2. TAK KENAL MAKA TAK SAYANG KAMI...
ANHARI L. K.
AQLIMA B. S.
CINTA G.
M. HEGEL M.
SEKAR A. C.
3. Pada masa
orde lama, ada
DEMOKRASI 2 macam DEMOKRASI
LIBERAL TERPIMPIN
demokrasi
yang sempat
diberlakukan.
4. DEMOKRASI LIBERAL
Tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan
maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan
presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem
pemerintahan liberal. Demokrasi Liberal berarti kekuasaan
ditujukan untuk individu atau golongan. Sementara
Pemerintahan dengan sistem parlementer adalah sistem
pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab
atas DPR. Segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan
keinginan DPR, dan bila tidak sesuai, kabinet akan dijatuhkan
oleh mosi tidak percaya yang bisa dilakukan DPR.
5. ANALISIS
KELEBIHAN KEKURANGAN
• Seharusnya, jika • Karena seluruh kebijakan
pemerintahan dijalankan pemerintah keputusannya
dengan baik, maka HAM ada di DPR, DPR bertingkah
rakyat Indonesia seharusnya semena-mena.
lebih terjamin.
• Karena DPR adalah • Kritik masyarakat yang ingin
perwakilan rakyat, menperbaiki dan
seharusnya keputusan yang membangun pemerintah
mereka sepakati dapat tidak diterima oleh DPR dan
mencakup seluruh dianggap menjatuhkan.
keinginan rakyat. • Pemerintah tidak Stabil
6. PENYIMPANGAN
• Pada awal pengambilan keputusan sudah terjadi
penyimpangan karena seharusnya pemerintah bersifat
mementingkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia
(sesuai dengan Pancasila), bukan mementinkan
kepentingan individu (demokrasi liberal)
• Pembatasan salah satu HAM yaitu Hak
berpendapat, pada masa itu, rakyat tidak bisa
mengeluarkan pendapat karena takut akan DPR yang
pasti akan sewenang-wenang menghukum mereka
apabila pendapat yang dilontarkan adalah pendapat
yang bisa menjatuhkan kekuasaan DPR.
7. DEMOKRASI TERPIMPIN
Setelah demokrasi liberal gagal, sistem parlementer
berubah menjadi sistem presidensial kembali. Pada
saat itu, pemerintah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Peran dominan pada presiden.
2) Terbatasnya parati politik.
3) Berkembangnya pengaruh komunis.
4) Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unnsur
sosial politik.
8. ANALISIS
KELEBIHAN KEKURANGAN
• Pemerintah lebih stabil. • Presiden menjalankan
• Pemerintah memiliki arahan pemerintah secara Otoriter
dalam bekerja yaitu arahan • Pemerintahan tertutup.
dari presiden • Aspirasi masyarakat tidak
dihiraukan.
• Bertentangan dengan
prinsip demokrasi.
9. PENYIMPANGAN
• Tahun 1960, presiden membubarkan DPR hasil pemilu, padahal dalam
penjelasan UUD 1945 saat itu ditentukan bahwa presiden tidak
mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.
• Dengan ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 Ir. Soekarno diangkat menjadi
presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945
yang menetapkan masa jabatan presiden lima tahun.
• DPRGR yang mengganti DPR hasil pemilu 1955 ditonjolkan peranannya
sebagai pembantu pemerintah sedangkan funsi kontrol ditiadakan.
• Penyelewengan di bidang perundang-undangan seperti menetapkan
penetapan presiden yang memakai dekrit presiden 1959 sebagai sumber
hukum.
• Didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang
ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai
dengan taktik Komunis Internasional bahwa pembentukan Front Nasional
sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat.
• Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak
dibenarkan dan diberedel, sedangkan politik mercusuar di bidang
hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan
keadaan ekonomi menjadi tambah suram.