Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro

1. PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Salinan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2011 - 2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,
Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka
rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,
masyarakat,dan/atau dunia usaha;
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 26
tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan
Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata
ruang wilayah nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam
rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten;
c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Bojonegoro dengan memanfaatkan ruang wilayah secara
berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun
rencana tata ruang wilayah; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan rencana
tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan
Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan
Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. - 2 -
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang (lembaran Negara tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
Dan
BUPATI BOJONEGORO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN
2011-2031.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

3. - 3 -
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.
13. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang atau
jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.
19. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
ditetapkan sebagai warisan dunia.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota
atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah
kawasan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

4. - 4 -
26. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program
utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi usulan program
utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan
waktu pelaksanaan.
27. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
28. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan
wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten guna
mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20
(dua puluh) tahun.
29. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah
ketentuanketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten
yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan
perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk
wilayah kabupaten.
30. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan
umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian
yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah.
31. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana.
32. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku.
33. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi
oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat
dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan
rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
34. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana
jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan
wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan
wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
35. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan
kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang
menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk
hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam
wilayah kabupaten.
36. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup
sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan
perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah
kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten
selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh
daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta
prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

5. - 5 -
37. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi
peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang
untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir
masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan
gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai
dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.
38. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang
yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan
penjabaran dari RTRW berupa rencana operasional pembangunan
wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah
ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
39. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
41. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
42. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi
penataan ruang di daerah.
43. Agroekowisata adalah pengembangan pariwisata berbasis komoditas
pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta
lingkungan.
44. Ekowisata adalah bagian dari agroekonomi yang pengembangan
pariwisata dengan berbasis ekonomi dan lingkungan.
45. Agropolitan adalah merupakan bentuk pembangunan yang memadukan
pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor
industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota
tertentu saja.
46. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) Lingkup Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah
administrasi mencakup 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dan 430 (empat
ratus tiga puluh) desa / kelurahan seluas lebih kurang 230.706 (dua ratus
tiga puluh ribu tujuh ratus enam) Ha pada koordinat koordinat 111º25' BT -
112º09' BT dan 6º59' LS - 7º37' LS, dengan batas-batas :
a. sebelah utara Kabupaten Tuban;
b. sebelah timur Kabupaten Lamongan;
c. sebelah selatan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan
Kabupaten Jombang; dan
d. sebelah barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora - Jawa Tenggah.
(2) Lingkup muatan RTRW, mencakup :
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;

6. - 6 -
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;dan
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 3
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu mewujudkan ruang kabupaten yang mampu
mendukung perkembangan pertanian, pariwisata, dan perindustrian yang
selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan
pembangunan.
Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 4
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan
ramah lingkungan;
b. pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan
serta berbasis masyarakat;
c. pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang
ramah lingkungan serta bernilai ekonomis;
d. pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah;
e. pengendalian secara ketat pada kawasan hutan; dan
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5
(1) Strategi pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang
produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, meliputi :
a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala
layanan sampai ekspor;
b. mengembangkan lumbung desa modern;
c. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan;
d. mengembangkan pusat penyuluhan tani;
e. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
f. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor;
g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan
ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;

7. - 7 -
h. meningkatkan status fungsi sawah secara bertahap;
i. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
j. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil
pertanian; dan
k. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah
lingkungan serta berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b, meliputi :
a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing
objek wisata;
d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
e. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal;
f. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
g. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata.
(3) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro,
yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil menenggah dan
industri rumah tangga;
b. mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas
agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan;
c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil
menenggah;
d. mengembangkan kawasan industri menengah – besar;
e. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan
penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), secara individual
maupun komunal;
f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan
industri;
g. mengendalikan zona dan kawasan industri polutif;
h. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan
industri; dan
i. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi
dan terpadu.
(4) Strategi pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
a. meningkatkan produktivitas kegiatan budidaya;
b. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat; dan
c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana wilayah
dibagian utara dan selatan.
(5) Strategi pengendalian secara ketat pada kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
a. mengendalikan dan memulihkan fungsi hutan;
b. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya
kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sistem
pengelolaan hutan bersama;
c. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang
berbatasan dengan hutan lindung; dan
d. mengolah hasil hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa
mengabaikan fungsi perlindungan.

8. - 8 -
(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus
pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan
dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga
yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya
terbangun; dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atauTNI.
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 6
(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. sistem pusat kegiatan ;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 :
50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesatu
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 7
(1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
a, terdiri atas :
a. PKW;
b. PKLp;
c. PPK;dan
d. PPL.
(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan
Bojonegoro.
(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Perkotaan Dander;
b. Perkotaan Sumberejo;
c. Perkotaan Baureno;
d. Perkotaan Ngasem;
e. Perkotaan Padangan;
f. Perkotaan Ngraho;
g. Perkotaan Temayang; dan
h. Perkotaan Kedungadem.
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. Perkotaan Trucuk;
b. Perkotaan Kapas;
c. Perkotaan Sukosewu;
d. Perkotaan Balen;

9. - 9 -
e. Perkotaan Kanor;
f. Perkotaan Kepohbaru;
g. Perkotaan Kalitidu;
h. Perkotaan Malo;
i. Perkotaan Purwosari;
j. Perkotaan Kasiman;
k. Perkotaan Kedewan;
l. Perkotaan Margomulyo;
m. Perkotaan Ngambon;
n. Perkotaan Tambakrejo;
o. Perkotaan Bubulan;
p. Perkotaan Gondang;
q. Perkotaan Sekar; dan
r. Perkotaan Sugihwaras.
(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. Desa Sumberejo dan Desa Margomulyo di Kecamatan Margomulyo;
b. Desa Ngraho, Desa Kalirejo, dan Desa Blimbinggede di Kecamatan
Ngraho;
c. Desa Tambakrejo, Desa Bakalan, Desa Jawik, dan Desa Sukorejo di
Kecamatan Tambakrejo;
d. Desa Ngambon dan Desa Bondol di Kecamatan Ngambon;
e. Desa Sekar, Desa Miyono, dan Desa Klino di Kecamatan Sekar;
f. Desa Bubulan dan Desa Cancung di Kecamatan Bubulan;
g. Desa Gondang, Desa Sengaten, Desa Pajeng, dan Desa Sambongrejo di
Kecamatan Gondang;
h. Desa Temayang dan Desa Kedungsari di Kecamatan Temayang;
i. Desa Trate, Desa Siwalan, Desa Sugihwaras, dan Desa Glagahwangi di
Kecamatan Sugihwaras;
j. Desa Kedungadem, Desa Trumbasanom, dan Desa Drokilo di Kecamatan
Kedungadem;
k. Desa Kepohbaru, Desa Sidomukti, dan Desa Brangkal di Kecamatan
Kepohbaru;
l. Desa Baureno, Desa Pasinan, Desa Trojalu, Desa Sraturejo, Desa
Blongsong, Desa Kauman, Desa Gajah, dan Desa Sumuragung di
Kecamatan Baureno;
m. Desa Kanor, Desa Sumberwangi dan Desa Tambakrejo di Kecamatan
Kanor;
n. Desa Sumberejo, Desa Talun, Desa Bogangin, dan Desa Sumuragung
di Kecamatan Sumberejo;
o. Desa Balenrejo, Desa Margomulyo, Desa Sobontoro, Desa
Kedungbondo, Desa Kabunan, Desa Bulu, dan Desa Suwaloh di
Kecamatan Balen;
p. Desa Sukosewu dan Desa Kalicilik di Kecamatan Sukosewu;
q. Desa Kapas, Desa Sukowati, Desa Mojodeso, Desa Tikusan, Desa
Kalianyar, Desa Plesungan, dan Desa Kedaton di Kecamatan Kapas;
r. Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Sumbang, Desa Sukorejo, Desa
Kauman, Desa Pacul, Kelurahan Jetak, Kelurahan Klangon, Kelurahan
Ledok Wetan, Kelurahan Ledok Kulon, Kelurahan Karangpacar,
Kelurahan Mojokampung, Kelurahan Ngrowo, Desa Campurejo,
Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Mulyoagung, Kelurahan Kalirejo, Desa
Semanding, dan Kelurahan Kepatihan di Kecamatan Bojonegoro;
s. Desa Trucuk, Desa Guyangan, Desa Padang, dan Desa Pagerwesi di
Kecamatan Trucuk;
t. Desa Dander, Desa Growok, Desa Mojoranu, Desa Sumodikaran, Desa
Ngumpakdalem, dan Desa Sumbertlaseh di Kecamatan Dander;

10. - 10 -
u. Desa Ngasem, Desa Ngadiluwih, Desa Dukuhkidul, Desa Gayam, Desa
Mojodelik, Desa Bonorejo, Desa Brabohan, Desa Begadon, dan Desa
Ringintunggal di Kecamatan Ngasem;
v. Desa Kalitidu, Desa Panjunan, Desa Brenggolo, Desa Mayanggeneng,
Desa Talok, Desa Mlaten, Desa Sumengko, Desa Manukan, Desa Sudu,
Desa Ngraho, Desa Ngujo, Desa Wotangare, Desa Ngrebekan, Desa Katur,
dan Desa Beged di Kecamatan Kalitidu;
w. Desa Malo, Desa Trembes, Desa Ketileng, dan Desa Sukorejo di
Kecamatan Malo;
x. Desa Purwosari, Desa Pejok, Desa Gapluk, Desa SedahKidul, Desa
Punggur, Desa Kuniran, Desa Tinumpuk, dan Desa Tlatah di Kecamatan
Purwosari;
y. Desa Padangan, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Banjarjo, Desa
Kebunagung, Desa Ngasinan, dan Desa Cendono di Kecamatan
Padangan;
z. Desa Kasiman, Desa Sekaran, Desa Batokan, dan Desa Sambeng di
Kecamatan Kasiman; dan
aa.Desa Kedewan dan Desa Wonocolo di Kecamatan Kedewan.
Bagian Kedua
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 8
Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b, terdiri atas :
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 9
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a, terdiri atas :
a. jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi :
1. jaringan jalan dan jembatan;
2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. jaringan pelayananan lalu lintas dan angkutan jalan.
b. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan(ASDP); dan
c. Jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 , terdiri
atas :
a. pengoptimalan jaringan jalan Kolektor (1), status Nasional, meliputi
ruas:
1. Babat – Batas Kota Bojonegoro;
2. Jln A. Yani;
3. Jln Gajah Mada;
4. Jln Untung Suropati;
5. Jln Rajekwesi;
6. Batas Kota Bojonegoro – Padangan;
7. Jln M.T. Haryono; dan
8. Padangan – Batas Kabupaten Ngawi.

11. - 11 -
b. pengoptimalan jaringan jalan Kolektor (2), status Provinsi meliputi :
1. Jln Sawunggaling;
2. Jln Basuki Rahmad;
3. Jln Jaksa Agung Soeprapto;
4. Jln Bojonegoro - Pajeng;
5. Jln Bojonegoro – Ponco;
6. Jln HOS Cokroaminoto; dan
7. jln Padangan – batas Jateng.
c. pengoptimalan jaringan jalan Lokal status Kabupaten (dalam kota),
meliputi ruas :
1. Jln MH. Thamrin;
2. Jln Imam Bonjol;
3. Jln KH. Ashari;
4. Jln Diponegoro;
5. Jln Trunojoyo;
6. Jln Mastrip;
7. Jln Pasar;
8. Jln Pahlawan;
9. Jln KH. Mansyur;
10. Jln Teuku Umar;
11. Jln Panglima Sudirman;
12. Jln J.A Suprapto;
13. Jln Rajawali;
14. Jln Hayam Wuruk;
15. Jln Mayangkoro;
16. Jln Dr. Wahidin;
17. Jln WR. Supratman;
18. Jln Kartini;
19. Jln Hasanudin;
20. Jln Setyo Budi;
21. Jln Dr. Cipto;
22. Jln Ronggolawe;
23. Jln Munginsidi;
24. Jln Dr. Soetomo;
25. Jln Serma Abdullah;
26. Jln Panglima Polim;
27. Jln Patimura;
28. Jln A. Rahman Hakim;
29. Jln DI Panjaitan;
30. Jln AKBP. M. Suroko;
31. Jln P. Mas Tumapel;
32. Jln Letda Suradji;
33. Jln Kapten Ramli;
34. Jln Alun-alun Tengah;
35. Jln Serma Ma'un;
36. Jln Sersan Kusman;
37. Jln Lettu Suwolo;
38. Jln Lisman;
39. Jln Dr. Suharso;
40. Jln B.Pol. KS. Tubun;
41. Jln Pemuda;
42. Jln Kusnandar;
43. Jln Kapten P. Tendean;
44. Jln Serma Darsi;
45. Jln Tri Tunggal;
46. Jln KH. Ahmad Dahlan;

12. - 12 -
47. Jln H. Agus Salim;
48. Jln Brigjend Sutoyo;
49. Jln Ade Irma Suryan;
50. Jln Kapten Martono;
51. Jln Hartono;
52. Jln Maswiji;
53. Jln Dewi Sartika;
54. Jln A. Sunjani;
55. Jln Letda Mustajab;
56. Jln Cut Nya' Dien;
57. Jln Lettu Suyitno;
58. Jln Kopral Kasan;
59. Jln Mliwis Putih;
60. Jln Komplek Wisma Indah;
61. Jln Sersan Suratman;
62. Jln Kyai Mojo;
63. Jln Sarimulyo;
64. Jln Kolonel Sugiono;
65. Jln Veteran;
66. Jln Mangga;
67. Jln Tikusan – Sambiroto;
68. Jln Komplek Stadion;
69. Jln Kyai Sulaiman;
70. Jln Ki Andong Sari;
71. Jln Kapten Sumitro;
72. Jln Ki Hajar Dewantara;
73. Jln Komplek Perummas Ut.;
74. Jln Komplek Perumda;
75. Jln Komplek Pacul Permai;
76. Jln Dalang Ngoro;
77. Jln Makam Manis;
78. Jln Makam Sedeng;
79. Jln Gg. Wates;
80. Jln Sumiran;
81. Jln Srinayan;
82. Jln Depo;
83. Jln Kalijogo/ASPOL;
84. Jln SD;
85. Jln Mawar;
86. Jln Rukun;
87. Jln Ngalimun;
88. Jln Tegal Luwung;
89. Jln Letda A. Hamdani;dan
90. Jln Prajurit Abu.
d. pengoptimalan jaringan jalan lokal status Kabupaten (luar kota), meliputi
ruas :
1. jalan Dander – Bubulan;
2. jalan Dander – Ngasem;
3. jalan Bubulan – Judeg;
4. jalan Trenggulunan - Bubulan;
5. jalan Ngasem – Trenggulunan;
6. jalan Trenggulunan – Ngambon;
7. jalan Kalitidu – Ngasem;
8. jalan Talok – Mlaten;
9. jalan Purwosari – Glagah;
10. jalan Glagah – Ngambon;

13. - 13 -
11. jalan Glagah – Turi;
12. jalan Turi – Ngambon;
13. jalan Turi – Tambakrejo;
14. jalan Taji – Tambakrejo;
15. jalan Taji – Tinggang;
16. jalan Ngraho – Taji;
17. jalan Tambakromo – Kawengan;
18. jalan Ngraho – Luwihaji;
19. jalan Sambeng – Tambakromo;
20. jalan Batas Kabupaten – Kasiman;
21. jalan Kasiman – Kedewan;
22. jalan Temayang – Sugihwaras;
23. jalan Kedungsumber - Wdk Pacal;
24. jalan Balen – Sugihwaras;
25. jalan Sumberejo – Kepohkidul;
26. jalan Kedungadem – Nglinggo;
27. jalan Kedungadem – Kesongo;
28. jalan Nglinggo – Kepohbaru;
29. jalan Sroyo – Nglinggo;
30. jalan Baureno – Kepohbaru;
31. jalan Medalem – Simorejo;
32. jalan Sumberejo – Kanor;
33. jalan Kanor – Semambung;
34. jalan Simorejo – Baureno;
35. jalan Kanor – Simorejo;
36. jalan Sugihwaras – Kepohkidul;
37. jalan Kepohkidul – Kedungadem;
38. jalan Tambakromo – Malo;
39. jalan Malo – Selogabus;
40. jalan Betek – Gondang;
41. jalan Kapas – Glendeng;
42. jalan Kapas – Sampang;
43. jalan Ngambon – Bobol;
44. jalan Sambongrejo – Bobol;
45. jalan Watu Jago – Bobol;
46. jalan Banjarejo – Bakalan;
47. jalan Purwosari – Malingmati;
48. jalan Bojonegoro – Kunci;
49. jalan Kepohbaru – Gunungsari;
50. jalan Jono – Sugihwaras;
51. jalan Kalianyar - Ngumpak Dalem;
52. jalan Dlm. Kota - Sumberejo;
53. jalan Kedewan – Beji;
54. jalan Pasinan - Ps. Hewan Baureno;
55. jalan Drokilo – Kepohbaru;
56. jalan Turi – Kaliklampok;
57. jalan Sumengko – Setren;
58. jalan Kedaton – Tanjungharjo;
59. jalan Ngumpakdalem – Ngujo; dan
60. jalan Pemuda – Semanding.
e. pengoptimalan jaringan jalan lokal status Kabupaten (perbatasan dengan
wilayah sekitar), meliputi ruas :
1. Jl. Poros Desa Semambung – Rengel;
2. Jl. Poros Ds.Sumberejo – Margorejo;
3. Jl. Poros Desa Banjarsari – Menilo;
4. Jl. Poros Desa Ngudal –Wonosari;

14. - 14 -
5. Jl. Poros Desa Ledok – Wonosari;
6. Jl. Poros Desa Trembes – Brangkal;
7. Jl. Poros Kec. Kedewan – Kaligede;
8. Jl. Poros Kec. Mlideg - Bajang,Ngluyu;
9. Jl. Poros Desa Sukun – Tritik;
10. Jl. Poros Desa Krondonan – Bendoasri;
11. JL.Poros Desa Klino – Saradan;
12. Jl. Poros Desa Bobol – Rejuno;
13. Jl. Poros Desa Watujago – Ngelo;
14. Jl. Poros Kec. Margomulyo – Kalangan;
15. Jl. Poros Kec.Margomulyo - Gunungsari, Ngawi;
16. Jl. Poros Desa Cendono – Sidorejo;
17. Jl. Poros Desa Purworejo – Getas;
18. Jl. Poros Kecamatan Kasiman – Giyanti;
19. Jl. Poros Kec. Gajah – Karangkembang; dan
20. Jl. Prs. Ds. Simorejo - Kdg.pengaron Modo.
f. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan menyebar
pada setiap kawasan di wilayah Kabupaten;
g. pengembangan jaringan jalan kolektor , meliputi :
1. rencana jalan layang di desa Tikusan Kecamatan Kapas;
2. rencana jalan lingkar selatan luar perkotaan Bojonegoro;
3. ruas jalan lintas selatan wilayah kabupaten yang melalui Kecamatan
Baureno–Kecamatan Kepohbaru–Kecamatan Kedungadem–Kecamatan
Sugihwaras–Kecamatan Dander–Kecamatan Ngasem–Kecamatan
Purwosari – Kecamatan Padangan; dan
4. rencana jalan lintas yang berada di perbatasan daerah dengan
Kabupaten Lamongan.
(3) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan, meliputi :
a. penyediaan jalur pejalan kaki;
b. pemasangan rambu-rambu lalu lintas;
c. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas pada pengembangan
daerah yang menimbulkan bangkitan lalu lintas;
d. penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima; dan
e. penanaman pohon penunjang ruang terbuka hijau perkotaan.
(4) Jaringan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1,
terdiri atas :
a. pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo; dan
b. pengembangan jembatan lintas anak sungai Bengawan Solo.
(5) Pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
a. jembatan Kasiman–Giyanti Blora;
b. jembatan Kasiman–Batokan /Cepu;
c. jembatan kalitidu–Malo;
d. jembatan Bojonegoro–Banjarsari;
e. jembatan Bojonegoro–Trucuk;
f. jembatan Semambung–Rengel Tuban;
g. jembatan Bandar/Kasiman–Padangan; dan
h. jembatan Baureno–Plandirejo Tuban.
(6) Pengembangan jembatan lintas anak Sungai Bengawan Solo, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada lintasan anak sungai yang
tersebar diwilayah Kabupaten.
(7) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a butir 2, terdiri atas :
a. terminal;
b. alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang; dan
c. unit pengujian kendaraan bermotor.

15. - 15 -
(8) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas :
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a,
meliputi :
a. pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A
terminal Rajekwesi di Kecamatan Bojonegoro;
b. pengoptimalan terminal penumpang tipe B terminal Padangan di
Kecamatan Padangan;
c. pengembangan terminal penumpang tipe C, yang meliputi :
1. terminal Betek di Kecamatan Gondang;
2. terminal Temayang di Kecamatan Temayang. dan
3. terminal Kedewan di Kecamatan Kedewan.
(10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa
rencana pengembangan terminal barang umum dan untuk kepentingan
sendiri sebagai penunjang keterpaduan antar moda, yang meliputi :
a. terminal barang di Kecamatan Bojonegoro;
b. terminal barang di kecamatan Baureno; dan
c. terminal barang di Kecamatan Padangan.
(11) Alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa pengoptimalan
unit pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang di desa
Sraturejo Kecamatan Baureno.
(12) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf c, berupa pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor di
Desa Kapas Kecamatan Kapas.
(13) Jaringan pelayananan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 3, terdiri atas :
a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
b. jaringan angkutan barang.
(14) Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang, sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi :
a. peningkatan prasarana dan sarana angkutan penumpang dalam
wilayah kabupaten; dan
b. pengoptimalan prasarana dan sarana angkutan penumpang antar
wilayah.
(15) Pengembangan jaringan trayek angkutan barang, sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi :
a. peningkatan prasarana dan sarana angkutan barang dalam wilayah
kabupaten; dan
b. pengoptimalan prasarana dan sarana angkutan barang antar wilayah.
(16) Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. angkutan penyeberangan perahu kecil di sepanjang aliran Sungai
Bengawan Solo; dan
b. pengembangan angkutan sungai lainnya.
(17) Jaringan transportasi perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. pengembangan jaringan transportasi perkotaan guna mengakomodasi
perkembangan angkutan; dan
b. pengembangan jaringan transportasi pedesaan pada masing-masing
pusat pelayanan lokal.

16. - 16 -
Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
Pasal 10
(1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b, berupa jaringan kereta api.
(2) Jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. pengembangan jaringan kereta api umum, berupa jalur utara Surabaya
– Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu – Jakarta;
b. pengembangan jaringan kereta api khusus, guna kepentingan
pengangkutan hasil pertanian, pariwisata, industri , kehutanan dan
migas berupa jalur Lasem - Jatirogo – Bojonegoro; dan
c. lokasi stasiun kereta api berada di Kecamatan Bojonegoro.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 11
Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c, berupa rencana pengadaan bandar udara khusus yang akan
ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 12
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf c terdiri atas :
a. sistem jaringan energi ;
b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
c. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
d. sistem jaringan pengelolan lingkungan; dan
e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 13
(1) Sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,
terdiri atas :
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan trasmisi tenaga listrik.
(2) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan jaringan migas meliputi :
a. desa mulyoagung Kecamatan Bojonegoro – desa Kalirejo Kecamatan
Bojonegoro - desa Mudi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

17. - 17 -
b. desa Gayam Kecamatan Ngasem – desa Jelu Kecamatan Ngasem – desa
Ngulanan Kecamatan Dander – desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander –
desa Jetak Kecamatan Bojonegoro – desa Ngumpakdalem Kecamatan
Dander – desa Pacul Kecamatan Bojonegoro – desa Sembung
Kecamatan Kapas – desa Wedi Kecamatan Kapas – desa Ngampel
Kecamatan Kapas – desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro – desa
Kalirejo Kecamatan Bojonegoro; dan
c. Blora – Bojonegoro – Lamongan – Gresik pada sempadan jalur Kereta api.
(3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi :
a. sistem interkoneksi Jawa – Bali;
b. gardu Induk meliputi :
1. Kecamatan Baureno; dan
2. Kecamatan Bojonegoro.
c. gardu penyulang (distribusi) meliputi :
1. Kecamatan Dander;
2. Kecamatan Kalitidu;
3. Kecamatan Sumberrejo;
4. Kecamatan Sugihwaras;
5. Kecamatan Padangan;
6. Desa Senori Kecamatan Trucuk;
7. Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro; dan
8. Jalan Thamrin Kecamatan Bojonegoro.
d. meningkatkan pelayanan listrik pada kawasan industri; dan
e. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik pada kawasan
permukiman.
(4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. jaringan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV dan
sistem distribusinya 20 KV;
b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi :
1. Kecamatan Kepohbaru;
2. Kecamatan Sumberejo;
3. Kecamatan Kapas;
4. Kecamatan Kalitidu; dan
5. Kecamatan Padangan.
c. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah(SUTM) meliputi :
1. Kecamatan Baureno;
2. Kecamatan Balen;
3. Kecamatan Bojonegoro;
4. Kecamatan Padangan;
5. Kecamatan Ngraho;
6. Kecamatan Margomulyo;
7. Kecamatan Purwosari;
8. Kecamatan Tambakrejo;
9. Kecamatan Ngasem;
10. Kecamatan Dander;
11. Kecamatan Bubulan;
12. Kecamatan Sugihwaras;
13. Kecamatan kepoharu;
14. Kecamatan Kedungadem;
15. Kecamatan Kanor;
16. Kecamatan Trucuk;
17. Kecamatan Malo;
18. Kecamatan Kasiman; dan
19. Kecamatan Kedewan.

18. - 18 -
d. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di seluruh
wilayah Kabupaten;
e. areal konservasi pada jaringan SUTT dan SUTM meliputi kurang lebih 20
(dua puluh) meter pada setiap sisi jaringan;
f. jaringan tegangan menengah pada wilayah perkotaan meliputi :
1. Kecamatan Bojonegoro;
2. Kecamatan Sumberejo;
3. Kecamatan Baureno;
4. Kecamatan Ngasem;
5. Kecamatan Padangan;
6. Kecamatan Ngraho;
7. Kecamatan Kedungadem; dan
8. Kecamatan Temayang.
g. jaringan tegangan menengah pada desa-desa yang belum teraliri listrik
dengan skala prioritas meliputi :
1. Kecamatan Sekar; dan
2. Kecamatan Gondang.
(5) Rencana pengembangan alternatif pembangkit sumber tenaga baru
disesuaikan dengan daya dukung lingkungan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi
Pasal 14
(1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b, terdiri atas :
a. jaringan teresterial;
b. jaringan nirkabel; dan
c. jaringan satelit.
(2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa
jaringan kabel telepon yang tersebar diseluruh kecamatan.
(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa
telekomunikasi selular yang dimanfaatkan dalam bentuk telepon genggam
yang memanfatkan menara Base Transceiver Station (BTS) bersama yang
tersebar di seluruh kecamatan.
(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa
telekomunikasi dalam bentuk telepon genggam yang digunakan di kawasan
hutan atau terpencil karena tidak memerlukan pemancar BTS.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
Pasal 15
(1) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :
a. wilayah sungai;
b. jaringan irigasi;
c. air baku;
d. air minum kelompok pengguna; dan
e. sistem pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran.
(2) Pengembangan dalam wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi :
a. pengelolaan sungai;
b. waduk;

19. - 19 -
c. embung; dan
d. daerah resapan air.
(3) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada
pada 17 (tujuh belas) titik Sungai Bengawan Solo yang merupakan Wilayah
Sungai Lintas Provinsi.
(4) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada pada 8
(delapan) titik yang tersebar di wilayah kabupaten dan 1 (satu) titik di desa
Mojodelik Kecamatan Ngasem.
(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada pada 30 (tiga
puluh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten.
(6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada
139 (seratus tiga puluh sembilan) titik yang tersebar di wilayah kabupaten.
(7) Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada 11
(sebelas) titik yang tersebar di wilayah kabupaten dan .
(8) Air minum kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, berada pada 7 (tujuh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten, meliputi :
a. Desa Kasiman Kecamatan Kasiman;
b. Desa Jari Kecamatan Gondang;
c. Desa Pajeng Kecamatan Gondang;
d. Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang;
e. Desa Klino Kecamatan Sekar;
f. Desa Deling Kecamatan Sekar; dan
g. Desa Gunungsari Kecamatan Baureno.
(9) Sebaran lokasi waduk, embung, jaringan irigasi, air baku dan air minum
kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5),
ayat (6), dan ayat (7) tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan
dalam Peraturan Daerah ini.
(10) Sistem pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
a. struktural, yang meliputi :
1. perbaikan dan pengaturan sistem; dan
2. pembangunan pengendali banjir.
b. non struktural berupa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Paragraf 4
Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan
Pasal 16
(1) Pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :
a. pengelolaan persampahan;
b. pengoptimalan penanganan air limbah;
c. pengelolaan sistem drainase; dan
d. pengembangan sistem jaringan air minum.
(2) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :
a. pengembangan sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan
permukiman perkotaan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat;
b. pengembangan sistem komposing pada kawasan perdesaan dan
permukiman berkepadatan rendah;
c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi :
1. TPA Trucuk, yang melayani Kecamatan Kapas, Kecamatan
Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk;
2. TPA Margomulyo, yang melayani Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan
Ngraho, dan Kecamatan Margomulyo;

20. - 20 -
3. TPA Kedewan, yang melayani Kecamatan Kedewan dan Kecamatan
Malo;
4. TPA Padangan, yang melayani Kecamatan Padangan, Kecamatan
Kasiman, dan Kecamatan Purwosari;
5. TPA Ngasem, yang melayani Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kalitidu,
dan Kecamatan Ngambon;
6. TPA Dander, yang melayani Kecamatan Dander, Kecamatan Bubulan,
Kecamatan Sukosewu, dan Kecamatan Temayang;
7. TPA Gondang, yang melayani Kecamatan Gondang dan Kecamatan
Sekar;
8. TPA Kanor, yang melayani Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen,
Kecamatan Sumberejo, dan Kecamatan Baureno; dan
9. TPA Kedungadem, yang melayani Kecamatan Kedungadem,
Kecamatan Kepohbaru, dan Kecamatan Sugihwaras.
d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi :
1. TPS Kapas;
2. TPS Bojonegoro;
3. TPS Trucuk;
4. TPS Tambakrejo;
5. TPS Ngraho;
6. TPS Margomulyo;
7. TPS Kedewan;
8. TPS Malo;
9. TPS Padangan;
10. TPS Kasiman;
11. TPS Purwosari;
12. TPS Ngasem;
13. TPS Kalitidu;
14. TPS Ngambon;
15. TPS Dander;
16. TPS Bubulan ;
17. TPS Sukosewu;
18. TPS Temayang;
19. TPS Gondang;
20. TPS Sekar;
21. TPS Kanor;
22. TPS Balen;
23. TPS Sumberejo;
24. TPS Baureno;
25. TPS Kedungadem;
26. TPS Kepohbaru; dan
27. TPS Sugihwaras.
e. peningkatan sistem pengelolaan dengan sanitary landfiil dan dengan
sistem 3R, yaitu pengurangan (Reduce), penggunaan kembali (Re-use),
dan daur ulang (Recycle).
(3) Pengoptimalan penanganan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi :
a. non domestik; dan
b. domestik.
(4) Non domistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa
pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kegiatan
industri, rumah sakit, hotel dan restoran yang tersebar pada wilayah
kabupaten.
(5) Domistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa
pembangunan jamban umum dan MCK pada kawasan permukiman.

21. - 21 -
(6) Pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi :
a. dalam perkotaan Kecamatan Bojonegoro; dan
b. bagian selatan perkotaan Kecamatan Bojonegoro.
(7) Dalam perkotaan Kecamatan Bojonegoro sebagaimna dimaksud pada ayat
(6) huruf a, meliputi :
a. saluran utama Banjarejo;
b. saluran utama Karang Pacar; dan
c. saluran utama Ledok Kulon.
(8) Selatan perkotaan Kecamatan Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b, meliputi :
a. afvour Sukorejo;
b. Kali Cumik;
c. saluran Sekunder Pirang;
d. saluran Sekunder Dander;
e. kali Pirang / Kali Kunci; dan
f. afvour Kedaton – Tikusan.
(9) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, meliputi :
a. peningkatan kapasitas produksi sumber daya air;
b. pemenuhan kebutuhan air minum di daerah rawan air minum dan
mengoptimalkan keberadaan sumur di desa rawan air minum; dan
c. pengembangan sistem air minum di Kabupaten, meliputi:
1. Kecamatan Padangan;
2. Kecamatan Purwosari;
3. Kecamatan Kalitidu;
4. Kecamatan Dander ;
5. Kecamatan Bojonegoro;
6. Kecamatan Balen;
7. Kecamatan Kapas;
8. Kecamatan Balen;
9. Kecamatan Sumberejo; dan
10. Kecamatan Baureno.
Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 17
(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf e, meliputi :
a. jalur evakuasi; dan
b. ruang evakuasi bencana alam.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diarahkan pada daerah jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi
bencana;
(3) Ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berada pada sekitar daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, bencana
angin atau puting beliung, dan kekeringan yang tersebar di wilayah
kabupaten.
(4) Pemanfaatan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), didasarkan pada :
a. ketinggian lahan; dan
b. kondisi aman.

22. - 22 -
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan
prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana diatur dengan Peraturan
Bupati.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18
(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 :
50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 19
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a,
terdiri atas :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
e. kawasan rawan bencana alam.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 20
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a,
seluas kurang lebih 1.514,3 (seribu lima ratus empat belas koma tiga) Ha
meliputi :
a. KPH Padangan kurang lebih 4,4 (empat koma empat) Ha;
b. KPH Bojonegoro kurang lebih 1.051,4 (seribu lima puluh satu koma empat)
Ha;
c. KPH Parengan kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) Ha;
d. KPH Saradan kurang lebih 456,2 (empat ratus lima puluh enam, koma dua)
Ha.

23. - 23 -
Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya
Pasal 21
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa Kawasan resapan
air.
(2) Kawasan resapan air seluas kurang lebih 114.553 (seratus empat belas ribu
lima ratus lima puluh tiga) Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan.
Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 22
(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf c, terdiri atas :
a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sekitar waduk;
c. kawasan sekitar embung;
d. Kawasan sempadan jaringan irigasi; dan
e. kawasan sempadan sumber mata air.
(2) Penetapan kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit
5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan
permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi
sungai; dan
c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan
permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi
sungai.
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
seluas kurang lebih 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) Ha berada
pada 17 (tujuh belas) titik yang tersebar disepanjang sungai mengalir di
wilayah Bojonegoro sebagaimana tercantum pada lampiran III a .
(4) Penetapan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus)
meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap
bentuk dan kondisi fisik waduk.
(5) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
seluas kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) Ha , berada pada 6
(enam) titik tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada
lampiran III b.
(6) Penetapan kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus)
meter dari titik pasang air embung tertinggi; atau
b. daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional terhadap
bentuk dan kondisi fisik embung.

24. - 24 -
(7) Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) Ha , berada pada 30 (tiga puluh)
titik tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran
III c.
(8) Penetapan sempadan jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, meliputi :
a. untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar
kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak
1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan
kemampuan 4 M3/detik atau lebih,
2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan
kemampuan 1 sampai 4 M3/detik,
3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan
kemampuan kurang dari 1 M3/detik.
b. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar
permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran;
dan
c. pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk
pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter.
(9) Kawasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
berada pada 139 (seratus tiga puluh Sembilan) titik yang tersebar di
wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II d.
(10) Penetapan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, meliputi:
a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk
mempertahankan fungsi mata air; dan
b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata
air.
(11) Kawasan sempadan sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, berapa pada 11 (sebelas) titik yang tersebar di wilayah
kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II e.
Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Pasal 23
(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
a. kawasan taman wisata alam; dan
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. hutan wisata watu jago di Kecamatan Margomulyo;
b. sumber api abadi dan sumber air panas kayangan api di Kecamatan
Ngasem; dan
c. goa lowo, goa lawang, dan goa sumur di Kecamatan Dander.
(3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. lingkungan non bangunan;
b. lingkungan bangunan non gedung; dan
c. lingkungan bangunan gedung dan halaman.
(4) Lingkungan non bangunan sebagaimana pada ayat (3) huruf a, meliputi :
a. areal permukiman masyarakat samin di dusun Jepang – Desa
Margomulyo-Kecamatan Margomulyo;
b. petilasan Angkling dharmo di Kecamatan Kalitidu; dan

25. - 25 -
c. upacara nyadran, sedekah bumi, bersih desa di Kecamatan Dander.
(5) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana pada ayat (3) huruf b,
meliputi :
a. monumen perjuangan Suyitno di alun – alun kota;
b. monumen perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di alun
– alun kota;
c. monumen Tugu Pahlawan (TGP) di kecamatan Bojonegoro;
d. monument Tugu Pahlawan (TGP) di kecamatan Padangan; dan
e. monument Brigade I Ronggolawe Divisi Brawijaya di Kecamatan
Bojonegoro.
(6) lingkungan bangunan gedung dan halaman sebagaimana pada ayat (3)
huruf c, berupa Masjid Agung Darussalam di desa kauman Kecamatan
Bojonegoro.
Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 24
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
huruf e, terdiri atas :
a. kawasan rawan banjir;
b. kawasan rawan tanah longsor; dan
c. kawasan rawan bencana lainnya.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a
berada di kawasan sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, meliputi :
a. Kecamatan Padangan;
b. Kecamatan Kalitidu;
c. Kecamatan Malo;
d. Kecamatan Trucuk;
e. Kecamatan Bojonegoro;
f. Kecamatan Kapas;
g. Kecamatan Sumberejo;
h. Kecamatan Kanor; dan
i. Kecamatan Baureno.
(3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi :
a. Kecamatan Margomulyo;
b. Kecamatan Tambakrejo;
c. Kecamatan Ngambon;
d. Kecamatan Sekar;
e. Kecamatan Gondang;
f. Kecamatan Malo; dan
g. Kecamatan Kedewan.
(4) Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri atas
a. kawasan rawan angin topan atau puting beliung; dan
b. kawasan rawan kekeringan.
(5) Kawasan rawan angin topan atau puting beliung, sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, meliputi :
a. Kecamatan Sumberrejo;
b. Kecamatan Ngambon; dan
c. Kecamatan Bubulan.
(6) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
berada pada dataran yang berada di wilayah selatan Kabupaten, meliputi :
a. Kecamatan Sekar;

26. - 26 -
b. Kecamatan Bubulan; dan
c. Kecamatan Gondang.
Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 25
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b,
terdiri atas :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawaan peruntukan budidaya lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 26
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf a, luas kurang lebih 90.579,3 (sembilan puluh ribu lima ratus tujuh
puluh sembilan koma tiga ) Ha, meliputi :
e. KPH Padangan kurang lebih 27.826,2 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus
dua puluh enam koma dua) Ha;
f. KPH Bojonegoro kurang lebih 49.094,0 (empat puluh sembilan ribu
sembilan puluh empat Ha;
g. KPH Parengan kurang lebih 2.728,2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh
delapan koma dua ) Ha;
h. KPH Jatirogo kurang lebih 1.584,3 (seribu lima ratus delapan puluh empat
koma tiga ) Ha;
i. KPH Ngawi kurang lebih 2.483,4 (dua ribu empat ratus delapan puluh tiga
koma empat) Ha; dan
j. KPH Saradan kurang lebih 6.863,2 (enam ribu delapan ratus enam puluh
tiga koma dua) Ha.
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 27
Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf b luas kurang lebih 28.180 (dua puluh delapan ribu seratus delapan
puluh) Ha, tersebar diwilayah kabupaten, utamanya meliputi :
a. Kecamatan Ngasem;
b. Kecamatan Bubulan; dan
c. Kecamatan Temayang.

27. - 27 -
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 28
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf c, terdiri dari :
a. kawasan tanaman pangan;
b. kawasan hortikultura;
c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas :
a. lahan basah; dan
b. lahan kering.
(3) Lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas kurang
lebih 43.926,42 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam
koma empat puluh dua) Ha meliputi :
a. Kecamatan Padangan;
b. Kecamatan Kasiman;
c. Kecamatan Malo;
d. Kecamatan Kalitidu;
e. Kecamatan Bojonegoro;
f. Kecamatan Dander;
g. Kecamatan Kapas;
h. Kecamatan Balen;
i. Kecamatan Sumberrejo;
j. Kecamatan Baureno;
k. Kecamatan Kanor;
l. Kecamatan Sukosewu;
m. Kecamatan Sugihwaras; dan
n. Kecamatan Kepohbaru.
(4) Dari luasan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
dengan luas kurang lebih 32.430,40 (tiga puluh dua ribu empat ratus tiga
puluh koma empat puluh) Ha;
(5) Pengendalian dan pengoptimalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B); dan
c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
(6) lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang
lebih 32.921 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu) Ha,
meliputi :
a. Kecamatan Ngraho;
b. Kecamatan Tambakrejo;
c. Kecamatan Ngambon;
d. Kecamatan Bubulan;
e. Kecamatan Temayang;
f. Kecamatan Sugihwaras;
g. Kecamatan Kedungadem;
h. Kecamatan Kepohbaru;
i. Kecamatan Baureno;
j. Kecamatan Dander;
k. Kecamatan Ngasem;
l. Kecamatan Kalitidu;

28. - 28 -
m. Kecamatan Malo;
n. Kecamatan Padangan;
o. Kecamatan Kasiman;
p. Kecamatan Purwosari; dan
q. Kecamatan Kedewan.
(7) Dari luasan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang
ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
dengan luas kurang lebih 33.333,57 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga
puluh tiga koma lima puluh tujuh) Ha;
(8) Kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas
kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) Ha meliputi :
a. salak di desa Wedi Kecamatan Kapas;
b. pisang di Kecamatan Padangan, Kecamatan Malo, dan Kecamatan
Trucuk;
c. belimbing di Kecamatan kalitidu;
d. mangga di Kecamatan Kanor; Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan
Padangan;
e. sayuran di Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan
Ngraho; dan
f. tanaman hias di Kecamatan Bojonegoro.
(9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas
kurang lebih 17.251 (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu) Ha
meliputi :
a. tebu tersebar di wilayah Kabupaten;
b. tembakau tersebar di wilayah Kabupaten;
c. kapas di Kecamatan Baureno;
d. kelapa tersebar di wilayah Kabupaten;
e. kopi di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang;
f. cengkeh di Kecamatan Sekar;
g. jambu Mente di Kecamatan Sekar, Kecamatan Gondang, Kecamatan
Margomulyo, dan Kecamatan Kedewan;
h. kapuk randu tersebar di wilayah Kabupaten;
i. kakao di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang; dan
j. jarak di Kecamatan Trucuk, Kecamatan Temayang, Kecamatan
Sugihwaras, Kecamatan Bubulan, dan Kecamatan Ngraho.
(8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
meliputi:
a. peternakan sapi perah di Kecamatan Malo dan Kecamatan Sekar,
b. sapi potong di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Purwosari, Kecamatan
Pandangan, Kecamatan Dander, Kecamatan Kapas, Kecamatan
Sumberejo, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Margomulyo, dan Kecamatan
Trucuk;
c. itik di Kecamatan Dander, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Bojonegoro,
Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Malo;
d. ayam buras pedaging di Kecamatan Kanor, Kecamatan Trucuk, dan
Kecamatan Malo;
e. ayam buras petelur di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Dander, dan
Kecamatan Trucuk;
f. kambing atau domba di wilayah Kabupaten;
g. babi di Kecamatan Dander;
h. kuda di Kecamatan Dander; dan
i. kerbau di Kecamatan Dander.

29. - 29 -
Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 29
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf d, terdiri atas :
a. perikanan sungai;
b. perikanan kolam; dan
c. perikanan waduk dan embung.
(2) perikanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada
disepanjang lintasan sungai Bengawan Solo dan anak sungai meliputi :
a. Kecamatan Margomulyo;
b. Kecamatan Ngraho;
c. Kecamatan Padangan;
d. Kecamatan Malo;
e. Kecamatan Kalitidu;
f. Kecamatan Bojonegoro;
g. Kecamatan Balen;
h. Kecamatan Kanor; dan
i. Kecamatan Baureno.
(3) perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
a. Kecamatan Ngraho;
b. Kecamatan Margomulyo;
c. Kecamatan Bubulan;
d. Kecamatan Temayang;
e. Kecamatan Kepohbaru;
f. Kecamatan Sumberrejo;
g. Kecamatan Balen;
h. Kecamatan Bojonegoro;
i. Kecamatan Dander;
j. Kecamatan Kalitidu; dan
k. Kecamatan Padangan.
(4) perikanan waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, meliputi :
a. Kecamatan Temayang;
b. Kecamatan Kedungadem;
c. Kecamatan Dander;
d. Kecamatan Balen;
e. Kecamatan Kalitidu; dan
f. Kecamatan Padangan.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 30
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf e, luas kurang lebih 905 (sembilan ratus lima ) Ha, meliputi :
a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan; dan
b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), huruf a berupa batuan meliputi :

30. - 30 -
a. batu gamping non klastik di Kecamatan Dander dan Kecamatan
Temayang, Batu gamping klastik di Desa Gunung Sari dan Desa Gajah
Kecamatan Baureno, serta Desa Dandangilo dan Desa Padang
Kecamatan Kasiman;
b. phosphat jenis Guano di Desa Kunci dan Desa Jono Kecamatan
Temayang, Desa Sumberagung Kecamatan Dander, Desa Sumberejo
Kecamatan Bubulan, dan Desa Pragelan Kecamatan Bubulan;
c. bentonit di Desa Ketileng Kecamatan Malo, Desa Payung Geneng, Dusun
seteren Kulon Kecamatan Margomulyo, Desa Kenongo Kidul Kecamatan
Sugihwaras, dan Desa Ngati Kecamatan Ngraho;
d. bahan Galian Gypsum di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari, Desa
Sambong, Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem, dan Desa Mojodelik
Kecamatan Ngasem;
e. bahan Galian Lempung di Desa Luwihaji, Desa Sumberagung, Desa
Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho,
Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Cangakan Kecamatan Kanor,
dan Kecamatan Padangan;
f. batu onix di Desa Jari Kecamatan Gondang;
g. pasir dilakukan secara tradisional atau non mekanis disepanjang Sungai
Bengawan Solo; dan
h. tanah urug di Desa Banjarsari, Desa kaliketek Kecamatan Bojonegoro,
Desa Pagerwesi Kecamatan Malo, Desa Nganti, Desa Blimbinggede
Kecamatan Ngraho, dan Desa Geneng Kecamatan Margomulyo.
(3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pertambangan modern pada area Blok Sukoati di Kecamatan Bojonegoro
dan Kecamatan Kapas dan area Blok Cepu di Kecamatan Ngasem; dan
b. pertambangan tradisional di Desa Wonocolo, Desa Hargomulyo, dan
Desa Beji Kecamatan Kedewan dan sekitarnya.
Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 31
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf
f, seluas kurang lebih 3.398 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)
Ha terdiri atas :
a. industri besar;
b. industri kecil menenggah (IKM); dan
c. industri rumah tangga.
(2) kawasan industri besar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :
a. pendukung eksploitasi migas Kecamatan Ngasem;
b. Kecamatan Kapas;
c. Kecamatan Kalitidu;
d. Kecamatan Baureno;
e. Kecamatan Purwosari; dan
f. Kecamatan Bojonegoro.
(3) kawasan industri kecil menenggah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi :
a. Kecamatan Sumberrejo;
b. Kecamatan Baureno;
c. Kecamatan Dander;
d. Kecamatan Trucuk; dan
e. Kecamatan Sugiwaras.

31. - 31 -
(4) kawasan industri rumah tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, meliputi :
a. industri meubel di Kecamatan Bojonegoro;
b. industri ledre di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Padangan;
c. industri patung sapi di Kecamatan Malo;
d. industri gerabah di Kecamatan Kasiman;
e. industri onix di Kecamatan Gondang;
f. industri tembakau di Kecamatan Baureno; dan
g. industri souvenir kayu jati di Kecamatan Margomulyo.
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 32
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf g, terdiri atas :
a. pariwisata budaya;
b. pariwisata alam ;
c. pariwisata buatan; dan
d. pariwisata minat khusus.
(2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi :
a. grebek suro di kayangan api di Kecamatan Ngasem;
b. kehidupan masyarakat samin di Kecamatan Margomulyo;
c. tayub di Kecamatan Temayang dan Kecamatan Bubulan;
d. wayang thengul di Kecamatan Kanor; dan
e. tempat bersejarah dan purbakala tersebar di wilayah Kabupaten.
(3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Sumber Api Abadi Kayangan api di Kecamatan Ngasem;
b. Waduk Pacal di Kecamatan Temayang;
c. Taman Wisata Wilis Putih di Kecamatan Bojonegoro;
d. Pemandian Taman Tirta di Kecamatan Bojonegoro;
e. Gua Lowo, Lanang, dan Sumur di Kecamatan Dander;
f. Watu Jago di Kecamatan Margomulyo; dan
g. Bumi Kali Kethek di Kecamatan Bojonegoro.
(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , meliputi
a. Kedung Maor di Kecamatan Temayang; dan
b. Pemandian Tirta Wana di Kecamatan Dander.
(5) Pariwisata minat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
meliputi :
a. golf di Kecamatan Dander; dan.
b. kerajinan mebel meliputi :
1. Kecamatan Bojonegoro;
2. Kecamatan Kasiman;
3. Kecamatan Margomulyo;
4. Kecamatan Malo; dan
5. Kecamatan Gondang.
Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 33
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf h, seluas kurang lebih 34.950 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus
lima puluh) Ha, terdiri atas :

32. - 32 -
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi
di sekitar perkotaan PKLp, PPK, dan PPL.
(3) Pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. perumahan real estate; dan
b. perumahan individu.
(4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di
sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama
kegiatan industri berbasis pertanian.
(5) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi :
a. Perkotaan Margomulyo meliputi :
1. Desa Sumberejo; dan
2. Desa Margomulyo.
b. Perkotaan Ngraho meliputi :
1. Desa Ngraho;
2. Desa Kalirejo; dan
3. Desa Blimbinggede.
c. Perkotaan Tambakrejo meliputi :
1. Desa Tambakrejo;
2. Desa Bakalan;
3. Desa Jawik; dan
4. Desa Sukorejo.
d. Perkotaan Ngambon meliputi :
1. Desa Ngambon; dan
2. Desa Bondol.
e. Perkotaan Sekar meliputi :
1. Desa Sekar;
2. Desa Miyono; dan
3. Desa Klino.
f. Perkotaan Bubulan meliputi :
1. Desa Bubulan; dan
2. Desa Cancung.
g. Perkotaan Gondang meliputi :
1. Desa Gondang;
2. Desa Sengaten;
3. Desa Pajeng; dan
4. Desa Sambongrejo.
h. Perkotaan Temayang, meliputi :
1. Desa Temayang; dan
2. Desa Kedungsari.
i. Perkotaan Sugihwaras meliputi :
1. Desa Trate;
2. Desa Siwalan;
3. Desa Sugihwaras; dan
4. Desa Glagahwangi.
j. Perkotaan Kedungadem meliputi :
1. Desa Kedungadem;
2. Desa Trumbasanom; dan
3. Desa Drokilo.

33. - 33 -
k. Perkotaan Kepohbaru meliputi :
1. Desa Kepohbaru;
2. Desa Sidomukti; dan
3. Desa Brangkal.
l. Perkotaan Baureno meliputi :
1. Desa Baureno;
2. Desa Pasinan;
3. Desa Trojalu;
4. Desa Sraturejo;
5. Desa Blongsong;
6. Desa Kauman;
7. Desa Gajah; dan
8. Desa Sumuragung.
m. Perkotaan Kanor meliputi :
1. Desa Kanor;
2. Desa Sumberwangi; dan
3. Desa Tambakrejo.
n. Perkotaan Sumberejo meliputi :
1. DesaSumberejo;
2. Desa Talun;
3. Desa Bogangin; dan
4. Desa Sumuragung.
o. Perkotaan Balen meliputi :
1. Desa Balenrejo;
2. Desa Margomulyo;
3. Desa Sobontoro;
4. Desa Kedungbondo;
5. Desa Kabunan;
6. Desa Bulu; dan
7. Desa Suwaloh.
p. Perkotaan Sukosewu meliputi :
1. Desa Sukosewu; dan
2. Desa Kalicilik.
q. Perkotaan Kapas meliputi :
1. Desa Kapas;
2. Desa Sukowati;
3. Desa Mojodeso;
4. Desa Tikusan;
5. Desa Kalianyar;
6. Desa Plesungan; dan
7. Desa Kedaton.
r. Perkotaan Bojonegoro meliputi :
1. Kelurahan Kadipaten;
2. Kelurahan Sumbang;
3. Desa Sukorejo;
4. Desa Kauman;
5. Desa Pacul;
6. Kelurahan Jetak;
7. Kelurahan Klangon;
8. Kelurahan Ledok Wetan;
9. Kelurahan Ledok Kulon;
10. Kelurahan Karangpacar;
11. Kelurahan Mojokampung;
12. Kelurahan Ngrowo;
13. Desa Campurejo;
14. Kelurahan Banjarejo;

34. - 34 -
15. Kelurahan Mulyoagung;
16. Kelurahan Kalirejo;
17. Desa Semanding; dan
18. Kelurahan Kepatihan.
s. Perkotaan Trucuk meliputi :
1. Desa Trucuk;
2. Desa Guyangan;
3. Desa Padang; dan
4. Desa Pagerwesi.
t. Perkotaan Dander meliputi :
1. Desa Dander;
2. Desa Growok;
3. Desa Mojoranu;
4. Desa Sumodikaran;
5. Desa Ngumpakdalem; dan
6. Desa Sumbertlaseh.
u. Perkotaan Ngasem meliputi :
1. Desa Ngasem;
2. Desa Ngadiluwih;
3. Desa Dukuhkidul;
4. Desa Gayam;
5. Desa Mojodelik;
6. Desa Bonorejo;
7. Desa Brabohan;
8. Desa Begadon; dan
9. Desa Ringintunggal.
v. Perkotaan Kalitidu meliputi :
1. Desa Kalitidu;
2. Desa Panjunan;
3. Desa Brenggolo;
4. Desa Mayanggeneng;
5. Desa Talok;
6. Desa Mlaten;
7. Desa Sumengko;
8. Desa Manukan;
9. Desa Sudu;
10. Desa Ngraho;
11. Desa Ngujo;
12. Desa Wotangare;
13. Desa Ngrebekan;
14. Desa Katur; dan
15. Desa Beged.
w. Perkotaan Malo meliputi :
1. Desa Malo;
2. Desa Trembes;
3. Desa Ketileng; dan
4. Desa Sukorejo.
x. Perkotaan Purwosari meliputi :
1. Desa Purwosari;
2. Desa Pejok;
3. Desa Gapluk;
4. Desa SedahKidul;
5. Desa Punggur;
6. Desa Kuniran;
7. Desa Tinumpuk; dan
8. Desa Tlatah.

35. - 35 -
y. Perkotaan Padangan meliputi :
1. Desa Padangan;
2. Desa Kuncen;
3. Desa Dengok;
4. Desa Banjarjo;
5. Desa Kebunagung;
6. Desa Ngasinan; dan
7. Desa Cendono.
z. Perkotaan Kasiman meliputi :
1. Desa Kasiman;
2. Desa Sekaran;
3. Desa Batokan; dan
4. Desa Sambeng.
aa.Perkotaan Kedewan meliputi :
1. Desa Kedewan; dan
2. Desa Wonocolo.
(6) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, meliputi:
a. Perdesaan Margomulyo meliputi :
1. Desa Kalangan;
2. Desa Ngelo;
3. Desa Geneng; dan
4. Desa Meduri.
b. Perdesaan Ngraho meliputi :
1. Desa Tanggungan;
2. Desa Luwihaji;
3. Desa Sugihwaras;
4. Desa Sumberagung;
5. Desa Mojorau;
6. Desa Tapelan;
7. Desa Jumok;
8. Desa Nganti;
9. Desa Padan;
10. Desa Klempun;
11. Desa Bancer;
12. Desa Sumberarum; dan
13. Desa Payaman.
c. Perdesaan Tambakrejo meliputi :
1. Desa Turi;
2. Desa Ngrancangan;
3. Desa Napis;
4. Desa Jatimulyo;
5. Desa Malingmati;
6. Desa Gading;
7. Desa Kalisumber;
8. Desa Tanjung;
9. Desa Pengkol;
10. Desa Dolokgede;
11. Desa Mulyorejo;
12. Desa Kacangan;
13. Desa Sedangrejo; dan
14. Desa Gamongan.
d. Perdesaan Ngambon meliputi :
1. Desa Sengon;
2. Desa Nglampir; dan
3. Desa Karangmangu.

36. - 36 -
e. Perdesaan Sekar meliputi :
1. Desa Deling;
2. Desa Bareng; dan
3. Desa Bobol.
f. Perdesaan Bubulan meliputi :
1. Desa Clebung;
2. Desa Sumberbendo; dan
3. Desa Ngorogunung.
g. Perdesaan Gondang meliputi :
1. Desa Pragelan;
2. Desa Jari; dan
3. Desa Krondonan.
h. Perdesaan Temayang meliputi :
1. Desa Soko;
2. Desa Papringan;
3. Desa Bakulan;
4. Desa Kedungsumber;
5. Desa Pandanroyo;
6. Desa Belun;
7. Desa Ngujung;
8. Desa Jono;
9. Desa Pancur; dan
10. Desa Buntalan.
i. Perdesaan Sugihwaras meliputi :
1. Desa Bareng;
2. Desa Alasagung;
3. Desa Panunggalan;
4. Desa Bulu;
5. Desa Wedoro;
6. Desa Glagah;
7. Desa Nglajang;
8. Desa Panemon;
9. Desa Jati Tengah;
10. Desa Balongrejo;
11. Desa Kedungdowo;
12. Desa Genjor; dan
13. Desa Drenges.
j. Perdesaan Kedungadem meliputi :
1. Desa Tondomulo;
2. Desa Kesongo;
3. Desa Banjang;
4. Desa Dayukidul;
5. Desa Pejok;
6. Desa Babat;
7. Desa Mlideng;
8. Desa Kendung;
9. Desa Geger;
10. Desa Kepuh Kidul;
11. Desa Duwel;
12. Desa Kedungrejo;
13. Desa Megale;
14. Desa Sidorejo;
15. Desa Mojorejo;
16. Desa Tlogoagung;
17. Desa Sidomulyo;
18. Desa Jamberejo;

37. - 37 -
19. Desa Ngrandu; dan
20. Desa balongcabe.
k. Perdesaan Kepohbaru meliputi :
1. Desa Pejok;
2. Desa Simorejo;
3. Desa Cengkir;
4. Desa Mojosari;
5. Desa Balongdowo;
6. Desa Sumberoto;
7. Desa Turigede;
8. Desa Sumberaagung;
9. Desa Nglumber;
10. Desa Klangkong;
11. Desa Jipo;
12. Desa Bayemgede;
13. Desa Tlogorejo;
14. Desa Wiro;
15. Desa Betet;
16. Desa Mudung;
17. Desa Krangonanyar;
18. Desa Bumirejo;
19. Desa Karangan;
20. Desa Sumbergede;
21. Desa Sugihwaras; dan
22. Desa Pohwates.
l. Perdesaan Baureno meliputi :
1. Desa Tlogoagung;
2. Desa Gunungsri;
3. Desa Kalisari;
4. Desa Bumiayu;
5. Desa Ngemplak;
6. Desa Banjaranyar;
7. Desa Drajat;
8. Desa Sembunglor;
9. Desa Banjaran;
10. Desa Pomahan;
11. Desa Karangdayu;
12. Desa Lebaksari;
13. Desa Pucangarum;
14. Desa Tanggung; dan
15. Desa Kedungrejo.
m. Perdesaan Kanor meliputi :
1. Desa Sarangan;
2. Desa Pesen;
3. Desa Samberan;
4. Desa Palembon;
5. Desa Nglarangan;
6. Desa Sroyo;
7. Desa Cangaan;
8. Desa Simpatan;
9. Desa Kabalan;
10. Desa Piyak;
11. Desa Sideng;
12. Desa Bakung;
13. Desa Bungur;
14. Desa Caruban;

38. - 38 -
15. Desa Simorejo;
16. Desa Temu;
17. Desa Prigi;
18. Desa Semambung;
19. Desa Pilang;
20. Desa Gedongarum; dan
21. Desa Kedungprimpen.
n. Perdesaan Sumberejo meliputi :
1. Desa Tlogohaji;
2. Desa Kedungrejo;
3. Desa Mlinjen;
4. Desa Sumberharjo;
5. Desa Banjarejo;
6. Desa Ngampal;
7. Desa Deru;
8. Desa Sendangagung;
9. Desa Pejambon;
10. Desa Sambongrejo;
11. Desa Wotan;
12. Desa Kayulemah;
13. Desa Teleng;
14. Desa Karangdinoyo;
15. Desa Pekuwon;
16. Desa Karangdowo;
17. Desa Jatigede;
18. Desa Tulungrejo;
19. Desa Margoagung;
20. Desa Butoh;
21. Desa Mejuwet; dan
22. Desa Prayungan.
o. Perdesaan Balen meliputi :
1. Desa Penganten;
2. Desa Pohbogo;
3. Desa Mayangkawis;
4. Desa Sidobandung;
5. Desa Kenep;
6. Desa Bulaklo;
7. Desa Ngadiluhur;
8. Desa Kemamang;
9. Desa Mulyoagung;
10. Desa Lengkong;
11. Desa Pilanggede;
12. Desa Prambatan;
13. Desa Sekaran;
14. Desa Kedungdowo;
15. Desa Mulyorejo; dan
16. Desa Sarirejo.
p. Perdesaan Sukosewu meliputi :
1. Desa Semawot;
2. Desa Klepek;
3. Desa Sitiaji;
4. Desa Semenkidul;
5. Desa Jumput;
6. Desa Tegalkodo;
7. Desa Duyungan;
8. Desa Pacing;

39. - 39 -
9. Desa Purwosari;
10. Desa Sumberjokidul;
11. Desa Sidorejo; dan
12. Desa Sidodadi.
q. Perdesaan Kapas meliputi :
1. Desa Bendo;
2. Desa Kumpulrejo;
3. Desa Padangmentoyo;
4. Desa Tanjungharjo;
5. Desa Tapelan;
6. Desa Bangilan;
7. Desa Sembung;
8. Desa Wedi;
9. Desa Klampok;
10. Desa Semenpinggir;
11. Desa Nglampek;
12. Desa Sambiroto;
13. Desa Bakalan; dan
14. Desa Bogo.
r. Perdesaan Trucuk meliputi :
1. Desa Kanten;
2. Desa Sumbangtimun;
3. Desa Kandangan;
4. Desa Mori;
5. Desa Tulungrejo;
6. Desa Sumbrejo;
7. Desa Sranak; dan
8. Desa Banjarsari.
s. Perdesaan Dander meliputi :
1. Desa Kunci;
2. Desa Sumberarum;
3. Desa Jatiblimbing;
4. Desa Desa Ngunut;
5. Desa Karangsono;
6. Desa Sendangrejo;
7. Desa Ngraseh;
8. Desa Sumberagung;
9. Desa Ngulanan; dan
10. Desa Ngablak.
t. Perdesaan Ngasem meliputi :
1. Desa Setren;
2. Desa Trenggulunan;
3. Desa Butoh;
4. Desa Mediyunan;
5. Desa Kolong;
6. Desa Sendangharjo;
7. Desa Bandungrejo;
8. Desa Sambong;
9. Desa Ngantru;
10. Desa Bareng;
11. desa Tengger;
12. Desa Wadang;
13. Desa Jelu; dan
14. Desa Jampet.
u. Perdesaan Kalitidu meliputi :
1. Desa Pungpungan;

40. - 40 -
2. Desa Leran;
3. Desa Sukoharjo;
4. Desa Bringinrejo;
5. Desa Mojo;
6. Desa Mojosari;
7. Desa Mayangrejo;
8. Desa Pilangsari;
9. Desa Mlaten; dan
10. Desa Cengunklung.
v. Perdesaan Malo meliputi :
1. Desa Dukuhlor;
2. Desa Kacangan;
3. Desa Kemiri;
4. Desa Petak;
5. Desa Kliteh;
6. Desa Sudah;
7. Desa Ngujung;
8. Desa Tambakromo;
9. Desa Sumberejo;
10. Desa Banaran;
11. Desa Rendeng;
12. Desa Tinawun;
13. Desa Kedungrejo;
14. Desa Tanggir;
15. Desa Semlaran; dan
16. Desa Tulungagung.
w. Perdesaan Purwosari meliputi :
1. Desa Pelem;
2. Desa Kaliombo;
3. Desa Ngrejeng; dan
4. Desa Donan.
x. Perdesaan Padangan meliputi :
1. Desa Tebon;
2. Desa Prangi;
3. Desa Ngeper;
4. Desa Purworejo;
5. Desa Sonorejo;
6. Desa Ngradin;
7. Desa Kendung;
8. Desa Sidorejo; dan
9. Desa Nguken.
y. Perdesaan Kasiman meliputi :
1. Desa Tembalang;
2. Desa Betet;
3. Desa Bengah;
4. Desa Sidomukti;
5. Desa Tambakmerak;
6. Desa Hargomulyo; dan
7. Desa Ngaglik.
z. Perdesaan Kedewan meliputi :
1. Desa Kawengan;
2. Desa Beji; dan
3. Desa Hargomulyo.

41. - 41 -
Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya
Pasal 34
(1) Kawasan perutukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf i, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan; dan
d. Kawasan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kawasan latihan tembak di Banjarsari, Kecamatan Trucuk; dan
b. kantor KODIM 0813 , kantor Polres, komplek Brimob, dan mess TNI
Polri di Kecamatan Bojonegoro.
(3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pengembangan perdagangan di perkotaan PKW, perkotaan PKLp, dan
perkotaan PPK;
b. pengembangan kegiatan perdagangan modern terdapat di perkotaan
Bojonegoro;
c. pengembangan agropolitan terdapat di Kecamatan Kapas, Kecamatan
Dander, dan Kecamatan Kalitidu; dan
d. pengembangan perdagangan tradisional di PPL.
(4) Kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan dan peribadatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan
peruntukan :
a. kawasan pendidikan berada pada kawasan pendidikan pra sekolah,
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi;
b. kawasan kesehatan berada pada kawasan rumah Sakit Umum,
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan
Apotik; dan
c. kawasan peruntukan peribadatan berada pada kawasan masjid,
langgar, gereja, dan vihara.
(5) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 3.626 (tiga ribu enam ratus dua
puluh enam) Ha, meliputi :
a. ruang terbuka hijau (RTH) publik berupa taman kota, taman
pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai; dan
b. ruang terbuka hijau (RTH) privat berupa kebun atau halaman rumah,
gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan.
Pasal 35
(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 - 34 dapat dilaksanakan apabila tidak
mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar
ketentuan umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat
rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan
penataan ruang di daerah.

42. - 42 -
BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 36
(1) Penetapan kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
a sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup
pengelolaan pemerintah pusat, berupa Gerbangkertosusilo Plus (Gresik,
Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lamongan , Bojonegoro, dan
Tuban) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN);
(3) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup
pengelolaan pemerintah provinsi, meliputi :
a dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Jatim-
Jateng-DIY dilakukan kerjasama regional dan antar kabupaten/kota
meliputi Ratubangnegoro, segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan-
Bojonegoro; dan
b kawasan tertinggal meliputi Kabupaten Bojonegoro.
(4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
a kawasan PKLp;
b kawasan pertanian;
c kawasan industri;
d kawasan agroindustri;
e kawasan pariwisata;
f kawasann perdagangan dan jasa; dan
g kawasan pertambangan bahan galian strategis dan migas.
(5) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan penduduk
samin di desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo.
(6) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi
a kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo;
b kawasan batuan; dan
c kawasan waduk Pacal.
(5) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 :50.000
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

43. - 43 -
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37
(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas ;
a. indikasi program utama;
b. indikasi lokasi;
c. indikasi waktu pelaksanaan;
d. indikasi sumber pendanaan; dan
e. indikasi pelaksana kegiatan.
(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :
a. perwujudan struktur ruang;
b. perwujudan pola ruang; dan
c. perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
(3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten.
(4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, meliputi :
a. tahap pertama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
b. tahap kedua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
c. tahap ketiga tahun 2021 sampai dengan tahun 2025; dan
d. tahap keempat tahun 2026 sampai dengan 2031.
(5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kabupaten;
d. dana BUMN;
e. dana swasta; dan
f. dana masyarakat.
(6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kabupaten;
d. BUMN;
e. swasta; dan
f. masyarakat.
(7) Rincian tahapan pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 38
(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan

44. - 44 -
b. perwujudan sistem prasarana wilayah.
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengembangan pusat kegiatan wilayah di perkotaan Bojonegoro;
b. pengembangan pusat kegiatan lokal promosi;
c. pengembangan pusat pelayanan kawasan; dan
d. pengembangan pusat agrobisnis di perdesaan atau desa pusat
pertumbuhan.
(3) Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi :
1. pengembangan jaringan yang menghubungkan antar kabupaten;
2. pengembangan jaringan jalan lingkar selatan;
3. peningkatan jalan antar pusat kegiatan;
4. pengadaan infrastruktur penunjang agropolitan;
5. peningkatan jalan penghubung desa dan kota;
6. pembangunan jembatan lintas Bengawan Solo;
7. pembangunan terminal;dan
8. pembangunan infrastruktur pendukung terminal; dan
9. pembangunan bandar udara.
b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi :
1. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi; dan
2. peningkatan kapasitas listrik;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, berupa pengembangan
jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi :
1. pengembangan waduk; dan
2. pemeliharaan jaringan irigasi;
e. perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, meliputi :
1. pengadaan TPA dan TPS;
2. pengembangan drainase; dan
3. pengembangan jaringan air minum.
f. perwujudan ruang evakuasi bencana berupa pengembangan ruang
evakuasi bencana.
Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang
Pasal 39
(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. perwujudan kawasan lindung;dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. penggantian tegakan tanaman yang diambil buahnya;
b. reboisasi kawasan yang rusak;dan
c. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di daerah rawan bencana
melalui penyediaan sistem peringatan dini (early warning system).
(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penetapan lahan pertanian berkelanjutan;
b. pengembangan hortikultura unggulan;
c. Pengembangan perikanan;