Dokumen tersebut membahas tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi hijau dalam pengembangan teknologi hijau di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah perlunya mengurangi emisi gas rumah kaca, komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi hingga 26% pada tahun 2020, serta kebijakan dan strategi yang dilakukan di sektor kehutanan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi.
1. Kementerian Riset dan Teknologi
REPUBLIK INDONESIA
Tantangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dalam Pengembangan Teknologi Hijau
dipaparkan pada:
Seminar Nasional
“Green Technology Exhibition 2011”
Himpunan Mahasiswa Teknik Industri
Fakultas Teknik – Universitas Brawijaya
oleh
Dr. Ir. Pariatmono
Asisten Deputi IPTEK Pemerintah
Kementerian Riset dan Teknologi
5. Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim
1. Isu terbesar dari perlunya teknologi Hijau adalah pada kenyataan terjadinya Perubahan
Iklim
2. Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu penting dunia yang dikhawatirkan akan
menimbulkan dampak yang membahayakan keberlanjutan ekosistem bumi yang
disebabkan karena penumpukan Gas Rumah Kaca (GRK) akibat pembakaran energi
fosil sejak masa pra-industri.
3. Indonesia telah meratifikasi Kyoto Protokol mengenai Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim, dengan Undang-undang no. 17
tahun 2004.
4. Bali Action Plan (Desember 2007) mengisyaratkan adanya visi bersama jangka panjang
untuk menangani penurunan emisi dengan prinsip Common But Differentiated
Responsibility.
5. RPJMN 2010-2014 mengamanatkan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim,
dimana diharapkan terjadi penurunan emisi GRK, terutama dari bidang-bidang
pembangunan prioritas
6. Diperlukan perubahan paradigma pembangunan dan tatanan ekonomi yang rendah
karbon (low carbon economy) tanpa mengorbankan upaya peningkatan kesejahteraan
rakyat.
7. Untuk itu Pemerintah Indonesia (disampaikan Presiden RI pada pertemuan G20 di
Pittsburgh, USA (November 2009) dan COP-15 (Desember 2009)) telah berkomitmen
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% dari BAU
(bussiness as usual) dan sebesar 41% dengan bantuan internasional
7. Mitigasi dan Adaptasi
Kerugian akibat bencana iklim di tingkat global meningkat 14 kali
dibanding tahun 1950an, yaitu mencapai 50-100 milyar USD per-tahun
(World Disaster Report).
Kerugian ekonomi akibat bencana iklim akan meningkat mencapai 300
milyar dolar per-tahun dan jumlah kematian bisa mencapai 100 ribu
orang per-tahun pada tahun 2050 (SEI, IUCN, dan IISD, 2001).
Upaya adaptasi yang dilakukan sejak dini akan dapat mengurangi
kerugian akibat bencana secara signifikan.
Setiap 1 USD yang dikeluarkan untuk melakukan upaya adaptasi dapat
menyelamatkan sekitar 7 USD biaya yang harus dikeluarkan untuk
pemulihan akibat dampak dari bencana iklim (Biemans et al., 2006).
8. Pembangunan yang mempertimbangkan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan
Iklim
Dampak
Mitigasi Adaptasi
Respon
Tujuan adaptasi: Target Adaptasi:
- Perencanaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan - Rencana pembangunan
kondisi iklim (perubahan iklim) untuk mencapai mendatang memasukkan
pembangunan berkelanjutan (contoh: pengelolaan perubahan iklim sebagai
sumberdaya air, pertanian) salah satu pertimbangan.
- Mengurangi kemungkinan bencana dikarenakan iklim - Mengurangi potensi dan
(contoh: banjir, kekeringan, kebakaran hutan, longsor) kerugian akibat iklim
ekstrim (variability of
exposures)
9. Perkiraan Penambahan Emisi Indonesia
Kehutanan
dan
Lahan
3
2,95 Gambut
2.5
2,12
Limbah
Emisi (GtonCO2e)
1,72
2
1.5
Pertanian
1
Industri
0.5
0
Energi
dan
Transportasi
2000
2005
2020
10. Skenario Pengurangan Emisi Indonesia
Komitmen Presiden pada G-20
Pittsburgh dan COP15
Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26% 26% Upaya
sendiri
41% dan
Upaya sendiri Dukungan
15% internasional
RAN-GRK/ RAD-GRK
11. Skenario Pengurangan Emisi Indonesia
KRITERIA:
Dicapai melalui kegiatan yang mudah diukur
(MRV*), jelas kontrak dan penanggung
+15% jawabnya,
KRITERIA:
26%
Dicapai melalui kegiatan yang mudah
diukur (MRV), abatement cost rendah,
termasuk dalam program RPJMN/RPJP,
prioritas nasional, feasible secara
ekonomi, tidak masuk CDM project
12. Penerapan Penurunan Emisi Indonesia
Disusun berdasarkan prinsip
terukur, dapat dilaporkan dan
dapat diverifikasi (measurable,
reportable and verifiable/MRV)
q bagian dari sistem monitoring dan
evaluasi dari aksi mitigasi yang akan
didaftarkan oleh negara-negara
kepada UNFCCC.
q harus mengikuti prinsip prinsip
yang berlaku dalam Konvensi
Perubahan Iklim dan Protokol
Kyoto : common but differentiated
responsibilities, respective
capablities serta historical
responsibilities
12
14. Strategi Penurunan Emisi Indonesia
A. Kegiatan B. Kegiatan
Inti Pendukung
Kegiatan yang dapat diperhitungkan
kontribusinya dalam penurunan net-
emisi GRK :
Kegiatan yang mendukung
- Penurunan deforestasi penurunan emisi GRK :
(pengendalian kebakaran, illegal
logging, konversi) - Pemetaan
- Kegiatan peningkatan penyerapan - Penelitian
karbon (penanaman)
- Inventarisasi GRK
- Pengelolaan lahan gambut,
kehutanan dn tata air - Penataan Ruang
- Energy mix - MRV
- Pengelolaan sampah dan air
limbah
15. Target Penurunan Emisi Indonesia
Sektor Rencana Penurunan Rencana Aksi K/L Pelaksana
Emisi (Giga ton CO2e)
26% 41%
Kehutanan 0,672 1,039 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Kemenhut, KLH,
dan Lahan Pengelolaan sistem jaringan dan tata air, Kemen.PU,
Gambut Rehabilitasi hutan dan lahan, HTI, HR. Kementan
Pemberantasan illegal logging, Pencegahan
deforestasi, Pemberdayaan masyarakat.
Limbah 0,048 0,078 Pembangunan TPA, pengelolaan sampah Kemen.PU, KLH
dengan 3R dan pengolahan air limbah terpadu
di perkotaan
Pertanian 0,008 0,011 Introduksi varitas padi rendah emisi, efisiensi Kementan, KLH
air irigasi, penggunaan pupuk organik
Industri 0,001 0,005 Efisiensi energi, penggunaan renewable energi, Kemenperin
dll
Energi dan 0,038 0,056 Penggunaan biofuel, mesin dengan standar Kemenhub,
Transportasi efisiensi BBM lebih tinggi, memperbaiki TDM, Kemen.ESDM,
kualitas transportasi umum dan jalan, demand Kemen.PU
side management, efisiensi energi,
pengembangan renewable energi
0.767 1,189
16. Kehutanan dan Lahan Gambut
BAPPENAS
Jumlah emisi yang harus
Target
diturunkan untuk skenario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
(Gton)
26% dalam Gton CO2
Kehutanan dan Lahan Gambut 0,672 0,000 0,014 0,044 0,080 0,134 0,188 0,255 0,322 0,405 0,518 0,672 2,631
Kehutanan 0,392 0,000 0,000 0,01568 0,035 0,067 0,098 0,137 0,176 0,223 0,294 0,392
Lahan gambut 0,280 0,000 0,014 0,028 0,0448 0,067 0,090 0,118 0,146 0,182 0,224 0,280
ASUMSI yang digunakan:
• Emisi gross CO2e pada kondisi BAU sebesar 1,241 Gt CO2e dengan asumsi
laju deforestasi sebesar 1,125 juta hektar per tahun
• Absorpsi CO2e dari pembangunan hutan tanaman dan bekas tebangan di
hutan alam mencapai 0,707 Gt CO2e, untuk itu Nett Emission dari sektor ini
adalah 0,534 Gt Co2e
16
17. Kehutanan dan Lahan Gambut
BAPPENAS
KEBIJAKAN :
1. Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan,
mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan masyarakat dan
negara
2. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa
3. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada)
4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut
dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal
STRATEGI :
1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK
2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK
3. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi
4. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan
5. Optimalisiasi sumberdaya lahan dan air secara optimal tanpa melakukan deforestasi
6. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK
serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal.
17
18. Kehutanan dan Lahan Gambut
BAPPENAS
KEGIATAN UTAMA :
1. Rehabilitasi
hutan,
lahan
gambut
dan
lahan
kriDs,
reklamasi
hutan
dan
lahan
gambut
di
DAS
prioritas,
melalui
fasilitasi
dan
pelaksanaan
rehabilitasi
hutan
pada
DAS
prioritas,
fasilitasi
rehabilitasi
lahan
kriDs
pada
DAS
prioritas,
fasilitasi
pengembangan
hutan
kota,
konservasi
hutan
dan/lahan
rawan
terbakar
melalui
pemberian
insenDf
kepada
masyarakat,
rehabilitasi
lahan
rusak
rawan
terbakar
melalui
penanaman
tanaman
kayu
2. Pengembangan
perhutanan
sosial
melalui
fasilitasi
penetapan
areal
kerja
dan
pengelolaan
hutan
kemasyarakatan
(HKm),
fasilitasi
pembangunan
hutan
rakyat
kemitraan,
fasilitasi
penetapan
areal
kerja
hutan
desa,
3. Pengendalian
kebakaran
hutan
dan
pemberantasan
illegal
logging-‐pencegahan
kehilangan
kayu
4. Penanganan
perambahan
hutan
dan
lahan
gambut
dan
penanganan
konflik
kawasan
lindung
dan
konservasi
5. Peningkatan
kesatuan
pengeolaan
hutan
6. Peningkatan
pengelolaan
hutan
alam
produksi
melalui
pengelolaan
LOA
oleh
IUPHHK
pada
lahan
gambut
dan
pengelolaan
LOA
oleh
IUPHHK-‐RE
serta
Peningkatan
pengelolaan
hutan
tanaman
7. Penerapan
penyiapan
lahan
tanpa
membakar,
perbaikan
tata
air
kawasan
lahan
gambut
secara
integraDf
antar
pengguna
lahan
gambut
serta
pengelolaan
lahan
gambut
untuk
pertanian
berkelanjutan
8. Kebijakan
rehabilitasi
kawasan
lahan
gambut
yang
rusak
melalui
reboisasi
dan
penghijauan,
perbaikan
kualitas
pengelolaan
lahan
gambut
yang
rusak,
dan
pencegahan
dan
penanggulangan
kebakaran
lahan
gambut.
9. Peningkatan
rehabilitasi
dan
pemeliharaan
jaringan
reklamasi
rawa
termasuk
lahan
bergambut
10. Pengendalian
Tata
Ruang
melalui
penetapan
wilayah
KPHK
dan
konsolidasi
hutan
yang
berada
di
luar
kawasan
hutan,
meningkatkan
konservasi
pada
lahan
gambut
yang
belum
diberikan
ijin
pemanfaatan,
penerapan
‘land-‐
swap’
bagi
pemegang
ijin/hak
yang
berada
di
dalam
kawasan
lahan
gambut
dan
belum
memanfaatkannya
ke
lokasi
lain
di
luar
kawasan
lahan
gambut
(mineral
soil).
11. Pengendalian
kerusakan
ekosistem
lahan
gambut,
penyusunan
kriteria
baku
kerusakan
gambut,
dan
penyusunan
masterplan
pengelolaan
ekosistem
gambut
provinsi
• Lokasi : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB,
NTT
18
19. Limbah
BAPPENAS
Jumlah emisi yang harus
Target
diturunkan untuk skenario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
(Gton)
26% dalam Gton CO2
Limbah 0,048 0,00048 0,001 0,002 0,002880 0,005 0,009 0,014 0,020 0,027 0,036 0,048 0,166
ASUMSI yang digunakan:
• Penduduk Indonesia (2005) 218,8 juta (BPS, 2006)
• Tingkat produksi sampah 0,6 kg/org/h (perkotaan) dan 0,3 kg/org/h (perdesaan)
à Jumlah sampah RT 33,5 juta ton/thn
• Transportasi/pengangkutan sampah (2005) tingkat pelayanan 50% dengan
peningkatan sebesar 2,5% per tahun
• Reduksi sampah tidak terjadi, timbulan sampah perkotaan meningkat dari 0,6 kg/
orang/hari pada 2005 menjadi 1,2 kg/orang/hari tahun 2030 dan untuk sampah
perdesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005 menjadi 0,55 kg/orang/
hari
• Timbulan sampah yang dibuang di lokasi open dumping sebesar 45% dan tidak
ada konvesi dari open dumping menjadi controlled atau sanitary landfill
• Emisi GRK dari bidang limbah sendiri pada tahun 2010 diperkirakan sebesar
34.987 ribu ton CO2e, dan diperkirakan akan terus meningkat dengan kondisi
tanpa Rencana Aksi (BAU) hingga 52.381 ribu ton CO2e pada tahun 2020 19
20. Limbah
BAPPENAS
KEBIJAKAN:
• Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah
STRATEGI :
1. Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA
2. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle)
3. Pemanfaatan limbah/ sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan
4. Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan
5. Perluasan kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda)
KEGIATAN UTAMA :
1. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air limbah dengan sistem off site dan
on site untuk 16 kota (off-site) dan 11.000 lokasi (on-site) hingga tahun 2020 yang
melayani hingga 70% penduduk
2. Pembangunan/ peningkatan TPA dan pengelolaan sampah terpadu 3R di 240 kota
3. Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan sebesar 1800 Ha untuk bahan pembuatan
kompos, arang dan briket arang yang akan dilakukan di Jambi, Sumatera Selatan dan
Kalimantan Timur.
Lokasi : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara,
Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat
20
21. Pertanian
BAPPENAS
Jumlah emisi yang harus
Target
diturunkan untuk skenario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
(Gton)
26% dalam Gton CO2
Pertanian 0,008 0,00008 0,00016 0,00032 0,00048 0,00088 0,00152 0,00232 0,003 0,0045 0,006 0,008 0,028
ASUMSI yang digunakan:
• Emisi kumulatif GRK di bidang pertanian bila tanpa dilakukan rencana aksi atau bussiness as
usual (BAU) adalah 117 juta ton CO2.
KEBIJAKAN :
1. Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Pertanian dengan Emisi
GRK yang rendah
2. Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi
STRATEGI :
1. Optimalisasi sumber daya lahan dan air secara optimal
2. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah
mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal
3. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan
4. Memperlancar sirkulasi air pada jaringan
21
22. Pertanian
BAPPENAS
KEGIATAN UTAMA :
1. Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan terutama untuk lahan sebesar 300
ribu ha di Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng selama 10 tahun.
2. Penerapan teknologi budidaya tanaman untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK) di lahan seluas
2,026 juta ha
3. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida dalam budidaya tanaman untuk mencegah laju
peningkatan emisi GRK. Sebesar 10.000 unit
4. Pengembangan areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan tidak berhutan/lahan terlantar/lahan
terdegradasi (APL)
5. Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas, biofuel dan pupuk organik
dalam 1500 kelompok masyarakat
6. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos, arang dan briket arang
pada 1.800 Ha lahan di provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, kalimantan Barat
7. Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi seluas 1.342 Ha (perbaikan jaringan irigasi) dan 2.311 Ha
(operasional dan pemeliharaan jaringan).
8. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV bidang pertanian
9. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos, arang, dan briket arang
pada 1800 ha di provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, kalimantan Barat
LOKASI : 33 Provinsi
22
23. Industri
BAPPENAS
Jumlah emisi yang harus
Target
diturunkan untuk skenario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
(Gton)
26% dalam Gton CO2
Industri 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000050 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,00055 0,00075 0,001 0,003
ASUMSI yang digunakan:
• Sektor ini mengkonsumsi energi final terbesar yaitu 46,83%
• Industri semen merupakan sumber emisi GRK terbesar dari sub-sektor
industri
• pertumbuhan industri semen per tahunnya diperkirakan 5%-8% hingga tahun
2025 dengan produksi meningkat dari 33,92 juta ton di tahun 2005 menjadi
74,13 juta ton tahun 2020.
• Intensitas emisi GRK sebesar 0,833ton CO2/ton semen.
• Dalam skenario BAU, tidak ada perubahan pada proses produksi semen, akan
tetapi produksi semen diproyeksikan naik sebesar 4.5% sampai 6.0% p.a.
Selain itu rasio rerata clinker-semen diambil 0.90t clinker/ t semen (2008).
23
24. Industri
BAPPENAS
KEBIJAKAN :
• Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian
energi
STRATEGI :
• Melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang boros
energi
• Pemberian insentif pada program efisiensi energi
KEGIATAN UTAMA :
• Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan
baja;
• Fasilitasi dan insentif pengembangan teknologi low carbon dan ramah
lingkungan di industri semen dan baja di 25 perusahaan industri;
• Konservasi dan Audit Energi industri semen dan baja pada 50 perusahaan
industri
Lokasi : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi
24
25. Energi dan Transportasi
BAPPENAS
Jumlah emisi yang harus
Target
diturunkan untuk skenario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
(Gton)
26% dalam Gton CO2
Energi dan Transportasi 0,038 0,000 0,001 0,001 0,003 0,006 0,009 0,013 0,018 0,023 0,029 0,038 0,141
Energy 0,030 0,0000 0,0006 0,0012 0,0024 0,0045 0,008 0,011 0,014 0,018 0,023 0,030
Transportation 0,0080 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,00104 0,00184 0,00280 0,004 0,005 0,006 0,008
ASUMSI yang digunakan:
• Bidang transportasi mengkonsumsi 48% dari konsumsi nasional energi primer,
dimana 88% diserap oleh sub-sektor perhubungan darat, perhubungan udara (7%),
perkeretaapian (4%), dan transportasi laut/sungai antar pulau (1%).
• Emisi GRK yang dihasilkan bidang transportasi saat ini (2009) mencapai sekitar 67
juta ton, dan setiap tahunnya tumbuh dengan laju sekitar 8-12%.
• Proyeksi kebutuhan energi tanpa mitigasi (BAU) adalah sebesar 8-8,7%.
• Pada skenario base-case pembangkitan energi akan didominasi oleh pembangkit
batu bara, dengan beberapa penggunaan pembangkit listrik tenaga gas alam dan
sejumlah kecil energi terbarukan.
25
26. Energi dan Transportasi
BAPPENAS
KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan ketahanan energi bersamaan dengan upaya menurunkan
emisi CO2
2. Pembangunan jaringan jalan nasional yang rendah emisi / energi dilengkapi
dengan RTH pada ROW/ Rumija
STRATEGI :
1. Peningkatan efisiensi penggunaan energi
2. Meningkatkan penggunaan EBT
3. Menggunakan bahan bakar yang lebih bersih (fuel switching)
4. Memanfaatkan teknologi energi bersih
5. Penanaman pohon
6. Pembangunan/ peningkatan dan preservasi jalan
26
27. ENERGI dan TRANSPORTASI
BAPPENAS
KEGIATAN UTAMA :
• Pengembangan Efisiensi energi, Energi Baru Terbarukan, Fuel Switching, Teknologi
Bersih
• Pembangunan ITS (Inteligent Transport System), Transportasi Ramah Lingkungan,
Railway Electrifacation, Transportasi Massal (BRT/LRT/MRT), pengembangan Kereta
Api, penanaman pohon di Jalan nasional di seluruh Indonesia, terutama di jalan
perkotaan dan peningkatan preservasi jalan
LOKASI :
• Audit Energi : kota – kota besar seluruh Indonesia
• Energi Terbarukan : Seluruh Indonesia sesuai potensi daerah
• Penggunaan Gas Alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan :
Palembang, Surabaya, Balikpapan
• Peningkatan Sambungan Rumah yang Teraliri Gas Bumi melalui Pipa : Kota-
kota di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua
• Pembangunan Kilang Mini LPG : Musi dan Banyuasin (Sumatera Selatan)
• Reklamasi Lahan Pasca Tambang : Seluruh Indonesia
• Penanaman Pohon dan preservasi jalan : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali,
Sulawesi
27
29. IPTEK: dari Penemuan hingga Ekonomi
Innovation
means
technologies
or
practices
that
are
new
to
a
given
society,
and
being
diffused
in
that
economy
or
society.
This
point
is
important:
what
is
not
disseminated
and
used
is
not
an
innovation.”
(The
World
Bank,
Innovation
Policy,
2010).
32. Sistem Inovasi Nasional
KOMPETISI
/pengguna
/pengguna
NATION
INOV.
KNOWLEDGE-‐BASED
NATION
(KBN)
/Lemlitbang
Kementrian
TRANSFORMASI
Sinergi
nasional
KBE
E
PILAR
K
KEBIJAKAN
O
S
I
S
T
E
PRIV.SEC
PUB.SEC
M
KBS
NATION
NGO
32
(adapted from MEXT, 2002)
33. MODEL
1:
GOVERNMENT
PROCUREMENT
DRIVEN
MODEL
• TARGETED
FOCUS
OF
AREA:
– Topics:
1. NATIONAL
SECURITY
(DEFENSE,
ENERGY,
POTABLE
WATER,
FOOD
SECURITY,
CLIMATE
CHANGE,
DISASTER
MITIGATION)
2. PUBLIC
SERVICES
(TRANSPORTATION,
ICT
&
HEALTH,
CLUSTER
4)
-‐
LocaDon:
daerah
perbatasan,
terluar
dan
terDnggal
(+
daerah
rawan)
• STRATEGY:
– CREATING
TECHNOLOGY—PRODUCT
&
SERVICES
VALUE
CHAIN
THROUGH
GOVERNMENT
SPENDING/PROCUREMENT
– CONTINUOUS
TECHNOLOGY
UPGRADING
THROUGH
PRODUCT
&
SERVICES
DEVELOPMENT
AND
R&D
CYCLES
• KEY
INPUTS:
– GOVERNMENT
SPENDING/PROCUREMENTS
FOR
NATIONAL
SECURITY/PUBLIC
SERVICES
– R
&
D
INSTITUTIONS
INHERENT
COMPETENCE
• SUPPORTING
INPUTS
– INCENTIVES
TO
SMEs
FOR
PARTICIPATION
IN
PRODUCT
DEVELOPMENT
AND
PRODUCTION
TO
SUPPORT
THE
GOV’T
LEAD
PROJECT
– INCENTIVES
TO
RESEARCH
INSTITUTES
AND
UNIVERSITIES
TO
CONDUCT
RESEARCHES
TO
SUPPORT
TECHNOLOGY
UPGRADING
– BUREAUCRACY
NETWORK
AMONG
GOVERNMENT
INSTITUTIONS
• MAIN
OBSTACLES:
– HIGH-‐COST/MAJOR
FUNDING
COMING
FROM
THE
GOVERNMENT
– LOW
PRIVATE
PARTICIPATION
– PRONE
TO
CORRUPTION
AND
MISCONDUCT
BY
LOW
MORALITY
STAFFS
– OVERLAPS
AMONG
INSTITUTIONS’
MANDATES
• ADVANTAGES:
– RELATIVELY
“EASY”
TO
BE
MANAGED
BY
THE
GOVERNMENT
• EXAMPLES
– STRATEGIC
INDUSTRIES
REVITALIZATION
PROJECT
– BANTUL
REGIONAL
INNOVATION
SYSTEM
DEVELOPMENT
PROJECT
– INDONESIAN
TSUNAMI
EARLY
WARNING
SYSTEM
(INA-‐TEWS)
– WASTE
WATER
TREATMENT
AND
BIOGAS
PRODUCTION
– MICROHYDRO
POWER
PLANT
– LANDSLIDE
EARLY
WARNING
SYSTEM
– POTABLE
WATER
BASED
ON
MEMBRANE
TECHNOLOGY
34. MODEL
2:
FRAMEWORK
CONDITION
DRIVEN
MODEL
• FOCUS
OF
AREA:
– BUILDING
INDUSTRIAL
COMPETITIVENESS
• STRATEGY:
– INTRODUCING
INTERMEDIATION
FUNCTION
TO
STRENGTHEN
INTERACTION
S
AMONG
ACTORS
TO
PROMOTE
PRODUCT
DEVELOPMENT
CYCLES
– CREATING
TECHNOLOGY—PRODUCT
VALUE
CHAIN
CONSISTING
OF
ACTORS
• KEY
INPUT:
– INTERMEDIATION
FUNCTION
WITH
STRONG
HUMAN
RESOURCES
• SUPPORTING
INPUTS
– POLICY/FRAMEWORK
&
INCENTIVES
TO
INDUSTRIES
FOR
PRODUCT
RESEARCH
&
DEVELOPMENT
– POLICY/FRAMEWORK
&
INCENTIVES
TO
RESEARCH
INSTITUTES
AND
UNIVERSITIES
TO
CONDUCT
RESEARCHES
TO
SUPPORT
INDUSTRIAL
TECHNOLOGY
UPGRADING
• MAIN
OBSTACLES:
– HIGH
MANAGEMENT
SKILL
AND
HIGHLY
TRAINED
INTERMEDIATORS
ARE
REQUIRED
– HIGH
PRIVATE
PARTICIPATION
IS
REQUIRED
• ADVANTAGES:
– RELATIVELY
LOW-‐COST
• EXAMPLES
– PUSPIPTEK
CENTER
REVITALIZATION
PROJECT
– PALEMBANG
&
PADANG
REGIONAL
INNOVATION
SYSTEM
DEVELOPMENT
PROJECT
36. PHOTOBIOREACTOR
”Biological Carbon Capture and Storage Technology”
MITIGATION, ADAPTATION, AND TECHNOLOGY TRANSFER
CONTROL PROGRAMS FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
Ministry of Research and Technology Republic of
Indonesia
and
The Agency For the Assessment and Application
37. PHOTOBIOREACTOR
”BIOLOGICAL CARBON CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGY”
CONTROL PROGRAM FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE AGENCY FOR THE ASSESSMENT AND APPLICATION TECHNOLOGY (BPPT)
Carbondioxide (CO2) emission due to human activities (anthropogenic Greenhouse gases non-CO2 (methane, nitrous oxides and fluorocarbon
emission) has increased steadily since two centuries ago to reach more refrigerants) also increase continuosly until 30 billion tons in 2004. (CDIAC USA,
than 25 billion tons. All over the world. It has caused many diasadvantages 2004).
to human life.
Carbon
dioxide
Greenhous Global
e
Gases
Warming
Carbon
Capture
and
Storage/CCS
Technology
Geological Biological
Algae
name Chaetoceros
sp. Chlorella
sp.
Experiment
duraDon
(days) 13 14
IniDal
CO2
injected
(%
vol.) 11 14
All efforts to manifest the indepence and the excellence of mitigation and CO2
output
(%
vol.) 1,375 1,4
adaptation technologies in climate change, especially in activate biological AbsorbDon
Efficiency
(%) 87,5 90
carbon sink, Ministry of Research and Technology Republic of Indonesia in
cooperation with The Agency For The Assessment and Application Technology O2
producDon
(%
vol.) 12 15
(BPPT) created a prototype of Multi Airlift Photobioreactor (MTAP). This
innovation has optimal capability to support government program to reduce Growth
rate 0,21/day 0,67/day
greenhouse gases emission.
Deputy Minister of Research and Technology for Empowerment of Science and Technology
BPPT Building II, 6th Floor, Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta
Phone. +62 21 3169169 Fax. +62 21 3101952, Website http://www.ristek.go.id
38. PHOTOBIOREACTOR
”Biological Carbon Capture and Storage Technology”
CONTROL PROGRAM FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE AGENCY FOR THE ASSESSMENT AND APPLICATION TECHNOLOGY (BPPT)
Due to greenhouse gases emission increment and the broad impacts of Microalgae was choosen because in a small amount, it can absorb a large number
climate change, a brilliant solution to reduce the amount of greenhouse of carbon which is used for photosynthesis. The amount of carbon absorbed by
gases emitted to the atmosphere is needed. One of the proper and 0.05% biomass is similar with carbon fixed by usual plant (~50-100 PgC/year). At
advance technology for carbon sink is carbon capture and storage using 2010, photobioreactor technology has been applied in the milk industry in Bogor.
microalgae. Microalgae needs CO 2 for photosynthesis and cell
reproduction.
Multi Airlift Photobioreactor (MTAP) System
1,083 ± 0,734 gram/liter media/day
Deputy Minister of Research and Technology for Empowerment of Science and Technology
BPPT Building II, 6th Floor, Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta
Phone. +62 21 3169169 Fax. +62 21 3101952, Website http://www.ristek.go.id
39. Waste Water Treatment Plant (WWTP) for Tofu Industry Waste
to Generate Biogas
MITIGATION, ADAPTATION, AND TECHNOLOGY TRANSFER
CONTROL PROGRAMS FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
Ministry of Research and Technology Republic of
Indonesia
and
The Agency For the Assessment and Application
40. WASTE WATER TREATMENT PLANT (WWTP) FOR TOFU INDUSTRY WASTE TO GENERATE BIOGAS IN BANYUMAS REGENCY
CONTROL PROGRAM FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY REPUBLIC OF INDONESIA
and
The number of tofu industry in Indonesia is about 84.000 FOR with production capacity more than 2,56 million tons/year. Tofu is a traditonal and unique food which is
THE AGENCY unit THE ASSESSMENT AND APPLICATION TECHNOLOGY (BPPT)
loved by most of Indonesian. But, in the process production, tofu industries emit the greenhouse gas emissions from fuel used and disposed of liquid waste into the
environment . Large number of liquid waste (20 million cubic meters per year) was streamed to the river without any treatment. Based on research, total greenhouse
gases emission from these industries is about 1 million CO2 equivalent per year. Data shown that approximately 80% of tofu industry is located in Java Island, hence
greemhouse gases emission from tofu industries in Java reach 0.8 million tons of CO2 equivalent per year.
The development of greenhouse gases mitigation model for small and medium industry for 600 industries in Purwokerto, East Java which is developed by Ministry of
Research and Technology Republic of Indonesia has become an important effort in emission reduction. This program apllied by using Clean Production and Energy
Effiecieny Method which is aimed to decrease greenhouse gases emission in tofu industry.
Area of Study
Deputy Minister of Research and Technology for Empowerment of Science and Technology
BPPT Building II, 6th Floor, Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta
Phone. +62 21 3169169 Fax. +62 21 3101952, Website http://www.ristek.go.id
41. WASTE WATER TREATMENT PLANT (WWTP) FOR TOFU INDUSTRY WASTE TO GENERATE BIOGAS IN BANYUMAS REGENCY
CONTROL PROGRAM FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY REPUBLIC OF INDONESIA
and
Methodolgy: THE AGENCY FOR THE ASSESSMENT AND APPLICATION TECHNOLOGY (BPPT)
• Clean Production and Energy Efficiency Method
for industry which is developed by GERIAP-
UNEP, combined by Good House Keeping
(GHK).
• Direct application of waste water treatment from
tofu industry using Fixed Bed Reactor model
and community development by training and
socialization.
Deputy Minister of Research and Technology for Empowerment of Science and Technology
BPPT Building II, 6th Floor, Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta
Phone. +62 21 3169169 Fax. +62 21 3101952, Website http://www.ristek.go.id
42. MICROHYDRO POWER PLANT (PLTMH)
MITIGATION, ADAPTATION, AND TECHNOLOGY TRANSFER
CONTROL PROGRAMS FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
Ministry of Research and Technology Republic of
Indonesia
and
The Agency For the Assessment and Application
43. MICROHYDRO POWER PLANT (PLTMH)
IN CIANJUR REGENCY
CONTROL PROGRAM FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY REPUBLIC OF INDONESIA,
PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST JAVA
and
Indonesia has many hilly landscape that is rich in water THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCESIndonesia is predicted to have 7.500 MW energy from water,
resources. Upon this natural water resources, (LIPI)
which has not been utilized optimally. Overall, only 2.5% from total potency in this water power plant that has been exploited. Hence, Indonesia still have a great energy
resources to be developed.
In line with national program of cheap electricity, Ministry of Research and Technology developed some activities to support national program related to energy and
electricity. Based on formal request from Provincial Government of West Java, Ministry of Researh of Technology built and developed a prototype of microhydro power
plant in Cikadu, Cianjur Regency, West Java with capacity 20 KW. This program involved active participation of local community since planning, implementation,
operation, and maintenance by constituting Village Manager Unit for Microhydro Powerplant. The next program is generation of local economy potential to community
welfare.
LocaDon
Demand-‐Driven
from
Government
of
West
Java
Purposes
of
AcDviDes
Series
of
AcDviDes
Deputy Minister of Research and Technology for Empowerment of Science and Technology
BPPT Building II, 6th Floor, Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta
Phone. +62 21 3169169 Fax. +62 21 3101952, Website http://www.ristek.go.id
44. MICROHYDRO POWER PLANT (PLTMH)
IN CIANJUR REGENCY
CONTROL PROGRAM FOR CLIMATE CHANGE IMPACTS
MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY REPUBLIC OF INDONESIA,
PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST JAVA
From climate change view, microhydro technology belong to renewable energy and
which
energy potential flow continuosly, has less environmental damages, and low OF SCIENCES (LIPI)
THE INDONESIAN INSTITUTE Microhydro
Technical
Scheme
greenhouse gases. Beside that, community who get advantages from microhydro
powerplant will tend to preserve surroundings in order to maintain continuity of
microhydro powerplant operation. So, this technology keep environmental
sustainability from climate change threat.
Cikadu Village is an isolated area with poor road access although it is only located
100 km from capital city of West Java Province. Therefore, designed microhydro
power plant should be easily moved and transported from the workshop. With power
output 20 KW, electricity from power plant distributed to 175 houses which live near
power plant. Further development still allowable since this powerplant has actual
capacity until 80 KW.
Microhydro
Development
Process
Tranquilizer
Basin
Penstock
and
DistribuDon
System
Turbine
House
and
Control
System
Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek , Kementerian Riset dan Teknologi RepublikTechnology
Deputy Minister of Research and Technology for Empowerment of Science and Indonesia
Gedung BPPT Building II, 6th Floor, Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta
II BPPT Lantai 6, Jalan Mh. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Phone. +62 21 3169169 Fax. +62 21 3101952, Website http://www.ristek.go.id