SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
SAPA
                                                                STRATEGIC ALLIANCE FOR POVERTY ALLEVIATION
                                                                (ALIANSI STRATEGIS UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN)




                                                                NEWSLETTER
          PROMOTING INNOVATION, COORDINATION AND PARTICIPATION IN POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS


                                                                             EDISI 2, AGUSTUS 2012 | VOLUME 2, AUGUST 2012




      KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
           KESEJAHTERAAN RAKYAT


         FORDFOUNDATION
Advisor: Sujana Royat (Kemenko Kesra)

Chief Editor: Katiman Kartowinomo
(Kemenko Kesra)

Editor: Yaury Tetanel (Komite Kemitraan
Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan –
KKIPK), Katiman Kartowinomo (Kemenko
Kesra), Luh Nyoman Dewi Triandayani
(KKIPK), Fakhrulsyah Mega (KKIPK), Rizki
Sisindra (Kemenko Kesra), Rudi Hermawan
(Kemenko Kesra)

Contributors: Aceh: Azharuddin; North
Sumatera: Kominta Sari Purba; West Java:       Sujana Royat: Pemerintah mendukung upaya untuk memberdayakan kelompok
Surahmat, Eva Patimah, Umar Alam, Yudi         rentan seperti perempuan yang mengambil tanggung jawab sebagai kepala
Kurnia, Daden Sukendar, Deden; Central         keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan
                                               pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Kebijakan lainnya
Java: Zakaria, Gunung Wiryanto; Yogyakarta:    adalah PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post --
Triwahyuni Suci Wulandari; South Sulawesi:
Mulyadi; East Nusa Tenggara: Zevan Aome;       Sujana Royat: The government supports the efforts to empower the vulnerable
Bali: Luh Debora Murthy; West Nusa             groups like the women who take the responsibility as heads of the family.
Tenggara: Siti Sanisah                         People empowerment is one of the government's policies aimed at alleviating
                                               poverty. The other policy is the PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post --
Publisher: SAPA Secretariat
Address: Jl. Kesehatan IX No. 8, Jakarta,
Telephone and fax 62 21 3865213                         Dari Redaksi
Website: www.sapa.or.id
Email: newsletter@sapa.or.id
                                               Perempuan Melawan
Inside                                         Pemiskinan
Data:


                                               K
Meneropong Partisipasi Perempuan dalam                ondisi kemiskinan tidak         ling besar menerima dampak
Perencanaan Pembangunan p. 4                          dapat disangkal telah           negatifnya dan siapa yang paling
Shedding Light on Women’s Participation in
Development Planning p. 6                             menyebabkan masalah-            berpotensi untuk mengatasinya?
                                               masalah turunan lainnya seperti        Kalau kita kaji lebih dalam,
Innovation:                                    ketidakmampuan orang miskin            sesungguhnya kondisi kemiskinan
Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan Hak
(Acces to Justice) p. 8                        mengakses          pendidikan,         pada skala mikro, yaitu pada level
Paving the Way for Access to Justice p. 8      kesehatan,         perumahan,          rumah tangga, pihak yang
                                               sumberdaya ekonomi, yang pada          menerima dampak paling besar
News from SAPA:
Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat p. 19   akhirnya melahirkan kemiskinan         adalah perempuan. Karena
The Launch of IKRaR                            baru. Dalam kondisi kemiskinan         meskipun laki-laki yang mencari
(People’s Welfare Index) p. 19                 ini sesungguhnya siapa yang pa-        nafkah, perempuan-lah yang

                                                                                                                             1
Dari Redaksi                                                                       SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




    menjadi aktor dalam pengelolaan         Sebagai contoh, unit usaha                  Provinsi, gajinya ditransfer
    sumberdana dan sumberdaya           simpan pinjam yang dikelola                     langsung kepada istrinya agar
    keluarga untuk kemudian             oleh perempuan dalam PNPM                       dananya lebih bermanfaat jika
    memastikan semua kebutuhan          Mandiri selalu kinerjanya lebih                 dibandingkan, gaji tersebut
    dasar minimum terpenuhi.            baik yang ditandai dengan                       dikelola oleh laki-laki.
       Berbagai literatur tentang       rendahnya NPL, lancarnya                            Dalam satu pertemuan
    perempuan                 dalam     perguliran              dana,         dan       d e n g a n Ti m S A PA , Pr o f .
    pembangunan juga membawa            sebagainya.              Selain       itu,      Susetyawan, seorang pengajar
    pada satu kesimpulan bahwa          perempuan-lah yang menjadi                      di UGM, bercerita tentang ‘the
    intervensi yang paling efektif      aktor dalam memperkuat modal                    logic      of   Dakon’,   yang
    dalam meningkatkan ekonomi          sosial,          yaitu          dengan          menganalogikan permainan
    keluarga adalah dengan              memanfaatkan                seoptimal           tradisional Jawa yaitu Dakon
    memberdayakan perempuan             mungkin modal sosial baik yang                  atau Congklak dengan praktik
    karena perempuan mempunyai          b e r u p a j a r i n g a n ( network)          hidup dan kehidupan yang
    ‘efek ganda’ yang tinggi dalam      antar anggota kelompok,                         dijalankan para perempuan di
    pemenuhan            kebutuhan      kepercayaan yang diberikan                      sebuah        perdesaan,      di
    keluarga. Hal ini juga diperkuat    kelompok dan norma-norma                        Kabupaten Kulon Progo. Dalam
    berbagai fakta bahwa dalam          atau ketentuan yang disepakati                  analogi ini perempuan berusaha
    berbagai               program      dalam kelompok masyarakat                       memenuhi kebutuhan dengan
    pemberdayaan masyarakat             dalam                       memenuhi            menjadi anggota dari beberapa
    perempuan menjadi aktor yang        kebutuhannya.                                   kelompok simpan pinjam
    aktif, responsif dan tangguh            Tak kalah menarik adalah                    sekaligus. Dengan pola ‘gali
    dan hasilnya lebih efektif          keputusan Gubernur Provinsi                     lubang, tutup lubang’ dan
    dibandingkan dengan apabila         Gorontalo yang membuat                          masih tingginya modal sosial di
    program dijalankan oleh laki-       peraturan bahwa untuk PNS di                    masyarakat, ternyata keluarga
    laki.                               lingkungan                 Pem e r i n t a h    di kampung masih tetap




    Women Against Impoverishment


    T
             here is no doubt that      makes a living, women become                    the program is run by men. For
             poverty has led to         actors in the management of                     example, savings and loan busi-
             other problems such as     funds and resources to families                 ness units run by women in the
             the inability of the       and make sure all the minimum                   PNPM Mandiri always perform
    poor to access education,           basic needs are met.                            better than when it is run by
    health, housing, economic re-          The literature on women in                   men. It is characterized by low
    sources, which ultimately led to    development also leads to the                   NPL (non-performing loan), the
    the emergence of new poverty.       conclusion that the most effec-                 good performance of revolving
    In the conditions of poverty,       tive interventions to improve                   funds, and so forth. In addition,
    who are most affected and who       the family economy is to em-                    women became important ac-
    is the most negative potential      power women because women                       tors in strengthening social
    to solve it? If we look deeper,     have a stronger ‘multiplier ef-                 capital, ie. to optimally utilize
    the real conditions of poverty      fect’ in the family needs. This                 the social capital either in the
    occur at the micro scale, ie. at    is also strengthened by the                     form of a network (network)
    the household level. In this con-   facts that in many community                    between group members, the
    dition, the party receiving the     empowerment          programs,                  trust and group norms or rules
    greatest impact are women.          women becoming an active,                       agreed upon in the community
    This is because although men        responsive and resilient and the                in meeting the needs. More-
    are the party who generally         result is more effective than if                over, another interesting ex-


2
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                  From The Editor



bertahan untuk melanjutkan              riil dalam kemiskinan, dan
hidupnya. Tradisi-tradisi lain di       mereka     juga    lah  yang
kampung seperti jimpitan,               mempunyai potensi besar untuk
arisan, dan sebagainya juga             menanggulangi kemiskinan.
diaktori oleh perempuan.                Mereka telah menunjukkan
Berbagai fakta ini membuktikan          bahwa      kemiskinan    dan
bahwa perempuan mempunyai               pemiskinan dapat dan harus
peranan yang sangat besar               dilawan dengan semangat dan
dalam melawan kemiskinan dan            kerjakeras.     Inilah  yang
pemiskinan, yang mana secara            seharusnya menjadi menjadi
kultur yang umum di Indonesia           dasar bahwa seluruh program
perempuan selalu terpinggirkan          penanggulangan kemiskinan
haknya.                                 harus memberikan ruang yang
   Pada edisi kedua ini, Redaksi        cukup kepada perempuan untuk
mengangkat tema tentang                 beraktualisasi agar hasilnya
peran perempuan dalam                   lebih efektif.
melawan pemiskinan setelah
melihat berbagai fakta bahwa
di tengah struktur dan kultur           Selamat
masyarakat yang cenderung               membaca!!!
memarginalkan perempuan,
perempuan dengan segala
kekurangan dan kelebihannya
mampu menunjukkan bahwa
merekalah yang selama ini               Chief Editor
bergelut dan bergulat secara            Katiman Kartowinomo




ample is the decision of the            ing the hole’ and the high so-
Governor of Gorontalo Province          cial capital in communities,
that issued a regional regula-          families in the village was still
tion for civil servants in the Pro-     be retained to live off from.
vincial Government, that his            Other traditions in the village
salary is to be transferred di-         such as jimpitan, gathering,
rectly to his wife in order to          and so on are also initiated by
optimally manage the income             women. These facts prove that
more effectively than if the sal-       women have a very large role
ary is to be managed by men.            in the fight against poverty and    who have great potential to re-
   In a meeting with SAPA Team,         impoverishment, which is a          duce poverty. They have shown
Prof. Susetyawan, a lecturer at         common culture in Indonesia.        that poverty must be con-
Gadjah Mada University, talked              In this second edition, the     fronted with strong spirits and
about ‘the logic of Dakon’, a           editors chose women’s role in       hard work. This is should be the
children’s game of Java. Tradi-         fighting poverty as a main fo-      basis that all poverty reduction
tional games are analogous to           cus after witnessing the facts      programs should provide
the practice of life and the lives      that in the middle of the struc-    enough space for women to ac-
of the women in a rural district        ture and the culture of the so-     tualize more effective results.
Kulonprogo. The analogy re-             ciety that tends to marginalize
lates to women trying to meet           women, women with all the dis-      Happy reading!
the needs of a member of some           advantages were able to show
group of savings and loans as           that they had been struggling
well. With a continuous pattern         and grappling in real terms in      Chief Editor
of ‘digging a hole, and cover-          poverty. They are also those        Katiman Kartowinomo


                                                                                                               3
Data                                                                 SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




    Meneropong Partisipasi Perempuan
    dalam Perencanaan Pembangunan
    Oleh: Yauri Tetanel



    K
           onsep mengenai partisipasi publik telah
           berkembang luas diberbagai belahan dunia.
           Partisipasi publik tidak hanya dimaknai
    sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang terkait
    dengan aspek politik semata, akan tetapi juga
    terkait dengan aspek lainnya seperti ekonomi
    maupun sosial. Gelombang partisipasi publik
    melanda Indonesia setelah tumbangnya rezim
    otoritarian Orde Baru, yang ditandai dengan
    pemilihan umum secara langsung pada tahun 1999.
    Walaupun Indonesia saat ini merupakan salah satu
    negara yang dikenal sebagai negara yang
    demokratis, namun hal itu belum dapat menjamin
    bahwa partisipasi masyarakat secara otomatis juga
    telah menunjukkan perbaikan yang berarti. Salah
    satu aspek penting yang menjadi tantangan pada
    era desentralisasi di Indonesia saat ini adalah
    partisipasi publik dalam pembangunan, khususnya
    adalah partisipasi perempuan. Adalah keliru jika
    hanya melihat tingkat keberhasilan partisipasi      Pembangunan membutuhkan partisipasi seluruh
    perempuan hanya dalam konteks representasi          masyarakat, termasuk perempuan. Khususnya
                                                        keterlibatan perempuan dalam perencanaan
    perempuan yang menduduki kursi di-parlemen, dan     pembangunan di daerah, yang dimulai dari tingkat desa
    tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam       hingga tingkat kabupaten/kota. Foto: Zulkifli
    pembangunan yang sangat terkait dengan peran dan
    memiliki dampak terhadap perempuan.                 Dalam berbagai penelitian maupun kajian mengenai
        Salah satu aspek penting yang disorot dalam     keterlibatan perempuan dalam perencanaan
    tulisan ini adalah keterlibatan perempuan dalam     pembangunan ditemukan fakta bahwa keterlibatan
    perencanaan pembangunan di daerah, yang dimulai     perempuan sangat rendah (pasif) bahkan hampir
    dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten/kota.    tidak ada dalam forum musyawarah perencanaan
                                                        pembangunan ditingkat desa. Kondisi ini
                                                        mengakibatkan program pembangunan yang
                                                        diusulkan menjadi bias gender dan tidak berpihak
                                                        pada kepentingan perempuan. Mengutip data yang
                                                        ditemukan oleh Women Research Institute (2006)
                                                        yang menemukan bahwa selama lebih dari 30 tahun
                                                        Indonesia tidak melakukan upaya nyata dalam
                                                        mengatasi terjadinya kematian ibu ketika
                                                        melahirkan yang angkanya jauh diatas negara-
                                                        negara Asia, bahkan merupakan rekor tertinggi di
                                                        kawasan ASEAN. BPS mengeluarkan angka kematian
                                                        ibu sebesar 307/100.000 kelahiran pada tahun 2004
                                                        dan saat ini angka kematian ibu sekitar 247/100.000
                                                        kelahiran. Walaupun terus menunjukkan penurunan,
                                                        angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi
                                                        dan dikuatirkan tidak tercapainya salah satu Tujuan
    Kaum perempuan berkumpul dan berbagi tugas pasca    Pembangunan Millennium (MDGs) pada tahun 2015.
    erupsi Gunung Merapi. Foto: Rudi H.                    Terkait dengan data diatas, pelibatan

4
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                               Data



perempuan, khususnya perempuan miskin dalam
perencanaan pembangunan menjadi mutlak
diperlukan. Perspektif gender perlu didudukkan
secara cermat dan bukan hanya atas dasar jumlah
dan kepantasan akan tetapi juga sebagai bagian
dari tindakan afirmasi terhadap kepentingan
perempuan. Inpres Nomor 9 tahun 2000 secara
tegas menyatakan bahwa pengarusutamaan gen-
der diperlukan dalam penyelenggaraan
perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan.
    Berdasarkan upaya yang dilakukan dalam
mendorong partisipasi perempuan untuk terlibat
dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan
di daerah sasaran Program SAPA setidaknya ada 3
(tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan
                                                    Tampak senyum salah satu perempuan yang ikut bekerja
sebagai berikut :                                   dalam pembangunan jalan di salah satu desa di Kabupaten
                                                    Ciamis, 14 Juni 2010. Foto: Rekompak-JRF

Kapasitas Perempuan
   Kapasitas perempuan menjadi persoalan utama      Pengorganisasian
dalam mendorong partisipasi perempuan. Hal ini         Pengorganisasian merupakan instrumen penting
bukan hanya sekedar mengenai persoalan              dalam mendorong dan mengawal usulan kelompok
konstruksi sosial yang selama ini membelenggu dan   perempuan dalam perencanaan pembangunan.
mengatur peran laki-laki dan perempuan, akan        Sebagai contoh, Kota Banda Aceh sebagai salah satu
tetapi juga akses dan kapasitas perempuan untuk     daerah sasaran Program SAPA tidak hanya
dapat menyuarakan kepentingannya. Terkait           mendorong dan memfasilitasi pengorganisasian
dengan hal tersebut maka upaya pemberdayaan         kelompok perempuan akan tetapi juga memfasilitasi
dan peningkatan kapasitas perempuan untuk dapat     forum khusus bagi perempuan dalam menyampaikan
mengenali dan menganalisis permasalahannya          usulan pembangunan yang berpihak pada
menjadi sangat strategis dalam mendorong            kepentingan perempuan dalam forum Musrena
partisipasi perempuan.                              (Musyawarah Perencanaan Pembangunan
                                                    Perempuan).


                                                    Integrasi Perspektif Gender
                                                    Dalam Perencanaan
                                                    Pembangunan
                                                        Keberhasilan pembangunan seringkali hanya
                                                    dilihat dari aspek makro seperti pertumbuhan
                                                    ekonomi, tingkat investasi, pembentukan modal,
                                                    pengurangan jumlah penduduk miskin. Walaupun
                                                    demikian keberhasilan tersebut masih dipandang
                                                    bersifat buta dan tidak sensitif terhadap gender.
                                                    Gugatan yang seringkali diajukan pada pencapaian
                                                    keberhasilan pembangunan tersebut adalah
                                                    seberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebut
                                                    memberikan manfaat kepada laki-laki dan
                                                    perempuan? Seberapa jauh keberhasilan
                                                    pembangunan tersebut memberikan akses dan peran
                                                    kepada laki-laki dan perempuan?.
                                                        Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi
                                                    perempuan perlu mendapatkan dukungan dari
Salah satu bentuk penguatan kapasitas perempuan
melalui siaran radio. Foto: Suci Idea               kebijakan maupun regulasi ditingkat daerah.

                                                                                                              5
Data                                                                    SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




    Shedding Light on Women’s Participation
    in Development Planning
    By: Yauri Tetanel



    T
              he concept of public participa
             tion is widespread in many parts
             of the world. Public participa
             tion does not only mean an act or activity
    associated with purely political aspect, but also
    related to other aspects such as economic and
    social. Public participation waves hit Indonesia
    after the fall of the authoritarian New Order re-
    gime, which is characterized by direct elections
    in 1999. Although Indonesia is now one of the
    countries known as a democratic country, but it
    has not been able to ensure that public partici-
    pation is automatic, also have shown significant
    improvement, especially for the public services.
    One of important aspect is a challenge in the era
    of decentralization in Indonesia today, is public
    participation to involve in the government plan-
    ning process that affected their life, particularly
    the participation of women. It is a mistake to only   Women search of firewood. Photo: Kibar Kediri
    look at the success rate of women participation,
    which is only in the context of the representa-
    tion of women holding seats in parliament, and
    not pay attention to important aspects in the            One of important aspect highlighted in this
    development that is highly related to the role and    paper is the involvement of women in the plan-
    have an impact on women.                              ning process in the districts/cities, which starts
                                                          from the village to the sub district, as well as
                                                          government agencies forum at the district/cit-
                                                          ies level. In various research and studies regard-
                                                          ing the involvement of women in government
                                                          planning process is found that the women par-
                                                          ticipation is very low (passive) and almost no
                                                          involvement of women in the planning process
                                                          at the lower up to the higher level. These condi-
                                                          tions resulted in the proposition of a program
                                                          by the community that will be a potential be-
                                                          come gender bias. Citing the data found by the
                                                          Women Research Institute (2006) that found for
                                                          more than 30 years, Indonesia did not make a
                                                          real effort to address the occurrence of mater-
                                                          nal deaths in childbirth, and the numbers is rela-
                                                          tively high among Asian countries, even the high-
                                                          est record in the ASEAN region. The Central Body
                                                          for Statistics (BPS) issued a maternal mortality
                                                          ratio 307/100.000 born in 2004 and the current
                                                          maternal mortality rate of about 247/100.000
                                                          birth. Although it continues to decline, the ma-
    Corn farmer in Kediri. Photo: KIbar Kediri            ternal mortality rate in Indonesia is still high and

6
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                                      Data



it will not achieve the target of Millennium De-
velopment Goals (MDGs) by 2015.

   Associated with the data above, the involve-
ment of women, particularly poor women in the
government planning process are necessary. Gen-
der perspective needs to be carefully mounted,
and not just on the basis of the numbers and
appropriateness but also as part of affirmative
action for women’s interests. In 2000, President
issued the Presidential Instruction No. 9/2000
expressly states that gender mainstreaming is
needed in organizing the planning, preparation,
monitoring, and evaluation of policy and program
development.

   Based on the efforts made to encourage the
participation of women to engage in the plan-
ning process at every level conducted in the SAPA
                                                         Gender perspective needs to be carefully mounted, and
target area at least 3 (three) important aspects         not just on the basis of the numbers and appropriateness
to note are as follows:                                  but also as part of affirmative action for women’s
                                                         interests. Photo: Kibar Kediri

Capacity of Women
   Capacity of women became a major issue in
encouraging women’s participation. It is not just
a matter of social construction that has bind and
regulate the role of men and women, but also
                                                         Organizing
access and capacity of women to be able to voice            Organizing is an important instrument in pro-
their interests. In this regard, the efforts of          moting and guarding the proposed group of
women’s empowerment and capacity building in             women in planning process at the village until
order to identify and analyze the problem be-            district/cities level. For example, the City of
come very strategic in encouraging the women             Banda Aceh as one of the SAPA Program targets,
participation.                                           not only encourage and organizing of women’s
                                                         groups but also in facilitating them by forming a
                                                         special forum for women to deliver their pro-
                                                         posal in the Musrena Forum.


                                                         Integration of Gender
                                                         Perspective in
                                                         Government Planning
                                                            Development success is often only seen from
                                                         the macro aspects such as economic growth, in-
                                                         vestment rate, capital formation, as well as pov-
                                                         erty reduction. Although this success is still con-
                                                         sidered to be blind and insensitive to gender.
                                                         The query often filed on the achievements of
                                                         such development is how far the success of such
                                                         development provides benefits to both men and
                                                         women? How far does the success of develop-
                                                         ment provide access and equality of roles be-
The query often filed on the achievements of such
development is how far the success of such development   tween men and women? In this regard, the par-
provides benefits to both men and women? How far does    ticipation of women needs to gain support from
the success of development provide access and equality   policies and regulations from the local level.
of roles between men and women? Photo: Kibar Kediri

                                                                                                                    7
Inovasi                                                                    SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012



    Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan
    (Acces to Justice)

    A
           wal krisis global melanda dunia tahun 1997,    (3) Lama sekolah dan tingkat buta-huruf orang
           United Nation mencatat bahwa terdapat 70%      dewasa, (4) Akses masyarakat pada infrastruktur
           dari 1,3 milyar jumlah penduduk miskin dunia   sosial dasar (akses pada air bersih, sanitasi,
    adalah kaum perempuan. 7 (tujuh) tahun pasca          pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, dan
    krisis moneter 1997/1998, tepatnya tahun 2004,        perumahan layak huni), (6) Jumlah balita kurang
    organisasi buruh internasional (ILO) mencatat         gizi, jumlah kelahiran dan kematian ibu hamil, (7)
    terdapat 550 juta pekerja miskin didunia yang         Akses masyarakat pada sumberdaya ekonomi dan
    penghasilannya dibawah US $ 1 perhari. Dari jumlah    (8) Akses pada keadilan (access to justice).
    tersebut, 60% atau sekitar 330 juta adalah kaum           Pada kesempatan ini Kami ingin mengupas secara
    perempuan. Apa makna keadaan tersebut bagi            ringkas inovasi kelompok masyarakat sipil dan para
    dunia ketiga?                                         pemangku kepentingan dalam mengembangkan
        Dapat diartikan bahwa ada upaya-upaya             sistem akses kaum marginal dan atau access to jus-
    sistematis dinegara-negara dunia ketiga, termasuk     tice pada kaum perempuan.
    Indonesia, terjadinya perampasan daya kemampuan           Adalah PEKKA (Program Pemberdayaan
    (capability deprivation) manusia dan atau kelompok    Perempuan Kepala Keluarga) yang digagas KOMNAS
    masyarakat, sehingga membuat manusia dan atau         PEREMPUAN Indonesia tahun 2000 yang ingin
    kelompok masyarakat tersebut masuk dalam              mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah
    lingkaran (circle) kehidupan yang memiskinkan,        konflik, seperti di Aceh, dimana para perempuan
    dimiskinkan/dimarginalkan secara sosial, budaya,      berjuang untuk memperoleh akses sumberdaya agar
    ekonomi dan politik. Lantas, apakah yang kami         dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma
    maksudkan perampasan daya tersebut? Yaitu sebuah      mereka. KOMNAS PEREMPUAN bekerjasama dengan
    proses penguasaan sistemik yang dijalankan oleh       Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)
    kekuatan ekonomi dan politik atas (1) hak dan daya    yang saat ini menjadi salah satu stakeholder Stra-
    sosial-ekonomi, (2) daya politik, dan (3) daya        tegic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA).
    psikologis warga negara.                                  Data Susenas tahun 2007 menunjukkan bahwa
        Secara indikator, ‘perampasan daya’ tersebut      jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan
    dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-      mencapai 13,60% atau sekitar 6 juta rumah tangga.
    hari yakni: (1) Indeks kemiskinan manusia (angka      Dan pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS)
    kedalaman dan keparahan kemiskinan), (2) Jumlah       mendata jumlah Perempuan Kepala Keluarga
    penduduk yang meninggal di bawah usia 40 tahun,       meningkat menjadi 14% atau sekitar 9 juta rumah




    Paving the Way for Access to Justice


    I
        n the beginning of the global crisis of 1997,     s o c i a l l y, c u l t u r a l l y, e c o n o m i c a l l y and
        the United Nations noted that 70% of              politically. Seizure of power is a systemic con-
        the 1.3 billion of world’s poor are women. 7      trol process executed by the economic and po-
        (seven) years after the monetary crisis           litical power on (1) rights and socio-
    of 1997/1998, International Labor Organization        economic power, (2) political power, and (3) the
    (ILO) noted that there are 550 million people in      psychology of citizens.
    poverty in the world whose income is below
    U.S. $    1 per     d a y.  Of    these, 60% or          ‘Seizure of power’ indicators can be
    about 330 million are women. What is                  seen in the daily life of the community, namely:
    the meaning of that situation for the third world?    (1) the human poverty index (number of depth
                                                          and severity of poverty), (2) The number of
       This means that there are systematic               death under the age of 40, (3) school period and
    deprivation of the pople’s capacity and society       levels of adult literacy, (4)public access to ba-
    in those third world countries, including             sic social infrastructure (access to clean water,
    Indonesia, thus make them fit into the circle that    sanitation, health services, education services,
    impoverish life, impoverished/marginalized            and livable housing), (6) the number


8
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                               Innovation




tangga dari jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Mendasari pada kenyataan statistik tersebut
digagaslah upaya pemberdayaan kaum perempuan
khususnya perempuan kepala keluarga dari aspek
pemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satu
instrumen pengembangan access to justice kaum
perempuan. Lokasi program mencakup di 14 Provinsi
sebagai berikut:
1. Aceh: Kab. Aceh Bireun, Kab. Aceh Barat Daya,
     Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Timur,
     Kab. Aceh Jaya, Kab. Singkil, Kab. Aceh Selatan,
     dan Kab. Nagan Raya.                                   Pemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satu
2. Jawa Barat: Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab.              instrumen pengembangan access to justice kaum
                                                            perempuan. Ilustrasi: Koran Jakarta
     Sukabumi, Kab. Karawang.
3. Nusa Tenggara Timur: Kab. Flores Timur.                  perempuan atas akses dan kontrolnya terhadap
4. Sulawesi Tenggara: Kab. Buton.                           penegakan hukum dan keadilan. Secara khusus pro-
5. Kalimantan Barat: Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya         gram ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan
6. Jawa T  engah: Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Brebes   kapasitas kaum perempuan antara lain untuk:
7. Nusa Tenggara Barat: Kab. Lombok Barat, Kab.             1) Mengembangkan dan memperkuat pemimpin-
     Lombok Tengah.                                            pemimpin dan kader-kader perempuan sehingga
8. Maluku Utara: Kab. Halmahera Utara                          mampu memfasilitasi masyarakat di wilayahnya
9. Sumatera Utara: Kab. Asahan                                 dalam proses penyadaran kritis terhadap
10. Sumatera Selatan: Kab. Ogan Komering Ilir                  penegakan hak dan keadilan.
11. Jawa Timur: Kab. Bangkalan                              2) Mengembangkan pusat informasi, pelatihan dan
12. Sulawesi Selatan: Kab. Bone                                pelayanan hukum
13. Sulawesi Utara: Kab. Bolaang Mongondow                  3) Mengembangkan forum masyarakat dan
14. Bali                                                       pemangku kepentingan (multi-stakeholder fo-
                                                               rum) di tingkat wilayah untuk memfasilitasi
   Program yang dimulai sejak Mei 2010 ini                     penyelesaian persoalan hukum dan ketidakadilan
bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan kaum                  di masyarakat.




of malnourished children under five, the num-               currently one of the stakeholders of Strategic
ber of births and maternal mortality, (7) public            Alliance for Poverty Alleviation (SAPA).
access to economic resources, and (8) Access
to justice.                                                    Susenas (national census) data in 2007 showed
                                                            that the number of female-headed households
   This article will explore the innovation of civil        reached 13.60%, or about 6 million households.
society groups and stakeholders in developing               And in 2010 the Central Body for Statistics (BPS)
the access system for marginal people and or                recorded the number of Women Headed House-
access to justice to women.                                 holds increased to 14%, or about 9 million house-
                                                            holds of the poor population in Indonesia. Based
   PEKKA (Empowerment of Women Headed                       on that statistical reality, women empowerment
Households Program) that was initiated by                   was initiated as one of the access to justice in-
Komnas Perempuan Indonesia (Indonesia                       strument for women. The program’s locations are
Woman’s National Commission) in 2000 who wants              in the following 14 provinces:
to document the lives of widows in conflict ar-
eas, such as in Aceh, where women struggle to               1.   Aceh: Aceh Bireun Districk, Aceh Barat
gain access to resources in order to solve their                 DayaDistrick, Aceh Besar Districk, Pidie
economic problems and trauma. Komnas                             Districk, Aceh Timur Districk, Aceh Jaya
Perempuan Indonesia collaborated with Women’s                    Districk, Singkil Districk, Aceh Selatan Districk,
Development Resource Center (PPSW) which is                      and Nagan Raya Districk

                                                                                                                      9
Inovasi                                                                       SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




     4) Mengembangkan sistem pendokumentasian dan                      melalui pelatihan dan diskusi di tingkat
        publikasi serta pengembangan kurikulum/materi                  kelompok hingga tingkat kecamatan.
        hukum.                                                   2. Peningkatan untuk meningkatkan akses
                                                                    keadilan, mencakup:
        Dalam perjalanannya, sebagaimana Laporan
     Akhir Seknas PEKKA tahun 2010, bahwa program                   a. Pengembangan Kelas-kelas hukum. Kegiatan
     inovatif ini difokuskan pada 3 program strategis                  ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan
     yakni:                                                            kapasitas kaum perempuan atas kesadaran
     1. Peningkatan kesadaran kristis kaum perempuan                   dan pengetahuan serta informasi atas hak-
        meliputi aspek:                                                hak perempuan secara hukum dan
        a. Penyadaran kritis PEKKA terhadap persoalan                  masalahnya.
            ketidakadilan, yang dilakukan oleh parale-              b. Pengembangan Paralegal. Kegiatan ini
            gal pendamping komunitas memberikan                        dimaksudkan sebagai upaya penumbuhan dan
            muatan pengetahuan bagi kelompok                           pengembangan kader hukum perempuan.
            dampingan (anggota PEKKA) secara intensif                  Selain merupakan strategi keberlanjutan pro-
            untuk memahami akar persoalan yang                         gram access to justice, kegiatan ini juga
            menyebabkan berbagai hal ketidak-adilan hak                dimaksudkan untuk mendampingi kaum
            secara hukum, kekerasan (secara fisik dan                  perempuan dalam penyelesaian masalahnya
            ekonomi), dan diskriminasi hal seacara                     secara litigasi dan non litigasi.
            politik.                                                c. Klinik Hukum
        b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan                       Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan
            PEKKA terhadap hukum. Anggota PEKKA dan                    dampingan dan konsultasi hukum bagi
            masyarakat diajak untuk mengenali berbagai                 Perempuan (PEKKA) yang mengalami kasus
            aspek kehidupan termasuk sistem hukum In-                  kekerasan baik secara fisik, psikis dan
            donesia dan relasi kuasa yang mereka hadapi                ekonomi. Klinik hukum ini bekerja sama
            agar dapat melakukan suatu perubahan                       dengan lembaga bantuan hukum di daerah.



     2.    West Java: Cianjur Districk, Subang Districk,         stakeholders (multi-stakeholder forum) at the
           Sukabumi Districk, Karawang Districk                  regional level to facilitate the settlement of le-
     3.    East Nusa Tenggara: East Flores Districk              gal issues and injustices in society. 4) Develop a
     4.    Southeast Sulawesi: Buton Districk                    system of documentation and publications and
     5.    West Kalimantan: Pontianak City, Kubu Raya Districk   curriculum development / law materials.
     6.    Central Java: Batang Districk, Pemalang
           Districk, Brebes Districk
     7.    West Nusa Tenggara: West Lombok Districk,
           Central Lombok Districk
     8.    North Maluku: North Halmahera Districk
     9.    North Sumatera: Asahan Districk
     10.   South Sumatera: Ogan Komering Ilir Districk
     11.   East Java: Bangkalan Districk
     12.   South Sulawesi: Bone Districk
     13.   North Sulawesi: Bolaang Mongondow Districk
     14.   Bali

        The program which began in May 2010 aims
     to increase the empowerment of women to ac-
     cess and control over law enforcement and jus-
     tice. This program is specifically intended as an
     effort to increase the capacity of women, among
     others, to: 1) Develop and strengthen leaders
     and cadres of women so as to facilitate the pub-
     lic in the territory in the process of critical             PEKKA and community members are invited to recognize
     awareness of the enforcement of rights and jus-             the various aspects of life including the legal system of
                                                                 Indonesia and the power relations that they face in order
     tice. 2) develop an information center, training            to make a change through training and discussion at the
     and legal services 3) Develop a public forum and            group level to the district level. Photo: Wordpress


10
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                          Innovation



                                                                secara kolektif ini dapat memberikan dan
                                                                atau menjamin rasa aman bagi korban.
                                                            e. Pengembangan Informasi, Media dan
                                                                Pemberdayaan Hukum.
                                                                Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya
                                                                pengembangan instrumen kerja peningkatan
                                                                kapasitas pengetahuan perempuan. Fokus
                                                                kegiatan ini adalah memproduksi manual
                                                                pendidikan dan media informasi berupa
                                                                peraturan perundang-undangan dan berbagai
                                                                keberhasilan kaum perempuan dalam advo-
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ilustrasi: Republika       cacy hukum.
                                                            f. Penguatan dan pengembangan jaringan multi
                                                                stakeholder forum.
   d. Rumah Aman Berbasis Komunitas                             Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya
      Kegiatan ini terkait dengan klinik hukum,                 penciptaan ruang baru untuk menggalang
      dimana      pemyediaan rumah aman                         solidaritas dan atau kepekaan serta
      dimaksudkan sebagai upaya perlindungan                    pelembagaan komitmen para pemangku
      korban selama penyelesian kasus hukum                     kepentingan dalam penegakan hukum bagi
      khususnya kasus KDRT yang sedang diproses                 kaum perempuan secara adil dan atau tanpa
      baik secara litigasi maupun non litigasi.                 diskriminasi. Forum pemangku kepentingan
      Pengembangan rumah aman berbasis                          ini terdiri dari aparat penegak hukum,
      komunitas ini merupakan bagian dari upaya                 pemerintah daerah, dinas-dinas/instansi
      membangun kepekaan dan solidaritas sosial                 terkait dengan penegakan hukum dan
      atas ketidak-adilan sosial bagi kaum                      keadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat,
      perempuan korban KDRT. Perlindungan sosial                organisasi dan tokoh masyarakat yang



   A stated on PEKKA’s Final Report, this inno-                This activity is aiming to develop female
vative program focused on three strategic pro-                 cadre on law. Aside from being the
gram which are:                                                program’s sustainability strategy, this ac-
                                                               tivity is also aiming to assist in solving the
1. Increasing women’s critical awareness
                                                               problem of women in litigation and non
   a) Critical awareness of the problems of in-                litigation.
      justice, which is done by community para-             c) Legal clinic
      legals that provide content knowledge for                This activity is intended to provide legal
      assistance groups (PEKKA members) inten-                 assistance and consultation for Women
      sively to understand the root causes that                (PEKKA) who experienced physical, psycho-
      lead to many things like the injustice of                logical, and economic violence. This legal
      the law, violence (physical and economic),               clinic is in collaboration with the regional
      and political discrimination.                            legal aid.
   b) Increasing PEKKA’s understanding and                  d) Community-Based Safe House
      knowledge on the law. PEKKA members and                  This activity is related to the legal clinic,
      community are invited to recognize the                   which is a safe house becomes victims’ pro-
      various aspects of life, including the legal             tection during case processes, especially
      system of Indonesia and the power rela-                  domestic violence cases that are on liti-
      tions that they faced, in order to make a                gation and non litigation process. Devel-
      change through training and discussion at                opment of community-based safe house is
      the group level to the district level.                   a part of efforts to build a sense of social
2. Improving access to justice                                 solidarity and the social injustice to
                                                               women victims of domestic violence. Col-
   a) The law classes development                              lective social protection can provide or
      This activity is intended as an effort to in-            guarantee security for victims.
      crease women’s capacity for awareness                 e) Development of Information, Media and Le-
      and knowledge and information on                         gal Empowerment.
      women’s rights and legal problems.                       This activity is aiming as an effort to de-
   b) Paralegal development

                                                                                                                11
Inovasi                                                               SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




           mempunyai peran, tugas dan kepedulian                   Mahkamah Agung khususnya Direktorat
           terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi              Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai
           perempuan dan masyarakat miskin serta                   lembaga Negara yang berwenang
           kelompok marginal lainnya. Kegiatan utama               memfasilitasi proses peradilan agama
           program strategi mencakup:                              untuk mengalokasikan dana prodeo dan
           1. Dialog Hukum Multi Stakeholder Forum dan             sidang keliling di kantor Pengadilan Agama
              Masyarakat                                           (PA).
           2. Pengembangan dan Pertemuan Forum                  b. Advokasi di tingkat lokal. Kegiatan ini
              Koordinasi Multi Stakeholder Forum                   dimaksudkan sebagai upaya penataan
        g. Advokasi untuk perubahan Kebijakan dan Tata             administrasi legal warega khususnya
           Nilai yang Lebih Adil                                   perempuan. Fokus kegiatan adalah
           Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya                  fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran secara
           advokasi hukum ditingkatan Nasional dan                 gratis.
           Lokal secara non litigasi. Kegiatan advocacy
           antara lain:
           a. Advokasi di tingkat Nasional. Kegiatan ini
                                                           Lesson learn Innovation
              difokuskan pada (1) pengembangan dan            Apa yang digagas oleh PEKKA dan para pemangku
              atau perluasan akses PEKKA dan               kepentingan penegakan hukum di atas, adalah
              masyarakat miskin terkait hukum dalam        sebuah kegiatan yang strategis dan patut menjadi
              berperkara secara prodeo. Dan (2)            inspirasi kita semua dalam meningkatkan
              fasilitasi penyediaan sidang keliling.       perlindungan hak-hak kaum perempuan dalam
              Gagasan ini didiskusikan dengan              kehidupan sosialnya. Jika mengacu pada data




           velop working instrumen of women’s ca-               opment and expansion of access of PEKKA
           pacity building. The focus of this activity          and poor people related with law. And
           is to produce educational manuals and                (2) facilitating the provision of itinerant
           media information in the form of legis-              court. This idea is discussed by the Su-
           lation and the various successes of                  preme Court in particular the Director-
           women in legal advocacy.                             ate-General of the Religious Board as the
     3. Strengthening and developing stakeholder.               authorized State agency to facilitate the
        This activity is aiming to create new space
        for solidarity and sensitivity as well as in-
        stitutionalization or commitment of the
        stakeholders in law enforcement for women
        to be treated fairly and without discrimi-
        nation. Stakeholder forum consists of law
        enforcement personnel, local government,
        NGOs, organizations and community lead-
        ers who have a role, task and concern for
        law enforcement and justice for women
        and the poor and other marginalized
        groups. The main activities of the program
        are:
        a. Multi Stakeholder and community dia-
           logue on law
        b. Multi Stakeholder Forum Development
           and Meeting
     4. Advocacy for policy change and More Fair
        Values. This activity is intended as a legal
        advocacy effort in non-litigation. Advocacy
        activities, among others are:
        a. Advocacy at the national level
           This activity is focused on (1) the devel-


12
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                        Innovation



statistik UN, ILO dan BPS di awal tulisan ini,             dalam pemberdayaan hak dan kapasitas kaum
sesungguhnya perlindungan hak kaum perempuan               perempuan melainkan sebagai wujud pemenuhan
dan masyarakat marginal menjadi sangat krusial dan         hak-hak dasar kaum perempuan sebagaimana
menentukan dalam meningkatkan keberdayaan                  telah diatur dalam konstitusi negara.
kaum perempuan. Itu artinya dapat ditarik pelajaran     4. Partisipasi politik perempuan dalam keseluruhan
baik dari gagasan inovatif PEKKA ini. Diantaranya          proses melawan pemiskinan selain melalui
adalah:                                                    jabatan politik di parlemen dan pemerintahan,
1. Sesungguhnya melawan pemiskinan dan atau                juga dapat dilakukan melalui penegakan dan atau
   perampasan daya , baik daya sosial-ekonomi,             advocacy keadilan hukum baik bagi kaum
   daya politik, dan daya psikologis melalui strategi      perempuan maupun untuk masyarakat marginal.
   penguatan akses atas keadilan hukum (access to       5. Keberdayaan perempuan dalam status sosial
   justice) menjadi sebuah keniscayaan.                    apapun secara bermartabat dan tanpa
2. Pelembagaan komitmen para pemangku                      diskriminasi merupakan pilar utama dalam
   kepentingan hukum untuk penguatan                       memutus rantai kemiskinan bangsa dan
   keberdayaan kaum perempuan khususnya                    penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan
   perempuan kepala keluarga menjadi hal yang              rakyat secara hakiki.
   strategis dan efektif untuk menghormati,                Sebagai penutup tulisan singkat ini, saya
   melindungi dan memenuhi hak-hak keadilan             mengutip nasehat pendiri republik kita Bung Hatta
   hukum perempuan tanpa diskriminasi.                  “bangsa Indonesia yang bersatu, sejahtera
3. Inovasi access to justice yang digagas PEKKA dan     kehidupannya, demokratis penyelenggaraan
   para pemangku kepentingan keadilan hukum             negaranya, dan negara ini bukan saja sebuah negara
   tidak saja menjadi ruang baru dan cara baru          hukum, tetapi juga sebuah negara Kultural.”




      process of religious courts to allocate           2. Institutionalization of stakeholder commit-
      funds without cost and traveling in the              ment to strengthening legal empowerment
      trial court office of Religious Affairs (PA).        of women, especially female heads of house-
   b. Advocacy at the local level                          hold becomes a strategic and effective way
      This activity is intended as a legal ad-             to respect, protect and fulfill the rights of
      ministrative restructuring efforts for so-           women’s legal justice without discrimina-
      ciety, especially women. The focus of this           tion.
      activity is the facilitation of the issuance      3. Innovation initiated access to justice and
      of birth certificates for free.                      stakeholders PEKKA legal justice is not only
                                                           a new space and new ways of empowering
                                                           women’s rights and capacity but as a mani-
Innovation lesson learned                                  festation of the fulfillment of basic rights of
   What was initiated by PEKKA and law en-                 women as stipulated in the constitution.
forcement stakeholders above, is a strategic            4. Political participation of women in the whole
activity that should inspire us all in improving           process against impoverishment than through
the protection of the rights of women in so-               political office in the parliament and gov-
cial life. If referring to UN statistics, the ILO          ernment, can also be done through the en-
and BPS at the beginning of this paper, the real           forcement of law and justice or good advo-
protection of the rights of women and                      cacy for women and for marginalized com-
marginalized people to be very crucial and de-             munities.
cisive in increasing women’s empowerment.               5. Empowerment of women in any social status
This means that some lessons can be drawn                  with dignity and without discrimination is a
from this PEKKA innovative ideas. Among them               major pillar in the nation to break the chains
are:                                                       of poverty.

1. Fighting for impoverishment and deprivation             In closing this brief article, I quoted the ad-
   of resources, both social and economic               vice of the founders of our republic Bung Hatta
   power, political power, and psychological            “Indonesian people unite, live a prosperous life,
   resources through the strengthening of ac-           the democratic organization of the country, and
   cess to legal justice (access to justice) is a       the country is not only a lawful nation, but also
   necessity.                                           a cultutal nation.”

                                                                                                             13
Data                                                                     SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




     Pemberdayaan Ekonomi
     Perempuan Pelaku Usaha Mikro &
     Kecil: Peluang Dalam Upaya
     Penanggulangan kemiskinan
     ISU pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecil           perempuan miskin dan rakyat marginal untuk dapat
     dan mikro menjadi isu yang sangat strategis ketika      bertahan hidup. Peran perempuan dalam
     semua pihak melihat usaha kecil sebagai potensi         menjalankan usaha kecil tidak dapat dianggap tidak
     besar penyangga ekonomi rakyat. Hal ini tidak dapat     ada. Menurut data statistik tahun 2010, sebanyak
     dipungkiri, bahwa berkembangnya kegiatan ekonomi        3.013.450 tenaga kerja perempuan bergerak di IMK
     pinggiran merupakan bentuk nyata dari upaya             (industri mikro dan kecil). Angka ini hanya berbeda
                                                             sedikit dari jumlah tenaga kerja laki-laki yang
                          Grafik 1:                          bergerak di IMK. Tenaga kerja laki-laki yang bergerak
                                                             di IMK menurut data BPS tahun 2010 sebanyak
                                                             3.433.810. Perbandingan persentase tenaga kerja
                                                             perempuan dan laki-laki yang bergerak di sektor IMK
                                                             dapat dlihat dalam grafik 1.
                                                                Fakta lain yang harus kita sadari adalah bahwa
                                                             perempuan telah banyak memberikan sumbangan
                                                             perekonomian keluarga dan negara, baik sebagai
                                                             pekerja maupun pengusaha. Berbagai sumbangan
                                                             perempuan yang tercermin dari kiprahnya dalam




     Economic Empowerment of
     Women in Micro & Small
     Enterprises: Opportunities in
     Poverty Alleviation Efforts
     THE issue of women’s empowerment in micro and           percentage of women workers and men who en-
     small businesses becomes strategic when all             gaged in this sector is represented in The Chart 1.
     parties see small                    businesses as         Another fact that we have to realize is that
     a potential economic support of the people. It can-     women have substantially contributed to the
     not be denied, that the development of ”sideline”
     economic activities is a clear form of the efforts of                         Chart 1:
     poor women and marginalized people to survive.
     The role of women entrepreneurs cannot
     be considered insignificant. Because according to
     2010 statistics, a total of 3.01345 million women
     workers engaged in the MSI (micro and small indus-
     tries). These figures differ only slightly from the
     number of male workers engaged in the MSI. Male
     labor force engaged in MSI according to CBS in 2010
     is as much as 3.43381 million. Comparison of the


14
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                                   Data


perekonomian. Berdasarkan hitungan statistik dapat                            Grafik 2:
dilihat sebagai berikut:
   Perempuan dan Ketenagakerjaan
    1) Terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja
perempuan lima tahun terakhir, yang berarti
sumbangan perempuan dalam perekonomian Negara
juga semakin besar.
    2) Laporan ILO tahun 2009 menunjukkan
perkembangan yang meningkat dalam kurun waktu
lima tahun terakhir ini. Keadaan ini terkait dengan
adanya kemajuan yang signifikan menuju kesetaraan
gender dari segi partisipasi angkatan kerja dan                                                   Sumber: BPS
lapangan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dalam
tabel.                                                      2) 60 persen dari 85,4 juta tenaga kerja di sektor
    3) Kesenjangan gender dalam partisipasi              UKM adalah perempuan
angkatan kerja juga menyempit sebesar 4,4 poin.             3) Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan
Persentase antara tahun 2004 dan tahun 2008,             53,04%.
seperti tampak dalam tabel 1.                               4) Kemampuan perempuan untuk mengem-
    4) Fakta tentang tenaga kerja perempuan              bangkan kepemimpinan usaha adalah sebesar 5,17
tersebut juga berarti bahwa perempuan semakin            (skala 1-7; 1=terburuk; 7=terbaik).
banyak yang berkiprah dalam kegiatan ekonomi. Hal           5) Diperkirakan, triliunan dana telah dikelola
ini dimungkinkan salah satunya karena adanya             oleh perempuan melalui berbagai program
peningkatan kualitas kemampuan perempuan,                pemerintah:       tahun      2009,     pemerintah
terutama dari peningkatan jenjang pendidikan.            mengalokasikan dana sebesar Rp 4,303,220,676,744
   Perempuan dan Produktivitas                           melalui Program Simpan Pinjam untuk Perempuan
    1) Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di          (SPP), dengan tingkat pengembalian 94%, atau Rp.
sektor informal lebih besar dibandingkan dengan          2,768,312,228,834 untuk pokok pinjaman, dan Rp.
pekerja laki-laki.                                       459,050,897,233 untuk bunga pinjaman.




family’s and the state’s economy, both                                        Graphic 2:
as workers and employers. The various contribu-
tions of women as reflected in their work in the
economy can be seen below:
   Women and Employment
   1) An increase in the number of women’s em-
ployment within the last five years, which means
that the contribution of women in the State’s
economy is rising.
   2) ILO reports in 2009 showed significant progress
over the last five years. This situation is related to
the presence of significant progress towards gen-                                                 Sumber: BPS
der equality in terms of labor force participation and
employment as shown in The Table 1.                          2) 60 % of the 85.4 million work forces in the
   3) The gender gap in labor force participation is     micro sectors are women.
also narrowed by 4.4 percentage points between               3) The participation rate of female work force is
2004 and 2008, as shown in The Table 2.                  53.04%
   4) A fact about women’s employment also means             4) The ability of women to develop leadership is
that more and more women take part in economic           at 5.17 points in a scale of 1-7
activities. This is possible partly due to an increase       5) It is estimated that billions of Rupiahs have
in       the         quality        of       women’s     been managed by women through various Govern-
capabilities, primarily from increased levels of edu-    ment programs. In 2009 alone, the government have
cation.                                                  allocated Rp. 4,303,220,676,744 through the Savings
   Women and Productivity                                and Loans for Women program (SPP), with a returned
   1) The number of women in the formal employ-          rate of 94% or Rp. 2,768,312,228,834 for the princi-
ment sector is larger than men.                          pal loan, and Rp. 459,050,897,233 in interests.

                                                                                                                 15
Data                                                                   SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




                                                     Tabel 1:




        Selain berkiprah sebagai pelaku ekonomi,           formasikan sesuatu yang disesuaikan dengan
     perempuan memiliki berbagai kelebihan yang            tindakan untuk menanggapinya (komunikator
     dapat menunjang kiprahnya tersebut. Beberapa          yang baik).
     kelebihan perempuan tersebut antara lain:                3) Kemampuan memperhatikan dan
                                                           mempelajari hasil tindakan, meskipun tanpa
        Kekuatan Perempuan (peluang yang berasal           umpan balik (terbentuk dari kebiasaan
     dari dalam pribadi)                                   melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa
        1) Lingkungan hidup dan fisik perempuan            mendapat imbalan).
     membentuk perilakunya cenderung berprinsip               4) Kemampuan menyesuaikan tindakan
     feiminin. Ciri feminin dominan dalam menjalin         terhadap     situasi   yang   mewujudkan
     relasi dengan sesama.                                 kebijaksanaan.
        2) Kemampuan mendengarkan dan mengin-                 5) Kemampuan mempertemukan ide yang




                                                     Table 1:




        Aside from being economic actors, women have       communicator).
     many advantages that can support their contribu-          3) The ability to observe and study the results of
     tion. Some of the advantages of women include:        an action, even without compensation (formed from
        Power of Women (the opportunities that come        the habit of doing housework voluntarily).
     from the person).                                         4) The ability to adjust an action to certain
        1) The environment and women’s principled          situations that embodies wisdom.
     feminine behavior. Feminine qualities are an advan-       5) The ability to accommodate contradicting
     tage in establishing relationships with others.       ideas, thus able to find a solution to the problem.
        2) The ability to listen and communicate (good         6) The ability to accept situations and knowl-

16
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                                Data


bertentangan, sehingga mampu mencari solusi                                 Tabel 2:
untuk menyelesaikan masalah.
   6) Kemampuan menerima situasi dan
pengetahuan dengan lebih mementingkan isinya
daripada bentuk luar.
   7) Mampu bertoleransi terhadap kekurangan
dan keraguan, sehingga membentuk sikap penuh
pengampunan.
   8) Kemampuan berpikir panjang dalam
membuat            pertimbangan       karena
memperhitungkan nalar dan rasa (intuisi).
   9) Kemampuan memecahkan masalah secara
realistis, tidak bertele-tele.
   10) Kemampuan merengkuh dan memelihara
dunia, sebab perempuan hidup dalam dunianya
sendiri.
   11) Kemampuan mencintai dan memelihara.

   Kesempatan Perempuan (peluang yang                     3) Terbukanya kesempatan bagi perempuan
berasal dari luar pribadi)                             untuk meningkatkan pengetahuannya melalui
   1) Berkembangnya kesadaran kaum laki-laki           berbagai jalur pendidikan.
tentang paham feminisme, yang berarti mereka              4) Ada jalinan kerjasama yang makin luas bagi
bersedia menghargai dan memberi kesempatan             perkembangan perempuan, sehingga perempuan
kepada perempuan untuk berkembang secara               makin percaya diri bahwa mereka tidak sendiri.
pribadi.                                                  Menilik sumbangan dan kelebihan yang
   2) Makin banyak perempuan yang sadar akan           dimiliki perempuan, maka sudah sepantasnya
potensinya, sehingga muncul pemimpin                   jika pemberdayaan ekonomi perempuan harus
perempuan di hampir semua bidang .                     terus dilakukan.        Selain itu, beberapa




edge, and are more concerned with content than                              Table 2:
the outer form.
   7) Being able to tolerate shortcomings and
doubts, thus forming a forgiving attitude.
   8) The ability to think deep because it takes
into account considerations of reason and sense (in-
tuition).
   9) The ability to solve problems realistically,
and not beat around the bush.
   10) The ability to embrace and nurture the
world, because women live in a world of her own.
   11) The ability to love and nurture.

   v     Women’s Opportunity (external opportuni-
ties)
   1) The growing awareness of feminism means
men appreciate and gives opportunity for women
                                                       more confident knowing that they are not alone.
to develop themselves.
                                                           Looking into the contributions and advantages
   2) More and more women are aware of
                                                       of women, it is appropriate to continue the eco-
their potential, so there is an emergence of women
                                                       nomic empowerment of women. In addition, the
leaders in almost all areas.
                                                       following arguments will further strengthen the
   3) Availability of opportunities for women to
                                                       decision of why we need to empower women, and
increase their knowledge through various educa-
                                                       become a point of reference. Among others are:
tional routes.
                                                           Marginalized women as economic actors, in
   4) There is an extensive network of coopera-
                                                           terms of structural inequality that causes women
tion for the development of women, making women

                                                                                                              17
Data                                                                                 SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




     pertimbangan berikut ini tentang mengapa kita
     perlu melakukan pemberdayaan ekonomi
                                                                          Penutup
     perempuan, dapat menjadi bahan telaah kita                              Melihat sumbangan dan peran Perempuan
     bersama. Antara lain adalah:                                         Pelaku Usaha Mikro dan Kecil bagi perekonomian
             Pe r e m p u a n t e r p i n g g i r k a n ( t e r m a r -   di Indonesia, sesungguhnya kiprah dan peranan
     jinalisasikan) sebagai pelaku ekonomi, terkait                       mereka patut selalu didukung dan ditingkatkan.
     dengan ketidaksetaraaan struktural yang                              Upaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
     mengakibatkan           perempuan                mengalami           dalam melakukan peningkatan peran mereka
     ketidaknyamanan secara ekonomi dibandingkan                          masih harus terus diupayakan dan ditingkatkan,
     laki-laki.                                                           karena masih banyak permasalahan yang dihadapi
           Pemberdayaan ekonomi juga berkontribusi                        perempuan pelaku usaha mikro dan kecil dalam
     terhadap pengurangan kekerasan berbasis gen-                         melaksanakan kegiatan usahanya. Beberapa
     der, meningkatkan kesempatan perencanaan                             masalah utama yang harus segera diatasi dan
     keluarga, dan memperlambat penyebaran HIV/                           dicarikan jalan keluarnya bersama adalah:
     AIDS. Perbaikan kondisi ekonomi perempuan                            1. Kebijakan yang ada belum diterapkan dengan
     membuka peluang untuk keluar dari hubungan                              baik. Penyebab belum diterapkannya kebijakan
     yang bersifat eksploitasi di lingkungan rumah                           ini perlu dijajaki lebih mendalam, apakah
     karena mereka tidak lagi tergantung secara                              kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan
     ekonomi atas pasangannya.                                               karena aturan turunannya tidak ada, ataukah
             Terdapat hubungan positif dengan                                karena para pelaksana kebijakan tersebut
     kesehatan dan pendidikan anak.                                          belum menerapkan dengan baik, ataukah
            Jika perempuan diberi kesempatan untuk                           kebijakan tidak bisa diterapkan karena tidak
     mandiri secara ekonomi, maka ia tidak hanya                             ada sanksi.
     membantu dirinya untuk keluar dari kemiskinan,                       2. Belum maksimalnya peran para pihak.
     tetapi juga keluarganya, karena pendapatan yang                      3. Masih adanya kendala yang berasal dari diri
     diperoleh oleh perempuan berkeluarga yang                               perempuan pengusaha mikro dan kecil, yakni:
     bekerja, peruntukannya sebagian besar adalah                            masih kurangnya kemampuan mereka dalam
     untuk kebutuhan hidup keluarganya ((Women re-                           melakukan pemasaran produknya, hal ini pada
     invest 90% of their income in their families and                        umumnya dikarenakan produk mereka kurang
     communities, compared to men who reinvest                               dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan
     only 30% to 40% of their income. (Madeleine                             oleh pengusaha menengah dan besar (tidak
     Albright, former US Secretary of State)                                 memenuhi standar mutu); tidak menguasai
                                                                             teknologi.


         to become economically unstable compared to
         men.
                                                                          Conclusion
         Economic empowerment also contributes to the                        Seeing the contributions and roles of women in
         decrease of gender related abuse, the spread                     the fields of Micro and Small Enterprises for
         of HIV/AIDS, and the increase of family plan-                    Indonesia’s economics, their effort truly needs to
         ning. The improvement of women’s economi-                        be supported and encouraged by us. The govern-
         cal state gives them a chance to avoid exploit-                  ment effort, society, and private sector in encour-
         ative relationships at home since they will be                   aging role of women should be continuously car-
         less dependent on their spouse.                                  ried out due to the remaining problems faced by
         There is a positive correlation with health and                  the women. Some of the problems that needs to
         education of children.                                           be resolved are as follows:
         If women are given a chance to be indepen-                       1. The policies available are not carried out ef-
         dent economically, then they will not only be                       fectively. The cause of this needs to be looked
         helping themselves to leave poverty, but also                       into.
         their family, because the incomes women re-                      2. The role of the stakeholders are not executed
         ceive are mostly reinvested into their family.                      optimally.
         ((Women reinvest 90% of their income in their                    3. The difficulties faced by the entrepreneurs
         families and communities, compared to men                           where thei are unable to market their goods
         who reinvest only 30% to 40% of their income.                       and are inferior in terms of quality compared
         (Madeleine Albright, former US Secretary of                         to their bigger rivals and inability to access
         State)                                                              production technologies.




18
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                        News from SAPA



Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat
D
        alam Rencana Pembangunan Jangka                    yang diperoleh melalui Susenas, indeks kedalaman dan
        Menengah 2010–2014 Pemerintah telah                keparahan kemiskinan, indeks pembangunan manusia,
        menetapkan arah kebijakan pembangunan In-          indeks mutu hidup, kerentanan sosial, dan PDRB, yang
donesia dalam lima tahun kedepan adalah                    masing-masingnya memiliki kelemahan.
“terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan          Mendasari pada hal tersebut Pemerintah Indonesia
berkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah           melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
pula menetapkan 3 (tiga) sasaran pembangunan               Rakyat bekerjasama dengan Komite Kemitraan Indo-
nasional yakni; (1) Pembangunan Kesejahteraan Rakyat       nesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (KKI-PK) dan
mencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan,           didukung oleh The Ford Foundation menyusun sebuah
dan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi            instrumen pengukuran kesejahteraan rakyat yang
mencakup bidang; kualitas demokrasi, dan (3)               disingkat IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat).
Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup bidang;                Instrumen ini melihat kualitas kesejahteraan rakyat
Penegakan hukum. Secara spesifik pemerintah                secara holistik dan berbasis pada hak-hak dasar warga
menggunakan triple track strategy yakni pro poor, pro      sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi Negara
job dan pro growth.                                        kita. Secara khusus, IKraR melihat pada 3 dimensi, yaitu
   Dalam kaitan dengan Pembangunan Kesejahteraan           dimensi keadilan ekonomi (kesempatan kerja/hak atas
Rakyat, dimensi kesejahteraan tidak dapat dilihat hanya    pekerjaan), keadilan sosial (kualitas hidup masyarakat),
dari satu dimensi semata misalnya dari dimensi ekonomi     dan demokrasi (keadilan hukum dan kedaulatan warga).
saja atau dimensi kesehatan saja. Kenyataan dilapangan         Sebagai rangkaian kegiatan ini, telah dilaksanakan
menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan                  berbagai konsultasi publik di beberapa daerah,
ekonomi yang diraih oleh pemerintah setiap tahunnya        diantaranya adalah Kota Banda Aceh, Kota Kupang, Kota
tidak berbanding lurus dengan peningkatan                  Tasikmalaya dan Kabupaten Lombok Tengah.
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu                Sebagai rangkaian kegiatan ini dimulai dengan
dirumuskan suatu pengukuran yang dapat melihat             konsultasi publik nasional IKraR yang dilaksanakan di
secara komprehensif tentang kesejahteraan yang dapat       kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
menjadi acuan dari pemerintah dan pemerintah daerah        Rakyat pada tanggal 15 Desember 2011. Acara yang
dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.            dihadiri oleh Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi
   Selama ini, untuk melihat kemajuan dan mengukur         dari D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi
kualitas kesejahteraan rakyat, Pemerintah                  Nusa Tenggara Timur dan juga Wakil Bupati/Wakil
menggunakan data yang dikeluarkan BPS secara reguler       Walikota selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota dari Wakil



The Launch of IKRaR (People’s Welfare Index)

I
   n the 2010-2014 Mid-Term Development Plan, the              Al this time, the Government utilizes data from the
   Government stated that the direction of Indonesia’s     Central Body of Statistics to project a picture of wel-
   development in the 5 upcoming years is “to achieve      fare, through their regularly executed Susenas data
a prosper, democratic, and just Indonesia.” To reach       gathering projects. The information contained in
these goals, the Government targets 3 national devel-      Susenas among others are the severity and depth of
opment areas, which are; (1) Development of People’s       poverty, Human Development Index, living quality in-
Welfare in economics, education, health, and food se-      dex, social vulnerability, and regional government in-
curity, (2) Strengthening of Democratic Development;       come, each with their own strength and weaknesses.
(3) Development of Justice in law enforcement. Spe-            Based on these conditions, the Government, through
cifically, the Government is applying the triple track     the Coordinating Ministry for People’s Welfare in col-
strategy namely pro-poor, pro-job and pro-growth.          laboration with Indonesian Partnership Committee for
    In regards to the Development of People’s Welfare,     Poverty Alleviation (KKI-PK) and the support of Ford
the dimension of welfare cannot only be seen from one      Foundation, designed an instrument to measure
dimension alone. The reality found in the field shows      people’s welfare called the People’s Welfare Index
that the positive annual economic growth does not di-      (IKRAR). This instrument looks into the welfare quality
rectly relate to the welfare of the people. Due to that,   of the people holistically and accounting basic rights
a measuring instrument needs to be formulated that         as mandated by the Constitution of Indonesia. Specifi-
can comprehensively show the real picture of welfare       cally, IKRAR looks into 3 dimensions of welfare, namely
and can then become a basis for the Government’s           the Economic Justice Dimension (job opportunities/
development planning and budgeting.                        rights to employment), Social Justice Dimension

                                                                                                                       19
News from SAPA                                                                  SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012




                                                  Walikota Banda         52,33. Dengan memasukkan 22 indikator, hasil dari IKraR
                                                  Aceh,        Wakil     diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
                                                  Walikota Kupang,       mengukur dan atau mengawal implementasi kebijakan
Menko Kesra                                       Wa k i l    Bupati     pembangunan dengan menempatkan masyarakat
        Agung
      Laksono                                     Serdang Bedagai,       sebagai subjek dalam pembangunan, menjadi tolok ukur
meluncurkan
  IKraR pada                                      Wa k i l    Bupati     dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan
     21 Maret
2012. Secara                                      Gunungkidul, dan       evaluasi kebijakan, serta menjadi acuan seluruh
     nasional,
   nilai IKraR
                                                  Wa k i l    Bupati     pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bekerja
menunjukkan                                       Lombok Tengah.         demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. IKraR dapat
          tren
    kenaikan.                                     Dengan disaksikan      menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi
                                                  oleh para wakil        kebijakan pembangunan ekonomi bangsa jangka
               ketua TKPK Daerah, dilaksanakan pula                      panjang sebagaimana tertuang dalam dokumen
               penandatanganan naskah perjanjian kerjasama               Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
               (MoU) antara Kementerian Koordinator Bidang               Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
               Kesejahteraan Rakyat dengan The Ford Foundation              Melalui IKraR ini, kita dapat melihat bahwa yang
               terkait dengan implementasi IKraR dan replikasi pro-      terpenting bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi
               gram SAPA. Penandatanganan naskah MoU tersebut            yang harus kita capai, tetapi seberapa inklusif
               dilakukan oleh Mr. Martin Abregu selaku Director of       pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan
               Human Rights and Governance - The Ford Founda-            kesempatan kerja dan berusaha dalam jangka panjang,
               tion dan Drs. Hadi Santoso, M.A., Asisten Deputi          terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan
               Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran -           menjamin berjalannya nilai-nilai demokrasi secara
               Kedeputiaan Bidang Koordinasi Penanggulangan              prosedural sehingga dapat meningkatnya kualitas
               Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.                   kesejahteraan rakyat. Sehingga tenaga kerja lebih
                   Pada tanggal 21 Maret 2012, Menteri Koordinator       tertarik untuk bekerja di dalam negeri. Tidak menjadi
               Bidang Kesejahteraan Rakyat, meluncurkan IKraR. Hasil     TKI. Selain itu, gambaran penting yang harus dilihat
               perhitungan IKraR disajikan sejak tahun 2008 – 2010.      adalah kebijakan pendekatan keamanan harus lebih
               Secara nasional, nilai IKraR menunjukkan tren kenaikan.   melindungi dan menjamin adanya rasa aman bagi
               Pada tahun 2008 berada pada posisi 48,12; pada tahun      kehidupan. Sehingga kasus seperti Mesuji dan Bima tidak
               2009 pada posisi 50,26; dan pada tahun 2010 pada posisi   terulang lagi. Semoga.


           (people’s living quality), and Democracy Dimension            48.12, while 2009 projected 50.26, and 2012 was 52.33.
           (Lawful Justice and Sovereignty).                             By utilizing 22 indicators, IKRAR is hoped to give con-
               As a part of this, a number of public consultations       tributions in measuring, as well as in escorting devel-
           were implemented in several places, among others,             opment policy implementation by placing the people
           the city of Banda Aceh, Kupang, Tasikmalaya and the           as subjects of development, to become a benchmark
           district of Lombok Tengah. As a start, a national con-        in planning, implementation, monitoring, and evalua-
           sultation event was done in the Coordinating Ministry         tion of policies, as well as in becoming a reference for
           for People’s Welfare’s office on the 15th of December         all stakeholders in the effort to improve people’s wel-
           2012. Among the participants were Vice Governors from         fare. IKRAR can function as a benchmark for the suc-
           the Provinces of Yogyakarta, South Sulawesi, Nusa             cess of development policy implementation in the long
           Tenggara Timur, and Vice District Heads and City May-         run in accordance to the Masterplan of Economic De-
           ors from Banda Aceh, Kupang, Serdang Berdagai,                velopment Acceleration and Expansion (MP3EI) 2011-
           Gunungkidul, and Lombok Tengah who are also Heads             2025.
           of the Local Coordinating Team for Poverty Alleviation            Through IKRAR, we can see that the main focus
           (TKPKD). As a part of the event, a signing of an MOU          should not be on the level of economic growth, but
           was carried out between the Ford Foundation and the           how this economic growth provides job opportunities
           Coordinating Ministry for People’s Welfare to accom-          in the long term, how it achieve social justice for all,
           modate the implementation of IKRAR and the expan-             and how it guarantees the integrity of democratic val-
           sion of SAPA’s project areas. The MOU was signed by           ues, so that it all supports the improvement of people’s
           the Director of Human Rights and Governance, Mr. Mar-         welfare. This is so that our work force would rather opt
           tin Abregu, and the Assistant Deputy Minister for Policy      to work within our borders instead of migrating to for-
           and Budgeting Mainstreaming, Mr. Hadi Santoso.                eign countries. In addition, another approach in need
               On March 21st 2012, the Coordinating Ministry for         to be focused on is in the area of security where the
           People’s Welfare launched IKRAR. The data presented           sense of security and the right to feel secure, so hu-
           were based on the 2008-2010 CBS surveys. Nationally,          manitarian crisis such as the likes of Mesuji and Bima
           there is a sign of growth in IKRAR. 2008’s IKRAR was          will not happen again, hopefully.

  20

More Related Content

Viewers also liked

CIFOR/FTA and the CBD
CIFOR/FTA and the CBDCIFOR/FTA and the CBD
CIFOR/FTA and the CBDCIFOR-ICRAF
 
Sustainable land use funds
Sustainable land use fundsSustainable land use funds
Sustainable land use fundsCIFOR-ICRAF
 
Green Economy and Furniture Value Chains
Green Economy and Furniture Value ChainsGreen Economy and Furniture Value Chains
Green Economy and Furniture Value ChainsCIFOR-ICRAF
 
Forestry for sustainable future: The role of integrated landscape approaches
Forestry for sustainable future: The role of integrated landscape approachesForestry for sustainable future: The role of integrated landscape approaches
Forestry for sustainable future: The role of integrated landscape approachesCIFOR-ICRAF
 
Legal and Policy Framework for Payment for Ecosystem Services (PES) in Thailand
Legal and Policy Framework for Payment for Ecosystem Services (PES) in ThailandLegal and Policy Framework for Payment for Ecosystem Services (PES) in Thailand
Legal and Policy Framework for Payment for Ecosystem Services (PES) in ThailandCIFOR-ICRAF
 
The role of mangroves in the fight against climate change
The role of mangroves in the fight against climate changeThe role of mangroves in the fight against climate change
The role of mangroves in the fight against climate changeCIFOR-ICRAF
 
Managing risks and avoiding pitfalls to REDD+ policy design and benefit sharing
Managing risks and avoiding pitfalls to REDD+ policy design and benefit sharing Managing risks and avoiding pitfalls to REDD+ policy design and benefit sharing
Managing risks and avoiding pitfalls to REDD+ policy design and benefit sharing CIFOR-ICRAF
 
Bridging the gap: sustainable forests, agriculture and food security
Bridging the gap: sustainable forests, agriculture and food securityBridging the gap: sustainable forests, agriculture and food security
Bridging the gap: sustainable forests, agriculture and food securityCIFOR-ICRAF
 
Land tenure and land use change
Land tenure and land use changeLand tenure and land use change
Land tenure and land use changeCIFOR-ICRAF
 
Generating and communicating science information to support policy and decisi...
Generating and communicating science information to support policy and decisi...Generating and communicating science information to support policy and decisi...
Generating and communicating science information to support policy and decisi...CIFOR-ICRAF
 
“Green development” in Indonesia: harmonizing land-based investment and GHG e...
“Green development” in Indonesia: harmonizing land-based investment and GHG e...“Green development” in Indonesia: harmonizing land-based investment and GHG e...
“Green development” in Indonesia: harmonizing land-based investment and GHG e...CIFOR-ICRAF
 
Market for timber and non-timber products
Market for timber and non-timber productsMarket for timber and non-timber products
Market for timber and non-timber productsCIFOR-ICRAF
 
Exploring plant indicators for soil quality assessment in Laos: improving the...
Exploring plant indicators for soil quality assessment in Laos: improving the...Exploring plant indicators for soil quality assessment in Laos: improving the...
Exploring plant indicators for soil quality assessment in Laos: improving the...CIFOR-ICRAF
 
Forests, Ecosystem Services and Food Security
Forests, Ecosystem Services and Food SecurityForests, Ecosystem Services and Food Security
Forests, Ecosystem Services and Food SecurityCIFOR-ICRAF
 
Operationalizing Landscape Approach for Balancing Conservation and Livelihood...
Operationalizing Landscape Approach for Balancing Conservation and Livelihood...Operationalizing Landscape Approach for Balancing Conservation and Livelihood...
Operationalizing Landscape Approach for Balancing Conservation and Livelihood...CIFOR-ICRAF
 
Contextual factors, property regimes, and environmental outcomes: Applying a ...
Contextual factors, property regimes, and environmental outcomes: Applying a ...Contextual factors, property regimes, and environmental outcomes: Applying a ...
Contextual factors, property regimes, and environmental outcomes: Applying a ...CIFOR-ICRAF
 
Women, men and the management of forests and landscapes
Women, men and the management of forests and landscapesWomen, men and the management of forests and landscapes
Women, men and the management of forests and landscapesCIFOR-ICRAF
 
Enhancing transparency in the land sector under the Paris Agreement: Bringing...
Enhancing transparency in the land sector under the Paris Agreement: Bringing...Enhancing transparency in the land sector under the Paris Agreement: Bringing...
Enhancing transparency in the land sector under the Paris Agreement: Bringing...CIFOR-ICRAF
 
Exploring Participatory Prospective Analysis: A collaborative, scenario-based...
Exploring Participatory Prospective Analysis: A collaborative, scenario-based...Exploring Participatory Prospective Analysis: A collaborative, scenario-based...
Exploring Participatory Prospective Analysis: A collaborative, scenario-based...CIFOR-ICRAF
 
Dimensi sosial wanita dan permasalahannya new
Dimensi sosial wanita dan permasalahannya newDimensi sosial wanita dan permasalahannya new
Dimensi sosial wanita dan permasalahannya newSilVhya Saidah
 

Viewers also liked (20)

CIFOR/FTA and the CBD
CIFOR/FTA and the CBDCIFOR/FTA and the CBD
CIFOR/FTA and the CBD
 
Sustainable land use funds
Sustainable land use fundsSustainable land use funds
Sustainable land use funds
 
Green Economy and Furniture Value Chains
Green Economy and Furniture Value ChainsGreen Economy and Furniture Value Chains
Green Economy and Furniture Value Chains
 
Forestry for sustainable future: The role of integrated landscape approaches
Forestry for sustainable future: The role of integrated landscape approachesForestry for sustainable future: The role of integrated landscape approaches
Forestry for sustainable future: The role of integrated landscape approaches
 
Legal and Policy Framework for Payment for Ecosystem Services (PES) in Thailand
Legal and Policy Framework for Payment for Ecosystem Services (PES) in ThailandLegal and Policy Framework for Payment for Ecosystem Services (PES) in Thailand
Legal and Policy Framework for Payment for Ecosystem Services (PES) in Thailand
 
The role of mangroves in the fight against climate change
The role of mangroves in the fight against climate changeThe role of mangroves in the fight against climate change
The role of mangroves in the fight against climate change
 
Managing risks and avoiding pitfalls to REDD+ policy design and benefit sharing
Managing risks and avoiding pitfalls to REDD+ policy design and benefit sharing Managing risks and avoiding pitfalls to REDD+ policy design and benefit sharing
Managing risks and avoiding pitfalls to REDD+ policy design and benefit sharing
 
Bridging the gap: sustainable forests, agriculture and food security
Bridging the gap: sustainable forests, agriculture and food securityBridging the gap: sustainable forests, agriculture and food security
Bridging the gap: sustainable forests, agriculture and food security
 
Land tenure and land use change
Land tenure and land use changeLand tenure and land use change
Land tenure and land use change
 
Generating and communicating science information to support policy and decisi...
Generating and communicating science information to support policy and decisi...Generating and communicating science information to support policy and decisi...
Generating and communicating science information to support policy and decisi...
 
“Green development” in Indonesia: harmonizing land-based investment and GHG e...
“Green development” in Indonesia: harmonizing land-based investment and GHG e...“Green development” in Indonesia: harmonizing land-based investment and GHG e...
“Green development” in Indonesia: harmonizing land-based investment and GHG e...
 
Market for timber and non-timber products
Market for timber and non-timber productsMarket for timber and non-timber products
Market for timber and non-timber products
 
Exploring plant indicators for soil quality assessment in Laos: improving the...
Exploring plant indicators for soil quality assessment in Laos: improving the...Exploring plant indicators for soil quality assessment in Laos: improving the...
Exploring plant indicators for soil quality assessment in Laos: improving the...
 
Forests, Ecosystem Services and Food Security
Forests, Ecosystem Services and Food SecurityForests, Ecosystem Services and Food Security
Forests, Ecosystem Services and Food Security
 
Operationalizing Landscape Approach for Balancing Conservation and Livelihood...
Operationalizing Landscape Approach for Balancing Conservation and Livelihood...Operationalizing Landscape Approach for Balancing Conservation and Livelihood...
Operationalizing Landscape Approach for Balancing Conservation and Livelihood...
 
Contextual factors, property regimes, and environmental outcomes: Applying a ...
Contextual factors, property regimes, and environmental outcomes: Applying a ...Contextual factors, property regimes, and environmental outcomes: Applying a ...
Contextual factors, property regimes, and environmental outcomes: Applying a ...
 
Women, men and the management of forests and landscapes
Women, men and the management of forests and landscapesWomen, men and the management of forests and landscapes
Women, men and the management of forests and landscapes
 
Enhancing transparency in the land sector under the Paris Agreement: Bringing...
Enhancing transparency in the land sector under the Paris Agreement: Bringing...Enhancing transparency in the land sector under the Paris Agreement: Bringing...
Enhancing transparency in the land sector under the Paris Agreement: Bringing...
 
Exploring Participatory Prospective Analysis: A collaborative, scenario-based...
Exploring Participatory Prospective Analysis: A collaborative, scenario-based...Exploring Participatory Prospective Analysis: A collaborative, scenario-based...
Exploring Participatory Prospective Analysis: A collaborative, scenario-based...
 
Dimensi sosial wanita dan permasalahannya new
Dimensi sosial wanita dan permasalahannya newDimensi sosial wanita dan permasalahannya new
Dimensi sosial wanita dan permasalahannya new
 

Similar to Buletin SAPA Indonesia

Wanita Pengusaha dan Tantangannya
Wanita Pengusaha dan TantangannyaWanita Pengusaha dan Tantangannya
Wanita Pengusaha dan TantangannyaMuhammad Fajar
 
BAB I-pkk-pemberdayaan ekonomi
BAB I-pkk-pemberdayaan ekonomiBAB I-pkk-pemberdayaan ekonomi
BAB I-pkk-pemberdayaan ekonomiImraan Muslim
 
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptxAlimMaulana2
 
Isu pembangunan (MAP UNTIRTA 2014)
Isu pembangunan (MAP UNTIRTA 2014)Isu pembangunan (MAP UNTIRTA 2014)
Isu pembangunan (MAP UNTIRTA 2014)ADMINISTRASI PUBLIK
 
Bagaimana berkarya dan bekerja dalam mencapai kesetaraan gender (monita)
Bagaimana berkarya dan bekerja dalam mencapai kesetaraan gender (monita)Bagaimana berkarya dan bekerja dalam mencapai kesetaraan gender (monita)
Bagaimana berkarya dan bekerja dalam mencapai kesetaraan gender (monita)monitariama
 
Perlindungan perempuan Dan Anak.pptx
Perlindungan perempuan Dan Anak.pptxPerlindungan perempuan Dan Anak.pptx
Perlindungan perempuan Dan Anak.pptxLandaDwi
 
Ayo lawan belengu budaya patriarki!
Ayo lawan belengu budaya patriarki!Ayo lawan belengu budaya patriarki!
Ayo lawan belengu budaya patriarki!rey41291
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaanxadhy20
 
JDraf urnal Nur Ikhsan Pemulung Perempuan ind.docx
JDraf urnal Nur Ikhsan Pemulung Perempuan ind.docxJDraf urnal Nur Ikhsan Pemulung Perempuan ind.docx
JDraf urnal Nur Ikhsan Pemulung Perempuan ind.docxHimawanBismar
 
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi PerempuanWhole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi PerempuanTri Widodo W. UTOMO
 
Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat Tamwil
Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat TamwilLembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat Tamwil
Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat TamwilLAZNAS BMT ICMI
 
PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIA
PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIAPERMASALAHAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIA
PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIATri Chairani
 
Policy brief pkh
Policy brief pkhPolicy brief pkh
Policy brief pkhBe Susantyo
 
Profil lp2 sm
Profil lp2 smProfil lp2 sm
Profil lp2 smwalhiaceh
 
Peran program pembedayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan
Peran program pembedayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaanPeran program pembedayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan
Peran program pembedayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaanShofaunNamla
 
TUGAS PKDK LAILA OK.docx
TUGAS PKDK LAILA OK.docxTUGAS PKDK LAILA OK.docx
TUGAS PKDK LAILA OK.docxHamsyahMuhammad
 

Similar to Buletin SAPA Indonesia (20)

Wanita Pengusaha dan Tantangannya
Wanita Pengusaha dan TantangannyaWanita Pengusaha dan Tantangannya
Wanita Pengusaha dan Tantangannya
 
Pengarusutamaan gernder dalam program pengurangan risiko bencana
Pengarusutamaan gernder dalam program pengurangan risiko bencanaPengarusutamaan gernder dalam program pengurangan risiko bencana
Pengarusutamaan gernder dalam program pengurangan risiko bencana
 
BAB I-pkk-pemberdayaan ekonomi
BAB I-pkk-pemberdayaan ekonomiBAB I-pkk-pemberdayaan ekonomi
BAB I-pkk-pemberdayaan ekonomi
 
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
 
Isu pembangunan (MAP UNTIRTA 2014)
Isu pembangunan (MAP UNTIRTA 2014)Isu pembangunan (MAP UNTIRTA 2014)
Isu pembangunan (MAP UNTIRTA 2014)
 
Bagaimana berkarya dan bekerja dalam mencapai kesetaraan gender (monita)
Bagaimana berkarya dan bekerja dalam mencapai kesetaraan gender (monita)Bagaimana berkarya dan bekerja dalam mencapai kesetaraan gender (monita)
Bagaimana berkarya dan bekerja dalam mencapai kesetaraan gender (monita)
 
Perlindungan perempuan Dan Anak.pptx
Perlindungan perempuan Dan Anak.pptxPerlindungan perempuan Dan Anak.pptx
Perlindungan perempuan Dan Anak.pptx
 
Ayo lawan belengu budaya patriarki!
Ayo lawan belengu budaya patriarki!Ayo lawan belengu budaya patriarki!
Ayo lawan belengu budaya patriarki!
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaan
 
JDraf urnal Nur Ikhsan Pemulung Perempuan ind.docx
JDraf urnal Nur Ikhsan Pemulung Perempuan ind.docxJDraf urnal Nur Ikhsan Pemulung Perempuan ind.docx
JDraf urnal Nur Ikhsan Pemulung Perempuan ind.docx
 
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi PerempuanWhole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 
Bab vi
Bab viBab vi
Bab vi
 
Skripsi weni
Skripsi weniSkripsi weni
Skripsi weni
 
Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat Tamwil
Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat TamwilLembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat Tamwil
Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat Tamwil
 
PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIA
PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIAPERMASALAHAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIA
PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIA
 
Policy brief pkh
Policy brief pkhPolicy brief pkh
Policy brief pkh
 
Profil lp2 sm
Profil lp2 smProfil lp2 sm
Profil lp2 sm
 
Ulasan jurnal
Ulasan jurnalUlasan jurnal
Ulasan jurnal
 
Peran program pembedayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan
Peran program pembedayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaanPeran program pembedayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan
Peran program pembedayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan
 
TUGAS PKDK LAILA OK.docx
TUGAS PKDK LAILA OK.docxTUGAS PKDK LAILA OK.docx
TUGAS PKDK LAILA OK.docx
 

Recently uploaded

Info-perancangan-dan-pengembangan-produk
Info-perancangan-dan-pengembangan-produkInfo-perancangan-dan-pengembangan-produk
Info-perancangan-dan-pengembangan-produkKresnaSuputra1
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptxANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptxrahmatraju03
 
Ketegasan Dalam Aspek Produksi dalam bisnis
Ketegasan Dalam Aspek Produksi dalam bisnisKetegasan Dalam Aspek Produksi dalam bisnis
Ketegasan Dalam Aspek Produksi dalam bisnisBayupermana52
 
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptxPPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptxAbdulGalib4
 
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023BintangDemarta1
 
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023woronotes
 

Recently uploaded (6)

Info-perancangan-dan-pengembangan-produk
Info-perancangan-dan-pengembangan-produkInfo-perancangan-dan-pengembangan-produk
Info-perancangan-dan-pengembangan-produk
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptxANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
 
Ketegasan Dalam Aspek Produksi dalam bisnis
Ketegasan Dalam Aspek Produksi dalam bisnisKetegasan Dalam Aspek Produksi dalam bisnis
Ketegasan Dalam Aspek Produksi dalam bisnis
 
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptxPPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
 
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
 
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
 

Buletin SAPA Indonesia

  • 1. SAPA STRATEGIC ALLIANCE FOR POVERTY ALLEVIATION (ALIANSI STRATEGIS UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN) NEWSLETTER PROMOTING INNOVATION, COORDINATION AND PARTICIPATION IN POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS EDISI 2, AGUSTUS 2012 | VOLUME 2, AUGUST 2012 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT FORDFOUNDATION Advisor: Sujana Royat (Kemenko Kesra) Chief Editor: Katiman Kartowinomo (Kemenko Kesra) Editor: Yaury Tetanel (Komite Kemitraan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan – KKIPK), Katiman Kartowinomo (Kemenko Kesra), Luh Nyoman Dewi Triandayani (KKIPK), Fakhrulsyah Mega (KKIPK), Rizki Sisindra (Kemenko Kesra), Rudi Hermawan (Kemenko Kesra) Contributors: Aceh: Azharuddin; North Sumatera: Kominta Sari Purba; West Java: Sujana Royat: Pemerintah mendukung upaya untuk memberdayakan kelompok Surahmat, Eva Patimah, Umar Alam, Yudi rentan seperti perempuan yang mengambil tanggung jawab sebagai kepala Kurnia, Daden Sukendar, Deden; Central keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Kebijakan lainnya Java: Zakaria, Gunung Wiryanto; Yogyakarta: adalah PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post -- Triwahyuni Suci Wulandari; South Sulawesi: Mulyadi; East Nusa Tenggara: Zevan Aome; Sujana Royat: The government supports the efforts to empower the vulnerable Bali: Luh Debora Murthy; West Nusa groups like the women who take the responsibility as heads of the family. Tenggara: Siti Sanisah People empowerment is one of the government's policies aimed at alleviating poverty. The other policy is the PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post -- Publisher: SAPA Secretariat Address: Jl. Kesehatan IX No. 8, Jakarta, Telephone and fax 62 21 3865213 Dari Redaksi Website: www.sapa.or.id Email: newsletter@sapa.or.id Perempuan Melawan Inside Pemiskinan Data: K Meneropong Partisipasi Perempuan dalam ondisi kemiskinan tidak ling besar menerima dampak Perencanaan Pembangunan p. 4 dapat disangkal telah negatifnya dan siapa yang paling Shedding Light on Women’s Participation in Development Planning p. 6 menyebabkan masalah- berpotensi untuk mengatasinya? masalah turunan lainnya seperti Kalau kita kaji lebih dalam, Innovation: ketidakmampuan orang miskin sesungguhnya kondisi kemiskinan Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan Hak (Acces to Justice) p. 8 mengakses pendidikan, pada skala mikro, yaitu pada level Paving the Way for Access to Justice p. 8 kesehatan, perumahan, rumah tangga, pihak yang sumberdaya ekonomi, yang pada menerima dampak paling besar News from SAPA: Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat p. 19 akhirnya melahirkan kemiskinan adalah perempuan. Karena The Launch of IKRaR baru. Dalam kondisi kemiskinan meskipun laki-laki yang mencari (People’s Welfare Index) p. 19 ini sesungguhnya siapa yang pa- nafkah, perempuan-lah yang 1
  • 2. Dari Redaksi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 menjadi aktor dalam pengelolaan Sebagai contoh, unit usaha Provinsi, gajinya ditransfer sumberdana dan sumberdaya simpan pinjam yang dikelola langsung kepada istrinya agar keluarga untuk kemudian oleh perempuan dalam PNPM dananya lebih bermanfaat jika memastikan semua kebutuhan Mandiri selalu kinerjanya lebih dibandingkan, gaji tersebut dasar minimum terpenuhi. baik yang ditandai dengan dikelola oleh laki-laki. Berbagai literatur tentang rendahnya NPL, lancarnya Dalam satu pertemuan perempuan dalam perguliran dana, dan d e n g a n Ti m S A PA , Pr o f . pembangunan juga membawa sebagainya. Selain itu, Susetyawan, seorang pengajar pada satu kesimpulan bahwa perempuan-lah yang menjadi di UGM, bercerita tentang ‘the intervensi yang paling efektif aktor dalam memperkuat modal logic of Dakon’, yang dalam meningkatkan ekonomi sosial, yaitu dengan menganalogikan permainan keluarga adalah dengan memanfaatkan seoptimal tradisional Jawa yaitu Dakon memberdayakan perempuan mungkin modal sosial baik yang atau Congklak dengan praktik karena perempuan mempunyai b e r u p a j a r i n g a n ( network) hidup dan kehidupan yang ‘efek ganda’ yang tinggi dalam antar anggota kelompok, dijalankan para perempuan di pemenuhan kebutuhan kepercayaan yang diberikan sebuah perdesaan, di keluarga. Hal ini juga diperkuat kelompok dan norma-norma Kabupaten Kulon Progo. Dalam berbagai fakta bahwa dalam atau ketentuan yang disepakati analogi ini perempuan berusaha berbagai program dalam kelompok masyarakat memenuhi kebutuhan dengan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi menjadi anggota dari beberapa perempuan menjadi aktor yang kebutuhannya. kelompok simpan pinjam aktif, responsif dan tangguh Tak kalah menarik adalah sekaligus. Dengan pola ‘gali dan hasilnya lebih efektif keputusan Gubernur Provinsi lubang, tutup lubang’ dan dibandingkan dengan apabila Gorontalo yang membuat masih tingginya modal sosial di program dijalankan oleh laki- peraturan bahwa untuk PNS di masyarakat, ternyata keluarga laki. lingkungan Pem e r i n t a h di kampung masih tetap Women Against Impoverishment T here is no doubt that makes a living, women become the program is run by men. For poverty has led to actors in the management of example, savings and loan busi- other problems such as funds and resources to families ness units run by women in the the inability of the and make sure all the minimum PNPM Mandiri always perform poor to access education, basic needs are met. better than when it is run by health, housing, economic re- The literature on women in men. It is characterized by low sources, which ultimately led to development also leads to the NPL (non-performing loan), the the emergence of new poverty. conclusion that the most effec- good performance of revolving In the conditions of poverty, tive interventions to improve funds, and so forth. In addition, who are most affected and who the family economy is to em- women became important ac- is the most negative potential power women because women tors in strengthening social to solve it? If we look deeper, have a stronger ‘multiplier ef- capital, ie. to optimally utilize the real conditions of poverty fect’ in the family needs. This the social capital either in the occur at the micro scale, ie. at is also strengthened by the form of a network (network) the household level. In this con- facts that in many community between group members, the dition, the party receiving the empowerment programs, trust and group norms or rules greatest impact are women. women becoming an active, agreed upon in the community This is because although men responsive and resilient and the in meeting the needs. More- are the party who generally result is more effective than if over, another interesting ex- 2
  • 3. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 From The Editor bertahan untuk melanjutkan riil dalam kemiskinan, dan hidupnya. Tradisi-tradisi lain di mereka juga lah yang kampung seperti jimpitan, mempunyai potensi besar untuk arisan, dan sebagainya juga menanggulangi kemiskinan. diaktori oleh perempuan. Mereka telah menunjukkan Berbagai fakta ini membuktikan bahwa kemiskinan dan bahwa perempuan mempunyai pemiskinan dapat dan harus peranan yang sangat besar dilawan dengan semangat dan dalam melawan kemiskinan dan kerjakeras. Inilah yang pemiskinan, yang mana secara seharusnya menjadi menjadi kultur yang umum di Indonesia dasar bahwa seluruh program perempuan selalu terpinggirkan penanggulangan kemiskinan haknya. harus memberikan ruang yang Pada edisi kedua ini, Redaksi cukup kepada perempuan untuk mengangkat tema tentang beraktualisasi agar hasilnya peran perempuan dalam lebih efektif. melawan pemiskinan setelah melihat berbagai fakta bahwa di tengah struktur dan kultur Selamat masyarakat yang cenderung membaca!!! memarginalkan perempuan, perempuan dengan segala kekurangan dan kelebihannya mampu menunjukkan bahwa merekalah yang selama ini Chief Editor bergelut dan bergulat secara Katiman Kartowinomo ample is the decision of the ing the hole’ and the high so- Governor of Gorontalo Province cial capital in communities, that issued a regional regula- families in the village was still tion for civil servants in the Pro- be retained to live off from. vincial Government, that his Other traditions in the village salary is to be transferred di- such as jimpitan, gathering, rectly to his wife in order to and so on are also initiated by optimally manage the income women. These facts prove that more effectively than if the sal- women have a very large role ary is to be managed by men. in the fight against poverty and who have great potential to re- In a meeting with SAPA Team, impoverishment, which is a duce poverty. They have shown Prof. Susetyawan, a lecturer at common culture in Indonesia. that poverty must be con- Gadjah Mada University, talked In this second edition, the fronted with strong spirits and about ‘the logic of Dakon’, a editors chose women’s role in hard work. This is should be the children’s game of Java. Tradi- fighting poverty as a main fo- basis that all poverty reduction tional games are analogous to cus after witnessing the facts programs should provide the practice of life and the lives that in the middle of the struc- enough space for women to ac- of the women in a rural district ture and the culture of the so- tualize more effective results. Kulonprogo. The analogy re- ciety that tends to marginalize lates to women trying to meet women, women with all the dis- Happy reading! the needs of a member of some advantages were able to show group of savings and loans as that they had been struggling well. With a continuous pattern and grappling in real terms in Chief Editor of ‘digging a hole, and cover- poverty. They are also those Katiman Kartowinomo 3
  • 4. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Meneropong Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Oleh: Yauri Tetanel K onsep mengenai partisipasi publik telah berkembang luas diberbagai belahan dunia. Partisipasi publik tidak hanya dimaknai sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang terkait dengan aspek politik semata, akan tetapi juga terkait dengan aspek lainnya seperti ekonomi maupun sosial. Gelombang partisipasi publik melanda Indonesia setelah tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, yang ditandai dengan pemilihan umum secara langsung pada tahun 1999. Walaupun Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang demokratis, namun hal itu belum dapat menjamin bahwa partisipasi masyarakat secara otomatis juga telah menunjukkan perbaikan yang berarti. Salah satu aspek penting yang menjadi tantangan pada era desentralisasi di Indonesia saat ini adalah partisipasi publik dalam pembangunan, khususnya adalah partisipasi perempuan. Adalah keliru jika hanya melihat tingkat keberhasilan partisipasi Pembangunan membutuhkan partisipasi seluruh perempuan hanya dalam konteks representasi masyarakat, termasuk perempuan. Khususnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan perempuan yang menduduki kursi di-parlemen, dan pembangunan di daerah, yang dimulai dari tingkat desa tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam hingga tingkat kabupaten/kota. Foto: Zulkifli pembangunan yang sangat terkait dengan peran dan memiliki dampak terhadap perempuan. Dalam berbagai penelitian maupun kajian mengenai Salah satu aspek penting yang disorot dalam keterlibatan perempuan dalam perencanaan tulisan ini adalah keterlibatan perempuan dalam pembangunan ditemukan fakta bahwa keterlibatan perencanaan pembangunan di daerah, yang dimulai perempuan sangat rendah (pasif) bahkan hampir dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten/kota. tidak ada dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. Kondisi ini mengakibatkan program pembangunan yang diusulkan menjadi bias gender dan tidak berpihak pada kepentingan perempuan. Mengutip data yang ditemukan oleh Women Research Institute (2006) yang menemukan bahwa selama lebih dari 30 tahun Indonesia tidak melakukan upaya nyata dalam mengatasi terjadinya kematian ibu ketika melahirkan yang angkanya jauh diatas negara- negara Asia, bahkan merupakan rekor tertinggi di kawasan ASEAN. BPS mengeluarkan angka kematian ibu sebesar 307/100.000 kelahiran pada tahun 2004 dan saat ini angka kematian ibu sekitar 247/100.000 kelahiran. Walaupun terus menunjukkan penurunan, angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi dan dikuatirkan tidak tercapainya salah satu Tujuan Kaum perempuan berkumpul dan berbagi tugas pasca Pembangunan Millennium (MDGs) pada tahun 2015. erupsi Gunung Merapi. Foto: Rudi H. Terkait dengan data diatas, pelibatan 4
  • 5. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data perempuan, khususnya perempuan miskin dalam perencanaan pembangunan menjadi mutlak diperlukan. Perspektif gender perlu didudukkan secara cermat dan bukan hanya atas dasar jumlah dan kepantasan akan tetapi juga sebagai bagian dari tindakan afirmasi terhadap kepentingan perempuan. Inpres Nomor 9 tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa pengarusutamaan gen- der diperlukan dalam penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Berdasarkan upaya yang dilakukan dalam mendorong partisipasi perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan di daerah sasaran Program SAPA setidaknya ada 3 (tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan Tampak senyum salah satu perempuan yang ikut bekerja sebagai berikut : dalam pembangunan jalan di salah satu desa di Kabupaten Ciamis, 14 Juni 2010. Foto: Rekompak-JRF Kapasitas Perempuan Kapasitas perempuan menjadi persoalan utama Pengorganisasian dalam mendorong partisipasi perempuan. Hal ini Pengorganisasian merupakan instrumen penting bukan hanya sekedar mengenai persoalan dalam mendorong dan mengawal usulan kelompok konstruksi sosial yang selama ini membelenggu dan perempuan dalam perencanaan pembangunan. mengatur peran laki-laki dan perempuan, akan Sebagai contoh, Kota Banda Aceh sebagai salah satu tetapi juga akses dan kapasitas perempuan untuk daerah sasaran Program SAPA tidak hanya dapat menyuarakan kepentingannya. Terkait mendorong dan memfasilitasi pengorganisasian dengan hal tersebut maka upaya pemberdayaan kelompok perempuan akan tetapi juga memfasilitasi dan peningkatan kapasitas perempuan untuk dapat forum khusus bagi perempuan dalam menyampaikan mengenali dan menganalisis permasalahannya usulan pembangunan yang berpihak pada menjadi sangat strategis dalam mendorong kepentingan perempuan dalam forum Musrena partisipasi perempuan. (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan). Integrasi Perspektif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Keberhasilan pembangunan seringkali hanya dilihat dari aspek makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, pembentukan modal, pengurangan jumlah penduduk miskin. Walaupun demikian keberhasilan tersebut masih dipandang bersifat buta dan tidak sensitif terhadap gender. Gugatan yang seringkali diajukan pada pencapaian keberhasilan pembangunan tersebut adalah seberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebut memberikan manfaat kepada laki-laki dan perempuan? Seberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebut memberikan akses dan peran kepada laki-laki dan perempuan?. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi perempuan perlu mendapatkan dukungan dari Salah satu bentuk penguatan kapasitas perempuan melalui siaran radio. Foto: Suci Idea kebijakan maupun regulasi ditingkat daerah. 5
  • 6. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Shedding Light on Women’s Participation in Development Planning By: Yauri Tetanel T he concept of public participa tion is widespread in many parts of the world. Public participa tion does not only mean an act or activity associated with purely political aspect, but also related to other aspects such as economic and social. Public participation waves hit Indonesia after the fall of the authoritarian New Order re- gime, which is characterized by direct elections in 1999. Although Indonesia is now one of the countries known as a democratic country, but it has not been able to ensure that public partici- pation is automatic, also have shown significant improvement, especially for the public services. One of important aspect is a challenge in the era of decentralization in Indonesia today, is public participation to involve in the government plan- ning process that affected their life, particularly the participation of women. It is a mistake to only Women search of firewood. Photo: Kibar Kediri look at the success rate of women participation, which is only in the context of the representa- tion of women holding seats in parliament, and not pay attention to important aspects in the One of important aspect highlighted in this development that is highly related to the role and paper is the involvement of women in the plan- have an impact on women. ning process in the districts/cities, which starts from the village to the sub district, as well as government agencies forum at the district/cit- ies level. In various research and studies regard- ing the involvement of women in government planning process is found that the women par- ticipation is very low (passive) and almost no involvement of women in the planning process at the lower up to the higher level. These condi- tions resulted in the proposition of a program by the community that will be a potential be- come gender bias. Citing the data found by the Women Research Institute (2006) that found for more than 30 years, Indonesia did not make a real effort to address the occurrence of mater- nal deaths in childbirth, and the numbers is rela- tively high among Asian countries, even the high- est record in the ASEAN region. The Central Body for Statistics (BPS) issued a maternal mortality ratio 307/100.000 born in 2004 and the current maternal mortality rate of about 247/100.000 birth. Although it continues to decline, the ma- Corn farmer in Kediri. Photo: KIbar Kediri ternal mortality rate in Indonesia is still high and 6
  • 7. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data it will not achieve the target of Millennium De- velopment Goals (MDGs) by 2015. Associated with the data above, the involve- ment of women, particularly poor women in the government planning process are necessary. Gen- der perspective needs to be carefully mounted, and not just on the basis of the numbers and appropriateness but also as part of affirmative action for women’s interests. In 2000, President issued the Presidential Instruction No. 9/2000 expressly states that gender mainstreaming is needed in organizing the planning, preparation, monitoring, and evaluation of policy and program development. Based on the efforts made to encourage the participation of women to engage in the plan- ning process at every level conducted in the SAPA Gender perspective needs to be carefully mounted, and target area at least 3 (three) important aspects not just on the basis of the numbers and appropriateness to note are as follows: but also as part of affirmative action for women’s interests. Photo: Kibar Kediri Capacity of Women Capacity of women became a major issue in encouraging women’s participation. It is not just a matter of social construction that has bind and regulate the role of men and women, but also Organizing access and capacity of women to be able to voice Organizing is an important instrument in pro- their interests. In this regard, the efforts of moting and guarding the proposed group of women’s empowerment and capacity building in women in planning process at the village until order to identify and analyze the problem be- district/cities level. For example, the City of come very strategic in encouraging the women Banda Aceh as one of the SAPA Program targets, participation. not only encourage and organizing of women’s groups but also in facilitating them by forming a special forum for women to deliver their pro- posal in the Musrena Forum. Integration of Gender Perspective in Government Planning Development success is often only seen from the macro aspects such as economic growth, in- vestment rate, capital formation, as well as pov- erty reduction. Although this success is still con- sidered to be blind and insensitive to gender. The query often filed on the achievements of such development is how far the success of such development provides benefits to both men and women? How far does the success of develop- ment provide access and equality of roles be- The query often filed on the achievements of such development is how far the success of such development tween men and women? In this regard, the par- provides benefits to both men and women? How far does ticipation of women needs to gain support from the success of development provide access and equality policies and regulations from the local level. of roles between men and women? Photo: Kibar Kediri 7
  • 8. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan (Acces to Justice) A wal krisis global melanda dunia tahun 1997, (3) Lama sekolah dan tingkat buta-huruf orang United Nation mencatat bahwa terdapat 70% dewasa, (4) Akses masyarakat pada infrastruktur dari 1,3 milyar jumlah penduduk miskin dunia sosial dasar (akses pada air bersih, sanitasi, adalah kaum perempuan. 7 (tujuh) tahun pasca pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, dan krisis moneter 1997/1998, tepatnya tahun 2004, perumahan layak huni), (6) Jumlah balita kurang organisasi buruh internasional (ILO) mencatat gizi, jumlah kelahiran dan kematian ibu hamil, (7) terdapat 550 juta pekerja miskin didunia yang Akses masyarakat pada sumberdaya ekonomi dan penghasilannya dibawah US $ 1 perhari. Dari jumlah (8) Akses pada keadilan (access to justice). tersebut, 60% atau sekitar 330 juta adalah kaum Pada kesempatan ini Kami ingin mengupas secara perempuan. Apa makna keadaan tersebut bagi ringkas inovasi kelompok masyarakat sipil dan para dunia ketiga? pemangku kepentingan dalam mengembangkan Dapat diartikan bahwa ada upaya-upaya sistem akses kaum marginal dan atau access to jus- sistematis dinegara-negara dunia ketiga, termasuk tice pada kaum perempuan. Indonesia, terjadinya perampasan daya kemampuan Adalah PEKKA (Program Pemberdayaan (capability deprivation) manusia dan atau kelompok Perempuan Kepala Keluarga) yang digagas KOMNAS masyarakat, sehingga membuat manusia dan atau PEREMPUAN Indonesia tahun 2000 yang ingin kelompok masyarakat tersebut masuk dalam mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah lingkaran (circle) kehidupan yang memiskinkan, konflik, seperti di Aceh, dimana para perempuan dimiskinkan/dimarginalkan secara sosial, budaya, berjuang untuk memperoleh akses sumberdaya agar ekonomi dan politik. Lantas, apakah yang kami dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma maksudkan perampasan daya tersebut? Yaitu sebuah mereka. KOMNAS PEREMPUAN bekerjasama dengan proses penguasaan sistemik yang dijalankan oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) kekuatan ekonomi dan politik atas (1) hak dan daya yang saat ini menjadi salah satu stakeholder Stra- sosial-ekonomi, (2) daya politik, dan (3) daya tegic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA). psikologis warga negara. Data Susenas tahun 2007 menunjukkan bahwa Secara indikator, ‘perampasan daya’ tersebut jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari- mencapai 13,60% atau sekitar 6 juta rumah tangga. hari yakni: (1) Indeks kemiskinan manusia (angka Dan pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) kedalaman dan keparahan kemiskinan), (2) Jumlah mendata jumlah Perempuan Kepala Keluarga penduduk yang meninggal di bawah usia 40 tahun, meningkat menjadi 14% atau sekitar 9 juta rumah Paving the Way for Access to Justice I n the beginning of the global crisis of 1997, s o c i a l l y, c u l t u r a l l y, e c o n o m i c a l l y and the United Nations noted that 70% of politically. Seizure of power is a systemic con- the 1.3 billion of world’s poor are women. 7 trol process executed by the economic and po- (seven) years after the monetary crisis litical power on (1) rights and socio- of 1997/1998, International Labor Organization economic power, (2) political power, and (3) the (ILO) noted that there are 550 million people in psychology of citizens. poverty in the world whose income is below U.S. $ 1 per d a y. Of these, 60% or ‘Seizure of power’ indicators can be about 330 million are women. What is seen in the daily life of the community, namely: the meaning of that situation for the third world? (1) the human poverty index (number of depth and severity of poverty), (2) The number of This means that there are systematic death under the age of 40, (3) school period and deprivation of the pople’s capacity and society levels of adult literacy, (4)public access to ba- in those third world countries, including sic social infrastructure (access to clean water, Indonesia, thus make them fit into the circle that sanitation, health services, education services, impoverish life, impoverished/marginalized and livable housing), (6) the number 8
  • 9. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovation tangga dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Mendasari pada kenyataan statistik tersebut digagaslah upaya pemberdayaan kaum perempuan khususnya perempuan kepala keluarga dari aspek pemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satu instrumen pengembangan access to justice kaum perempuan. Lokasi program mencakup di 14 Provinsi sebagai berikut: 1. Aceh: Kab. Aceh Bireun, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Jaya, Kab. Singkil, Kab. Aceh Selatan, dan Kab. Nagan Raya. Pemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satu 2. Jawa Barat: Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. instrumen pengembangan access to justice kaum perempuan. Ilustrasi: Koran Jakarta Sukabumi, Kab. Karawang. 3. Nusa Tenggara Timur: Kab. Flores Timur. perempuan atas akses dan kontrolnya terhadap 4. Sulawesi Tenggara: Kab. Buton. penegakan hukum dan keadilan. Secara khusus pro- 5. Kalimantan Barat: Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya gram ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan 6. Jawa T engah: Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Brebes kapasitas kaum perempuan antara lain untuk: 7. Nusa Tenggara Barat: Kab. Lombok Barat, Kab. 1) Mengembangkan dan memperkuat pemimpin- Lombok Tengah. pemimpin dan kader-kader perempuan sehingga 8. Maluku Utara: Kab. Halmahera Utara mampu memfasilitasi masyarakat di wilayahnya 9. Sumatera Utara: Kab. Asahan dalam proses penyadaran kritis terhadap 10. Sumatera Selatan: Kab. Ogan Komering Ilir penegakan hak dan keadilan. 11. Jawa Timur: Kab. Bangkalan 2) Mengembangkan pusat informasi, pelatihan dan 12. Sulawesi Selatan: Kab. Bone pelayanan hukum 13. Sulawesi Utara: Kab. Bolaang Mongondow 3) Mengembangkan forum masyarakat dan 14. Bali pemangku kepentingan (multi-stakeholder fo- rum) di tingkat wilayah untuk memfasilitasi Program yang dimulai sejak Mei 2010 ini penyelesaian persoalan hukum dan ketidakadilan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan kaum di masyarakat. of malnourished children under five, the num- currently one of the stakeholders of Strategic ber of births and maternal mortality, (7) public Alliance for Poverty Alleviation (SAPA). access to economic resources, and (8) Access to justice. Susenas (national census) data in 2007 showed that the number of female-headed households This article will explore the innovation of civil reached 13.60%, or about 6 million households. society groups and stakeholders in developing And in 2010 the Central Body for Statistics (BPS) the access system for marginal people and or recorded the number of Women Headed House- access to justice to women. holds increased to 14%, or about 9 million house- holds of the poor population in Indonesia. Based PEKKA (Empowerment of Women Headed on that statistical reality, women empowerment Households Program) that was initiated by was initiated as one of the access to justice in- Komnas Perempuan Indonesia (Indonesia strument for women. The program’s locations are Woman’s National Commission) in 2000 who wants in the following 14 provinces: to document the lives of widows in conflict ar- eas, such as in Aceh, where women struggle to 1. Aceh: Aceh Bireun Districk, Aceh Barat gain access to resources in order to solve their DayaDistrick, Aceh Besar Districk, Pidie economic problems and trauma. Komnas Districk, Aceh Timur Districk, Aceh Jaya Perempuan Indonesia collaborated with Women’s Districk, Singkil Districk, Aceh Selatan Districk, Development Resource Center (PPSW) which is and Nagan Raya Districk 9
  • 10. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 4) Mengembangkan sistem pendokumentasian dan melalui pelatihan dan diskusi di tingkat publikasi serta pengembangan kurikulum/materi kelompok hingga tingkat kecamatan. hukum. 2. Peningkatan untuk meningkatkan akses keadilan, mencakup: Dalam perjalanannya, sebagaimana Laporan Akhir Seknas PEKKA tahun 2010, bahwa program a. Pengembangan Kelas-kelas hukum. Kegiatan inovatif ini difokuskan pada 3 program strategis ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan yakni: kapasitas kaum perempuan atas kesadaran 1. Peningkatan kesadaran kristis kaum perempuan dan pengetahuan serta informasi atas hak- meliputi aspek: hak perempuan secara hukum dan a. Penyadaran kritis PEKKA terhadap persoalan masalahnya. ketidakadilan, yang dilakukan oleh parale- b. Pengembangan Paralegal. Kegiatan ini gal pendamping komunitas memberikan dimaksudkan sebagai upaya penumbuhan dan muatan pengetahuan bagi kelompok pengembangan kader hukum perempuan. dampingan (anggota PEKKA) secara intensif Selain merupakan strategi keberlanjutan pro- untuk memahami akar persoalan yang gram access to justice, kegiatan ini juga menyebabkan berbagai hal ketidak-adilan hak dimaksudkan untuk mendampingi kaum secara hukum, kekerasan (secara fisik dan perempuan dalam penyelesaian masalahnya ekonomi), dan diskriminasi hal seacara secara litigasi dan non litigasi. politik. c. Klinik Hukum b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan PEKKA terhadap hukum. Anggota PEKKA dan dampingan dan konsultasi hukum bagi masyarakat diajak untuk mengenali berbagai Perempuan (PEKKA) yang mengalami kasus aspek kehidupan termasuk sistem hukum In- kekerasan baik secara fisik, psikis dan donesia dan relasi kuasa yang mereka hadapi ekonomi. Klinik hukum ini bekerja sama agar dapat melakukan suatu perubahan dengan lembaga bantuan hukum di daerah. 2. West Java: Cianjur Districk, Subang Districk, stakeholders (multi-stakeholder forum) at the Sukabumi Districk, Karawang Districk regional level to facilitate the settlement of le- 3. East Nusa Tenggara: East Flores Districk gal issues and injustices in society. 4) Develop a 4. Southeast Sulawesi: Buton Districk system of documentation and publications and 5. West Kalimantan: Pontianak City, Kubu Raya Districk curriculum development / law materials. 6. Central Java: Batang Districk, Pemalang Districk, Brebes Districk 7. West Nusa Tenggara: West Lombok Districk, Central Lombok Districk 8. North Maluku: North Halmahera Districk 9. North Sumatera: Asahan Districk 10. South Sumatera: Ogan Komering Ilir Districk 11. East Java: Bangkalan Districk 12. South Sulawesi: Bone Districk 13. North Sulawesi: Bolaang Mongondow Districk 14. Bali The program which began in May 2010 aims to increase the empowerment of women to ac- cess and control over law enforcement and jus- tice. This program is specifically intended as an effort to increase the capacity of women, among others, to: 1) Develop and strengthen leaders and cadres of women so as to facilitate the pub- lic in the territory in the process of critical PEKKA and community members are invited to recognize awareness of the enforcement of rights and jus- the various aspects of life including the legal system of Indonesia and the power relations that they face in order tice. 2) develop an information center, training to make a change through training and discussion at the and legal services 3) Develop a public forum and group level to the district level. Photo: Wordpress 10
  • 11. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovation secara kolektif ini dapat memberikan dan atau menjamin rasa aman bagi korban. e. Pengembangan Informasi, Media dan Pemberdayaan Hukum. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan instrumen kerja peningkatan kapasitas pengetahuan perempuan. Fokus kegiatan ini adalah memproduksi manual pendidikan dan media informasi berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai keberhasilan kaum perempuan dalam advo- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ilustrasi: Republika cacy hukum. f. Penguatan dan pengembangan jaringan multi stakeholder forum. d. Rumah Aman Berbasis Komunitas Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya Kegiatan ini terkait dengan klinik hukum, penciptaan ruang baru untuk menggalang dimana pemyediaan rumah aman solidaritas dan atau kepekaan serta dimaksudkan sebagai upaya perlindungan pelembagaan komitmen para pemangku korban selama penyelesian kasus hukum kepentingan dalam penegakan hukum bagi khususnya kasus KDRT yang sedang diproses kaum perempuan secara adil dan atau tanpa baik secara litigasi maupun non litigasi. diskriminasi. Forum pemangku kepentingan Pengembangan rumah aman berbasis ini terdiri dari aparat penegak hukum, komunitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah, dinas-dinas/instansi membangun kepekaan dan solidaritas sosial terkait dengan penegakan hukum dan atas ketidak-adilan sosial bagi kaum keadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat, perempuan korban KDRT. Perlindungan sosial organisasi dan tokoh masyarakat yang A stated on PEKKA’s Final Report, this inno- This activity is aiming to develop female vative program focused on three strategic pro- cadre on law. Aside from being the gram which are: program’s sustainability strategy, this ac- tivity is also aiming to assist in solving the 1. Increasing women’s critical awareness problem of women in litigation and non a) Critical awareness of the problems of in- litigation. justice, which is done by community para- c) Legal clinic legals that provide content knowledge for This activity is intended to provide legal assistance groups (PEKKA members) inten- assistance and consultation for Women sively to understand the root causes that (PEKKA) who experienced physical, psycho- lead to many things like the injustice of logical, and economic violence. This legal the law, violence (physical and economic), clinic is in collaboration with the regional and political discrimination. legal aid. b) Increasing PEKKA’s understanding and d) Community-Based Safe House knowledge on the law. PEKKA members and This activity is related to the legal clinic, community are invited to recognize the which is a safe house becomes victims’ pro- various aspects of life, including the legal tection during case processes, especially system of Indonesia and the power rela- domestic violence cases that are on liti- tions that they faced, in order to make a gation and non litigation process. Devel- change through training and discussion at opment of community-based safe house is the group level to the district level. a part of efforts to build a sense of social 2. Improving access to justice solidarity and the social injustice to women victims of domestic violence. Col- a) The law classes development lective social protection can provide or This activity is intended as an effort to in- guarantee security for victims. crease women’s capacity for awareness e) Development of Information, Media and Le- and knowledge and information on gal Empowerment. women’s rights and legal problems. This activity is aiming as an effort to de- b) Paralegal development 11
  • 12. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 mempunyai peran, tugas dan kepedulian Mahkamah Agung khususnya Direktorat terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai perempuan dan masyarakat miskin serta lembaga Negara yang berwenang kelompok marginal lainnya. Kegiatan utama memfasilitasi proses peradilan agama program strategi mencakup: untuk mengalokasikan dana prodeo dan 1. Dialog Hukum Multi Stakeholder Forum dan sidang keliling di kantor Pengadilan Agama Masyarakat (PA). 2. Pengembangan dan Pertemuan Forum b. Advokasi di tingkat lokal. Kegiatan ini Koordinasi Multi Stakeholder Forum dimaksudkan sebagai upaya penataan g. Advokasi untuk perubahan Kebijakan dan Tata administrasi legal warega khususnya Nilai yang Lebih Adil perempuan. Fokus kegiatan adalah Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran secara advokasi hukum ditingkatan Nasional dan gratis. Lokal secara non litigasi. Kegiatan advocacy antara lain: a. Advokasi di tingkat Nasional. Kegiatan ini Lesson learn Innovation difokuskan pada (1) pengembangan dan Apa yang digagas oleh PEKKA dan para pemangku atau perluasan akses PEKKA dan kepentingan penegakan hukum di atas, adalah masyarakat miskin terkait hukum dalam sebuah kegiatan yang strategis dan patut menjadi berperkara secara prodeo. Dan (2) inspirasi kita semua dalam meningkatkan fasilitasi penyediaan sidang keliling. perlindungan hak-hak kaum perempuan dalam Gagasan ini didiskusikan dengan kehidupan sosialnya. Jika mengacu pada data velop working instrumen of women’s ca- opment and expansion of access of PEKKA pacity building. The focus of this activity and poor people related with law. And is to produce educational manuals and (2) facilitating the provision of itinerant media information in the form of legis- court. This idea is discussed by the Su- lation and the various successes of preme Court in particular the Director- women in legal advocacy. ate-General of the Religious Board as the 3. Strengthening and developing stakeholder. authorized State agency to facilitate the This activity is aiming to create new space for solidarity and sensitivity as well as in- stitutionalization or commitment of the stakeholders in law enforcement for women to be treated fairly and without discrimi- nation. Stakeholder forum consists of law enforcement personnel, local government, NGOs, organizations and community lead- ers who have a role, task and concern for law enforcement and justice for women and the poor and other marginalized groups. The main activities of the program are: a. Multi Stakeholder and community dia- logue on law b. Multi Stakeholder Forum Development and Meeting 4. Advocacy for policy change and More Fair Values. This activity is intended as a legal advocacy effort in non-litigation. Advocacy activities, among others are: a. Advocacy at the national level This activity is focused on (1) the devel- 12
  • 13. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovation statistik UN, ILO dan BPS di awal tulisan ini, dalam pemberdayaan hak dan kapasitas kaum sesungguhnya perlindungan hak kaum perempuan perempuan melainkan sebagai wujud pemenuhan dan masyarakat marginal menjadi sangat krusial dan hak-hak dasar kaum perempuan sebagaimana menentukan dalam meningkatkan keberdayaan telah diatur dalam konstitusi negara. kaum perempuan. Itu artinya dapat ditarik pelajaran 4. Partisipasi politik perempuan dalam keseluruhan baik dari gagasan inovatif PEKKA ini. Diantaranya proses melawan pemiskinan selain melalui adalah: jabatan politik di parlemen dan pemerintahan, 1. Sesungguhnya melawan pemiskinan dan atau juga dapat dilakukan melalui penegakan dan atau perampasan daya , baik daya sosial-ekonomi, advocacy keadilan hukum baik bagi kaum daya politik, dan daya psikologis melalui strategi perempuan maupun untuk masyarakat marginal. penguatan akses atas keadilan hukum (access to 5. Keberdayaan perempuan dalam status sosial justice) menjadi sebuah keniscayaan. apapun secara bermartabat dan tanpa 2. Pelembagaan komitmen para pemangku diskriminasi merupakan pilar utama dalam kepentingan hukum untuk penguatan memutus rantai kemiskinan bangsa dan keberdayaan kaum perempuan khususnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan perempuan kepala keluarga menjadi hal yang rakyat secara hakiki. strategis dan efektif untuk menghormati, Sebagai penutup tulisan singkat ini, saya melindungi dan memenuhi hak-hak keadilan mengutip nasehat pendiri republik kita Bung Hatta hukum perempuan tanpa diskriminasi. “bangsa Indonesia yang bersatu, sejahtera 3. Inovasi access to justice yang digagas PEKKA dan kehidupannya, demokratis penyelenggaraan para pemangku kepentingan keadilan hukum negaranya, dan negara ini bukan saja sebuah negara tidak saja menjadi ruang baru dan cara baru hukum, tetapi juga sebuah negara Kultural.” process of religious courts to allocate 2. Institutionalization of stakeholder commit- funds without cost and traveling in the ment to strengthening legal empowerment trial court office of Religious Affairs (PA). of women, especially female heads of house- b. Advocacy at the local level hold becomes a strategic and effective way This activity is intended as a legal ad- to respect, protect and fulfill the rights of ministrative restructuring efforts for so- women’s legal justice without discrimina- ciety, especially women. The focus of this tion. activity is the facilitation of the issuance 3. Innovation initiated access to justice and of birth certificates for free. stakeholders PEKKA legal justice is not only a new space and new ways of empowering women’s rights and capacity but as a mani- Innovation lesson learned festation of the fulfillment of basic rights of What was initiated by PEKKA and law en- women as stipulated in the constitution. forcement stakeholders above, is a strategic 4. Political participation of women in the whole activity that should inspire us all in improving process against impoverishment than through the protection of the rights of women in so- political office in the parliament and gov- cial life. If referring to UN statistics, the ILO ernment, can also be done through the en- and BPS at the beginning of this paper, the real forcement of law and justice or good advo- protection of the rights of women and cacy for women and for marginalized com- marginalized people to be very crucial and de- munities. cisive in increasing women’s empowerment. 5. Empowerment of women in any social status This means that some lessons can be drawn with dignity and without discrimination is a from this PEKKA innovative ideas. Among them major pillar in the nation to break the chains are: of poverty. 1. Fighting for impoverishment and deprivation In closing this brief article, I quoted the ad- of resources, both social and economic vice of the founders of our republic Bung Hatta power, political power, and psychological “Indonesian people unite, live a prosperous life, resources through the strengthening of ac- the democratic organization of the country, and cess to legal justice (access to justice) is a the country is not only a lawful nation, but also necessity. a cultutal nation.” 13
  • 14. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pelaku Usaha Mikro & Kecil: Peluang Dalam Upaya Penanggulangan kemiskinan ISU pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecil perempuan miskin dan rakyat marginal untuk dapat dan mikro menjadi isu yang sangat strategis ketika bertahan hidup. Peran perempuan dalam semua pihak melihat usaha kecil sebagai potensi menjalankan usaha kecil tidak dapat dianggap tidak besar penyangga ekonomi rakyat. Hal ini tidak dapat ada. Menurut data statistik tahun 2010, sebanyak dipungkiri, bahwa berkembangnya kegiatan ekonomi 3.013.450 tenaga kerja perempuan bergerak di IMK pinggiran merupakan bentuk nyata dari upaya (industri mikro dan kecil). Angka ini hanya berbeda sedikit dari jumlah tenaga kerja laki-laki yang Grafik 1: bergerak di IMK. Tenaga kerja laki-laki yang bergerak di IMK menurut data BPS tahun 2010 sebanyak 3.433.810. Perbandingan persentase tenaga kerja perempuan dan laki-laki yang bergerak di sektor IMK dapat dlihat dalam grafik 1. Fakta lain yang harus kita sadari adalah bahwa perempuan telah banyak memberikan sumbangan perekonomian keluarga dan negara, baik sebagai pekerja maupun pengusaha. Berbagai sumbangan perempuan yang tercermin dari kiprahnya dalam Economic Empowerment of Women in Micro & Small Enterprises: Opportunities in Poverty Alleviation Efforts THE issue of women’s empowerment in micro and percentage of women workers and men who en- small businesses becomes strategic when all gaged in this sector is represented in The Chart 1. parties see small businesses as Another fact that we have to realize is that a potential economic support of the people. It can- women have substantially contributed to the not be denied, that the development of ”sideline” economic activities is a clear form of the efforts of Chart 1: poor women and marginalized people to survive. The role of women entrepreneurs cannot be considered insignificant. Because according to 2010 statistics, a total of 3.01345 million women workers engaged in the MSI (micro and small indus- tries). These figures differ only slightly from the number of male workers engaged in the MSI. Male labor force engaged in MSI according to CBS in 2010 is as much as 3.43381 million. Comparison of the 14
  • 15. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data perekonomian. Berdasarkan hitungan statistik dapat Grafik 2: dilihat sebagai berikut: Perempuan dan Ketenagakerjaan 1) Terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan lima tahun terakhir, yang berarti sumbangan perempuan dalam perekonomian Negara juga semakin besar. 2) Laporan ILO tahun 2009 menunjukkan perkembangan yang meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Keadaan ini terkait dengan adanya kemajuan yang signifikan menuju kesetaraan gender dari segi partisipasi angkatan kerja dan Sumber: BPS lapangan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel. 2) 60 persen dari 85,4 juta tenaga kerja di sektor 3) Kesenjangan gender dalam partisipasi UKM adalah perempuan angkatan kerja juga menyempit sebesar 4,4 poin. 3) Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan Persentase antara tahun 2004 dan tahun 2008, 53,04%. seperti tampak dalam tabel 1. 4) Kemampuan perempuan untuk mengem- 4) Fakta tentang tenaga kerja perempuan bangkan kepemimpinan usaha adalah sebesar 5,17 tersebut juga berarti bahwa perempuan semakin (skala 1-7; 1=terburuk; 7=terbaik). banyak yang berkiprah dalam kegiatan ekonomi. Hal 5) Diperkirakan, triliunan dana telah dikelola ini dimungkinkan salah satunya karena adanya oleh perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas kemampuan perempuan, pemerintah: tahun 2009, pemerintah terutama dari peningkatan jenjang pendidikan. mengalokasikan dana sebesar Rp 4,303,220,676,744 Perempuan dan Produktivitas melalui Program Simpan Pinjam untuk Perempuan 1) Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di (SPP), dengan tingkat pengembalian 94%, atau Rp. sektor informal lebih besar dibandingkan dengan 2,768,312,228,834 untuk pokok pinjaman, dan Rp. pekerja laki-laki. 459,050,897,233 untuk bunga pinjaman. family’s and the state’s economy, both Graphic 2: as workers and employers. The various contribu- tions of women as reflected in their work in the economy can be seen below: Women and Employment 1) An increase in the number of women’s em- ployment within the last five years, which means that the contribution of women in the State’s economy is rising. 2) ILO reports in 2009 showed significant progress over the last five years. This situation is related to the presence of significant progress towards gen- Sumber: BPS der equality in terms of labor force participation and employment as shown in The Table 1. 2) 60 % of the 85.4 million work forces in the 3) The gender gap in labor force participation is micro sectors are women. also narrowed by 4.4 percentage points between 3) The participation rate of female work force is 2004 and 2008, as shown in The Table 2. 53.04% 4) A fact about women’s employment also means 4) The ability of women to develop leadership is that more and more women take part in economic at 5.17 points in a scale of 1-7 activities. This is possible partly due to an increase 5) It is estimated that billions of Rupiahs have in the quality of women’s been managed by women through various Govern- capabilities, primarily from increased levels of edu- ment programs. In 2009 alone, the government have cation. allocated Rp. 4,303,220,676,744 through the Savings Women and Productivity and Loans for Women program (SPP), with a returned 1) The number of women in the formal employ- rate of 94% or Rp. 2,768,312,228,834 for the princi- ment sector is larger than men. pal loan, and Rp. 459,050,897,233 in interests. 15
  • 16. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Tabel 1: Selain berkiprah sebagai pelaku ekonomi, formasikan sesuatu yang disesuaikan dengan perempuan memiliki berbagai kelebihan yang tindakan untuk menanggapinya (komunikator dapat menunjang kiprahnya tersebut. Beberapa yang baik). kelebihan perempuan tersebut antara lain: 3) Kemampuan memperhatikan dan mempelajari hasil tindakan, meskipun tanpa Kekuatan Perempuan (peluang yang berasal umpan balik (terbentuk dari kebiasaan dari dalam pribadi) melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa 1) Lingkungan hidup dan fisik perempuan mendapat imbalan). membentuk perilakunya cenderung berprinsip 4) Kemampuan menyesuaikan tindakan feiminin. Ciri feminin dominan dalam menjalin terhadap situasi yang mewujudkan relasi dengan sesama. kebijaksanaan. 2) Kemampuan mendengarkan dan mengin- 5) Kemampuan mempertemukan ide yang Table 1: Aside from being economic actors, women have communicator). many advantages that can support their contribu- 3) The ability to observe and study the results of tion. Some of the advantages of women include: an action, even without compensation (formed from Power of Women (the opportunities that come the habit of doing housework voluntarily). from the person). 4) The ability to adjust an action to certain 1) The environment and women’s principled situations that embodies wisdom. feminine behavior. Feminine qualities are an advan- 5) The ability to accommodate contradicting tage in establishing relationships with others. ideas, thus able to find a solution to the problem. 2) The ability to listen and communicate (good 6) The ability to accept situations and knowl- 16
  • 17. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Data bertentangan, sehingga mampu mencari solusi Tabel 2: untuk menyelesaikan masalah. 6) Kemampuan menerima situasi dan pengetahuan dengan lebih mementingkan isinya daripada bentuk luar. 7) Mampu bertoleransi terhadap kekurangan dan keraguan, sehingga membentuk sikap penuh pengampunan. 8) Kemampuan berpikir panjang dalam membuat pertimbangan karena memperhitungkan nalar dan rasa (intuisi). 9) Kemampuan memecahkan masalah secara realistis, tidak bertele-tele. 10) Kemampuan merengkuh dan memelihara dunia, sebab perempuan hidup dalam dunianya sendiri. 11) Kemampuan mencintai dan memelihara. Kesempatan Perempuan (peluang yang 3) Terbukanya kesempatan bagi perempuan berasal dari luar pribadi) untuk meningkatkan pengetahuannya melalui 1) Berkembangnya kesadaran kaum laki-laki berbagai jalur pendidikan. tentang paham feminisme, yang berarti mereka 4) Ada jalinan kerjasama yang makin luas bagi bersedia menghargai dan memberi kesempatan perkembangan perempuan, sehingga perempuan kepada perempuan untuk berkembang secara makin percaya diri bahwa mereka tidak sendiri. pribadi. Menilik sumbangan dan kelebihan yang 2) Makin banyak perempuan yang sadar akan dimiliki perempuan, maka sudah sepantasnya potensinya, sehingga muncul pemimpin jika pemberdayaan ekonomi perempuan harus perempuan di hampir semua bidang . terus dilakukan. Selain itu, beberapa edge, and are more concerned with content than Table 2: the outer form. 7) Being able to tolerate shortcomings and doubts, thus forming a forgiving attitude. 8) The ability to think deep because it takes into account considerations of reason and sense (in- tuition). 9) The ability to solve problems realistically, and not beat around the bush. 10) The ability to embrace and nurture the world, because women live in a world of her own. 11) The ability to love and nurture. v Women’s Opportunity (external opportuni- ties) 1) The growing awareness of feminism means men appreciate and gives opportunity for women more confident knowing that they are not alone. to develop themselves. Looking into the contributions and advantages 2) More and more women are aware of of women, it is appropriate to continue the eco- their potential, so there is an emergence of women nomic empowerment of women. In addition, the leaders in almost all areas. following arguments will further strengthen the 3) Availability of opportunities for women to decision of why we need to empower women, and increase their knowledge through various educa- become a point of reference. Among others are: tional routes. Marginalized women as economic actors, in 4) There is an extensive network of coopera- terms of structural inequality that causes women tion for the development of women, making women 17
  • 18. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 pertimbangan berikut ini tentang mengapa kita perlu melakukan pemberdayaan ekonomi Penutup perempuan, dapat menjadi bahan telaah kita Melihat sumbangan dan peran Perempuan bersama. Antara lain adalah: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil bagi perekonomian Pe r e m p u a n t e r p i n g g i r k a n ( t e r m a r - di Indonesia, sesungguhnya kiprah dan peranan jinalisasikan) sebagai pelaku ekonomi, terkait mereka patut selalu didukung dan ditingkatkan. dengan ketidaksetaraaan struktural yang Upaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha mengakibatkan perempuan mengalami dalam melakukan peningkatan peran mereka ketidaknyamanan secara ekonomi dibandingkan masih harus terus diupayakan dan ditingkatkan, laki-laki. karena masih banyak permasalahan yang dihadapi Pemberdayaan ekonomi juga berkontribusi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil dalam terhadap pengurangan kekerasan berbasis gen- melaksanakan kegiatan usahanya. Beberapa der, meningkatkan kesempatan perencanaan masalah utama yang harus segera diatasi dan keluarga, dan memperlambat penyebaran HIV/ dicarikan jalan keluarnya bersama adalah: AIDS. Perbaikan kondisi ekonomi perempuan 1. Kebijakan yang ada belum diterapkan dengan membuka peluang untuk keluar dari hubungan baik. Penyebab belum diterapkannya kebijakan yang bersifat eksploitasi di lingkungan rumah ini perlu dijajaki lebih mendalam, apakah karena mereka tidak lagi tergantung secara kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan ekonomi atas pasangannya. karena aturan turunannya tidak ada, ataukah Terdapat hubungan positif dengan karena para pelaksana kebijakan tersebut kesehatan dan pendidikan anak. belum menerapkan dengan baik, ataukah Jika perempuan diberi kesempatan untuk kebijakan tidak bisa diterapkan karena tidak mandiri secara ekonomi, maka ia tidak hanya ada sanksi. membantu dirinya untuk keluar dari kemiskinan, 2. Belum maksimalnya peran para pihak. tetapi juga keluarganya, karena pendapatan yang 3. Masih adanya kendala yang berasal dari diri diperoleh oleh perempuan berkeluarga yang perempuan pengusaha mikro dan kecil, yakni: bekerja, peruntukannya sebagian besar adalah masih kurangnya kemampuan mereka dalam untuk kebutuhan hidup keluarganya ((Women re- melakukan pemasaran produknya, hal ini pada invest 90% of their income in their families and umumnya dikarenakan produk mereka kurang communities, compared to men who reinvest dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan only 30% to 40% of their income. (Madeleine oleh pengusaha menengah dan besar (tidak Albright, former US Secretary of State) memenuhi standar mutu); tidak menguasai teknologi. to become economically unstable compared to men. Conclusion Economic empowerment also contributes to the Seeing the contributions and roles of women in decrease of gender related abuse, the spread the fields of Micro and Small Enterprises for of HIV/AIDS, and the increase of family plan- Indonesia’s economics, their effort truly needs to ning. The improvement of women’s economi- be supported and encouraged by us. The govern- cal state gives them a chance to avoid exploit- ment effort, society, and private sector in encour- ative relationships at home since they will be aging role of women should be continuously car- less dependent on their spouse. ried out due to the remaining problems faced by There is a positive correlation with health and the women. Some of the problems that needs to education of children. be resolved are as follows: If women are given a chance to be indepen- 1. The policies available are not carried out ef- dent economically, then they will not only be fectively. The cause of this needs to be looked helping themselves to leave poverty, but also into. their family, because the incomes women re- 2. The role of the stakeholders are not executed ceive are mostly reinvested into their family. optimally. ((Women reinvest 90% of their income in their 3. The difficulties faced by the entrepreneurs families and communities, compared to men where thei are unable to market their goods who reinvest only 30% to 40% of their income. and are inferior in terms of quality compared (Madeleine Albright, former US Secretary of to their bigger rivals and inability to access State) production technologies. 18
  • 19. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 News from SAPA Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat D alam Rencana Pembangunan Jangka yang diperoleh melalui Susenas, indeks kedalaman dan Menengah 2010–2014 Pemerintah telah keparahan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, menetapkan arah kebijakan pembangunan In- indeks mutu hidup, kerentanan sosial, dan PDRB, yang donesia dalam lima tahun kedepan adalah masing-masingnya memiliki kelemahan. “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan Mendasari pada hal tersebut Pemerintah Indonesia berkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan pula menetapkan 3 (tiga) sasaran pembangunan Rakyat bekerjasama dengan Komite Kemitraan Indo- nasional yakni; (1) Pembangunan Kesejahteraan Rakyat nesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (KKI-PK) dan mencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan, didukung oleh The Ford Foundation menyusun sebuah dan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi instrumen pengukuran kesejahteraan rakyat yang mencakup bidang; kualitas demokrasi, dan (3) disingkat IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat). Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup bidang; Instrumen ini melihat kualitas kesejahteraan rakyat Penegakan hukum. Secara spesifik pemerintah secara holistik dan berbasis pada hak-hak dasar warga menggunakan triple track strategy yakni pro poor, pro sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi Negara job dan pro growth. kita. Secara khusus, IKraR melihat pada 3 dimensi, yaitu Dalam kaitan dengan Pembangunan Kesejahteraan dimensi keadilan ekonomi (kesempatan kerja/hak atas Rakyat, dimensi kesejahteraan tidak dapat dilihat hanya pekerjaan), keadilan sosial (kualitas hidup masyarakat), dari satu dimensi semata misalnya dari dimensi ekonomi dan demokrasi (keadilan hukum dan kedaulatan warga). saja atau dimensi kesehatan saja. Kenyataan dilapangan Sebagai rangkaian kegiatan ini, telah dilaksanakan menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan berbagai konsultasi publik di beberapa daerah, ekonomi yang diraih oleh pemerintah setiap tahunnya diantaranya adalah Kota Banda Aceh, Kota Kupang, Kota tidak berbanding lurus dengan peningkatan Tasikmalaya dan Kabupaten Lombok Tengah. kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu Sebagai rangkaian kegiatan ini dimulai dengan dirumuskan suatu pengukuran yang dapat melihat konsultasi publik nasional IKraR yang dilaksanakan di secara komprehensif tentang kesejahteraan yang dapat kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan menjadi acuan dari pemerintah dan pemerintah daerah Rakyat pada tanggal 15 Desember 2011. Acara yang dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. dihadiri oleh Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi Selama ini, untuk melihat kemajuan dan mengukur dari D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi kualitas kesejahteraan rakyat, Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan juga Wakil Bupati/Wakil menggunakan data yang dikeluarkan BPS secara reguler Walikota selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota dari Wakil The Launch of IKRaR (People’s Welfare Index) I n the 2010-2014 Mid-Term Development Plan, the Al this time, the Government utilizes data from the Government stated that the direction of Indonesia’s Central Body of Statistics to project a picture of wel- development in the 5 upcoming years is “to achieve fare, through their regularly executed Susenas data a prosper, democratic, and just Indonesia.” To reach gathering projects. The information contained in these goals, the Government targets 3 national devel- Susenas among others are the severity and depth of opment areas, which are; (1) Development of People’s poverty, Human Development Index, living quality in- Welfare in economics, education, health, and food se- dex, social vulnerability, and regional government in- curity, (2) Strengthening of Democratic Development; come, each with their own strength and weaknesses. (3) Development of Justice in law enforcement. Spe- Based on these conditions, the Government, through cifically, the Government is applying the triple track the Coordinating Ministry for People’s Welfare in col- strategy namely pro-poor, pro-job and pro-growth. laboration with Indonesian Partnership Committee for In regards to the Development of People’s Welfare, Poverty Alleviation (KKI-PK) and the support of Ford the dimension of welfare cannot only be seen from one Foundation, designed an instrument to measure dimension alone. The reality found in the field shows people’s welfare called the People’s Welfare Index that the positive annual economic growth does not di- (IKRAR). This instrument looks into the welfare quality rectly relate to the welfare of the people. Due to that, of the people holistically and accounting basic rights a measuring instrument needs to be formulated that as mandated by the Constitution of Indonesia. Specifi- can comprehensively show the real picture of welfare cally, IKRAR looks into 3 dimensions of welfare, namely and can then become a basis for the Government’s the Economic Justice Dimension (job opportunities/ development planning and budgeting. rights to employment), Social Justice Dimension 19
  • 20. News from SAPA SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Walikota Banda 52,33. Dengan memasukkan 22 indikator, hasil dari IKraR Aceh, Wakil diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Walikota Kupang, mengukur dan atau mengawal implementasi kebijakan Menko Kesra Wa k i l Bupati pembangunan dengan menempatkan masyarakat Agung Laksono Serdang Bedagai, sebagai subjek dalam pembangunan, menjadi tolok ukur meluncurkan IKraR pada Wa k i l Bupati dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan 21 Maret 2012. Secara Gunungkidul, dan evaluasi kebijakan, serta menjadi acuan seluruh nasional, nilai IKraR Wa k i l Bupati pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bekerja menunjukkan Lombok Tengah. demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. IKraR dapat tren kenaikan. Dengan disaksikan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi oleh para wakil kebijakan pembangunan ekonomi bangsa jangka ketua TKPK Daerah, dilaksanakan pula panjang sebagaimana tertuang dalam dokumen penandatanganan naskah perjanjian kerjasama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MoU) antara Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Kesejahteraan Rakyat dengan The Ford Foundation Melalui IKraR ini, kita dapat melihat bahwa yang terkait dengan implementasi IKraR dan replikasi pro- terpenting bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi gram SAPA. Penandatanganan naskah MoU tersebut yang harus kita capai, tetapi seberapa inklusif dilakukan oleh Mr. Martin Abregu selaku Director of pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan Human Rights and Governance - The Ford Founda- kesempatan kerja dan berusaha dalam jangka panjang, tion dan Drs. Hadi Santoso, M.A., Asisten Deputi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran - menjamin berjalannya nilai-nilai demokrasi secara Kedeputiaan Bidang Koordinasi Penanggulangan prosedural sehingga dapat meningkatnya kualitas Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. kesejahteraan rakyat. Sehingga tenaga kerja lebih Pada tanggal 21 Maret 2012, Menteri Koordinator tertarik untuk bekerja di dalam negeri. Tidak menjadi Bidang Kesejahteraan Rakyat, meluncurkan IKraR. Hasil TKI. Selain itu, gambaran penting yang harus dilihat perhitungan IKraR disajikan sejak tahun 2008 – 2010. adalah kebijakan pendekatan keamanan harus lebih Secara nasional, nilai IKraR menunjukkan tren kenaikan. melindungi dan menjamin adanya rasa aman bagi Pada tahun 2008 berada pada posisi 48,12; pada tahun kehidupan. Sehingga kasus seperti Mesuji dan Bima tidak 2009 pada posisi 50,26; dan pada tahun 2010 pada posisi terulang lagi. Semoga. (people’s living quality), and Democracy Dimension 48.12, while 2009 projected 50.26, and 2012 was 52.33. (Lawful Justice and Sovereignty). By utilizing 22 indicators, IKRAR is hoped to give con- As a part of this, a number of public consultations tributions in measuring, as well as in escorting devel- were implemented in several places, among others, opment policy implementation by placing the people the city of Banda Aceh, Kupang, Tasikmalaya and the as subjects of development, to become a benchmark district of Lombok Tengah. As a start, a national con- in planning, implementation, monitoring, and evalua- sultation event was done in the Coordinating Ministry tion of policies, as well as in becoming a reference for for People’s Welfare’s office on the 15th of December all stakeholders in the effort to improve people’s wel- 2012. Among the participants were Vice Governors from fare. IKRAR can function as a benchmark for the suc- the Provinces of Yogyakarta, South Sulawesi, Nusa cess of development policy implementation in the long Tenggara Timur, and Vice District Heads and City May- run in accordance to the Masterplan of Economic De- ors from Banda Aceh, Kupang, Serdang Berdagai, velopment Acceleration and Expansion (MP3EI) 2011- Gunungkidul, and Lombok Tengah who are also Heads 2025. of the Local Coordinating Team for Poverty Alleviation Through IKRAR, we can see that the main focus (TKPKD). As a part of the event, a signing of an MOU should not be on the level of economic growth, but was carried out between the Ford Foundation and the how this economic growth provides job opportunities Coordinating Ministry for People’s Welfare to accom- in the long term, how it achieve social justice for all, modate the implementation of IKRAR and the expan- and how it guarantees the integrity of democratic val- sion of SAPA’s project areas. The MOU was signed by ues, so that it all supports the improvement of people’s the Director of Human Rights and Governance, Mr. Mar- welfare. This is so that our work force would rather opt tin Abregu, and the Assistant Deputy Minister for Policy to work within our borders instead of migrating to for- and Budgeting Mainstreaming, Mr. Hadi Santoso. eign countries. In addition, another approach in need On March 21st 2012, the Coordinating Ministry for to be focused on is in the area of security where the People’s Welfare launched IKRAR. The data presented sense of security and the right to feel secure, so hu- were based on the 2008-2010 CBS surveys. Nationally, manitarian crisis such as the likes of Mesuji and Bima there is a sign of growth in IKRAR. 2008’s IKRAR was will not happen again, hopefully. 20