1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap
manusia, karena pada dasarnya di dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan
masalah - masalah yang selalu ada dalam setiap saat, dan masalah - masalah tersebut
tidak akan dapat terselesaikan manakala tidak mempunyai pengetahuan untuk
menghadapinya. Pada dasarnya pendidikan merupakan sarana untuk memperoleh
tujuan hidup manusia, baik dalam invidu, beragama, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, karena dengan pendidikan akan memperoleh ilmu pengetahuan.
Pendidikan dalam rangka upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
merupakan salah satu tujuan dari negara-negara merdeka di dunia, karena pada
dasarnya peranan pendidikan sangat berpengaruh dalam proses majunya
pembangunan suatu negara. Suatu negara yang kualitas pendidikannya tinggi, maka
akan mempermudah menuju terwujudnya kemajuan pembangunan sebagaimana yang
dicita-citakan oleh setiap negara, sebaliknya suatu negara yang kualitas
pendidikannya rendah maka akan cenderung dihadapkan pada masalah-masalah yang
sulit untuk dipecahkan, sehingga menghambat pembangunan di dalam negara
tersebut.
1

2. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional,
sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV,
yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1
Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut salah satunya dilakukan
dengan menata sistem penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa “ Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai
pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang “, Selanjutnya ayat (2)
menyebutkan bahwa “ Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota,
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan “.2
Pada Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang
diatur dengan Undang-undang, juga pada ayat (5) disebutkan bahwa “ Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
1
Sekretariat Kementrian Koordinator Bidang Polkam RI, UUD 1945, 2004,
2
Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. UUD 1945, 2010. Hal. 23
2

3. agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia. 3
Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.4
Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem
pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional
bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5
Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah
berkali-kali dilakukan perubahan-perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan otonomi daerah merupakan
perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1
3
Sekretariat kementrian op. cit., hal. 104
4
Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3
5
Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3

4. angka 5 adalah “ hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. 6
Dimulainya era otonomi daerah di Indonesia, maka sistem pendidikan yang
sentralistis, secara normatif, perangkat perundang undangan yang mengatur tentang
pendidikan mesti disesuaikan dengan kebutuhan desentralisasi bidang pendidikan
yang merupakan konsekuensi logis dan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi
daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan desentralisasi berarti pemerintah
pusat diserahkan kepada daerah tersebut pada akhirnya manjadi urusan rumah tangga
daerah yang bersangkutan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah mulai
dari awal 2001, maka di Indonesia lahirlah daerah-daerah otonomi yang berbasis di
kabupaten dan kota. Dengan demikian sebagai daerah otonomi, daerah kabupaten /
kota memilki hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya
sendiri dalam bidang-bidang tertentu yang telah diserahkan kewenangannya oleh
pemerintah pusat kepada daerah yang bersangkutan.
Kabupaten Kendal sendiri secara umum sudah memiliki fasilitas pendidikan
yang berjenjang dari yang terendah sampai dengan tingkat lanjutan atas. Ketersediaan
sarana pendidikan berupa sekolah pada semua tingkatan (baik pendidikan umum
maupun keagamaan) dalam 6 (enam) tahun terakhir walaupun tidak banyak
mengalami perubahan tapi tetap diupayakan adanya peningkatan, baik secara
6
Depdagri RI, Himpunan Undang-Undang RI, 2004, hal. 19
4

5. kuantitas maupun kualitas. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian
pemerintah Kabupaten Kendal adalah perlunya identifikasi kembali berbagai sumber
dana yang berkaitan dengan masalah pendidikan supaya dilaksanakan secara terbuka
(transparan) agar masyarakat kabupaten Kendal juga tahu dan dapat ikut mengontrol
penggunaannya. Salah satu bantuan keuangan dari pusat adalah Dana Alokasi Khusus
sektor pendidikan yang ditujukan untuk perluasan dan pemerataan akses pendidikan
yang bermutu dengan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Salah satu upaya adanya kewenangan dan kewajiban daerah otonom dalam
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah
mengatur kemajuan bangsa melalui pendidikan. Berdasarkan kenyataan tersebut,
maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya serta dijadikan skripsi dengan judul, “
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendanaan Pendidikan ) Di Kabupaten Kendal “ .
B. Pembatasan Masalah
Pada skripsi yang saya buat dengan judul “ kebijakan pemerintah daerah
dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Kendal” yang
akan saya bahas dalam penulisan skripsi ini adalah Tinjauan Terhadap Pendanaan
Pendidikan Di Kabupaten Kendal.
5

6. C. Perumusan Masalah
Sesuai dengan judul yang penulis pilih “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal“ supaya
tidak menimbulkan kerancauan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan
permasalahan - permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendanaan pendidikan
di Kabupaten Kendal.
2. Bagaiman Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang
pendanaan pendidikan di Kabupaten Kendal.
3. Hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
dalam bidang pendanaan pendidikan dan upaya apa saja yang dilakukan
untuk mengurangi hambatan tersebut.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam upaya
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal.
b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah
Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan
pendidikan dan usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan
dalam upaya meningkatkan pendidikan.
6

7. 2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis sebagai berikut :
1. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di
bangku kuliah dengan mengetahui secara langsung apa dan
bagaimana perundang - undangan direalisasikan.
2. Memberi sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada
umumnya dan studi Hukum Tata Negara pada khususnya.
b. Kegunaan Praktis :
1. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui
kendala dan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten Kendal. Dengan demikian hasil
penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata
bagi terwujutnya keberhasilan untuk meningkatkan pendidikan
di Kabupaten Kendal.
2. Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam studi ilmu
pengetahuan pada umumnya dan studi Hukum Tata Negara pada
khususnya.
7

8. E. Tinjauan Pustaka
1. Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.7
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan,
perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi.
Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya
sendiri sesuai dengan dandalam rangka desentralisasi. Selanjutnya dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah
menggunakan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus
dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan
dalam Undang-Undang.
Pemberlakuan sistem dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen
pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada
pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif
mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi
7
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota
8

9. akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada
4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 8
1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka
sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya
yang dimiliki
2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-
sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional
3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang
dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat
4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan
pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.
Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan
pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggung jawabkan kepada publik, karena
sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan
masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus
menjadi tindakan yang sewenang - wenang.
Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab latar belakang masalah bahwa
salah satu tujuan dari negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa. Dari alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,
maka dalam pasal 31 ayat (1) menyetakan bahwa, “ Setiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran “. Pelaksanaan dari ketentuan pasal tersebut di atur dalam
8
http://www.hariansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8202&Itemid=9
9

10. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa setiap
warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu “.
Dalam alenia sebelumnya telah penulis sampaikan bahwa ketentuan mengenai
hak pendidikan bagi setiap warga negara telah diatur dalam konstitusi yang berlaku di
negara ini. Kalau ditelusuri masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai hak atas
pendidikan selain yang telah tertulis di atas, antara lain dalam Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa,
“ Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak
mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak azasi manusia “.
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah menyatakan bahwa salah satu
tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan
tersebut tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) amandemen IV yang menyebutkan bahwa,
“ Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran “, ayat (2) menyebutkan
bahwa “ Setiap warga negara wajib mengikuti mengikuti pendidikan dasar dan wajib
membiayainya, serta pada ayat (3) berbunyi “ Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-
Undang.9
9
Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. UUD 1945, 2010. Hal.55
10

11. Adanya UU otonomi daerah dan UU perimbangan keuangan pusat semakin
membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas -
luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin. Secara eksplisit kewenangan dan
alokasi dana pendidikan ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 29: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negera (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Realisasi dari UU ini tentunya mengarah pada tanggung jawab pemerintah
daerah yang semakin meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen
pendidikan. Pemerintah daerah dengan legitimasi UU ini diharapkan senantiasa
meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan sejak
mulai tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat
pengawasan di daerah masing - masing sejalan dengan kebijakan pendidikan
nasional. Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegas
dinyatakan dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur tentang pembagian
kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Semua urusan pendidikan di luar
kewenangan pemerintah pusat dan provinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang
pemerintah kabupaten/kota.
11

12. 2. Pengertian Pendidikan Dan Kebijakan Publik
Seperti telah penulis uraikan dalam pendahaluan mengenai pendidikan
mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mencapai tujuan nasional dan
sekaligus mempengaruhi seluruh aktifitas kehidupan manusia.
Sedangkan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yang
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa. 10
Adapun mengenai pendidikan, dalam pengertian yang sederhana adalah suatu
usaha yang sadar untuk mengantarkan seseorang kearah kedewasaan, dilakukan di
11
dalam lingkungan tertentu, dengan melalui perubahan perilaku.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.12
Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem
pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis
10
Hessel Nogi, Wacana Kebijakan Publik Indonesia, Lukman offset, yogjakarta, 2003, hal. 53
11
Ibid., hal. 54
12
Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1
12

13. pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.13
Pendidikan pada umumnya dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu
pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal, Pendidikan
informal dinyatakan sebagai sebagai proses pendidikan yang melekat dalam
kehidupan sehari-hari dimana setiap terjadi interaksi sosial yang bisa membawa ke
arah kedewasaan seseorang pada dasarnya adalah pendidikan. Interaksi di dalam
keluarga antara orang tua dan anak, interaksi antara teman sebaya di dalam peer
grups, pesan-pesan ( message ) yang termuat di dalam media adalah termasuk jenis
pendidikan. 14
Dengan pendidikan akan memperoleh ilmu dan dengan ilmu manusia akan
mengerti sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya.
Selanjutnya pengertian kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam,
menurut James E Anderson menyatakan : “ Public police are those policies
developed by governmental bodies and official “. Dari pernyataan tersebut dapat
dikatakan bahwa :
1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan
tindakan yang berorientasi pada tujuan.
13
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 1 ayat 1
14
Hessel Nogi, op cit., hal.55
13

14. 2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi
bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah
untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu di
landaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
Sedangkan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones, dikatakan
bahwa Kebijakan adalah Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan
pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang mematuhi
keputusan tersebut.15
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka untuk
meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia
dan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum
sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang dasar 1945.
Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi,
berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan di era Otonomi daerah menekankan
15
Ibid, hal. 4
14

15. sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya berkewajiban “mengatur
dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku” (Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2003) “memberi layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap
warga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 ayat 1) “menjamin tersedianya dana guna
Terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan lima belas tahun” (Pasal 11 ayat 2) ”memfasilitasi satuan pendidikan dengan
pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin
Terselenggaranya pendidikan yang bermutu” (Pasal 41 ayat 3) “menjamin
Terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut
biaya (Pasal 34 ayat 2) “membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
(Pasal 44 ayat 1) dan ”membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 ayat 3).
F. Metode Penelitian
Peraturan ketatalaksanaan untuk mencapai tujuan lazimnya perlu suatu
metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh yang
menyeluruh demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data - data dalam
penelitian, diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin di jangkau di
15

16. dalam suatu penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara
ilmiah.
Tujuan penelitian adalah diharapkan dapat menemukan kenyataan tentang
obyek yang diteliti, Peneliti pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, Menemukan berarti
berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan,
mengembangkan berarti memperluan dan menggali lebih dalam dalam sasuatu yang
mudah, menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukan
kebenarannya.
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang akan dipakai dan dipergunakan dalam penelitian ini
adalah metode pendekatan secara yuridis
- Yuridis dalam arti mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang
digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya yaitu
pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sosiologis dalam arti suatu penelitian terhadap efektifitas hukum. Dengan
demikian pendekatan-pendekatan yuridis sosiologis dimaksud selain
menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sisatem Pendidikan Nasional.
16

17. 2. Spesifikasi Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, sebab
hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahannya saja, sedangkan
penelitian yang bersifat deskriptif pengertiannya sebagai berikut :
1. Bahwa penelitian semata-mata memberi gambaran yang tetap dari suatu gejala
pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari suatu atau lebih
variable yang terkait dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau sample
dari kelompok tersebut.
2. Penelitian ini semata-mata memberi gambaran tentang bagaimana sebenarnya
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan yang merupakan gabungan antara penelitian di
lapangan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat saling terkait dan
melengkapi.
3. Metode Pengumpulan Data
Mengingat terbatasnya kemampuan yang ada pada penulis, maka dalam
penyusunan skripsi ini penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan data
yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan
data sebagai berikut
a. Data Primer
Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke
obyek penelitian untuk memperoleh data ( riset lapangan ) dengan jalan :
17

18. 1. Observasi
Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan Mengambil dan
melihat suatu peristiwa yang terjadi secara sederhana, guna memperoleh
gambaran umum kaedaan unsur - unsur yang diteliti, termasuk dengan
melihat, memperhatikan suara - suara yang diperbincangkan oleh masyarakat,
peristiwa - peristiwa yang terjadi serta tingkah laku, perbuatan, kemudian
pengamatan tersebut disimpulkan menjadi data dalam penelitian tersebut.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung mengenai
bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal.
2. Interview
Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan Wawancara
atau tanya jawab secara langsung pada orang - orang yang berada dalam
obyek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai
dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada aparatur Pemerintah
daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olah Raga ( Dikpora ) dan lain -
lain yang berkaitan dengan kependidikan.
b. Data Sekunder
Dalam pengumpulan data sekunder ini dipergunakan cara – cara :
1. Riset perpustakaan
Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan
mempelajari buku - buku perpustakaan serta obyek penelitian yang
18

19. bersangkut dengan peranan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam
menyikapi masalah Pendidikan yang secara umum dirumuskan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Jenis data dari sudut sumber dan kekuatan mengikat
Karena yang hendak diteliti adalah perilaku ( hukum ) dalam penelitian
ini data sekunder yang dari sudut sumbernya digolongkan dalam :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal
ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan peraturan lainnya
yang terkait dengan penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan
hukum primer, yang dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para
pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku - buku
yang ada dalam catatan kaki.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
sebagaimana contoh adalah kamus - kamus.
19

20. 4. Metode Penyajian Data
Data yang diperoleh dalam skripsi ini disajikan secara kualitatif
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Kendal.
Uraian mengenai pengolahan data untuk pembahasan permasalahan yang ada
dengan cara menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian
dan hasilnya nanti disajikan berupa skripsi.
5. Metode Analisis Data
Analisis data ini adalah berupa penjelasan dari hasil yang diperoleh
selama mengadakan penelitian. Penjelasan dari penelitian ini adalah berupa
analisis kualitatif, yaitu pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan
dalam penelitian bukan dalam bentuk angka tetapi uraian, sedangkan analisanya
dengan menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.
Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan menggunakan cara yang
kualitatif, hal ini mengingat bahwa obyek yang diteliti adalah sesuatu yang ada
dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai ketentuan yang ada hubungannya
dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat.
20

21. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tujuan Negara
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada
itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial”.16
Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin
dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah menempuh melalui jalur
pendidikan, dalam hai ini untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan memiliki
16
Undang Undang Dasar 1945, pembukaan
21

22. daya saing, perlu didukung oleh suatu sistem pendidikan nasional yang
dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat (stakeholder). Dalam konteks
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini,
daya saing bangsa tergantung pada pengetahuan dan keterampilan manusia dan untuk
membuat manusia berpengetahuan dan berketerampilan tergantung pada kualitas
pendidikannya. Manusia yang cerdas, terlatih dan terampil tentu akan dapat
meningkatkan kualitas hidupnya dalam melangsungkan kehidupannya.
Pemerintah pun telah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi
masyarakatnya dan telah berupaya dalam mewujudkan manusia yang cerdas seperti
amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negera
Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik
Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi
setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak
memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang
dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan
akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia
memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan
manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai
Pancasila.
22

23. Hal tersebut dapat terwujud bila ketiga pilar kebijakan pendidikan nasional
yang tertuang dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009 dapat diimplementasikan
dengan baik, yaitu17
1. perluasan dan pemerataan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan;
3. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.
Ketiga pilar tersebut harus diimplementasikan secara simultan dan saling
terkait satu sama lain. Dengan begitu akan didapatkan keterkaitan antara perluasan
dan pemerataan dengan perbaikan mutu pendidikan, di satu sisi perluasaan dan
pemerataan dilakukan dan di sisi lainnya perbaikan mutu pendidikan pun dilakukan.
Disamping itu, baik buruknya mutu pendidikan sangatlah bergantung pada
peranan guru dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kemampuan dan kualitas
guru dalam proses pembelajaran dapat berpengaruh besar terhadap pencapaian mutu
pendidikan, sehingga dapat dikatakan cerminan mutu pendidikan kita terdapat pada
kualitas sosok seorang guru. Dalam konteks ini guru mempunyai fungsi dan peran
yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan. Seperti halnya telah
dijelaskan dalam UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyatakan
bahwa “Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen
pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”.
17
Depdiknas, 2008
23

24. B. Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau - pulau dan memiliki daerah
yang sangat luas, Pemerintah Pusat mengadakan alat - alat perlengkapan setempat
yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di daerah, ini disebabkan
Pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan - urusan yang ada di
daerah. Namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya.
Meskipun Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat
daerah lainnya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat mencampuri bidang Eksekutif.
Eksekutif merupakan wewenang dan tanggungjawab dari Kepala Daerah. Dengan
demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang
jelas.
24

25. Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya memimpin dalam bidang
eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak dalam Bidang
Legislatif.
Desentralisasi menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan
wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam system Negara Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur,
Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.18
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi.
Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang
diatur dengan undang-undang.
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala
daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut
bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil
kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil
18
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
25

26. bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah
memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada masyarakat.
Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya maka kepala daerah
diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan
disahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
dalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan,
kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih
oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau
diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD
memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak
ditetapkannya penjabat kepala daerah.
26

27. 1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
a. Tugas Pemerintah Daerah
Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD
Negeri RI tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan
daerah, antara lain undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun
1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU No. 5
Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004.
Penyelenggara pemerintahan adalah priseden dibantu oleh satu orang wakil
presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan
DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut
kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan
untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala
daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk
kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota seperti wakil walikota.19
Tugas dan wewenang kepala daerah adalah:20
1. Memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD
2. Mengajukan rancangan perda
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
19
http://www.masbied.com/2011/08/01/tugas-dan-kewajiban-pemerintah-daerah/
20
http://rimaru.web.id/tugas-dan-wewenang-kepala-daerah-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-
daerah/
27

28. 4. Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk
dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
b. Kewenangan Pemerintah Daerah
Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam ayat 1
menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) menjadi kewenangannya.
Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan
wajib dan urusan pilihan.
Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:21
a. pendidikan;
21
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat 2
28

29. b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
29

30. w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
Pada pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.22
Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau
daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah
22
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat 3
30

31. urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan, meliputi:23
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
23
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14
31

32. C. Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam,
namun secara umum kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan
Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang
mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. secara
sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam buku The Policy
Process sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan
kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat
hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Selanjutnya Bill Jenkins
mendefinisikan kebijakan publik sebagai:
A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors
concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified
situation where these decisions should, in principle, be within the power of these
actors to achieve.24
Menurut James E Anderson menyatakan : “ Public policies are those policies
developed by govermental bodies and officials “ Dari pernyataan tersebut dapat
dikatakan bahwa : 25
1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan
yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
24
http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html
25
Hessel Nogi, op cit., hal.3
32

33. 3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan
merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk
melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan
pada peratruran perundang-undangan dan bersifat mamaksa ( otoritatip ).
Sedangkan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones, dikatakan
bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konstitensi dan
pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang
mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapat
dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat komponen public policynya
yang mencakup hal-hal sebagai berikut :26
a. Intentions, yaitu tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan.
b. Goals, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak dicapai.
c. Plans or proposals, yaitu rencana atauusulan untuk mencapai tujuan.
d. Program, yaitu program yang disyahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.
e. Decisions or choices, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang
diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan
mengevaluasi program.
f. Effect, yaitu dampak atau pengaruh yang diukur.
26
Ibid, hal.4-5
33

34. Thomas R.Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “ is whaterver
governments choose to do or not to do “. Dikatakan bahwa apabila pemerintah
memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan itu harus
meliputi semua tindakan-tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan
pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.27
Namun dilain pihak kebijakan pemerintah diartikan oleh Van Der Gevel &
Van De Goor sebagai “ Beleid bestaat in essentieuit een samentel van gekozen
doelen, middelen en tijdstippen “.28
Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur
tujuan dan sarana merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat
pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah, suatu keadaan yang diinginkan
akan nampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun
demikian penjabaran lebih lanjut yang semakin kongkrit dan jelas amat diperlukan.
Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28
merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
27
Ibid, hal. 5
28
Ibid, hal. 6
34

35. Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29
ayat (1) dituangkan dalam :29
a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota
f. peraturan daerah di bidang pendidikan
g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.
Dengan demikian, kebijakan sangat berkaitan dengan pengertian - pengertian
mengenai sasaran - sasaran yang diupayakan dan cara - cara bagaimana tujuan itu
harus dicapai.
D. Pokok Pokok Materi UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Komitmen bangsa Indonesia terhadap pendidikan dengan sangat jelas
tercermin pada konstitusi negara, UUD 45, khususnya Pasal 31, yang menegaskan
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Ayat 1) dan setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib
membiayainya (Ayat 2). Skema pembiayaan pendidikan oleh pemerintah tersebut
29
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan
35

36. diatur pada ayat 4 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pada ayat 5 juga ditegaskan bahwa
pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia. Landasan konstitusional komitmen pendidikan inilah
yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia untuk berbuat yang
terbaik bagi sistem pendidikan nasionalnya melalui berbagai kebijakan dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan, termasuk kebijakan otonomi daerah.
Kebijakan otonomi daerah memang merupakan bagian integral dari program
reformasi sistem pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, tetapi
pendidikan adalah salah satu aspek yang mendapat perhatian sangat besar di
dalamnya. Bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan
otonomi daerah sebagai titik tolak bagi bangsa Indonesia untuk membangkitkan
kembali kesadaran bangsa ini akan arti penting pendidikan bagi upaya membangun
tatanan kehidupan bangsa yang lebih bermutu, demokratis, dan berdaulat agar dapat
merespons tiga isu utama yang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu meningkatkan
keamanan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memberdayakan
pendidikan sebagai komponen krusial dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sementara itu menurut HAW Wijaya menegaskan bahwa Otonomi daerah
adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
36

37. masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.30
Pada sisi lain, J. Kaloh memberikan pendapat bahwa Istilah otonomi lebih
pada political aspect ( aspek politik kekuasaan ), sedangkan desentralisasi lebih
cenderung pada administrative-aspect ( aspek administrasi negara ) namun jika
dilihat dari kontek sharing of power ( berbagai kekuasaan ), kedua istilah tersebut
mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.31
Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi,
berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah menekankan
sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya berkewajiban “mengatur
dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku” (Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2003), “memberi layanan
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi
setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 ayat 1), “menjamin tersedianya
dana guna Terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh
sampai dengan lima belas tahun” (Pasal 11 ayat 2), ”memfasilitasi satuan pendidikan
dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin
Terselenggaranya pendidikan yang bermutu” (Pasal 41 ayat 3), “menjamin
Terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut
30
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, PT Ria Grafika Persada, Jakartaa, 2002,
hal. 15
31
J. Kolah, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, PT, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 6
37

38. biaya (Pasal 34 ayat 2), “membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
(Pasal 44 ayat 1), dan ”membantu pembinaan dan pengembangan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal
44 ayat 3).
Kebijakan pada era otonomi daerah juga menekankan pentingnya domain
lokal dalam pengembangan program-program pendidikan. Ditegaskan pada Pasal 50
ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
bahwa “pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengolah satuan pendidikan yang
berbasis keunggulan lokal”. Sejalan dengan kewajiban ini, pemerintah dan
pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam melengkapi sarana dan
prasarana pendidikan dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah. Hal
ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan
Teknologi, bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat
membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan
dan teknologi lain untuk memfasilitasi kinerja dan pertumbuhan unsur-unsur
kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan
masyarakat” (Pasal 14). Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan
sebagai motivator, stimulator, dan fasilitator perkembangan ilmu pengetahuan di
daerah. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menegaskan sebagai berikut
:”Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan
38

39. stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta
sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan
teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi”.32
Pada prinsipnya, dengan adanya otonomi daerah, kewenangan untuk
menjalankan fungsi pelayanan umum secara didistribusikan daeran sentral dan lokal.
Sarundajang menjelaskan bahwa secara sentral kewenangan telah dibagi berdasarkan
kegiatan berbagai kementrian yang ada di Ibu Kota. Di tingkat lokal kewenangan
dibagi berdasarkan wilayah yang ada diberbagai pemerintahan daerah diseluruh
negara.33
Pemerintah daerah “wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya”.34 Pemerintah daerah
“harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi” serta “membentuk Dewan Riset yang
beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi
di daerahnya” (Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002). Berbagai kewajiban pemerintah
daerah tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
32
http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
33
Sarundajang, Pemerintah daerah Di Beberapa Negara Sebuah Pengantar, Pusaka Sinar Harapan,
Jakarta, hal. 28
34
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002
39

40. tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib pemerintah provinsi
adalah “penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial”
(Pasal 13) dan salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten dan kota adalah
“Penyelenggaraan pendidikan” (Pasal 14).
Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem
pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.35
Pendidikan pada umumnya dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu pendidikan
informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal, pendidikan informal
dinyatakan sebagai proses pendidikan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari di
mana setiap terjadi interaksi sosial yang bisa membawa kearah kedewasaan seseorang
pada dasarnya adalah pendidikan, perkembangan peradaban manusia telah membawa
keadaan dimana pendidikan yang berlangsung secara formal tersebut dianggap sangat
tidak memadai. Pengetahuan yang harus dimiliki, nilai-nilai yang harus
diinternalisasikan, dan ketrampilan yang harus dikuasai oleh seseorang untuk menjadi
dewasa dalam kehidupan modern yang semakin komplek.
Berkaitan dengan pengertian pendidikan terdapat perbedaan yang jelas
antara pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal.
35
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 1 ayat 2
40

41. Sehubungan dengan hal ini Coombs (1973) membedakan pengertian ketiga jenis
pendidikan itu sebagai berikut :36
Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang,
dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf
dengannya, termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis
dan umum, program spesialisasi, dan latihan professional, yang dilaksanakan dalam
waktu yang terus menerus.
Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga
sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang
bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di
dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga,
lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.
Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan teroganisasi dan sistematis, di luar
sistem persekolahan yang, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting
dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik
tertentu di dalam mancapai tujuan belajarnya.
Ketiga pengertian di atas dapat digunakan untuk membedakan program
pendidikan yang termasuk ke dalam setiap jalur pendidikan tersebut. Sebagai bahan
untuk menganalisis berbagai program pendidikan maka ketiga batasan pendidikan di
atas perlu diperjelas lagi dengan kriteria yang dapat membedakan antara pendidikan
yang program - programnya bersifat nonformal dengan pendidikan yang program -
36
http://www.imadiklus.com/2011/06/pengertian-tiga-jenis-pendidikan.html
41

42. programnya bersifat informal dan formal. Perbedaan antara pendidikan yang program
- programnya bersifat nonformal dan informal dapat dikemukakan sebagai berikut.
Pendidikan yang program - programnya bersifat nonformal memiliki tujuan dan
kegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan di lingkungan masyarakat dan lembaga -
lembaga, untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik. Sedangkan
pendidikan yang program - programnya bersifat informal tidak diarahkan untuk
melayani kebutuhan belajar yang terorganisasi. Kegiatan pendidikan ini lebih umum,
berjalan dengan sendirinya, berlangsung terutama dalam lingkungan keluarga, serta
melalui media massa, tempat bermain, dan lain sebagainya.
Apabila kegiatan yang termasuk pendidikan yang program - programnya
bersifat informal ini diarahkan untuk mencapai tujuan belajar tertentu maka kegiatan
tersebut dikategorikan baik ke dalam pendidikan yang program - programnya bersifat
nonformal maupun pendidikan yang program-programnya bersifat formal.
Kleis (1974) memberi batasan umum bahwa pendidikan adalah sejumlah
pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat
memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami Pengalaman itu terjadi
karena adanya interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya.
Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya
proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan
seseorang atau kelompok dalam lingkungannya.37
37
http://www.imadiklus.com/2011/06/pengertian-tiga-jenis-pendidikan.html
42

43. Proses belajar itu akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif
(penalaran, penafsiran pemahaman dan penerapan informasi), peningkatan
kompetensi (keterampilan intelektual dan sosial), serta pemilihan dan penerimaan
secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untuk
berbuat atau merespon sesuatu rangsangan. Proses perubahan (belajar) dapat terjadi
dengan disengaja atau tidak disengaja.
Pandangan lain tentang pendidikan dikemukakan oleh Axiin (1974), yang
membuat penggolongan program - program kegiatan yang termasuk ke dalam
pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan menggunakan kriteria adanya
atau tidak adanya kesengajaan dari kedua pihak yang berkomunikasi, yaitu pihak
pendidik (sumber belajar atau fasilitator) dan pihak peserta didik (siswa atau warga
belajar).38
Ternyata, tidak semua kebutuhan belajar masyarakat bisa terakomodasi ke
dalam pendidikan formal, kekurangan dalam pendidikan formal adalah cenderung
steril dan kehidupan nyata, kaku dan tidak responsip terhadap perubahan kebutuhan
masyarakat modern yang cenderung semakin cepat, Untuk mengatasi masalah ini
muncul pendidikan yang memiliki ciri-ciri perpaduan antara pendidikan informal dan
formal, jenis pendidikan ini disebut pendidikan non formal atau pendidikan luar
sekolah.
Pemerintah dalam mensubsidi harus memiliki dua fungsi sekaligus yaitu
sebagai bantuan pengembangan dan perangsang. Bantuan proporsi tersebut
38
http://www.imadiklus.com/2011/06/pengertian-tiga-jenis-pendidikan.html
43

44. tergantung pada perumus kebijakan dalam memandang kalau ada terjadi
ketimpangan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Robert B. Carson ada dua pandangan
mengenai ketimpangan yaitu pandangan konservatif dan pandangan liberal. Bagi
pandangan konservatif ketimpangan adalah suatu yang alamiah dan usaha untuk
mengubahnya melalui pajak dan transfer hanya akan mengurangi keserasian sosial
yang ada. Sementara itu pandangan Liberal menyatakan semakin tidaktimpang
keadaan pertumbuhan adalah lebih manusiawi dan diperlukan, bagi kaum koservatif
pemberian bantuan Cuma-Cuma adalah esensi dan langkah memperlemah kelompok
miskin dan oleh sebab itu amat berbahaya. Karenanya setiap transfer harus memiliki
fungsi insentif. Sedangkan bagi kaum liberal menyetakan bahwa pemberian bantuan
adalah suatu bentuk dukungan pemerintah sebagai perwujudan tanggung jawabnya
kepada masyarakat yang kurang beruntung.39
E. Pendanaan Pendidikan Dalam APBD Kabupaten Kendal
Untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kendal Tahun 2010-2015 dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 2012, dalam Perda dan
39
Hessel Nogi, Wacana Kebijakan Publik, Lukman Offset, Yogyakarta, 2003, hal. 58-59
44

45. Peraturan Bupati tersebut di beberkan beberapa poin – poin yang di terapkan,
diantaranya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dalam upaya meningkatkat kualitas pendidikan, pendanaan yang tertuang
dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah di bidang Pendidikan sebesar
Rp. 45.553.194.585 yang di bagi atas Program PAUD Rp. 13.516.558.000, Program
Pendidikan Dasar Rp. 14.995.806.585, Program Pendidikan Menengah Rp.
4.877.680.000, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp.
6.956.750.000, Program Pendidikan Nonformal dan Informal Rp. 525.250.000,
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 1.625.150.000, Program
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp. 1.850.000.000, Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan Rp. 1.180.000.000, Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan Rp. 66.000.000, Program manajemen Pelayanan Pendidikan
Rp. 1.520.520.000.40
F. Pendidikan Dalam Perspektif Islam
Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya meliputi seluruh aspek
kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan. Bahkan Islam adalah
agama yang memperhatikan masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan porsi
yang sangat besar. Bahkan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran
dan As Sunnah merupakan materi pendidikan dan ilmu pengetahuan yang luar biasa,
yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain maupun ideologi-ideologi lain. Sejarah
40
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kendal 2012
45

46. mencatata bahwa bangsa Arab yang buta huruf, dengan pendidikan Islam yang khas,
yang diterapkan oleh Rasulullah saw., telah berubah menjadi bangsa pelopor yang
telah mampu menerangi dunia dan menjadi guru bagi dunia.
Pendidikan dalam perspektif Islam adalah transfer nilai-nilai Islam yang
bersumber dari Al Quran dan As Sunnah, pandangan hidup Islam atau aqidah
Islamiyah (keimanan), dan berbagai pengetahuan Islam (al ma’arif al Islamiyah)
seperti tafsir, ulumul Qur’an, riwayat-riwayat hadits-hadits Nabi saw., ulumul hadits,
fiqh, ushul fiqh, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, siroh Nabi saw, dan lain-lain
yang mempertebal pemahman para peserta didik sehingga tidak ada ide Islam yang
lolos dari format pikirannya yang diharapkan juga menjadi pengendali tingkah
lakunya. Selain itu, perlu berbagai ilmu pengetahuan dan serta ketrampilan teknologi
untuk menambah kemampuan para lulusannya menjalani hidup dengan tetap
berpegang kepada aqidah dan pemahaman hidupnya (mafahim anil hayah).41
Dalam pergerakan kultural yang dilakukan oleh para Ulama, guru-guru
pengajar Al Quran dan As Sunnah, serta hukum-hukum Syariah Islam, yang
dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu abad, hampir 2/3 dunia lama telah
mengenyam Islam sebagai agama, budaya, dan hukum, dan khasanah pengetahuan
yang baru: tsaqafah Islamiyah. Berbagai bangsa yang beragam agama, adat-istiadat,
dan sistem hukum dan perundangannya, menjadi satu umat, satu bahasa, satu hukum,
dan satu negara: Islam. Peradaban Islam pun dikatakan sebagai jembatan peradaban
yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan warisan Yunani sehingga
41
http://myeve.multiply.com/journal/item/29/ILMU_PENDIDIKAN_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM
46

47. dapat sampai kepada masa pencarahan bangsa-bangsa Eropa sehingga menjadikan
perkembangan yang luar biasa seperti sekarang.
Pendidikan adalah proses transfer nilai, pandangan hidup yang paling
mendasar (aqidah), pemahaman-pemahaman hidup, dan berbagai pengetahuan yang
menambah kesadaran peserta didik akan pandangan dan pemahamannya akan
kehidupan (mafahim anil hayah) sehingga dia mampu mengambil jalan hidup yang
benar, serta menambah kesadarannya tentang berbagai pemahamannya tentang
benda-benda dan sarana-sarana hidup (mafahim anil asya) sehingga dia dapat meniti
kehidupannya dengan benar.
Dengan demikian dalam perspektif Islam, pendidikan adalah transfer nilai-
nilai Islam yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah, pandangan hidup Islam
atau aqidah Islamiyah (keimanan), dan berbagai pengetahuan Islam (al ma’arif al
Islamiyah) seperti tafsir, ulumul Qur’an, riwayat-riwayat hadits-hadits Nabi saw.,
ulumul hadits, fiqh, ushul fiqh, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, siroh Nabi
saw, dan lain-lain yang mempertebal pemahman para peserta didik sehingga tidak ada
ide Islam yang lolos dari format pikirannya yang diharapkan juga menjadi pengendali
tingkah lakunya. Selain itu, perlu berbagai ilmu pengetahuan dan serta ketrampilan
teknologi untuk menambah kemampuan para lulusannya menjalani hidup dengan
tetap berpegang kepada aqidah dan pemahaman hidupnya (mafahim anil hayah).
Metode dalam pendidikan islam merupakan suatu metode yang khas dan
tersendiri, baik dari segi alat-alat maupun segi tujuan-tujuannya, dengan suatu bentuk
yang nyata dan menarik perhatian serta membangkitkan minat untuk memiliki
47

48. sumber ideologinya yang khas dalam perjalanan sejarah. Ruang lingkup dan
keleluasaan system pendidikan islam tidak boleh keluar dari keterpaduan tujuan dan
cara. Di dalam sistem pendidikan islam terdapat satu cara dan satu tujuan untuk dapat
menyatukan kepribadian yang pecah untuk dapat mencapai satu tujuan yang lurus dan
bulat. Inilah keistimewaan dari sistem pendidikan islam yang berbeda dengan sistem
pendidikan buatan manusia yang pada umumnya memiliki tujuan yang relatif sama
meskipun alat-alat yang digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut berbeda-beda
sesuai dengan pengaruh lingkungan dan kondisi sejarah, sosial, politik dan
sebagainya. Sistem pendidikan buatan manusia pada umumnya bermuara dalam suatu
tujuan pendidikan yaitu membentuk “ nasionalisme sejati “. Sedangkan islam, tidak
mengurung dirinya pada batas-batas yang sempit itu dan tidak hanya berusaha
membentuk “ nasionalis sejati “ akan tetapi berusaha untuk mewujudkan suatu tujuan
yang lebih besar dan menyeluruh, yaitu membentuk “ manusia sejati”.
Islam dalam membentuk manusia yang baik itu tidak membiarkan manusia
berada dalam kebimbangan dan terus menerus berjalan didalam kegelpan, dimana
masing-masing membentuk dirinya menurut kemauannya sendiri. Akan tetapi islam
menetapkan ciri-ciri manusia secara cermat dan jelas, serta menggaris strategi yang
dapat mengantarkan mereka untuk mencapai tujuan itu.
1. Ciri – Ciri Khas Sistem Pendidikan Islam
Metodologi islam dalam melakukan pendidikan adalah dengan melakukan
pendidikannya menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang
48

49. tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik segi jasmani maupun rohani, baik
kehidupannya secara fisik maupun secara mental, dan segala kegiatannya di bumi ini.
Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar apa yang
terdapat di dalam dirinya, atas dasar fitrah yang diberikan Allah SWT kepadanya,
tidak ada sedikitpun yang diabaikan dan tidak memaksakan apapun selain apa yang
dijadikan sesuai dengan fitrahnya.42
Islam mengakui wujud manusia secara utuh, tanpa mengurangi nilainya dan
merusk kemampuannya sedikit pun. Islam mengakui kebutuhan-kebutuhan spiritual
wujud manusia beserta segala daya yang terkandung didalamnya. Islam memberikan
segala yang diperlukannya seperti akidah, nilai-nilai dan harga diri, dan menyokong
daya-daya yang ada padanya untuk memperbaiki eksistensi mental dan kejelekan-
kejelekan yang terdapat dalam masyarakat.
Islam tidak hanya menonjol dalam memperhatikan semua segi eksistensi
manusia dan tidak mengabaikan sedikit pun berbagai macam daya yang terdapat
didalamnya. Tetapi yang paling menonjol adalah bahwa islam sejalan dengan fitrah
dalam hal-hal yang lebih jauh dari itu.
Islam disamping yakin akan adanya banyak segi manusia yaitu jasmani, akal
dan rohaninya dengan berbagi kebutuhan daya setiap segi itu, meyakini pula kesatuan
dan keterpaduan wujud manusia tersebut dan tidak mungkin dipisah-pisahkan satu
dengan yang lain. Fitrah manusia berjalan menurut garis yang telah diciptkan Allah
SWT. Dengan demikian jasmani, akal dan roh yang ada dalam diri manusia tidak
42
http://azzamcollege.wordpress.com/2009/11/15/pendidikan-dalam-perspektif-islam/
49

50. mungkin dapat dipisah-pisahkan. Roh, akal dan tubuh, ketiganya membentuk satu
wujud yang utuh, yang disebut manusia, semuanya berinteraksi secara utuh. Islam
mengikuti aliran fitrah yang ada dan meyakini bahwa ada saling keterikatan antra
unsur-unsur tersebut. Dengan demikian maka islam tidak setuju adanya pemisahan
salah satu unsur dari unsur yang lain atau menonjolkan satu unsur dengan menekan
sama sekali unsur-unsur yang lain.
2. Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam
Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalam
perkembangan. Kaitannya dengan pendidikan adalah bahwa perkembangan peserta
didik itu selalu menuju kedewasaan dimana semuanya itu terjadi karena adanya
bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pendidik. Bantuan dan bimbingan yang
diberikan oleh pendidik sangat dipengaruhi oleh pandangan pendidik itu sendiri
terhadap peserta didik. Dalam hal ini anak ( peserta didik ) merupakan sarana dalam
proses pendidikan.
Pertumbuhan dan perkembangannya yang dialami oleh peserta didik sangat
dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pembawaan ( warisan ), faktor lingkungan dan
faktor kematangan ( internal ).
Pendidikan Islam memiliki 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu: tilawah
(membacakan ayat Allah), tazkiyah (mensucikan jiwa) dan ta’limul kitab wa sunnah
(mengajarkan al kitab dan al hikmah). Pendidikan dapat merubah masyarakat
jahiliyah menjadi umat terbaik disebabkan pendidikan mempunyai kelebihan.
Pendidikan mempunyai ciri pembentukan pemahaman Islam yang utuh dan
50

51. menyeluruh, pemeliharaan apa yang telah dipelajarinya, pengembangan atas ilmu
yang diperolehnya dan agar tetap pada rel syariah. Hasil dari pendidikan Islam akan
membentuk jiwa yang tenang, akal yang cerdas dan fisik yang kuat serta banyak
beramal.43
Pendidikan Islam berpadu dalam pendidikan ruhiyah, fikriyah
(pemahaman/pemikiran) dan amaliyah (aktivitas). Nilai Islam ditanamkan dalam
individu membutuhkan tahpan-tahapan selanjutnya dikembangkan kepada
pemberdayaan di segala sektor kehidupan manusia. Potensi yang dikembangkan
kemudian diarahkan kepada pengaktualan potensi dengan memasuki berbagai bidang
kehidupan. (QS. Ali Imran (3) : 103)
Pendidikan yang diajarkan Allah SWT melalui Rasul-Nya bersumber kepada
Al Qur’an sebagai rujukan dan pendekatan agar dengan tarbiyah akan membentuk
masyarakat yang sadar dan menjadikan Allah sebagai Ilah saja.
Kehidupan mereka akan selamat di dunia dan akhirat. Hasil ilmu yang
diperolehnya adalah kenikmatan yang besar, yaitu berupa pengetahuan, harga diri,
kekuatan dan persatuan. Tujuan utama dalam pendidikan Islam adalah agar manusia
memiliki gambaran tentang Islam yang jelas, utuh dan menyeluruh. Interaksi di
dalam diri ini memberi pengaruh kepada penampilan, sikap, tingkah laku dan
amalnya sehingga menghasilkan akhlaq yang baik. Akhlaq ini perlu dan harus dilatih
melalui latihan membaca dan mengkaji Al Qur’an, sholat malam, shoum (puasa)
43
http://insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31:tujuan-pendidikan-dalam-
islam&catid=8:adnin-armas
51

52. sunnah, berhubungan kepada keluarga dan masyarakat. Semakin sering ia melakukan
latihan, maka semakin banyak amalnya dan semakin mudah ia melakukan kebajikan.
Selain itu latihan akan menghantarkan dirinya memiliki kebiasaan yang akhirnya
menjadi gaya hidup sehari-hari.
Pendidikan Islam dalam bahasa Arab disebut tarbiyah Islamiyah merupakan
hak dan kewajiban dalam setiap insan yang ingin menyelamatkan dirinya di dunia
dan akhirat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Tuntutlah ilmu dari buaian
sampai akhir hayat.” Maka menuntut ilmu untuk mendidik diri memahami Islamp
tidak ada istilah berhenti, semaki banyak ilmu yang kita peroleh maka kita
bertanggung jawab untuk meneruskan kepada orang lain untuk mendapatkan
kenikmatan berilmu, disinilah letak kesinambungan.
Selain merupakan kewajiban, kegiatan dididik dan mendidik adalah suatu
usaha agar dapat memiliki ma’dzirah (alasan) untuk berlepas diri bila kelak diminta
pertanggungjawaban di sisi Allah SWT yakni telah dilakukan usaha optimal untuk
memperbaiki diri dan mengajak orang lain pada kebenaran sesuai manhaj yang
diajarkan Rasulullah SAW.
Untuk menghasilkan Pendidikan Islam yang berkesinambungan maka
dibutuhkan beberapa sarana, baik yang mendidik maupun yang dididik, yaitu:44
1. Istiqomah
Setiap kita harus istiqomah terus belajar dan menggali ilmu Allah, tak ada
kata tua dalam belajar, QS. Hud (11) : 112, QS. Al Kahfi (18) : 28
44
Dr. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, rosda, Bandung, 2010
52

53. 2. Disiplin dalam tanggung jawab
Dalam belajar tentu kita membutuhkan waktu untuk kegiatan tersebut.
sekiranya salah satu dari kita tidak hadir, maka akan mengganggu proses belajar.
Apabila kita sering bolos sekolah, apakah kita akan mendapatkan ilmu yang
maksimal. Kita akan tertinggal dengan teman-teman kita, demikian pula dengan guru,
apabila ia sering membolos tentu anak didiknya tidak akan maju karena pelajaran
tidak bertambah.
53

54. BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 Kabupaten yang berada dalam
wilayah Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa disebelah utara
sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten temanggung sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Batang.
Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kendal adalah 20 Kecamatan, dengan
jumlah desa sebanyak 285 yang terdiri dari 1.174 dukuh, 1.478 RW dan 5.919 RT.
Jumlah penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan data Statistik tahun 2010 tercatat
sebanyak 1.074.490 jiwa yang terdiri dari 535.279 ( 49,80 persen ) laki-laki dan
539.661 ( 50,20 persen ) perempuan.45
Anak usia sekolah di Kabupaten Kendal dikelompokkan menjadi 3 kelompok
usia yaitu kelompok umur 7 s/d 12 tahun, 13 s/d 15 tahun dan 16 s/d 18 tahun.
Jumlah paling banyak ada dikelompok umur 7 s/d 12 tahun dan semakin berkurang
seiring dengan meningkatnya kelompok umur. Sementara jika dibanding tahun
sebelumnya, jumlah murid dikelompok umur 13 s/d 15 tahun dan 16 s/d 18 tahun
mengalami peningkatan.
45
BPS kabupaten Kendal 2010
54

55. Jumlah penduduk menurut kelompok umur terbanyak berada pada strata 15 -
64 tahun, dengan jumlah jiwa 775.231 orang. Dalam kelompok Usia produktif
tersebut, jumlah jiwa terbanyak pada strata 25 - 29 tahun dengan jumlah jiwa 108.274
orang. Jumlah kelompok umur 0 - 14 Tahun sebanyak 227.485 jiwa. Sedangkan
jumlah penduduk terendah berada pada strata 65 tahun keatas berjumlah 72.227 jiwa.
Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Kendal maka kelompok umur usia
produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.
Sedangkan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) bisa dilihat dari kualitas
pendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi
pula sumber dayan manusia ( SDM ) nya.46
Banyaknya Anak Usia Sekolah
Berdasrkan Kelompok Usia Sekolah Kabupaten Kendal
Tahun 2006 - 2009
Tahun
Banyaknya Anak Usia
Sekolah 2006 2007 2008 2009
Umur 7 – 12 Tahun 90.198 85.953 88.380 87.275
Umur 13 – 15 Tahun 34.187 41.553 35.841 36.806
Umur 16 – 18 Tahun 18.295 19.248 20.659 22.072
Sumber : Kendal Dalam Angka 2009, BPS Kendal 2010
46
Dinas Kependudukan dan Pencapil Kab. Kendal, 2010
55

56. Data mengenai banyaknya sekolah dan siswa di Kabupaten Kendal dapat
diinformasikan melalui tabel berikut :47
Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Siswa
Negeri Swasta Negeri Swasta
Sekolah Dasar 558 14 90.197 2.178
Madrasah Ibtidaiyah 11 81 2.576 10.174
Sekolah Menengah Pertama 49 41 25.954 10.749
Madrasah Tsanawiyah 23 19 7.784 4.966
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kendal, 2010
Jumlah murid dan guru selama kurun waktu 2005–2010 menunjukkan
kecenderungan meningkat. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD/MI
cenderung menurun, yaitu satu guru membina 18 siswa. Sedangkan untuk jenjang
SMP/MTs cenderung tetap dimana satu guru dapat membina 16 murid. Nilai APK
untuk SD/MI pada tahun 2010 mencapai 103,09 sedangkan APK SMP/MTs 93,53.
Nilai APK pendidikan dasar di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan pada
tahun 2007 mencapai nilai di atas 100 namun kemudian mengalami penurunan.
Begitu pula dengan nilai APM SD/MI dan SMP/MTs yang fluktuatif. Hal ini perlu
mendapatkan perhatian pada program SKPD Dikpora pada tahun 2012.48
47
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kendal, 2010
48
Sumber: Disdikpora Kab. Kendal 2010
56

57. B. Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendanaan Pendidikan di
Kabupaten Kendal
Kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan di cantumkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2010-
2015, Rencana Strategis, Program Dan Visi Misi Kabupaten Kendal maupun dalam
Peraturan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga, sedangkan pendanaan di atur
dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012.
1. Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan
Salah satu bantuan keuangan dari pusat adalah Dana Alokasi Khusus sektor
pendidikan yang ditujukan untuk perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang
bermutu dengan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Pada
tahun 2009 jumlah sekolah yang direnovasi dan yang dibangun sebanyak 306
sekolah, 697 ruang Sekolah Dasar di 20 kecamatan se-Kabupaten Kendal.
Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah,
pemerataan pendidikan, kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sasaran :
a. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai
b. Meningkatnya APM yang tinggi pada semua jenjang pendidikan
57

58. c. Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan
d. Meningkatkan akses, pemeratan dan mutu serta relevansi pendidikan
e. Meningkatnya rasio guru dan murid
f. Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja
g. Meningkatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
h. Menciptakan kesempatan kerja seluas – luasnya bagi pengangguran /
pencari kerja.
i. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja
j. Meningkatnya kompetisi berbagai jenis olah raga
Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah melakukan upaya kearah
tersebut dengan berbagai strategi dan program sebagai berikut : 49
1. Strategi
a. Memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan
b. Peningkatan Kualitas Guru
c. Peninglkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui Pola Block Grant,
bukan proyek
d. Mekanisme Bantuan Sarana Pendidikan yang baik
e. Pengelolaan pendidikan dilakukan secara efisien dan tepat guna
2. Program
a. Bebas biaya sekolah untuk sekolah negeri
49
Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, 2010
58

59. b. Pemberian beasiswa untuk semua siswa
c. Pemberian buku paket bagi siswa
d. Pengadaan seragam murah
e. Bea siswa bagi yang tidak mampu
f. Penyegaran bagi guru
g. Insenstif bagi guru.
Ketersediaan sarana pendidikan berupa sekolah pada semua tingkatan (baik
pendidikan umum maupun keagamaan) dalam 6 (enam) tahun terakhir walaupun
tidak banyak mengalami perubahan tapi tetap diupayakan adanya peningkatan, baik
secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dilaksanakan antara lain dengan
menyelenggarakan kejar paket A (setara SD), kejar paket B (setara SMP), dan kejar
paket C (setara SMA) yang merupakan program pendidikan non formal. Kegiatan
itu bertujuan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar memperoleh
pendidikan dasar dan pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun ajaran 2008/2009,
kejar paket A setara SD berhasil meluluskan 147 warga belajar dari jumlah peserta
sebanyak 160 kelas V dan 20 orang kelas VI yang tersebar di 14 PKB se Kabupaten
Kendal.
Untuk kejar paket B setara SMP PNF meluluskan 300 warga belajar dan
kejar paket B setara SMP SKB meluluskan 100 warga belajar. Sementara untuk kejar
paket C setara SMA PLS, jumlah peserta yang lulus sebanyak 637 warga belajar
termasuk dari pendidikan formal SMA. Peningkatan kualitas sekolah juga
diupayakan dengan berbagai lomba, antara lain lomba perpustakaan, lomba
59

60. laboratorium IPA dan KIR, lomba pengelola BK, lomba kompetensidan kretifitas
siswa SD, lomba gugus TK dan SD, lomba mapel SMA, lomba LKS SMK, dan
lomba debat bahasa inggris SMA. Diharapkan dengan adanya kompetisi semacam
itu dapat menumbuhkembangkan minat bakat siswa baik dalam mata pelajaran
maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler.50
2. Penyaluran Pemberian bantuan dana BOS dan Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah Dalam Anggaran Pendanaan di Bidang Pendidikan
BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Kabupaten Kendal memperoleh kucuran dana BOS 2011 sebesar Rp. 57.345.578.000.
Ada 900 sekolah sebagai pihak penerima dana BOS terdiri dari SD / MI dan SMP /
MTs di Kabupaten Kendal dengan rincian untuk sekolah SD / MI menerima dana
sebesar Rp. 36.152.408.000,- dan sekolah SMP / MTs menerima dana sebesar Rp.
21.193.170.000,-51
Besaran alokasi bantuan per siswa adalah sebagai berikut :
Siswa SD/MI menerima bantuan sebesar Rp. 397.000 dari pemerintah Pusat
ditambah Rp. 30.000 dari Pemerintah Propinsi. Sedangkan siswa SMP/MTs
50
Hasil wawancara dengan Ka. Bidang Pendidikan Menengah, Drs. Sri Bagus Darmoyo pada tanggal
27 Maret 2012
51
Dinpora Kabupaten Kendal
60

61. Menerima bantuan sebesar Rp. 570.000 dari Pemerintah Pusat ditambah Rp. 50.000
dari Pemerintah Propinsi.52
Tujuan program BOS adalah
a) menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban
biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
b) menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya
operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
(RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
c) meringankan beban biaya opersional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada
penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
negeri maupun swasta. Sekolah program kejar Paket A dan B serta SMP terbuka tidak
termasuk dalam sasaran dari PKPS-BBM (Program Kompensasi Pengurangan
Subsidi Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan, karena hampir semua komponen
dari ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah. Madrasah Diniyah juga tidak
berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang
telah menerima BOS.
Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari -
Maret, April - Juni, Juli - September dan Oktober - Desember. Penyaluran diharapkan
dilakukan di bulan pertama setiap triwulan.
52
Hasil wawancara dengan Ka. Bidang Pendidikan Dasar, Suciptono, S.pd pada tanggal 27 Maret
2012
61

62. Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan
bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda,
sehingga perlu acuan sebagai berikut : alokasi dana BOS untuk periode tertentu
misalnya Januari - Juli 2009 / 2010 didasarkan pada jumlah siswa tahun 2010, alokasi
BOS periode Juli - Desember 2010 didasarkan pada data siswa tahun pelajran 2010 /
2011 (sekolah diharapkan mengirimkan jumlah data siswa kepada Tim Manajemen
BOS Kab / Kota setelah pendaftaran siswa baru tahun 2011 selesai). untuk
penyaluran dananya dilakukan secara langsung dari lembaga penyalur yang diberikan
kewenangan oleh pemerintah ke rekening sekolah. Oleh karena itu, sekolah penerima
BOS harus memiliki rekening sekolah atas nama lembaga yang harus di tandatangani
oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Cara tersebut di anggap efektif dalam
mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah - sekolah yang dituju. Pengambilan
dana BOS dapat dilakukan sewaktu - waktu sesuai keperluan sekolah. Pasalnya,
dengan dana BOS yang ada seyogyanya telah membantu pemerintah daerah
meringankan biaya operasional yang ditanggung sekolah. Hal ini membuktikan
bahwa BOS digunakan untuk membantu kegiatan sekolah yang sesuai dengan
kebutuhan sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah yang telah
mampu memenuhi kebutuhannya dapat mengalihkan dana BOS tersebut kepada
siswa yang tidak mampu agar pelaksanaan pendidikan gratis terlaksana.53
53
Hasil wawancara dengan Ka. Bidang Pendidikan Dasar, Suciptono, S.pd pada tanggal 27 Maret
2012
62

63. Telah jelas apabila program BOS dapat diartikan sebagai bantuan pendidikan
gratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SD. Pelaksanaan BOS ini pun
masih perlu monitoring dan evaluasi oleh petugas yang ditunjuk dari sekolah sebagai
usaha bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk merealisasikan penuntasan
pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat menciptakan
masyarakat yang beradab dan berdaya saing global.
Selain dana BOS yang di keluarkan pemerintah pusat guna melancarakan
pendidikan wajib belajar 9 tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga
menganggarkan sejumlah dana yang di tuangkan dalam Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas Daerah dalam bidang Pendidikan sebesar Rp. 45.553.194.585 yang
di bagi atas Program PAUD Rp. 13.516.558.000, Program Pendidikan Dasar Rp.
14.995.806.585, Program Pendidikan Menengah Rp. 4.877.680.000, Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 6.956.750.000, Program
Pendidikan Nonformal dan Informal Rp. 525.250.000, Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan Rp. 1.625.150.000, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga Rp. 1.850.000.000, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp.
1.180.000.000, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp. 66.000.000, Program manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 1.520.520.000.54
54
Peraturan Bupati no 12 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
2012
63

64. 3. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka pengembangan sekolah
dikategorikan dalam tiga kategori. Bagi sekolah yang sudah dalam kategori SSN
(Sekolah standar Nasional) dan RSBI ( Rintisan Sekolah bertaraf Internasional), perlu
menyusun program dalam rangka mencapai mencapai kategori RSBI dan yang
kategori RSBI perlu menyusun program menjadi SBI.
Apabila ada pungutan sekolah, maka harus berpedoman pada : 55
a. Semua rencana sudah tercantum dalam RKS/RKAS
b. Semua Rencana sudah dijabarkan dalam RAPBS yang disahkan
dikpora ,dengan memunculkan sumbangan orang tua tak mampu 20%
c. Yakinkan bahwa sumbangan diatas inisiatif orang tua ( Komite )
d. Yakinkan bahwa sumbangan itu tidak memaksa
e. Yakinkan bahwa pengelola separuhnya adalah Komite
f. Cap /Stempel yang keluar harus stempel komite
g. Sampul/Kop surat edaran harus Komite
h. Buku-buku bantu keuangan semua berlabel Komite
i. Program sekolah ditanda tangani KS,Tim pengembang dan Komite
j. Petugas penerima uang adalah petugas komite
k. Rekening di Bank atas nama Komite
55
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Biyanto pada tanggal 28 Maret 2012
64

65. C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendanaan
Pendidikan di Kabupaten Kendal
Penerapan pendanaan dalam sektor pendidikan diatur pada Peraturan
Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
( R K P D ) Kabupaten Kendal Tahun 2012, dalam Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas Daerah di dalamnya di cantumkan besaranya anggaran untuk
sektor pendidikan Rp. 45.553.194.585 yang di bagi atas Program PAUD Rp.
13.516.558.000, Program Pendidikan Dasar Rp. 14.995.806.585, Program
Pendidikan Menengah Rp. 4.877.680.000, Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Rp. 6.956.750.000, Program Pendidikan Nonformal
dan Informal Rp. 525.250.000, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rp. 1.625.150.000, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp.
1.850.000.000, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 1.180.000.000,
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp.
66.000.000, Program manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 1.520.520.000.
D. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Bidang Pendanaan Pendidikan Di
Kabupaten Kendal
Hambatan yang di hadapi dalam penganggaran pendanaan pendidikan di
kabupaten Kendal adalah penetapan APBD yang molor, hal itu mengakibatkan
tertundanya pencairan anggaran untuk sekolah sekolah, salah satunya adalah
tertundanya pencairan dana BOS ke sekolah - sekolah pada tahap triwulan pertama
65

66. pencairan dana, pada triwulan kedua keterlambatan pencairan disebabkan belum
masuknya semua laporan pertanggung jawaban keuangan pihak sekolah ke Dinas
Pendidikan sehingga DPPKAD tidak berani mencairkan dana sebelum ada
permohonanan pencairan dari DIKPORA. Akibatnya banyak pihak sekolah swasta
kalang kabut mencari pinjaman untuk membayar gaji Guru honorer ke pihak lain.
Karena memerlukan dana yang mendesak pihak sekolah banyak yang meminjam ke
pihak ketiga yang mensyaratkan bunga pinjaman atas uang yang dipinjam. Padahal
alokasi dana BOS tidak boleh digunakan untuk keperluan membayar bunga pinjaman.
Dalam pengawasan terhadap pengalokasian dana di sektor pendidikan, kinerja
dalam pengawasan tersebut masih belum maksimal, hal itu dikarenakan faktor
geografis kondisi alam di Kabupaten Kendal antara perkotaan dan pedesaan yang
akses jalan menuju sekolah masih sulit.56
E. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Hambatan Di Bidang Pendanaan
Pendidikan Di Kabupaten Kendal
Upaya yang dilakukan agar pungutan sekolah tidak membebani orang tua
murid adalah pungutan itu diperbolehkan asal pungutan tersebut berdasarkan
musyawarah yang dilakukan setelah siswa masuk, hal itu ditegaskan bahwa apabila
ada pungutan sekolah harus berpedoman pada Peraturan Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olah Raga yang diantaranya :57
56
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Biyanto pada tanggal 28 Maret 2012
57
Hasil wawancara dengan Plt Ka Dinas Dwianto,S.Pd,M.Si pada tanggal 10 oktober 2012
66