews, waktu unggah pukul 18.00 (4 berita) serta pukul 14.00 dan 17.00 (masing-masing 3 berita).
Data itu bisa dibaca bahwa jam-jam tersebut merupakan prime-time atau waktuterbaik untuk mengunggah berita terkait sistem JKN secara khusus. Tak menunggu waktu lama bagi media online untuk mengunggah berita setelah wartawan-wartawannya melakukan liputan. Yang dipentingkan adalah aktualitas, sebisa mungkin setelah liputan, berita ditulis, lantas diunggah. Terutama untuk berita-berita dengan narasumber tunggal.

12.  Media dan Newstone Judul
Gambar 9 Media dan Newstone Judul
Terlihat ada dua media di mana tone judul negatif lebih besar ketimbang tone netral maupun positif. Newstone judul negatif di Merdeka sebesar 14 berita, sementara tone netral 8 berita dan positif 5 berita. Di Vivanews , tone judul negatif juga mendominasi ada 9 berita, netral ada 6 berita, dan positif ada 4 berita.
Di Detik, jumlah tone negatif ada 41 berita, hampir seimbang dengan tone netral (43 berita), sedangkan tone positif jauh lebih sedikit (26 berita).
Adapun di Kompas, judul-judul berita dengan tone positif berjumlah 21 berita, hampir setara dengan judul ber-tone negatif (20 berita), sementara judul dengan tone netral ada 12 berita.
Jika dilihat keseluruhan, judul berita didominasi dengan tone negatif terhadap penyelenggaraan JKN sebesar 84 item berita (40, 2%). Sebaliknya, tone positif berjumlah 56 berita (26,8 %).
Tone negatif ini bisa dijelaskan dalam dua proposisi. Pertama, pelaksanaan sistem asuransi kesehatan publik yang baru ini belum matang dijalankan sejak diresmikan. Dari sisi teknis misalnya, pelaksana dan tenaga medis di lapangan keteteran menghadapi peralihan kebijakan baru tersebut. Minimnya sosialisasi bikin masyarakat kebingungan mengakses pelayanan dari BPJS. Banyak pasien tak bisa dilayani karena belum mendaftar sebagai peserta BPJS. Sistem jaminan kesehatan ini juga bahkan diklaim dan dimanfaatkan para politisi menjelang pemilihan umum.
Kedua, media online menggunakan judul yang negatif atau bahkan bombastis untuk menarik minat pembaca. Tujuannya meningkatkan klik pada tampilan laman berita dari media bersangkutan. Dan salah satu caranya memancing pembaca dengan pilihan-pilihan judul provokatif. Pemberitaan macam itu lebih digerakkan bahwa kabar buruk adalah santapan berita yang empuk.

13.  Newstone Judul dan Sikap Subyek Pemberitaan
Gambar 10 Newstone Judul dan Sikap Subyek Pemberitaan
Terlihat lewat tabel di atas, tone judul dengan sikap subyek pemberitaan menandakan korelasi positif di antara keduanya. Maksudnya, sebagian besar berita dengan tone judul negatif memperlihatkan sikap subyek pemberitaan itu juga negatif. Begitupun sebaliknya, berita-berita dengan tone judul positif, sikap subyek pemberitaannya juga positif.
Terdapat 46 berita dengan tone judul negatif di mana sikap subyek pemberitaan juga negatif. Sementara ada 35 berita dengan tone judul netral di mana sikap subyek pemberitaan netral. Untuk tone judul yang positif, ada 54 berita dengan sikap subyek pemberitaan yang positif.
Satu hal yang membikin korelasi positif antara kedua kategori ini lantaran media online hanya menggunakan sedikit narasumber dalam pemberitaannya. Minim sekali yang memunculkan narasumber dengan pandangan berbeda. Kecuali media online memelintir kutipan narasumber, sikap subyek pemberitaan akan menentukan tone judul bahkan isi artikel.
Misalnya berita Kompas pada 6 Januari 2014, berjudul “Program JKN Bisa Bikin Dokter ‘Tekor’.” Sisi judul berita itu memiliki tone negatif bahwa program tersebut dianggap akan membuat penghasilan para dokter menurun di mana artikel itu hanya memakai narasumber tunggal yaitu dari ketua umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia lebih mencerminkan apa yang disebut realitas psikologis ketimbang fakta sosiologis di lapangan.

14.  Media dan Subyek Pemberitaan
Gambar 11 Media dan Subyek Pemberitaan
Gambar di atas menunjukkan bahwa Detik adalah media online yang paling banyak memakai narasumber dari BPJS (27 berita). Urutan narasumber selanjutnya pemerintah pusat (21 berita) dan pemerintah daerah (9 berita).
Hal serupa terdapat di Vivanews, ada 10 berita dengan BPJS sebagai narasumber, pemerintah pusat ada 2 berita, dan sisanya masing-masing 1 berita.
Sementara Merdeka, pemerintah daerah menjadi narasumber berita tertinggi dengan 10 berita, pemerintah pusat hanya 4 berita dan BPJS ada 3 berita. Media ini mengambil berita-berita dari DKI Jakarta dengan Joko Widodo maupun Basuki Tjahaja Purnama sebagai narasumber. Dalam jurnalisme, mereka adalah official view alias sumber-sumber resmi yang sebagian besar adalah pejabat pemerintah.
Di Kompas, narasumber lebih variatif. Narasumber “lain-lain” ada 14 berita, dari BPJS ada 11 berita dan pemerintah pusat ada 9 berita. Narasumber “lain-lain” meliputi pelbagai pihak, termasuk narasumber dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Guru Besar.

15.  Subyek Berita dan Sikap Subyek Berita
Gambar 12 Subyek Berita dan Sikap Subyek Berita
Gambar 12 memunculkan hasil yang menarik. Ada perbedaan kontras antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Narasumber dari BPJS memiliki sikap netral atau positif terhadap wacana jaminan kesehatan. Dari tabel bisa terlihat sikap netral narasumber dari BPJS ada 29 berita dan sikap positif ada 22 berita.
Sikap pemerintah pusat juga senada. Terdapat 17 berita di mana pemerintah pusat bersikap netral dan 15 bersikap positif. Di sini, sebuah berita disebut netral jika hanya berisi penjelasan-penjelasan atau sosialisasi kebijakan. Sementara berita-berita yang positif merujuk janji-janji atau langkah-langkah pemerintah atau BPJS menanggapi kritik atas pelaksanaan JKN.
Selanjutnya, ada 12 berita dengan narasumber dari masyarakat yang menunjukkan sikap negatif. Sementara sikap netral ada 2 berita dan sama sekali tiada yang positif. Data ini bisa menunjukkan, masyarakat sebagai peserta asuransi kesehatan publik belum puas terhadap sistem yang dibangun oleh BPJS dan pemerintah.
Sejumlah berita yang mengangkat narasumber dari masyarakat misalnya tentang pasien yang tidak terdaftar di BPJS, yang gilirannya rumahsakit enggan melayani pengobatannya. Kompas lewat berita “Warga Jakarta Kecewa Layanan Jaminan Kesehatan Nasional” menyebutkan seorang pasien harus mendaftar dulu di kantor BPJS bila ingin dirawat di rumahsakit.

16.  Media dan Level Argumentasi
Gambar 13 Media dan Level Argumentasi
Gambar 13 di atas menunjukkan tak didapatkan perbedaan kesimpulan yang mencolok pada masing- masing media. Sebagian besar berita di empat media online memiliki level argumentasi qualified justification. Ada 57 berita di Detik dengan level argumentasi tersebut. Sementara jumlah level argumentasi inferior justification ada 31 berita, no justification 16 berita, dan sophisticated justification 6 berita.
Di Kompas, 27 berita menggunakan level argumentasi qualified justification, 16 berita inferior justification, 5 berita no justification, dan 5 berita sophisticated justification. Karakteristik hasil yang serupa terlihat di Merdeka dengan 16 berita qualified justification, 9 berita inferior justification, 1 berita no justification, dan 1 berita sophisticated justification.
Apa yang patut dicermati soal kecenderungan karakter berita yang pendek di media online berimbas minimnya berita-berita dengan level argumentasi sophisticated. Di Kompas ada 5 berita dengan level argumentasi ini. Salah satunya berita bertanggal 22 Februari 2014 berjudul “Pasien di Jakarta Keluhkan JKN Tak Seperti KJS.” Ia memuat keluhan warga Jakarta soal pelaksanaan JKN yang merugikan ketimbang sistem asuransi Kartu Jakarta Sehat.
Berita ini menampilkan narasumber beragam dari pasien maupun masyarakat serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penjelasan tentang keluhan seputar JKN bisa terbaca dengan gamblang. Namun bila lebih ditelisik, beberapa berita dengan level argumentasi sophisticated ini adalah berita-berita dari edisi cetak yang kemudian diunggah ke versi online.
Kita bisa menyimpulkan, karakter media (cetak dan online) memiliki pengaruh terhadap perbedaan level argumentasi dalam sebuah berita. Pengaruh ini tak hanya dari keterbatasan ruang untuk berita tapi juga perbedaan tujuan. Media online mengejar aktualitas yang lebih mementingkan kecepatan, sementara media cetak memberikan perhatian pada kedalaman sebuah berita.
Pencermatan lebih lanjut adalah Vivanews di mana terdapat 16 berita dengan level argumentasi qualified justification dan 3 berita sophisticated justification. Sementara tidak terdapat sama sekali untuk dua level argumentasi yang lain. Data ini bisa dijelaskan dengan melihat karakter tulisan media ini yang relatif lebih panjang dengan narasumber beragam ketimbang tiga media online lain.

17. Gambar 14 Persentase Level Sophisticated di Media
Gambar 15 Persentase Level No Justification di Media
Kami mencoba membandingkan dua titik ekstrim pada setiap level argumentasi (sophisticated dan no justification) di setiap media. Cara yang kami lakukan dengan mengambil persentase proporsional di setiap media terlebih dulu, lantas membandingkan keempat media itu. Ini bukan bermaksud untuk memberikan urutan baik atau buruk, tapi lebih ingin menangkap gambaran ihwal kualitas pemberitaan yang disajikan di setiap media online.

18. Kesimpulan
Maxwell McCombs dan Donal Shaw dalam Saqib Riaz (2008) mengatakan media massa memiliki kemampuan memengaruhi agenda publik. Media massa melakukan proses menyaring berita yang akan disiarkan. Berita bukanlah refleksi atas realitas melainkan realitas itu sendiri.
Berangkat dari pemahaman tersebut, realitas yang dibentuk media terkait program Jaminan Kesehatan Nasional bisa dilihat dalam penelitian ini. Ada beberapa catatan akhir yang kami digarisbawahi.
 Pertama, besarnya persentase berita dengan nada negatif mengenai sistem Jaminan Kesehatan Nasional mengonfirmasi karut-marut pelaksanaan sistem ini yang telah berjalan sekira tiga bulan. Masalah JKN beragam, dari lambatnya pembuatan regulasi operasional, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sampai politisasi kebijakan JKN oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Bagaimanapun bulan-bulan menjelang pemilihan umum membuat maraknya klaim kebijakan yang dianggap populis.
Menurut buku Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 (2012), salah satu parameter keberhasilan JKN bergantung pada kepercayaan dari publik. Ia setidaknya dapat diukur dari diskursus isu ini di media. Nada negatif sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini mestinya mendorong BPJS memperbaiki kinerja menunaikan JKN.
 Kedua, berita-berita mengenai JKN didominasi oleh sumber resmi. Bisa dilihat orientasi yang state-centric dalam pemilihan sumber berita. Tercatat ada 24,4% berita di mana BPJS menjadi narasumber berita. Berikutnya, 16,3 % berita dengan pemerintah pusat sebagai narasumber dan 12,4 % berita dengan pemerintah daerah sebagai narasumber. Artinya, sekitar 53 % narasumber pemberitaan berasal dari sumber resmi.
Temuan tersebut menandakan bahwa—meminjam istilah Ashadi Siregar—realitas psikologis mendominasi pemberitaan media. Realitas psikologis berkaitan dengan apa yang diucapkan atau disampaikan oleh narasumber berita. Realitas psikologis berbeda dengan realitas sosiologis yang memberikan perhatian besar pada sebuah tindakan atau fakta-fakta di lapangan. Orientasi berita dengan realitas psikologis yang lebih kental berpotensi mengaburkan pelbagai masalah mendasar tentang program JKN.
Sebagai contoh, beberapa media online dengan mengutip sumber resmi mengatakan bahwa karut- marut pelaksanaan di awal adalah hal yang wajar karena merupakan masa transisi. Cukup sampai di situ. Tak ada elaborasi pelbagai masalah yang dihadapi langsung oleh masyarakat dalam awal pelaksanaan JKN. Padahal masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak langsung dari program kesehatan publik tersebut.
Orientasi sumber resmi mengingatkan pada perilaku pers di era Orde Baru. Dalam era ketika sumber-sumber informasi dibatasi secara ketat oleh penguasa, wartawan hanya bisa mengandalkan rilis serta pernyataan resmi pihak berwenang. Realitas psikologis mendominasi lembar-lembar koran di Indonesia. Implikasinya, fakta atau kejadian yang terjadi di lapangan akan menjadi bias ketika diangkat dalam sebuah berita.
Temuan tersebut ini bisa menjadi indikasi minimnya perubahan pola kerja di ruang redaksi media massa bila dibandingkan dengan era Orde Baru. Keran kebebasan pers terbuka lebar, namun sumber resmi masih mendominasi. Dan sumber-sumber dari masyarakat tetap termarjinalkan.
 Hal tersebut berimplikasi pada catatan ketiga, rendahnya kualitas informasi sebagian besar berita mengenai JKN. Berdasarkan referensi yang digunakan dalam penelitian ini, berita yang “berkualitas” idealnya adalah berita yang berpredikat sophisticated justification. Makin banyak berita dengan level argumentasi sophisticated justification, makin tinggi pula kualitas sebuah informasi berita.
Teorinya, makin tinggi kualitas informasi maka pembaca bisa mendapatkan konteks yang lebih utuh dari sebuah berita. Bukan pemahaman yang sepenggal-sepenggal. Informasi yang berkualitas

19. adalah penting sebagai pedoman masyarakat melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengakses JKN. Apalagi di tengah minimnya sosialisasi oleh pihak-pihak berwenang.
Namun, berdasarkan temuan penelitian, hanya ada 7, 2 % dari keseluruhan berita dengan level argumentasi sophisticated justification. Sebaliknya, ada 26, 8 % berita dengan level argumentasi inferior justification dan 55, 5 % berita dengan level argumentasi qualified justification.
Karakteristik tulisan berita di media online yang pendek-pendek bisa disebut sebagai salah satu alasan mengapa kualitas informasi mengenai JKN tidak cukup memadai. Kesan umum yang kami dapatkan adalah keempat media online yang kami teliti lebih mengedepankan kecepatan ketimbang kedalaman.
Berpegangan pada kecenderungan selama ini, kecepatan dan kedalaman sebuah berita di media online seperti berkorelasi negatif. Padahal, jika mengacu pada tren perkembangan konsumsi berita, dua hal tersebut mestinya bisa didamaikan.
Tren pembaca online seiring gegap-gempita media sosial juga menunjukkan kenaikan signifikan. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia tahun 2013 sebesar 71,19 juta, meningkat 13 % dari tahun 2012. Persentase penetrasi internet Indonesia sekitar 28% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 248 juta orang.4
Tren ini diprediksi akan meningkat. Dengan kecenderungan kenaikan pengguna internet tersebut, media online sudah semestinya memberikan perhatian pada kedalaman informasi sebuah berita. Perbedaan karakter dengan media cetak—terutama pada aspek kedalaman—pelan-pelan juga memudar dan menjadi tak relevan.
Sebabnya, media online justru memiliki ruang yang lebih lapang untuk menayangkan liputan-liputan mendalam. Ruang artikel panjang bagi media online lebih bisa diterapkan ketimbang media cetak di mana tiap halamannya dijadikan etalase iklan. Keputusan redaksi media cetak memuat berita panjang, misalnya, mesti berkompromi lebih dulu setidak-tidaknya dengan tekanan-tekanan dari manajemen bisnis. Semestinya media online lebih memiliki kebebasan.
Terakhir, selayaknya penelitian analisis isi berita, riset ini mendasarkan analisis pada apa yang muncul dari teks-teks berita. Ia misalnya, tidak sampai menjawab pertanyaan mengenai politik keredaksian terkait isu Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut menjadi masukan berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya.[]
4 “Press Release: Profil Terkini Internet Industri Indonesia” dalam apjii.or.id 15 Januari 2014 (diakses 19 April 2014).

20. Referensi
Abrar, Ana Nadhya. 2005. Penulisan Berita.Yogyakarta:Universitas Atma Jaya.
Creswell, J. W. 2003. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (edisi kedua). Thousand Oaks : Sage.
Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2012. Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012- 2019.
Neuendorf, Kimberly E. 2002. The Content Analysis Guide Book. Thousand Oaks : Sage.
Steenbergen et al. 2003. Measuring political deliberation: A discourse quality index dalam Comparative European Politics 1 halaman 21-48.
Riqab, Saiz. 2008. Agenda Setting Role of Mass Media terarsip di http://www.aiou.edu.pk/gmj/artical4(b).asp (diakses 7 April 2014).