Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Buletin SAPA Indonesia
1. SAPA
STRATEGIC ALLIANCE FOR POVERTY ALLEVIATION
(ALIANSI STRATEGIS UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN)
NEWSLETTER
PROMOTING INNOVATION, COORDINATION AND PARTICIPATION IN POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS
EDISI 2, AGUSTUS 2012 | VOLUME 2, AUGUST 2012
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT
FORDFOUNDATION
Advisor: Sujana Royat (Kemenko Kesra)
Chief Editor: Katiman Kartowinomo
(Kemenko Kesra)
Editor: Yaury Tetanel (Komite Kemitraan
Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan –
KKIPK), Katiman Kartowinomo (Kemenko
Kesra), Luh Nyoman Dewi Triandayani
(KKIPK), Fakhrulsyah Mega (KKIPK), Rizki
Sisindra (Kemenko Kesra), Rudi Hermawan
(Kemenko Kesra)
Contributors: Aceh: Azharuddin; North
Sumatera: Kominta Sari Purba; West Java: Sujana Royat: Pemerintah mendukung upaya untuk memberdayakan kelompok
Surahmat, Eva Patimah, Umar Alam, Yudi rentan seperti perempuan yang mengambil tanggung jawab sebagai kepala
Kurnia, Daden Sukendar, Deden; Central keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan
pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Kebijakan lainnya
Java: Zakaria, Gunung Wiryanto; Yogyakarta: adalah PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post --
Triwahyuni Suci Wulandari; South Sulawesi:
Mulyadi; East Nusa Tenggara: Zevan Aome; Sujana Royat: The government supports the efforts to empower the vulnerable
Bali: Luh Debora Murthy; West Nusa groups like the women who take the responsibility as heads of the family.
Tenggara: Siti Sanisah People empowerment is one of the government's policies aimed at alleviating
poverty. The other policy is the PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post --
Publisher: SAPA Secretariat
Address: Jl. Kesehatan IX No. 8, Jakarta,
Telephone and fax 62 21 3865213 Dari Redaksi
Website: www.sapa.or.id
Email: newsletter@sapa.or.id
Perempuan Melawan
Inside Pemiskinan
Data:
K
Meneropong Partisipasi Perempuan dalam ondisi kemiskinan tidak ling besar menerima dampak
Perencanaan Pembangunan p. 4 dapat disangkal telah negatifnya dan siapa yang paling
Shedding Light on Women’s Participation in
Development Planning p. 6 menyebabkan masalah- berpotensi untuk mengatasinya?
masalah turunan lainnya seperti Kalau kita kaji lebih dalam,
Innovation: ketidakmampuan orang miskin sesungguhnya kondisi kemiskinan
Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan Hak
(Acces to Justice) p. 8 mengakses pendidikan, pada skala mikro, yaitu pada level
Paving the Way for Access to Justice p. 8 kesehatan, perumahan, rumah tangga, pihak yang
sumberdaya ekonomi, yang pada menerima dampak paling besar
News from SAPA:
Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat p. 19 akhirnya melahirkan kemiskinan adalah perempuan. Karena
The Launch of IKRaR baru. Dalam kondisi kemiskinan meskipun laki-laki yang mencari
(People’s Welfare Index) p. 19 ini sesungguhnya siapa yang pa- nafkah, perempuan-lah yang
1
2. Dari Redaksi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
menjadi aktor dalam pengelolaan Sebagai contoh, unit usaha Provinsi, gajinya ditransfer
sumberdana dan sumberdaya simpan pinjam yang dikelola langsung kepada istrinya agar
keluarga untuk kemudian oleh perempuan dalam PNPM dananya lebih bermanfaat jika
memastikan semua kebutuhan Mandiri selalu kinerjanya lebih dibandingkan, gaji tersebut
dasar minimum terpenuhi. baik yang ditandai dengan dikelola oleh laki-laki.
Berbagai literatur tentang rendahnya NPL, lancarnya Dalam satu pertemuan
perempuan dalam perguliran dana, dan d e n g a n Ti m S A PA , Pr o f .
pembangunan juga membawa sebagainya. Selain itu, Susetyawan, seorang pengajar
pada satu kesimpulan bahwa perempuan-lah yang menjadi di UGM, bercerita tentang ‘the
intervensi yang paling efektif aktor dalam memperkuat modal logic of Dakon’, yang
dalam meningkatkan ekonomi sosial, yaitu dengan menganalogikan permainan
keluarga adalah dengan memanfaatkan seoptimal tradisional Jawa yaitu Dakon
memberdayakan perempuan mungkin modal sosial baik yang atau Congklak dengan praktik
karena perempuan mempunyai b e r u p a j a r i n g a n ( network) hidup dan kehidupan yang
‘efek ganda’ yang tinggi dalam antar anggota kelompok, dijalankan para perempuan di
pemenuhan kebutuhan kepercayaan yang diberikan sebuah perdesaan, di
keluarga. Hal ini juga diperkuat kelompok dan norma-norma Kabupaten Kulon Progo. Dalam
berbagai fakta bahwa dalam atau ketentuan yang disepakati analogi ini perempuan berusaha
berbagai program dalam kelompok masyarakat memenuhi kebutuhan dengan
pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi menjadi anggota dari beberapa
perempuan menjadi aktor yang kebutuhannya. kelompok simpan pinjam
aktif, responsif dan tangguh Tak kalah menarik adalah sekaligus. Dengan pola ‘gali
dan hasilnya lebih efektif keputusan Gubernur Provinsi lubang, tutup lubang’ dan
dibandingkan dengan apabila Gorontalo yang membuat masih tingginya modal sosial di
program dijalankan oleh laki- peraturan bahwa untuk PNS di masyarakat, ternyata keluarga
laki. lingkungan Pem e r i n t a h di kampung masih tetap
Women Against Impoverishment
T
here is no doubt that makes a living, women become the program is run by men. For
poverty has led to actors in the management of example, savings and loan busi-
other problems such as funds and resources to families ness units run by women in the
the inability of the and make sure all the minimum PNPM Mandiri always perform
poor to access education, basic needs are met. better than when it is run by
health, housing, economic re- The literature on women in men. It is characterized by low
sources, which ultimately led to development also leads to the NPL (non-performing loan), the
the emergence of new poverty. conclusion that the most effec- good performance of revolving
In the conditions of poverty, tive interventions to improve funds, and so forth. In addition,
who are most affected and who the family economy is to em- women became important ac-
is the most negative potential power women because women tors in strengthening social
to solve it? If we look deeper, have a stronger ‘multiplier ef- capital, ie. to optimally utilize
the real conditions of poverty fect’ in the family needs. This the social capital either in the
occur at the micro scale, ie. at is also strengthened by the form of a network (network)
the household level. In this con- facts that in many community between group members, the
dition, the party receiving the empowerment programs, trust and group norms or rules
greatest impact are women. women becoming an active, agreed upon in the community
This is because although men responsive and resilient and the in meeting the needs. More-
are the party who generally result is more effective than if over, another interesting ex-
2
3. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 From The Editor
bertahan untuk melanjutkan riil dalam kemiskinan, dan
hidupnya. Tradisi-tradisi lain di mereka juga lah yang
kampung seperti jimpitan, mempunyai potensi besar untuk
arisan, dan sebagainya juga menanggulangi kemiskinan.
diaktori oleh perempuan. Mereka telah menunjukkan
Berbagai fakta ini membuktikan bahwa kemiskinan dan
bahwa perempuan mempunyai pemiskinan dapat dan harus
peranan yang sangat besar dilawan dengan semangat dan
dalam melawan kemiskinan dan kerjakeras. Inilah yang
pemiskinan, yang mana secara seharusnya menjadi menjadi
kultur yang umum di Indonesia dasar bahwa seluruh program
perempuan selalu terpinggirkan penanggulangan kemiskinan
haknya. harus memberikan ruang yang
Pada edisi kedua ini, Redaksi cukup kepada perempuan untuk
mengangkat tema tentang beraktualisasi agar hasilnya
peran perempuan dalam lebih efektif.
melawan pemiskinan setelah
melihat berbagai fakta bahwa
di tengah struktur dan kultur Selamat
masyarakat yang cenderung membaca!!!
memarginalkan perempuan,
perempuan dengan segala
kekurangan dan kelebihannya
mampu menunjukkan bahwa
merekalah yang selama ini Chief Editor
bergelut dan bergulat secara Katiman Kartowinomo
ample is the decision of the ing the hole’ and the high so-
Governor of Gorontalo Province cial capital in communities,
that issued a regional regula- families in the village was still
tion for civil servants in the Pro- be retained to live off from.
vincial Government, that his Other traditions in the village
salary is to be transferred di- such as jimpitan, gathering,
rectly to his wife in order to and so on are also initiated by
optimally manage the income women. These facts prove that
more effectively than if the sal- women have a very large role
ary is to be managed by men. in the fight against poverty and who have great potential to re-
In a meeting with SAPA Team, impoverishment, which is a duce poverty. They have shown
Prof. Susetyawan, a lecturer at common culture in Indonesia. that poverty must be con-
Gadjah Mada University, talked In this second edition, the fronted with strong spirits and
about ‘the logic of Dakon’, a editors chose women’s role in hard work. This is should be the
children’s game of Java. Tradi- fighting poverty as a main fo- basis that all poverty reduction
tional games are analogous to cus after witnessing the facts programs should provide
the practice of life and the lives that in the middle of the struc- enough space for women to ac-
of the women in a rural district ture and the culture of the so- tualize more effective results.
Kulonprogo. The analogy re- ciety that tends to marginalize
lates to women trying to meet women, women with all the dis- Happy reading!
the needs of a member of some advantages were able to show
group of savings and loans as that they had been struggling
well. With a continuous pattern and grappling in real terms in Chief Editor
of ‘digging a hole, and cover- poverty. They are also those Katiman Kartowinomo
3
4. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
Meneropong Partisipasi Perempuan
dalam Perencanaan Pembangunan
Oleh: Yauri Tetanel
K
onsep mengenai partisipasi publik telah
berkembang luas diberbagai belahan dunia.
Partisipasi publik tidak hanya dimaknai
sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang terkait
dengan aspek politik semata, akan tetapi juga
terkait dengan aspek lainnya seperti ekonomi
maupun sosial. Gelombang partisipasi publik
melanda Indonesia setelah tumbangnya rezim
otoritarian Orde Baru, yang ditandai dengan
pemilihan umum secara langsung pada tahun 1999.
Walaupun Indonesia saat ini merupakan salah satu
negara yang dikenal sebagai negara yang
demokratis, namun hal itu belum dapat menjamin
bahwa partisipasi masyarakat secara otomatis juga
telah menunjukkan perbaikan yang berarti. Salah
satu aspek penting yang menjadi tantangan pada
era desentralisasi di Indonesia saat ini adalah
partisipasi publik dalam pembangunan, khususnya
adalah partisipasi perempuan. Adalah keliru jika
hanya melihat tingkat keberhasilan partisipasi Pembangunan membutuhkan partisipasi seluruh
perempuan hanya dalam konteks representasi masyarakat, termasuk perempuan. Khususnya
keterlibatan perempuan dalam perencanaan
perempuan yang menduduki kursi di-parlemen, dan pembangunan di daerah, yang dimulai dari tingkat desa
tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam hingga tingkat kabupaten/kota. Foto: Zulkifli
pembangunan yang sangat terkait dengan peran dan
memiliki dampak terhadap perempuan. Dalam berbagai penelitian maupun kajian mengenai
Salah satu aspek penting yang disorot dalam keterlibatan perempuan dalam perencanaan
tulisan ini adalah keterlibatan perempuan dalam pembangunan ditemukan fakta bahwa keterlibatan
perencanaan pembangunan di daerah, yang dimulai perempuan sangat rendah (pasif) bahkan hampir
dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten/kota. tidak ada dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan ditingkat desa. Kondisi ini
mengakibatkan program pembangunan yang
diusulkan menjadi bias gender dan tidak berpihak
pada kepentingan perempuan. Mengutip data yang
ditemukan oleh Women Research Institute (2006)
yang menemukan bahwa selama lebih dari 30 tahun
Indonesia tidak melakukan upaya nyata dalam
mengatasi terjadinya kematian ibu ketika
melahirkan yang angkanya jauh diatas negara-
negara Asia, bahkan merupakan rekor tertinggi di
kawasan ASEAN. BPS mengeluarkan angka kematian
ibu sebesar 307/100.000 kelahiran pada tahun 2004
dan saat ini angka kematian ibu sekitar 247/100.000
kelahiran. Walaupun terus menunjukkan penurunan,
angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi
dan dikuatirkan tidak tercapainya salah satu Tujuan
Kaum perempuan berkumpul dan berbagi tugas pasca Pembangunan Millennium (MDGs) pada tahun 2015.
erupsi Gunung Merapi. Foto: Rudi H. Terkait dengan data diatas, pelibatan
4
5. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data
perempuan, khususnya perempuan miskin dalam
perencanaan pembangunan menjadi mutlak
diperlukan. Perspektif gender perlu didudukkan
secara cermat dan bukan hanya atas dasar jumlah
dan kepantasan akan tetapi juga sebagai bagian
dari tindakan afirmasi terhadap kepentingan
perempuan. Inpres Nomor 9 tahun 2000 secara
tegas menyatakan bahwa pengarusutamaan gen-
der diperlukan dalam penyelenggaraan
perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan.
Berdasarkan upaya yang dilakukan dalam
mendorong partisipasi perempuan untuk terlibat
dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan
di daerah sasaran Program SAPA setidaknya ada 3
(tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan
Tampak senyum salah satu perempuan yang ikut bekerja
sebagai berikut : dalam pembangunan jalan di salah satu desa di Kabupaten
Ciamis, 14 Juni 2010. Foto: Rekompak-JRF
Kapasitas Perempuan
Kapasitas perempuan menjadi persoalan utama Pengorganisasian
dalam mendorong partisipasi perempuan. Hal ini Pengorganisasian merupakan instrumen penting
bukan hanya sekedar mengenai persoalan dalam mendorong dan mengawal usulan kelompok
konstruksi sosial yang selama ini membelenggu dan perempuan dalam perencanaan pembangunan.
mengatur peran laki-laki dan perempuan, akan Sebagai contoh, Kota Banda Aceh sebagai salah satu
tetapi juga akses dan kapasitas perempuan untuk daerah sasaran Program SAPA tidak hanya
dapat menyuarakan kepentingannya. Terkait mendorong dan memfasilitasi pengorganisasian
dengan hal tersebut maka upaya pemberdayaan kelompok perempuan akan tetapi juga memfasilitasi
dan peningkatan kapasitas perempuan untuk dapat forum khusus bagi perempuan dalam menyampaikan
mengenali dan menganalisis permasalahannya usulan pembangunan yang berpihak pada
menjadi sangat strategis dalam mendorong kepentingan perempuan dalam forum Musrena
partisipasi perempuan. (Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Perempuan).
Integrasi Perspektif Gender
Dalam Perencanaan
Pembangunan
Keberhasilan pembangunan seringkali hanya
dilihat dari aspek makro seperti pertumbuhan
ekonomi, tingkat investasi, pembentukan modal,
pengurangan jumlah penduduk miskin. Walaupun
demikian keberhasilan tersebut masih dipandang
bersifat buta dan tidak sensitif terhadap gender.
Gugatan yang seringkali diajukan pada pencapaian
keberhasilan pembangunan tersebut adalah
seberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebut
memberikan manfaat kepada laki-laki dan
perempuan? Seberapa jauh keberhasilan
pembangunan tersebut memberikan akses dan peran
kepada laki-laki dan perempuan?.
Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi
perempuan perlu mendapatkan dukungan dari
Salah satu bentuk penguatan kapasitas perempuan
melalui siaran radio. Foto: Suci Idea kebijakan maupun regulasi ditingkat daerah.
5
6. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
Shedding Light on Women’s Participation
in Development Planning
By: Yauri Tetanel
T
he concept of public participa
tion is widespread in many parts
of the world. Public participa
tion does not only mean an act or activity
associated with purely political aspect, but also
related to other aspects such as economic and
social. Public participation waves hit Indonesia
after the fall of the authoritarian New Order re-
gime, which is characterized by direct elections
in 1999. Although Indonesia is now one of the
countries known as a democratic country, but it
has not been able to ensure that public partici-
pation is automatic, also have shown significant
improvement, especially for the public services.
One of important aspect is a challenge in the era
of decentralization in Indonesia today, is public
participation to involve in the government plan-
ning process that affected their life, particularly
the participation of women. It is a mistake to only Women search of firewood. Photo: Kibar Kediri
look at the success rate of women participation,
which is only in the context of the representa-
tion of women holding seats in parliament, and
not pay attention to important aspects in the One of important aspect highlighted in this
development that is highly related to the role and paper is the involvement of women in the plan-
have an impact on women. ning process in the districts/cities, which starts
from the village to the sub district, as well as
government agencies forum at the district/cit-
ies level. In various research and studies regard-
ing the involvement of women in government
planning process is found that the women par-
ticipation is very low (passive) and almost no
involvement of women in the planning process
at the lower up to the higher level. These condi-
tions resulted in the proposition of a program
by the community that will be a potential be-
come gender bias. Citing the data found by the
Women Research Institute (2006) that found for
more than 30 years, Indonesia did not make a
real effort to address the occurrence of mater-
nal deaths in childbirth, and the numbers is rela-
tively high among Asian countries, even the high-
est record in the ASEAN region. The Central Body
for Statistics (BPS) issued a maternal mortality
ratio 307/100.000 born in 2004 and the current
maternal mortality rate of about 247/100.000
birth. Although it continues to decline, the ma-
Corn farmer in Kediri. Photo: KIbar Kediri ternal mortality rate in Indonesia is still high and
6
7. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data
it will not achieve the target of Millennium De-
velopment Goals (MDGs) by 2015.
Associated with the data above, the involve-
ment of women, particularly poor women in the
government planning process are necessary. Gen-
der perspective needs to be carefully mounted,
and not just on the basis of the numbers and
appropriateness but also as part of affirmative
action for women’s interests. In 2000, President
issued the Presidential Instruction No. 9/2000
expressly states that gender mainstreaming is
needed in organizing the planning, preparation,
monitoring, and evaluation of policy and program
development.
Based on the efforts made to encourage the
participation of women to engage in the plan-
ning process at every level conducted in the SAPA
Gender perspective needs to be carefully mounted, and
target area at least 3 (three) important aspects not just on the basis of the numbers and appropriateness
to note are as follows: but also as part of affirmative action for women’s
interests. Photo: Kibar Kediri
Capacity of Women
Capacity of women became a major issue in
encouraging women’s participation. It is not just
a matter of social construction that has bind and
regulate the role of men and women, but also
Organizing
access and capacity of women to be able to voice Organizing is an important instrument in pro-
their interests. In this regard, the efforts of moting and guarding the proposed group of
women’s empowerment and capacity building in women in planning process at the village until
order to identify and analyze the problem be- district/cities level. For example, the City of
come very strategic in encouraging the women Banda Aceh as one of the SAPA Program targets,
participation. not only encourage and organizing of women’s
groups but also in facilitating them by forming a
special forum for women to deliver their pro-
posal in the Musrena Forum.
Integration of Gender
Perspective in
Government Planning
Development success is often only seen from
the macro aspects such as economic growth, in-
vestment rate, capital formation, as well as pov-
erty reduction. Although this success is still con-
sidered to be blind and insensitive to gender.
The query often filed on the achievements of
such development is how far the success of such
development provides benefits to both men and
women? How far does the success of develop-
ment provide access and equality of roles be-
The query often filed on the achievements of such
development is how far the success of such development tween men and women? In this regard, the par-
provides benefits to both men and women? How far does ticipation of women needs to gain support from
the success of development provide access and equality policies and regulations from the local level.
of roles between men and women? Photo: Kibar Kediri
7
8. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan
(Acces to Justice)
A
wal krisis global melanda dunia tahun 1997, (3) Lama sekolah dan tingkat buta-huruf orang
United Nation mencatat bahwa terdapat 70% dewasa, (4) Akses masyarakat pada infrastruktur
dari 1,3 milyar jumlah penduduk miskin dunia sosial dasar (akses pada air bersih, sanitasi,
adalah kaum perempuan. 7 (tujuh) tahun pasca pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, dan
krisis moneter 1997/1998, tepatnya tahun 2004, perumahan layak huni), (6) Jumlah balita kurang
organisasi buruh internasional (ILO) mencatat gizi, jumlah kelahiran dan kematian ibu hamil, (7)
terdapat 550 juta pekerja miskin didunia yang Akses masyarakat pada sumberdaya ekonomi dan
penghasilannya dibawah US $ 1 perhari. Dari jumlah (8) Akses pada keadilan (access to justice).
tersebut, 60% atau sekitar 330 juta adalah kaum Pada kesempatan ini Kami ingin mengupas secara
perempuan. Apa makna keadaan tersebut bagi ringkas inovasi kelompok masyarakat sipil dan para
dunia ketiga? pemangku kepentingan dalam mengembangkan
Dapat diartikan bahwa ada upaya-upaya sistem akses kaum marginal dan atau access to jus-
sistematis dinegara-negara dunia ketiga, termasuk tice pada kaum perempuan.
Indonesia, terjadinya perampasan daya kemampuan Adalah PEKKA (Program Pemberdayaan
(capability deprivation) manusia dan atau kelompok Perempuan Kepala Keluarga) yang digagas KOMNAS
masyarakat, sehingga membuat manusia dan atau PEREMPUAN Indonesia tahun 2000 yang ingin
kelompok masyarakat tersebut masuk dalam mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah
lingkaran (circle) kehidupan yang memiskinkan, konflik, seperti di Aceh, dimana para perempuan
dimiskinkan/dimarginalkan secara sosial, budaya, berjuang untuk memperoleh akses sumberdaya agar
ekonomi dan politik. Lantas, apakah yang kami dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma
maksudkan perampasan daya tersebut? Yaitu sebuah mereka. KOMNAS PEREMPUAN bekerjasama dengan
proses penguasaan sistemik yang dijalankan oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)
kekuatan ekonomi dan politik atas (1) hak dan daya yang saat ini menjadi salah satu stakeholder Stra-
sosial-ekonomi, (2) daya politik, dan (3) daya tegic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA).
psikologis warga negara. Data Susenas tahun 2007 menunjukkan bahwa
Secara indikator, ‘perampasan daya’ tersebut jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan
dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari- mencapai 13,60% atau sekitar 6 juta rumah tangga.
hari yakni: (1) Indeks kemiskinan manusia (angka Dan pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS)
kedalaman dan keparahan kemiskinan), (2) Jumlah mendata jumlah Perempuan Kepala Keluarga
penduduk yang meninggal di bawah usia 40 tahun, meningkat menjadi 14% atau sekitar 9 juta rumah
Paving the Way for Access to Justice
I
n the beginning of the global crisis of 1997, s o c i a l l y, c u l t u r a l l y, e c o n o m i c a l l y and
the United Nations noted that 70% of politically. Seizure of power is a systemic con-
the 1.3 billion of world’s poor are women. 7 trol process executed by the economic and po-
(seven) years after the monetary crisis litical power on (1) rights and socio-
of 1997/1998, International Labor Organization economic power, (2) political power, and (3) the
(ILO) noted that there are 550 million people in psychology of citizens.
poverty in the world whose income is below
U.S. $ 1 per d a y. Of these, 60% or ‘Seizure of power’ indicators can be
about 330 million are women. What is seen in the daily life of the community, namely:
the meaning of that situation for the third world? (1) the human poverty index (number of depth
and severity of poverty), (2) The number of
This means that there are systematic death under the age of 40, (3) school period and
deprivation of the pople’s capacity and society levels of adult literacy, (4)public access to ba-
in those third world countries, including sic social infrastructure (access to clean water,
Indonesia, thus make them fit into the circle that sanitation, health services, education services,
impoverish life, impoverished/marginalized and livable housing), (6) the number
8
9. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovation
tangga dari jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Mendasari pada kenyataan statistik tersebut
digagaslah upaya pemberdayaan kaum perempuan
khususnya perempuan kepala keluarga dari aspek
pemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satu
instrumen pengembangan access to justice kaum
perempuan. Lokasi program mencakup di 14 Provinsi
sebagai berikut:
1. Aceh: Kab. Aceh Bireun, Kab. Aceh Barat Daya,
Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Timur,
Kab. Aceh Jaya, Kab. Singkil, Kab. Aceh Selatan,
dan Kab. Nagan Raya. Pemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satu
2. Jawa Barat: Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. instrumen pengembangan access to justice kaum
perempuan. Ilustrasi: Koran Jakarta
Sukabumi, Kab. Karawang.
3. Nusa Tenggara Timur: Kab. Flores Timur. perempuan atas akses dan kontrolnya terhadap
4. Sulawesi Tenggara: Kab. Buton. penegakan hukum dan keadilan. Secara khusus pro-
5. Kalimantan Barat: Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya gram ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan
6. Jawa T engah: Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Brebes kapasitas kaum perempuan antara lain untuk:
7. Nusa Tenggara Barat: Kab. Lombok Barat, Kab. 1) Mengembangkan dan memperkuat pemimpin-
Lombok Tengah. pemimpin dan kader-kader perempuan sehingga
8. Maluku Utara: Kab. Halmahera Utara mampu memfasilitasi masyarakat di wilayahnya
9. Sumatera Utara: Kab. Asahan dalam proses penyadaran kritis terhadap
10. Sumatera Selatan: Kab. Ogan Komering Ilir penegakan hak dan keadilan.
11. Jawa Timur: Kab. Bangkalan 2) Mengembangkan pusat informasi, pelatihan dan
12. Sulawesi Selatan: Kab. Bone pelayanan hukum
13. Sulawesi Utara: Kab. Bolaang Mongondow 3) Mengembangkan forum masyarakat dan
14. Bali pemangku kepentingan (multi-stakeholder fo-
rum) di tingkat wilayah untuk memfasilitasi
Program yang dimulai sejak Mei 2010 ini penyelesaian persoalan hukum dan ketidakadilan
bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan kaum di masyarakat.
of malnourished children under five, the num- currently one of the stakeholders of Strategic
ber of births and maternal mortality, (7) public Alliance for Poverty Alleviation (SAPA).
access to economic resources, and (8) Access
to justice. Susenas (national census) data in 2007 showed
that the number of female-headed households
This article will explore the innovation of civil reached 13.60%, or about 6 million households.
society groups and stakeholders in developing And in 2010 the Central Body for Statistics (BPS)
the access system for marginal people and or recorded the number of Women Headed House-
access to justice to women. holds increased to 14%, or about 9 million house-
holds of the poor population in Indonesia. Based
PEKKA (Empowerment of Women Headed on that statistical reality, women empowerment
Households Program) that was initiated by was initiated as one of the access to justice in-
Komnas Perempuan Indonesia (Indonesia strument for women. The program’s locations are
Woman’s National Commission) in 2000 who wants in the following 14 provinces:
to document the lives of widows in conflict ar-
eas, such as in Aceh, where women struggle to 1. Aceh: Aceh Bireun Districk, Aceh Barat
gain access to resources in order to solve their DayaDistrick, Aceh Besar Districk, Pidie
economic problems and trauma. Komnas Districk, Aceh Timur Districk, Aceh Jaya
Perempuan Indonesia collaborated with Women’s Districk, Singkil Districk, Aceh Selatan Districk,
Development Resource Center (PPSW) which is and Nagan Raya Districk
9
10. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
4) Mengembangkan sistem pendokumentasian dan melalui pelatihan dan diskusi di tingkat
publikasi serta pengembangan kurikulum/materi kelompok hingga tingkat kecamatan.
hukum. 2. Peningkatan untuk meningkatkan akses
keadilan, mencakup:
Dalam perjalanannya, sebagaimana Laporan
Akhir Seknas PEKKA tahun 2010, bahwa program a. Pengembangan Kelas-kelas hukum. Kegiatan
inovatif ini difokuskan pada 3 program strategis ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan
yakni: kapasitas kaum perempuan atas kesadaran
1. Peningkatan kesadaran kristis kaum perempuan dan pengetahuan serta informasi atas hak-
meliputi aspek: hak perempuan secara hukum dan
a. Penyadaran kritis PEKKA terhadap persoalan masalahnya.
ketidakadilan, yang dilakukan oleh parale- b. Pengembangan Paralegal. Kegiatan ini
gal pendamping komunitas memberikan dimaksudkan sebagai upaya penumbuhan dan
muatan pengetahuan bagi kelompok pengembangan kader hukum perempuan.
dampingan (anggota PEKKA) secara intensif Selain merupakan strategi keberlanjutan pro-
untuk memahami akar persoalan yang gram access to justice, kegiatan ini juga
menyebabkan berbagai hal ketidak-adilan hak dimaksudkan untuk mendampingi kaum
secara hukum, kekerasan (secara fisik dan perempuan dalam penyelesaian masalahnya
ekonomi), dan diskriminasi hal seacara secara litigasi dan non litigasi.
politik. c. Klinik Hukum
b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan
PEKKA terhadap hukum. Anggota PEKKA dan dampingan dan konsultasi hukum bagi
masyarakat diajak untuk mengenali berbagai Perempuan (PEKKA) yang mengalami kasus
aspek kehidupan termasuk sistem hukum In- kekerasan baik secara fisik, psikis dan
donesia dan relasi kuasa yang mereka hadapi ekonomi. Klinik hukum ini bekerja sama
agar dapat melakukan suatu perubahan dengan lembaga bantuan hukum di daerah.
2. West Java: Cianjur Districk, Subang Districk, stakeholders (multi-stakeholder forum) at the
Sukabumi Districk, Karawang Districk regional level to facilitate the settlement of le-
3. East Nusa Tenggara: East Flores Districk gal issues and injustices in society. 4) Develop a
4. Southeast Sulawesi: Buton Districk system of documentation and publications and
5. West Kalimantan: Pontianak City, Kubu Raya Districk curriculum development / law materials.
6. Central Java: Batang Districk, Pemalang
Districk, Brebes Districk
7. West Nusa Tenggara: West Lombok Districk,
Central Lombok Districk
8. North Maluku: North Halmahera Districk
9. North Sumatera: Asahan Districk
10. South Sumatera: Ogan Komering Ilir Districk
11. East Java: Bangkalan Districk
12. South Sulawesi: Bone Districk
13. North Sulawesi: Bolaang Mongondow Districk
14. Bali
The program which began in May 2010 aims
to increase the empowerment of women to ac-
cess and control over law enforcement and jus-
tice. This program is specifically intended as an
effort to increase the capacity of women, among
others, to: 1) Develop and strengthen leaders
and cadres of women so as to facilitate the pub-
lic in the territory in the process of critical PEKKA and community members are invited to recognize
awareness of the enforcement of rights and jus- the various aspects of life including the legal system of
Indonesia and the power relations that they face in order
tice. 2) develop an information center, training to make a change through training and discussion at the
and legal services 3) Develop a public forum and group level to the district level. Photo: Wordpress
10
11. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovation
secara kolektif ini dapat memberikan dan
atau menjamin rasa aman bagi korban.
e. Pengembangan Informasi, Media dan
Pemberdayaan Hukum.
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya
pengembangan instrumen kerja peningkatan
kapasitas pengetahuan perempuan. Fokus
kegiatan ini adalah memproduksi manual
pendidikan dan media informasi berupa
peraturan perundang-undangan dan berbagai
keberhasilan kaum perempuan dalam advo-
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ilustrasi: Republika cacy hukum.
f. Penguatan dan pengembangan jaringan multi
stakeholder forum.
d. Rumah Aman Berbasis Komunitas Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya
Kegiatan ini terkait dengan klinik hukum, penciptaan ruang baru untuk menggalang
dimana pemyediaan rumah aman solidaritas dan atau kepekaan serta
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan pelembagaan komitmen para pemangku
korban selama penyelesian kasus hukum kepentingan dalam penegakan hukum bagi
khususnya kasus KDRT yang sedang diproses kaum perempuan secara adil dan atau tanpa
baik secara litigasi maupun non litigasi. diskriminasi. Forum pemangku kepentingan
Pengembangan rumah aman berbasis ini terdiri dari aparat penegak hukum,
komunitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah, dinas-dinas/instansi
membangun kepekaan dan solidaritas sosial terkait dengan penegakan hukum dan
atas ketidak-adilan sosial bagi kaum keadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat,
perempuan korban KDRT. Perlindungan sosial organisasi dan tokoh masyarakat yang
A stated on PEKKA’s Final Report, this inno- This activity is aiming to develop female
vative program focused on three strategic pro- cadre on law. Aside from being the
gram which are: program’s sustainability strategy, this ac-
tivity is also aiming to assist in solving the
1. Increasing women’s critical awareness
problem of women in litigation and non
a) Critical awareness of the problems of in- litigation.
justice, which is done by community para- c) Legal clinic
legals that provide content knowledge for This activity is intended to provide legal
assistance groups (PEKKA members) inten- assistance and consultation for Women
sively to understand the root causes that (PEKKA) who experienced physical, psycho-
lead to many things like the injustice of logical, and economic violence. This legal
the law, violence (physical and economic), clinic is in collaboration with the regional
and political discrimination. legal aid.
b) Increasing PEKKA’s understanding and d) Community-Based Safe House
knowledge on the law. PEKKA members and This activity is related to the legal clinic,
community are invited to recognize the which is a safe house becomes victims’ pro-
various aspects of life, including the legal tection during case processes, especially
system of Indonesia and the power rela- domestic violence cases that are on liti-
tions that they faced, in order to make a gation and non litigation process. Devel-
change through training and discussion at opment of community-based safe house is
the group level to the district level. a part of efforts to build a sense of social
2. Improving access to justice solidarity and the social injustice to
women victims of domestic violence. Col-
a) The law classes development lective social protection can provide or
This activity is intended as an effort to in- guarantee security for victims.
crease women’s capacity for awareness e) Development of Information, Media and Le-
and knowledge and information on gal Empowerment.
women’s rights and legal problems. This activity is aiming as an effort to de-
b) Paralegal development
11
12. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
mempunyai peran, tugas dan kepedulian Mahkamah Agung khususnya Direktorat
terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai
perempuan dan masyarakat miskin serta lembaga Negara yang berwenang
kelompok marginal lainnya. Kegiatan utama memfasilitasi proses peradilan agama
program strategi mencakup: untuk mengalokasikan dana prodeo dan
1. Dialog Hukum Multi Stakeholder Forum dan sidang keliling di kantor Pengadilan Agama
Masyarakat (PA).
2. Pengembangan dan Pertemuan Forum b. Advokasi di tingkat lokal. Kegiatan ini
Koordinasi Multi Stakeholder Forum dimaksudkan sebagai upaya penataan
g. Advokasi untuk perubahan Kebijakan dan Tata administrasi legal warega khususnya
Nilai yang Lebih Adil perempuan. Fokus kegiatan adalah
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran secara
advokasi hukum ditingkatan Nasional dan gratis.
Lokal secara non litigasi. Kegiatan advocacy
antara lain:
a. Advokasi di tingkat Nasional. Kegiatan ini
Lesson learn Innovation
difokuskan pada (1) pengembangan dan Apa yang digagas oleh PEKKA dan para pemangku
atau perluasan akses PEKKA dan kepentingan penegakan hukum di atas, adalah
masyarakat miskin terkait hukum dalam sebuah kegiatan yang strategis dan patut menjadi
berperkara secara prodeo. Dan (2) inspirasi kita semua dalam meningkatkan
fasilitasi penyediaan sidang keliling. perlindungan hak-hak kaum perempuan dalam
Gagasan ini didiskusikan dengan kehidupan sosialnya. Jika mengacu pada data
velop working instrumen of women’s ca- opment and expansion of access of PEKKA
pacity building. The focus of this activity and poor people related with law. And
is to produce educational manuals and (2) facilitating the provision of itinerant
media information in the form of legis- court. This idea is discussed by the Su-
lation and the various successes of preme Court in particular the Director-
women in legal advocacy. ate-General of the Religious Board as the
3. Strengthening and developing stakeholder. authorized State agency to facilitate the
This activity is aiming to create new space
for solidarity and sensitivity as well as in-
stitutionalization or commitment of the
stakeholders in law enforcement for women
to be treated fairly and without discrimi-
nation. Stakeholder forum consists of law
enforcement personnel, local government,
NGOs, organizations and community lead-
ers who have a role, task and concern for
law enforcement and justice for women
and the poor and other marginalized
groups. The main activities of the program
are:
a. Multi Stakeholder and community dia-
logue on law
b. Multi Stakeholder Forum Development
and Meeting
4. Advocacy for policy change and More Fair
Values. This activity is intended as a legal
advocacy effort in non-litigation. Advocacy
activities, among others are:
a. Advocacy at the national level
This activity is focused on (1) the devel-
12
13. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovation
statistik UN, ILO dan BPS di awal tulisan ini, dalam pemberdayaan hak dan kapasitas kaum
sesungguhnya perlindungan hak kaum perempuan perempuan melainkan sebagai wujud pemenuhan
dan masyarakat marginal menjadi sangat krusial dan hak-hak dasar kaum perempuan sebagaimana
menentukan dalam meningkatkan keberdayaan telah diatur dalam konstitusi negara.
kaum perempuan. Itu artinya dapat ditarik pelajaran 4. Partisipasi politik perempuan dalam keseluruhan
baik dari gagasan inovatif PEKKA ini. Diantaranya proses melawan pemiskinan selain melalui
adalah: jabatan politik di parlemen dan pemerintahan,
1. Sesungguhnya melawan pemiskinan dan atau juga dapat dilakukan melalui penegakan dan atau
perampasan daya , baik daya sosial-ekonomi, advocacy keadilan hukum baik bagi kaum
daya politik, dan daya psikologis melalui strategi perempuan maupun untuk masyarakat marginal.
penguatan akses atas keadilan hukum (access to 5. Keberdayaan perempuan dalam status sosial
justice) menjadi sebuah keniscayaan. apapun secara bermartabat dan tanpa
2. Pelembagaan komitmen para pemangku diskriminasi merupakan pilar utama dalam
kepentingan hukum untuk penguatan memutus rantai kemiskinan bangsa dan
keberdayaan kaum perempuan khususnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan
perempuan kepala keluarga menjadi hal yang rakyat secara hakiki.
strategis dan efektif untuk menghormati, Sebagai penutup tulisan singkat ini, saya
melindungi dan memenuhi hak-hak keadilan mengutip nasehat pendiri republik kita Bung Hatta
hukum perempuan tanpa diskriminasi. “bangsa Indonesia yang bersatu, sejahtera
3. Inovasi access to justice yang digagas PEKKA dan kehidupannya, demokratis penyelenggaraan
para pemangku kepentingan keadilan hukum negaranya, dan negara ini bukan saja sebuah negara
tidak saja menjadi ruang baru dan cara baru hukum, tetapi juga sebuah negara Kultural.”
process of religious courts to allocate 2. Institutionalization of stakeholder commit-
funds without cost and traveling in the ment to strengthening legal empowerment
trial court office of Religious Affairs (PA). of women, especially female heads of house-
b. Advocacy at the local level hold becomes a strategic and effective way
This activity is intended as a legal ad- to respect, protect and fulfill the rights of
ministrative restructuring efforts for so- women’s legal justice without discrimina-
ciety, especially women. The focus of this tion.
activity is the facilitation of the issuance 3. Innovation initiated access to justice and
of birth certificates for free. stakeholders PEKKA legal justice is not only
a new space and new ways of empowering
women’s rights and capacity but as a mani-
Innovation lesson learned festation of the fulfillment of basic rights of
What was initiated by PEKKA and law en- women as stipulated in the constitution.
forcement stakeholders above, is a strategic 4. Political participation of women in the whole
activity that should inspire us all in improving process against impoverishment than through
the protection of the rights of women in so- political office in the parliament and gov-
cial life. If referring to UN statistics, the ILO ernment, can also be done through the en-
and BPS at the beginning of this paper, the real forcement of law and justice or good advo-
protection of the rights of women and cacy for women and for marginalized com-
marginalized people to be very crucial and de- munities.
cisive in increasing women’s empowerment. 5. Empowerment of women in any social status
This means that some lessons can be drawn with dignity and without discrimination is a
from this PEKKA innovative ideas. Among them major pillar in the nation to break the chains
are: of poverty.
1. Fighting for impoverishment and deprivation In closing this brief article, I quoted the ad-
of resources, both social and economic vice of the founders of our republic Bung Hatta
power, political power, and psychological “Indonesian people unite, live a prosperous life,
resources through the strengthening of ac- the democratic organization of the country, and
cess to legal justice (access to justice) is a the country is not only a lawful nation, but also
necessity. a cultutal nation.”
13
14. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
Pemberdayaan Ekonomi
Perempuan Pelaku Usaha Mikro &
Kecil: Peluang Dalam Upaya
Penanggulangan kemiskinan
ISU pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecil perempuan miskin dan rakyat marginal untuk dapat
dan mikro menjadi isu yang sangat strategis ketika bertahan hidup. Peran perempuan dalam
semua pihak melihat usaha kecil sebagai potensi menjalankan usaha kecil tidak dapat dianggap tidak
besar penyangga ekonomi rakyat. Hal ini tidak dapat ada. Menurut data statistik tahun 2010, sebanyak
dipungkiri, bahwa berkembangnya kegiatan ekonomi 3.013.450 tenaga kerja perempuan bergerak di IMK
pinggiran merupakan bentuk nyata dari upaya (industri mikro dan kecil). Angka ini hanya berbeda
sedikit dari jumlah tenaga kerja laki-laki yang
Grafik 1: bergerak di IMK. Tenaga kerja laki-laki yang bergerak
di IMK menurut data BPS tahun 2010 sebanyak
3.433.810. Perbandingan persentase tenaga kerja
perempuan dan laki-laki yang bergerak di sektor IMK
dapat dlihat dalam grafik 1.
Fakta lain yang harus kita sadari adalah bahwa
perempuan telah banyak memberikan sumbangan
perekonomian keluarga dan negara, baik sebagai
pekerja maupun pengusaha. Berbagai sumbangan
perempuan yang tercermin dari kiprahnya dalam
Economic Empowerment of
Women in Micro & Small
Enterprises: Opportunities in
Poverty Alleviation Efforts
THE issue of women’s empowerment in micro and percentage of women workers and men who en-
small businesses becomes strategic when all gaged in this sector is represented in The Chart 1.
parties see small businesses as Another fact that we have to realize is that
a potential economic support of the people. It can- women have substantially contributed to the
not be denied, that the development of ”sideline”
economic activities is a clear form of the efforts of Chart 1:
poor women and marginalized people to survive.
The role of women entrepreneurs cannot
be considered insignificant. Because according to
2010 statistics, a total of 3.01345 million women
workers engaged in the MSI (micro and small indus-
tries). These figures differ only slightly from the
number of male workers engaged in the MSI. Male
labor force engaged in MSI according to CBS in 2010
is as much as 3.43381 million. Comparison of the
14
15. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data
perekonomian. Berdasarkan hitungan statistik dapat Grafik 2:
dilihat sebagai berikut:
Perempuan dan Ketenagakerjaan
1) Terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja
perempuan lima tahun terakhir, yang berarti
sumbangan perempuan dalam perekonomian Negara
juga semakin besar.
2) Laporan ILO tahun 2009 menunjukkan
perkembangan yang meningkat dalam kurun waktu
lima tahun terakhir ini. Keadaan ini terkait dengan
adanya kemajuan yang signifikan menuju kesetaraan
gender dari segi partisipasi angkatan kerja dan Sumber: BPS
lapangan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dalam
tabel. 2) 60 persen dari 85,4 juta tenaga kerja di sektor
3) Kesenjangan gender dalam partisipasi UKM adalah perempuan
angkatan kerja juga menyempit sebesar 4,4 poin. 3) Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan
Persentase antara tahun 2004 dan tahun 2008, 53,04%.
seperti tampak dalam tabel 1. 4) Kemampuan perempuan untuk mengem-
4) Fakta tentang tenaga kerja perempuan bangkan kepemimpinan usaha adalah sebesar 5,17
tersebut juga berarti bahwa perempuan semakin (skala 1-7; 1=terburuk; 7=terbaik).
banyak yang berkiprah dalam kegiatan ekonomi. Hal 5) Diperkirakan, triliunan dana telah dikelola
ini dimungkinkan salah satunya karena adanya oleh perempuan melalui berbagai program
peningkatan kualitas kemampuan perempuan, pemerintah: tahun 2009, pemerintah
terutama dari peningkatan jenjang pendidikan. mengalokasikan dana sebesar Rp 4,303,220,676,744
Perempuan dan Produktivitas melalui Program Simpan Pinjam untuk Perempuan
1) Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di (SPP), dengan tingkat pengembalian 94%, atau Rp.
sektor informal lebih besar dibandingkan dengan 2,768,312,228,834 untuk pokok pinjaman, dan Rp.
pekerja laki-laki. 459,050,897,233 untuk bunga pinjaman.
family’s and the state’s economy, both Graphic 2:
as workers and employers. The various contribu-
tions of women as reflected in their work in the
economy can be seen below:
Women and Employment
1) An increase in the number of women’s em-
ployment within the last five years, which means
that the contribution of women in the State’s
economy is rising.
2) ILO reports in 2009 showed significant progress
over the last five years. This situation is related to
the presence of significant progress towards gen- Sumber: BPS
der equality in terms of labor force participation and
employment as shown in The Table 1. 2) 60 % of the 85.4 million work forces in the
3) The gender gap in labor force participation is micro sectors are women.
also narrowed by 4.4 percentage points between 3) The participation rate of female work force is
2004 and 2008, as shown in The Table 2. 53.04%
4) A fact about women’s employment also means 4) The ability of women to develop leadership is
that more and more women take part in economic at 5.17 points in a scale of 1-7
activities. This is possible partly due to an increase 5) It is estimated that billions of Rupiahs have
in the quality of women’s been managed by women through various Govern-
capabilities, primarily from increased levels of edu- ment programs. In 2009 alone, the government have
cation. allocated Rp. 4,303,220,676,744 through the Savings
Women and Productivity and Loans for Women program (SPP), with a returned
1) The number of women in the formal employ- rate of 94% or Rp. 2,768,312,228,834 for the princi-
ment sector is larger than men. pal loan, and Rp. 459,050,897,233 in interests.
15
16. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
Tabel 1:
Selain berkiprah sebagai pelaku ekonomi, formasikan sesuatu yang disesuaikan dengan
perempuan memiliki berbagai kelebihan yang tindakan untuk menanggapinya (komunikator
dapat menunjang kiprahnya tersebut. Beberapa yang baik).
kelebihan perempuan tersebut antara lain: 3) Kemampuan memperhatikan dan
mempelajari hasil tindakan, meskipun tanpa
Kekuatan Perempuan (peluang yang berasal umpan balik (terbentuk dari kebiasaan
dari dalam pribadi) melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa
1) Lingkungan hidup dan fisik perempuan mendapat imbalan).
membentuk perilakunya cenderung berprinsip 4) Kemampuan menyesuaikan tindakan
feiminin. Ciri feminin dominan dalam menjalin terhadap situasi yang mewujudkan
relasi dengan sesama. kebijaksanaan.
2) Kemampuan mendengarkan dan mengin- 5) Kemampuan mempertemukan ide yang
Table 1:
Aside from being economic actors, women have communicator).
many advantages that can support their contribu- 3) The ability to observe and study the results of
tion. Some of the advantages of women include: an action, even without compensation (formed from
Power of Women (the opportunities that come the habit of doing housework voluntarily).
from the person). 4) The ability to adjust an action to certain
1) The environment and women’s principled situations that embodies wisdom.
feminine behavior. Feminine qualities are an advan- 5) The ability to accommodate contradicting
tage in establishing relationships with others. ideas, thus able to find a solution to the problem.
2) The ability to listen and communicate (good 6) The ability to accept situations and knowl-
16
17. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data
bertentangan, sehingga mampu mencari solusi Tabel 2:
untuk menyelesaikan masalah.
6) Kemampuan menerima situasi dan
pengetahuan dengan lebih mementingkan isinya
daripada bentuk luar.
7) Mampu bertoleransi terhadap kekurangan
dan keraguan, sehingga membentuk sikap penuh
pengampunan.
8) Kemampuan berpikir panjang dalam
membuat pertimbangan karena
memperhitungkan nalar dan rasa (intuisi).
9) Kemampuan memecahkan masalah secara
realistis, tidak bertele-tele.
10) Kemampuan merengkuh dan memelihara
dunia, sebab perempuan hidup dalam dunianya
sendiri.
11) Kemampuan mencintai dan memelihara.
Kesempatan Perempuan (peluang yang 3) Terbukanya kesempatan bagi perempuan
berasal dari luar pribadi) untuk meningkatkan pengetahuannya melalui
1) Berkembangnya kesadaran kaum laki-laki berbagai jalur pendidikan.
tentang paham feminisme, yang berarti mereka 4) Ada jalinan kerjasama yang makin luas bagi
bersedia menghargai dan memberi kesempatan perkembangan perempuan, sehingga perempuan
kepada perempuan untuk berkembang secara makin percaya diri bahwa mereka tidak sendiri.
pribadi. Menilik sumbangan dan kelebihan yang
2) Makin banyak perempuan yang sadar akan dimiliki perempuan, maka sudah sepantasnya
potensinya, sehingga muncul pemimpin jika pemberdayaan ekonomi perempuan harus
perempuan di hampir semua bidang . terus dilakukan. Selain itu, beberapa
edge, and are more concerned with content than Table 2:
the outer form.
7) Being able to tolerate shortcomings and
doubts, thus forming a forgiving attitude.
8) The ability to think deep because it takes
into account considerations of reason and sense (in-
tuition).
9) The ability to solve problems realistically,
and not beat around the bush.
10) The ability to embrace and nurture the
world, because women live in a world of her own.
11) The ability to love and nurture.
v Women’s Opportunity (external opportuni-
ties)
1) The growing awareness of feminism means
men appreciate and gives opportunity for women
more confident knowing that they are not alone.
to develop themselves.
Looking into the contributions and advantages
2) More and more women are aware of
of women, it is appropriate to continue the eco-
their potential, so there is an emergence of women
nomic empowerment of women. In addition, the
leaders in almost all areas.
following arguments will further strengthen the
3) Availability of opportunities for women to
decision of why we need to empower women, and
increase their knowledge through various educa-
become a point of reference. Among others are:
tional routes.
Marginalized women as economic actors, in
4) There is an extensive network of coopera-
terms of structural inequality that causes women
tion for the development of women, making women
17
18. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
pertimbangan berikut ini tentang mengapa kita
perlu melakukan pemberdayaan ekonomi
Penutup
perempuan, dapat menjadi bahan telaah kita Melihat sumbangan dan peran Perempuan
bersama. Antara lain adalah: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil bagi perekonomian
Pe r e m p u a n t e r p i n g g i r k a n ( t e r m a r - di Indonesia, sesungguhnya kiprah dan peranan
jinalisasikan) sebagai pelaku ekonomi, terkait mereka patut selalu didukung dan ditingkatkan.
dengan ketidaksetaraaan struktural yang Upaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
mengakibatkan perempuan mengalami dalam melakukan peningkatan peran mereka
ketidaknyamanan secara ekonomi dibandingkan masih harus terus diupayakan dan ditingkatkan,
laki-laki. karena masih banyak permasalahan yang dihadapi
Pemberdayaan ekonomi juga berkontribusi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil dalam
terhadap pengurangan kekerasan berbasis gen- melaksanakan kegiatan usahanya. Beberapa
der, meningkatkan kesempatan perencanaan masalah utama yang harus segera diatasi dan
keluarga, dan memperlambat penyebaran HIV/ dicarikan jalan keluarnya bersama adalah:
AIDS. Perbaikan kondisi ekonomi perempuan 1. Kebijakan yang ada belum diterapkan dengan
membuka peluang untuk keluar dari hubungan baik. Penyebab belum diterapkannya kebijakan
yang bersifat eksploitasi di lingkungan rumah ini perlu dijajaki lebih mendalam, apakah
karena mereka tidak lagi tergantung secara kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan
ekonomi atas pasangannya. karena aturan turunannya tidak ada, ataukah
Terdapat hubungan positif dengan karena para pelaksana kebijakan tersebut
kesehatan dan pendidikan anak. belum menerapkan dengan baik, ataukah
Jika perempuan diberi kesempatan untuk kebijakan tidak bisa diterapkan karena tidak
mandiri secara ekonomi, maka ia tidak hanya ada sanksi.
membantu dirinya untuk keluar dari kemiskinan, 2. Belum maksimalnya peran para pihak.
tetapi juga keluarganya, karena pendapatan yang 3. Masih adanya kendala yang berasal dari diri
diperoleh oleh perempuan berkeluarga yang perempuan pengusaha mikro dan kecil, yakni:
bekerja, peruntukannya sebagian besar adalah masih kurangnya kemampuan mereka dalam
untuk kebutuhan hidup keluarganya ((Women re- melakukan pemasaran produknya, hal ini pada
invest 90% of their income in their families and umumnya dikarenakan produk mereka kurang
communities, compared to men who reinvest dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan
only 30% to 40% of their income. (Madeleine oleh pengusaha menengah dan besar (tidak
Albright, former US Secretary of State) memenuhi standar mutu); tidak menguasai
teknologi.
to become economically unstable compared to
men.
Conclusion
Economic empowerment also contributes to the Seeing the contributions and roles of women in
decrease of gender related abuse, the spread the fields of Micro and Small Enterprises for
of HIV/AIDS, and the increase of family plan- Indonesia’s economics, their effort truly needs to
ning. The improvement of women’s economi- be supported and encouraged by us. The govern-
cal state gives them a chance to avoid exploit- ment effort, society, and private sector in encour-
ative relationships at home since they will be aging role of women should be continuously car-
less dependent on their spouse. ried out due to the remaining problems faced by
There is a positive correlation with health and the women. Some of the problems that needs to
education of children. be resolved are as follows:
If women are given a chance to be indepen- 1. The policies available are not carried out ef-
dent economically, then they will not only be fectively. The cause of this needs to be looked
helping themselves to leave poverty, but also into.
their family, because the incomes women re- 2. The role of the stakeholders are not executed
ceive are mostly reinvested into their family. optimally.
((Women reinvest 90% of their income in their 3. The difficulties faced by the entrepreneurs
families and communities, compared to men where thei are unable to market their goods
who reinvest only 30% to 40% of their income. and are inferior in terms of quality compared
(Madeleine Albright, former US Secretary of to their bigger rivals and inability to access
State) production technologies.
18
19. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 News from SAPA
Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat
D
alam Rencana Pembangunan Jangka yang diperoleh melalui Susenas, indeks kedalaman dan
Menengah 2010–2014 Pemerintah telah keparahan kemiskinan, indeks pembangunan manusia,
menetapkan arah kebijakan pembangunan In- indeks mutu hidup, kerentanan sosial, dan PDRB, yang
donesia dalam lima tahun kedepan adalah masing-masingnya memiliki kelemahan.
“terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan Mendasari pada hal tersebut Pemerintah Indonesia
berkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
pula menetapkan 3 (tiga) sasaran pembangunan Rakyat bekerjasama dengan Komite Kemitraan Indo-
nasional yakni; (1) Pembangunan Kesejahteraan Rakyat nesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (KKI-PK) dan
mencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan, didukung oleh The Ford Foundation menyusun sebuah
dan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi instrumen pengukuran kesejahteraan rakyat yang
mencakup bidang; kualitas demokrasi, dan (3) disingkat IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat).
Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup bidang; Instrumen ini melihat kualitas kesejahteraan rakyat
Penegakan hukum. Secara spesifik pemerintah secara holistik dan berbasis pada hak-hak dasar warga
menggunakan triple track strategy yakni pro poor, pro sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi Negara
job dan pro growth. kita. Secara khusus, IKraR melihat pada 3 dimensi, yaitu
Dalam kaitan dengan Pembangunan Kesejahteraan dimensi keadilan ekonomi (kesempatan kerja/hak atas
Rakyat, dimensi kesejahteraan tidak dapat dilihat hanya pekerjaan), keadilan sosial (kualitas hidup masyarakat),
dari satu dimensi semata misalnya dari dimensi ekonomi dan demokrasi (keadilan hukum dan kedaulatan warga).
saja atau dimensi kesehatan saja. Kenyataan dilapangan Sebagai rangkaian kegiatan ini, telah dilaksanakan
menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan berbagai konsultasi publik di beberapa daerah,
ekonomi yang diraih oleh pemerintah setiap tahunnya diantaranya adalah Kota Banda Aceh, Kota Kupang, Kota
tidak berbanding lurus dengan peningkatan Tasikmalaya dan Kabupaten Lombok Tengah.
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu Sebagai rangkaian kegiatan ini dimulai dengan
dirumuskan suatu pengukuran yang dapat melihat konsultasi publik nasional IKraR yang dilaksanakan di
secara komprehensif tentang kesejahteraan yang dapat kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
menjadi acuan dari pemerintah dan pemerintah daerah Rakyat pada tanggal 15 Desember 2011. Acara yang
dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. dihadiri oleh Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi
Selama ini, untuk melihat kemajuan dan mengukur dari D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi
kualitas kesejahteraan rakyat, Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan juga Wakil Bupati/Wakil
menggunakan data yang dikeluarkan BPS secara reguler Walikota selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota dari Wakil
The Launch of IKRaR (People’s Welfare Index)
I
n the 2010-2014 Mid-Term Development Plan, the Al this time, the Government utilizes data from the
Government stated that the direction of Indonesia’s Central Body of Statistics to project a picture of wel-
development in the 5 upcoming years is “to achieve fare, through their regularly executed Susenas data
a prosper, democratic, and just Indonesia.” To reach gathering projects. The information contained in
these goals, the Government targets 3 national devel- Susenas among others are the severity and depth of
opment areas, which are; (1) Development of People’s poverty, Human Development Index, living quality in-
Welfare in economics, education, health, and food se- dex, social vulnerability, and regional government in-
curity, (2) Strengthening of Democratic Development; come, each with their own strength and weaknesses.
(3) Development of Justice in law enforcement. Spe- Based on these conditions, the Government, through
cifically, the Government is applying the triple track the Coordinating Ministry for People’s Welfare in col-
strategy namely pro-poor, pro-job and pro-growth. laboration with Indonesian Partnership Committee for
In regards to the Development of People’s Welfare, Poverty Alleviation (KKI-PK) and the support of Ford
the dimension of welfare cannot only be seen from one Foundation, designed an instrument to measure
dimension alone. The reality found in the field shows people’s welfare called the People’s Welfare Index
that the positive annual economic growth does not di- (IKRAR). This instrument looks into the welfare quality
rectly relate to the welfare of the people. Due to that, of the people holistically and accounting basic rights
a measuring instrument needs to be formulated that as mandated by the Constitution of Indonesia. Specifi-
can comprehensively show the real picture of welfare cally, IKRAR looks into 3 dimensions of welfare, namely
and can then become a basis for the Government’s the Economic Justice Dimension (job opportunities/
development planning and budgeting. rights to employment), Social Justice Dimension
19
20. News from SAPA SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012
Walikota Banda 52,33. Dengan memasukkan 22 indikator, hasil dari IKraR
Aceh, Wakil diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
Walikota Kupang, mengukur dan atau mengawal implementasi kebijakan
Menko Kesra Wa k i l Bupati pembangunan dengan menempatkan masyarakat
Agung
Laksono Serdang Bedagai, sebagai subjek dalam pembangunan, menjadi tolok ukur
meluncurkan
IKraR pada Wa k i l Bupati dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan
21 Maret
2012. Secara Gunungkidul, dan evaluasi kebijakan, serta menjadi acuan seluruh
nasional,
nilai IKraR
Wa k i l Bupati pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bekerja
menunjukkan Lombok Tengah. demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. IKraR dapat
tren
kenaikan. Dengan disaksikan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi
oleh para wakil kebijakan pembangunan ekonomi bangsa jangka
ketua TKPK Daerah, dilaksanakan pula panjang sebagaimana tertuang dalam dokumen
penandatanganan naskah perjanjian kerjasama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
(MoU) antara Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Kesejahteraan Rakyat dengan The Ford Foundation Melalui IKraR ini, kita dapat melihat bahwa yang
terkait dengan implementasi IKraR dan replikasi pro- terpenting bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi
gram SAPA. Penandatanganan naskah MoU tersebut yang harus kita capai, tetapi seberapa inklusif
dilakukan oleh Mr. Martin Abregu selaku Director of pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan
Human Rights and Governance - The Ford Founda- kesempatan kerja dan berusaha dalam jangka panjang,
tion dan Drs. Hadi Santoso, M.A., Asisten Deputi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan
Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran - menjamin berjalannya nilai-nilai demokrasi secara
Kedeputiaan Bidang Koordinasi Penanggulangan prosedural sehingga dapat meningkatnya kualitas
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. kesejahteraan rakyat. Sehingga tenaga kerja lebih
Pada tanggal 21 Maret 2012, Menteri Koordinator tertarik untuk bekerja di dalam negeri. Tidak menjadi
Bidang Kesejahteraan Rakyat, meluncurkan IKraR. Hasil TKI. Selain itu, gambaran penting yang harus dilihat
perhitungan IKraR disajikan sejak tahun 2008 – 2010. adalah kebijakan pendekatan keamanan harus lebih
Secara nasional, nilai IKraR menunjukkan tren kenaikan. melindungi dan menjamin adanya rasa aman bagi
Pada tahun 2008 berada pada posisi 48,12; pada tahun kehidupan. Sehingga kasus seperti Mesuji dan Bima tidak
2009 pada posisi 50,26; dan pada tahun 2010 pada posisi terulang lagi. Semoga.
(people’s living quality), and Democracy Dimension 48.12, while 2009 projected 50.26, and 2012 was 52.33.
(Lawful Justice and Sovereignty). By utilizing 22 indicators, IKRAR is hoped to give con-
As a part of this, a number of public consultations tributions in measuring, as well as in escorting devel-
were implemented in several places, among others, opment policy implementation by placing the people
the city of Banda Aceh, Kupang, Tasikmalaya and the as subjects of development, to become a benchmark
district of Lombok Tengah. As a start, a national con- in planning, implementation, monitoring, and evalua-
sultation event was done in the Coordinating Ministry tion of policies, as well as in becoming a reference for
for People’s Welfare’s office on the 15th of December all stakeholders in the effort to improve people’s wel-
2012. Among the participants were Vice Governors from fare. IKRAR can function as a benchmark for the suc-
the Provinces of Yogyakarta, South Sulawesi, Nusa cess of development policy implementation in the long
Tenggara Timur, and Vice District Heads and City May- run in accordance to the Masterplan of Economic De-
ors from Banda Aceh, Kupang, Serdang Berdagai, velopment Acceleration and Expansion (MP3EI) 2011-
Gunungkidul, and Lombok Tengah who are also Heads 2025.
of the Local Coordinating Team for Poverty Alleviation Through IKRAR, we can see that the main focus
(TKPKD). As a part of the event, a signing of an MOU should not be on the level of economic growth, but
was carried out between the Ford Foundation and the how this economic growth provides job opportunities
Coordinating Ministry for People’s Welfare to accom- in the long term, how it achieve social justice for all,
modate the implementation of IKRAR and the expan- and how it guarantees the integrity of democratic val-
sion of SAPA’s project areas. The MOU was signed by ues, so that it all supports the improvement of people’s
the Director of Human Rights and Governance, Mr. Mar- welfare. This is so that our work force would rather opt
tin Abregu, and the Assistant Deputy Minister for Policy to work within our borders instead of migrating to for-
and Budgeting Mainstreaming, Mr. Hadi Santoso. eign countries. In addition, another approach in need
On March 21st 2012, the Coordinating Ministry for to be focused on is in the area of security where the
People’s Welfare launched IKRAR. The data presented sense of security and the right to feel secure, so hu-
were based on the 2008-2010 CBS surveys. Nationally, manitarian crisis such as the likes of Mesuji and Bima
there is a sign of growth in IKRAR. 2008’s IKRAR was will not happen again, hopefully.
20