OTONOMI DAERAH

171 Aufrufe

Veröffentlicht am

materi UTS PKN

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
171
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
5
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

OTONOMI DAERAH

  1. 1. DISUSUN OLEH : NAMA: FAHMI NUGROHO WAHYU PURNAMA TB.FAJRY NUR RAMDHANI
  2. 2.  KOMPETESI DASAR 1.) MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN OTONOMI DAERAH 2.) MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DAERAH  A. APA OTONOMI DAERAH ? ◦ OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMARINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Ps.1 AYAT 5 DAN UU No.32 TH.2004) MEMAHAMI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  3. 3.  APA ITU DAERAH OTONOM ? ◦ DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS-BATAS PEMERINTAHAN YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSASENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ? 1.SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI. 2.SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps.18 (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA YANG TIAP-TIAP PROVINSI ,KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH,YANG DIATUR DENGAN UNDANG UNDANG
  4. 4.  (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN (3) PEMERINTAH AERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN,SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.  TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 1.PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK 2.PENGEMBANAGN HUBUNGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI,KEADILAN,PEMERATAAN 3.PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTARA DAERAH DALAM RANGKA MANJAGA KEUTUHAN NKRI 4.MENDORONG UNTUK MEMPERDAYAKAN MASYARAKAT 5.MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT,DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD
  5. 5.  SASARAN YANGA AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ? 1.PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,PENGEMBANGAN KREATIFITAS 2.KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN 3.PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN,DEMOKRASI,DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH 4.PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN DAERAH.  PEMERINTAHAN/KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI? 1.DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT 2.WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS AN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT TIAP-TIAP DAERAH SANAGT HETEROGIN 3.KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA-BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING-MASING
  6. 6.  BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ? I.DASAR HUKUM : Ps.18 UUD 1945,UU No.32 TH.2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,DAN UU No.33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Ps.18 UUD 1945 1.)NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH ,YANG TIAP-TIAP PROVINSI,KABUPATEN,DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG 2.)PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN 3.)PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANGA ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILU 4.)GUBERNUR,BUPATI,DAN WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS 5.)PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS- LUASNYA,KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UNDANG-UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT 6.)PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENERAPKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN 7.)SUSUNAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
  7. 7.  II.DAERAH OTONOM - DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH PROVINSI ,DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOT (Ps.3 AYAT 1 UU No.32 TH 2004) - PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI,TEKNIS DAN FISIK WILAYAH - PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR-FAKTOR : POTENSI DAERAH,LUAS WILAYAH,KEPENDUDUKAN,SOSIAL POLITIK,SOSIAL BUDAYA.HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH  III.ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1.ASAS KEPASTIAN HUKUM 2.ASAS KEPENTINGAN UMUM 3.ASAS KETERBUKAAN 4.ASAS PROPORSIONALITAS 5.ASAS AKUNTABILITAS 6.ASAS EFISIENSI 7.ASAS EFEKTIVITAS
  8. 8.  IV.ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ,SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2. ASAS DEKONTRASI : YAITU PELIMPAHAN WEWEWNAG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAHAN PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU.DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT 3.ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA,ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA/DESA ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
  9. 9.  V.ASAS –ASAS PELAKSANAN OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH DAERAH) 1.OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG,KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG-UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 2.OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DIDAERAH 3.OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB :YAITU PERWUJUDAN PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KEPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI
  10. 10.  VI.HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH HAK : 1.MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH 2.MEMILIH PIMPINAN DAERAH 3.MENGELOLA PERATURAN DAERAH 4.MEMUNGUT PAJAK DAERAH 5.MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI PENGELOLAHAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI DAERAH 6.MENDAPATKAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH

×