Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan peradilan nasional Indonesia. Mencakup pengertian hukum, sistem hukum, sumber hukum, jenis hukum, lembaga peradilan, sikap yang sesuai dengan hukum, dan upaya pemberantasan korupsi.

1. Hukum
dan
Peradilan
Nasional

2. PETA KONSEP
Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum
Lembaga
Peradilan
Sikap yang Sesuai
dengan Hukum
yang Berlaku
Upaya
Pemberantasan
Korupsi di
Indonesia

3. SISTEM HUKUM
Definisi Hukum
Unsur-unsur Hukum
Ciri-ciri Hukum
Tujuan Hukum
Penggolongan Hukum

4. Definisi Hukum
Diantara para ahli hukum, belum ada kesepakatan
tentang definisi hukum, sehingga para ahli hukum
memberikan pendapat yang berbeda-beda.
Beberapa diantara para ahli hukum yang memberikan
pendapat tentang definisi hukum adalah :
- Utreecht
- E.M Meyers
- Immanuel Kant
- S.M Amin

5. • Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan
larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat
dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
Utreecht
• Hukum adalah semua aturan tingkah laku manusia dalam
masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa
negara dalam melakukan tugasnya.
E.M.
Meyers
• Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini
kehendak bebas dari orang yang satu dapat
menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang
lain.
Immanuel
Kant
• Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang
terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.S.M. Amin

6. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu
rangkaian, yang kait mengait satu sama lain.
Hukum adalah suatu himpunan peraturan-
peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang berperan mengatur tingkah laku manusia di
dalam pergaulan hidup di masyarakat yang bersifat
memaksa, mengikat dan bagi yang melanggar akan
dikenakan sanksi agar tercipta keamanan, ketertiban
dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat
Sistem Hukum adalah satu kesatuan hukum yang
berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan
ditaati oleh setiap warganya.

7. Unsur – Unsur Hukum
1. Hukum merupakan himpunan peraturan
2. Manusia yang bertingkah laku dalam
masyarakat
3. Hukum bersifat memaksa atau mengikat
4. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum
5. Penguasa yang berwenang

8. Ciri-ciri Hukum
1. Adanya Perintah atau larangan
2. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan
ditaati oleh semua orang
3. Ada sanksi berupa hukuman bagi yang
melanggar

9. Tujuan Hukum
• Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban
semua warga negara
• Untuk mencapai keadilan
• Untuk menciptakan suasana yang
aman, damai, dan makmur
• Untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap
manusia tidak di ganggu.

10. Penggolongan Hukum
Hukum
Menurut….
Sumbernya
(1)
Bentuknya
(2)
Tempat
Berlakunya
(3)
Waktu
Berlakunya
(4)
Pribadi yang
Diaturnya
(5)
Isinya
(6)

11. Hukum Menurut Sumbernya
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan
aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-
aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan
nyata.
Sumber hukum dibedakan menjadi 2, yaitu:
– Sumber Hukum Materiil (welborn) adalah keyakinan dan
kesadaran hukum individu dan pendapat umum yang
menentukan isi atau materi hukum.
– Sumber Hukum Formal (kenborn) adalah perwujudan
bentuk dari isi hukum material yang menentukan
berlakunya hukum itu sendiri.

12. Hukum Formal dibagi menjadi beberapa bagian :
1. Undang-undang (statue)
Undang-undang adalah suatu peraturan negara
yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa
negara.
2. Kebiasaan (custom)
Kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-
ulang terhadap hal yang sama dan kemudian
diterima oleh masyarakat.
Supaya dapat menjadi hukum, suatu kebiasaan
harus bisa memenuhi syarat-syaratnya untuk
menjadi sumber hukum.

13. 3. Yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim)
Adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara
yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman
oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.
Yurisprudensi dibedakan menjadi 2 :
- Yurisprudensi tetap
- Yurisprudensi tidak tetap
4. Traktat (treaty)
Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau
lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi
kepentingan negara yang bersangkutan.
Traktat dapat dibedakan menjadi 2:
- Traktat Bilateral
- Traktat Multirateral

14. 5. Doktrin (pendapat sarjana hukum)
Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka
yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam
hukum dan penerapannya.
Doktrin dapat juga digunakan oleh hakim sebagai alat
bantu dalam usaha untuk pengambilan keputusan.

15. Hukum Menurut Bentuknya
1. Hukum tertulis
Hukum terulis yaitu seluruh peraturan perundangan
yang tertulis secara resmi.
Contoh : UUD.
2. Hukum tidak tertulis
Hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan-kebiasaan
yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat.
Contoh : hukum adat.

16. Hukum Menurut Tempat Berlakunya
1 Hukum Lokal
Hukum yang hanya berlaku di daaerah tertentu saja.
2 Hukum Nasional
Hukum yang berlaku dalam suatu negara.
3 Hukum Internasional
Hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau
lebih.
4 Hukum Asing
Hukum yang berlaku dalam negara lain.
5 Hukum Gereja
Kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja
untuk para anggotanya.

17. Hukum Menurut Waktu Berlakunya
1) Ius constitutum (hukum positif)
yaitu hukum yang berlaku pada saat ini dalam
suatu masyarakat tertentu.
2) Ius constituendum
yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada
masyarakat yang akan datang.
3) Hukum alam
yaitu hukum yang berlaku tanpa batas waktu.

18. Hukum Menurut Pribadi yang Diaturnya
1) Hukum satu golongan
yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya
bagi golongan tertentu saja.
2) Hukum semua golongan
yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi
semua golongan, tanpa terkecuali.
3) Hukum antar golongan
yaitu hukum yang mengatur dua golongan atau
lebih yang masing-masing tunduk pada hukum
yang berbeda.

19. Hukum Menurut Isinya
1) Hukum Publik
Hukum publik adalah peraturan-peraturan hukum
yang mengatur hubungan antara negara dengan alat
perlengkapan negara atau hubungan negara dengan
perseorangan yang menyangkut kepentingan umum.
Hukum publik terdiri atas :
- Hukum tata negara
- Hukum administrasi negara
- Hukum pidana
- Hukum acara pidana

20. 2) Hukum Privat (hukum sipil)
Hukum privat adalah hukum yang mengatur
hubungan antara orang yang satu dengan
orang yang lain, dengan menitikberatkan
kepada kepentingan perseorangan.
Hukum privat terdisi atas :
- Hukum adat
- Hukum dagang
- Hukum perdata
- Hukum acara perdata

21. Lembaga Peradilan
Pengertian Lembaga Peradilan
Perangkat Lembaga Peradilan
Klasifikasi Lembaga Peradilan
Peranan dan Fungsi Lembaga Peradilan

22. Sikap yang Sesuai dengan
Hukum yang Berlaku

23. Upaya Pemberantasan
Korupsi di Indonesia
Definisi Korupsi
Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi
Lembaga yang Berfungsi dan Bertugas
Memberantas Korupsi
Upaya yang Dilakukan untuk
Memberantas Korupsi

24. Presentation by :
Nyak Nisa Ul Khairani KF
Wiwit Maryadi
THANK
YOU
