Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum yang mencakup pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Juga membahas asas hukum, tujuan hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, sanksi hukum, dan peradilan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur pokok yang membentuk suatu sistem hukum di suatu negara.

2. Sistem Hukum
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu
rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagian
atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk
sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah
seterusnya sampai pada bagian yang terkecil
unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain:
○ Seperangkat komponen, elemen, bagian.
○ Saling berkaitan dan tergantung.
○ Kesatuan yang terintegrasi.
○ Memiliki peranan dan tujuan tertentu.
○ Interaksi antar sistem membentuk sistem lain
yang lebih besar.

3. 2. Pengertian Hukum
Hukum sulit didefinisikan karena kompleks. Prof. Van
Apeldoorn mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit
dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai
dengan kenyataan. oleh karena itu kita lihat dulu pengertian
hukum menurut para ahli:
 Prof. Mr. E.M. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku
masyarakat, dan pedoman bagi penguasa negara dalam
melaksanakan tugasnya.
 Drs. E. Utrecht, S.H.
hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan
larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

4. S.M. Amin, S.H.
Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari
norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban
dan pergaulan manusia.
J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono
Sastropranoto S.H.
Hukum adalah peraturan-perturan yang bersifat memaksa,
yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang
berwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan
diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.

5. Dari beberapa pengertian tentang hukum, maka
dapat disimpulkan hukum mengandung 4
unsur :
– Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia
dalam masyarakat
– Bersifat memaksa
– Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum
– Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang
Dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri:
– Adanya perintah dan/atau larangan
– Perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap
orang

6. 3. Pengertian Sistem Hukum
Dari pengertian sistem dan hukum maka
dapat diartikan bahwa :
Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum
yang berlaku pada suatu negara tertentu yang
di patuhi dan di taati oleh setiap warganya.

7. Asas dan Tujuan Hukum
1. Asas Hukum
Asas hukum terdiri dari dua, yaitu :
 Asas Hukum Umum
adalah asas yang berhubungan dengan
keseluruhan bidang hukum
Scholten mengemukakan adanya lima asas hukum
umum yang berlaku universal pada sistem hukum.
Asas tersebut adalah Asas Kepribadian, asas
perekutuan, asas kesamaan, asas kewibaan, dan
asas pemisahan antara baik dan buruk.
 Asas Hukum Khusus
adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum
tertentu

8. 2. Tujuan Hukum
Tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam
masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa
keadilan masyarakat.
Tujuan hukum dalam suatu masyarakt adalah :
 Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada
rakyatnya
 Untuk mencapai keadilan dan ketertiban
 Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
 Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam
pergaulan masyarakat
Fungsi Hukum adalah sebagai berikut :
• Hukum Sebagai pelindung
• Hukum sebagai keadilan
• Hukum sebagai pembangunan

9. Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan
yang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturan
yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber Hukum dibedakan menjadi :
Sumber Hukum Material (welborn)
adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum
individu dan pendapat umum yang menentukan isi suatu
materi (jiwa) hukum
Sumber Hukum Formal (kenborn)
adalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yang
menentukan berlakunya hukum itu sendiri

10. Macam-macam Sumber Hukum Formal :
 Undang-undang
undang-undang dibedakan menjadi 2 macam :
1. Undang-undang dalam arti material
2. Undang-undang dalam arti formal
 Kebiasaan (hukum tidak tertuli)
 Yuriprudensi
 Traktat
Dalam pelaksanaannya, Traktat dibedakan menjadi dua :
1. Traktat bilateral : Perjanjian yang dibuat oleh 2
negara
2. Traktat multilateral : Perjanjian yang dibuat oleh lebih
dari 2 negara
 Doktrin

11. Penggolongan Hukum
• Berdasarkan wujudnya
1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui
dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai
peraturan negara.
2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup
dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu
(hukum adat).
• Berdasarkan ruang atau wilayah
berlakunya
1. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di
daerah tertentu.
2. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara
tertentu.
3. Hukum internasional, yaituhukum yang mengatur
hubungan antara dua negara atau lebih.

12.  Berdasarkan waktunya
1. Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum).
2. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang
(ius constituendum).
3. Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur
suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku
saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.
 Berdasarkan pribadi yang diaturnya
1. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur
dan berlaku bagi golongan tertentu saja.
2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur
dan berlaku bagi semua golongan.
3. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur
dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk
pada hukum yang berbeda.

13. • Berdasarkan isinya
1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara warga negara dan negara yang menyangkut
kepentingan umum.
Dalam arti formal, hukum publik mencakup :
Hukum tata negara, hukum administrasi negara,
hukuim pidana, dan hukum acara.
1. Hukum privat (hukum perdata), yaitu hukum yang
mengatur kepentingan orang-perorangan.
Dalam arti luas, hukum privat mencakup :
Hukum dagang dan hukum adat.
Hukum privat dapat dibagi sebagai berikut :
• Hukum perorangan
• Hukum keluarga
• Hukum kekayaan
• Hukum waris

14. • Berdasarkan tugas dan fungsinya
1. Hukum material,
yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan.
1. Hukum formal (acara),
yaitu hukum yang berisi tentang tata cara
melaksanakan dan mempertahankan hukum material.
• Berdasarkan sifatnya
1. Hukum yang memaksa,
Yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun
harus di taati.
1. Hukum yang mengatur,
Yaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihak
tertentu telah membuat sendiri

15. • Secara umum hukum dapat di bagi dalam
berbagai bidang
1. Hukum perdata
2. Hukum publik
3. Hukum pidana
4. Hukum acara
1. Hukum Perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-
hubungan antara individu-individu dalam masyarakat
dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga
hukum privat/hukum sipil. Contoh: jual beli
rumah/kendaraan

16. 2. Hukum Publik
Hukum publik adalah hukum yang mengatur
antara hubungan subjek hukum dengan
pemerintah atau hukum publik adalah hukum
yang mengatur kepentingan masyarakat.
3. Hukum Pidana
Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh undang-undang dan
berakibat diterapkannya hukuman bagi yang
melakukannya sesuai yang diterapkan undang-
undang pidana.

17. • 4. Hukum acara
Hukum acara merupakan ketentuan yaang
mengatur bagaimana cara agar hukum
(materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan kepada
subyek yang memenuhi perbuatannya. Untuk
menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan
hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada
hukum acara perdata.
5. Hukum Internasional
Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum
antar negara satu dengan yang lain secara
internasional yang mengandung dua

18. pengertian dalam arti sempit dan luas.
a. Dalam arti sempit meliputi: hukum
publik internasional saja.
b. Dalam arti luas meliputi: hukum
publik internasional dan hukum
perdata internasional.

19. Sanksi Hukum
Pada setiap negara yang menerapkan
Supremasi hukum harus memberi sanksi
pada pelanggar hukum baik hukum tertulis
maupun tidak tertulis.
Berikut ini adalah macam-macam sanksi
pidana sesuai pasal 10 KUHP:
a. Hukuman pokok yang terdiri dari :
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara yang terdiri dari:

20. • Hukuman seumur hidup
• Hukuman sementara waktu (setingginya 20
tahun dan sekurangnya 1 tahun)
3. hukuman kurungan ( setingginya 1
tahun dan sekurangnya 1 hari )
b. Hukuman tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan ( penyitaan ) Barang-
barang tertentu.
3. Menunggu keputusan hakim.

21. 6. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum
Perdata
a. Hukum Pidana
Pelanggaran terhadap norma hukum pada
umumnya segera disikapi oleh pengadilan
setelah menerima berkas polisi.
b. Hukum Perdata
Pelanggaran terhadap norma hukum perdata
baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada
pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.

22. 7.Peradilan Nasional
Ketentuan umum UU No.4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
 Berdasarkan pasal 1 UU No.4 Tahun
2004 kekuasaan kehakiman dan dilakukan
oleh MA dan badan peradilan dibawahnya
sebagai berikut:

23.  Peradilan Umum
 Peradilan Agama
 Peradilan Militer
 Peradilan Tata Usaha Negara
 Oleh MK

24. • Macam-macam Peradilan Nasional
1. Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri adalah sebuah
pengadilan umum yang sehari-hari
memeriksa dan memutuskan perkara dalam
tingkat pertama dari segala perkara perdata
dan pidana sipil untuk semua golongan
penduduk. Pengadilan Umum adalah salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakya pencari keadilan pada umumnya.

25. 2. Pengadilan Agama
Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan
perkara-perkara yang timbul antara orang-orang
Islam seperti nikah, rujuk, talak (perceraian),
nafkah, waris, dan lain-lain.