Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang pengertian partai politik dan sistem pemilihan umum serta hubungannya dengan sistem kepartaian di Indonesia, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi.

1. HUBUNGAN KEPARTAIAN DAN PEMILIHAN UMUM

2. PENGERTIAN PARTAI POLITIK Partaipolitikmenurut Maurice Duvergeradalah group yang terorganisir yang mencarikekusaanpolitikbaiklewatpemilihanumum yang demokratismaupunlewatrevolusi. Sven Quenter yang mendefenisikanpartaiadalahorganisasi yang menurunkankandidatnyamerebutkursiparlemennasionalsatunegaralewatpemilu.

3. PENGERTIAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Menurut Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan kegiatan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

4. HUBUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PEMILU Partaipolitikmerupakansatu-satunyaorganisasipolitik yang berkaitandenganpemilihanumum. Karenaperanpartaipolitikdalampemilihanumumsangatbesaruntukmencapaitujuandalampemilihandanmempergunakankekuasaandalampemerintahansetelahpartaitersebutmemenangkanpemilihan.

5. PengertianSistemKepartaian Sistemkepartaianialahpolaperilakudaninteraksidiantarasejumlahpartaipolitik. Untukmembedakanantarapartaipolitikdansistemkepartaianmakajelasnyaadalahbahwapartaipolitikadalah ”organisasi yang bertujuanmempengaruhidanmendapatkankekuasaanyang dilakukanmelaluipemilu”. sedangkansistemkepartaianadalah ” intraksipartai-partaisatusama lain danhubungannyadengansistempolitiksecarakeseluruhan”. Jadipartaipolitikadalahorganisasidalam (internal organization) sedangkansistemkepartaiansebagailingkunganya (ekternal environmental).

6. SISTEM KEPARTAIAN Berdasarkan jumlahnya terdapat tiga tipe sistem kepartaian, yaitu dominant partysystem (Partai Tunggal), dwi party system (sistem dua partai) dan, multiparty system (sistem partai banyak).

7. SistemPemilihanUmum Menurut G.Y Wolhoffterdapatduasistem/tipesistempemiluyaitu: Sistempemilihanorganisadalahsebuahkelompok yang dalam organ-organ individu, kelompokinibiasanyaberdasarkangenekologis, lapisanmasyarakat, organisasikelembagaan. Dengandemikianpadasistemorganikhaksuaraterletakpadakelompok. SistempemilihanmekanikadalahmelihatrakyatterdiriatasIndividu-individudimanahaksuaraberadapadamasing-masingindividu. Sistempemilihanmekanisbiasanyadibagiatasduasistemyaitusistemdistrikdansistemproporsional.

8. SistemPerwakilanBerimbang GagasanpokoksistemPerwakilanBerimbang(Proportional Representation)terletakpadasesuainyajumlahkursiparlemen yang diperolehsuatugolonganataupartaidenganjumlahsuara yang diperolehdarimasyarakat. Padasistemininegaradibagidalambeberapadaerahpemilihan yang besar, dansetiapdaerahpemilihanmemilihsejumlahwakilsesuaidenganbanyaknyapendudukdalamdaerahpemilihanitu. Dengandemikiankekuatansuatupartaidalammasyarakattercermindalamjumlahkursi yang diperolehnyadalamparlemen, artinyadukunganmasyarakatbagipartaiitusesuaiatauproporsionaldenganjumlahkursidalamparlemen.

9. KelebihanSistemPerwakilanBerimbang Dianggapdemokratisdanrepresentatif, olehkarenasemuaaliran yang adadalammasyarakatterwakilidalamparlemen, sedangkanjumlahwakildalambadanitusesuaidenganjumlahsuara yang diperolehdarimasyarakatdalammasing-masingdaerahpemilihan, KemudianjugaDianggaplebihadilkarenagolongankecilsekalipunmempunyaikesempatanuntukmendudukkanwakildalamdepartemen; Wakilrakyat yang dipilihdengancarainidiharapkanlebihcenderunguntukmengutamakankepentingannasionaldaripadakepentingandaerah;

10. KelemahanSistemPerwakilanBerimbang Mempermudahfragmentasipartaidanmenimbulkankecendrungankuatdikalangananggotauntukmemisahkandiridaripartainyadanmembentukpartaibaru; Wakil yang terpilihmerasadirinyalebihterikatkepadapartaidaripadakepadadaerah yang mewakilinyadisebabkanpartailebihmenonjolperannyadaripadakepribadianseseorang; Banyaknyapartai yang bersaingmenyulitkansuatupartaiuntukmeraihmayoritas (50%+1) yang perlumembentuksuatupemerintahan. Terpaksapartaiterbesarmengusahakansuatukoalisidenganbeberapapartai lain untukmemperolehmayoritasdalamparlemen. Koalisisemacaminiseringtidaklanggengsehinggatidakmembinastabilitaspolitik.

11. BiasanyasistemPerwakilanBerimbanginiseringdikombinasikandenganbeberapaprosedur lain antara lain dengansistemdaftar(List System), yang kemudiandibagilagimenjadisistemdaftartertutupdansistemdaftarterbuka. Dalamsistemdaftartertutupsetiappartaimengajukansatudaftarcalondansipemilihmemilihsatupartaidengansemuacalon yang dicalonkanolehpartaiitu, untukberbagaikursi yang diperebutkan.

12. Kelemahan Kelemahansistemini, yaknitidakdikenalnyacalonwakilolehpemilihdirevisiolehsistemdaftarterbukadenganpemilihmencobloswakilnyasecaralangsungdaridaftarnamacalonselainmemilihtandagambar.

13. KelebihanProposional Terbuka Representatif, dukunganmasyarakattercermindalamjumlahwakil DPR; Memberipeluangbagiorang yang diseganididaerahuntukmendapattempatdi DPR; Anggota DPR akanlebihindependendankedudukannyadalamhubungandenganpimpinanpartaidantidakusahterlalutakutakandirecalljikaberbedapendapatdenganpimpinanpartaidanpihak lain; Kedudukan yang lebihkuatdarimasing-masinganggota DPR akandapatmeningkatkankualitas DPR.

14. SistemDistrik Sistemdistrik, merupakansistempemilihan yang paling tuadidasarkanataskesatuangeografis. Setiapkesatuangeografismempunyaisatuwakildalamparlemen. Untukkeperluanpemilihan, negaradibagidalamsejumlahbesardistrikdanjumlahwakilrakyatdalamparlemenditentukanolehjumlahdistrik. Calondalamsatudistrikmemperolehyang menangadalah yang memperolehsuaraterbanyak,sedangkansuara-suara yang diberikankepadacalon lain dalamdistrikitudianggaphilangdantidakdiperhitungkanlagi, bagaimanakecil pun selisihkekalahannya.

15. KelebihanSistemDistrik : Karenakecilnyadistrik, makawakil yang terpilihbiasanyadikenalolehpendudukdistrik, sehinggahubungannyadenganpenduduklebiherat. Dengandemikiandiaakanlebihterdoronguntukmemperjuangkankepentingandistrik. Kedudukanterhadappartailebihbebas, karenadalampemilihansemacaminifaktorkepribadianseseorangmerupakanfaktor yang penting; Lebihmendorongintegrasiparpolkarenakursi yang diperebutkandalamsetiapdistrikpemilihanhanyasatu. Jugamendorongkearahpenyederhanaanpartaisecarailmiah; Sederhanadanmudahuntukdiselenggarakan; Terbatasnyajumlahpartaidanmeningkatnyakerjasamaantarpartaimempermudahterbentuknyapemerintahan yang stabildantercapainyastabilitasnasional.

16. KekuranganSistemDistrik : Kurangmenguntungkanbagipartaikecildangolonganminoritas; Kurang representatives, calon yang kalahdalamsuatudistrikkehilangansemuasuara yang mendukungnya(banyaksuara yang hilang); Bisaterjadikesenjanganantarajumlahsuara yang diperolehdarimasyarakatdanjumlahkursi yang diperolehatasparlemen, menguntungkanpartaibesar.

17. HUBUNGAN SISTEM PEMILU DENGAN SISTEM KEPARTAIAN Sistempemilihanmempengaruhijumlahdanukuranrelatifparpoldiparlemen. Sistempemilihandinegara yang menganutsistemduapartaiberbedadengan yang menganutmultipartai. Mekanismeregulasidalamsistempolitikotoriterdansentralistikberbedadengansistemdemokrasi yang umumnyapembatasandilakukandenganmemberikanprasyarat minimal. Artinyakebebasanmendirikanpartaitetapdijaminsepenuhnya (dimensisubstansi) tetapidisertaikondisionalitas agar kebebasanitudapatdipertanggungjawabkan, terkontroldanditerjemahkandalammekanismepolitik (dimensiprosedural). Sistempemilihanmenentukanketerpaduan internal dandisiplinmasing-masingpartai, sebagiansistemmungkinsajamendorongterjadinyafaksionalisme, dimanabeberapasayap yang berbedadarisatupartaiterusmenerusbertentangansatudenganlainnya, sementarasistem yang lain mungkindapatmemaksapartai-partaiuntukbersatusuaradanmenekanpembangkangan. Sebuahsistempemilujugabisamengarahpadapembentukankoalisiataupemerintahansatupartaidengankendala yang dihadapipartaimayoritas. Dengankata lain, sistempemilihanbisamendorongataumenghalangipembentukanalinasidiantarapartai-partai, yang padagilirannyaakanmempengaruhiiklimpolitik yang lebihluas.

18. HubunganKepartaiandanPemiludi Indonesia Padamasaberlakunyasistemparlementer, kombinasi yang digunakanadalahsistempemiluproportional representationdansistemmultipartai. Padamasaini, tidakhanyapartaisaja yang diberikankesempatanmenjadikontestanpemilu, akantetapiindividu (Perorangan) jugadiberikesempatanuntukmencalonkandiri. Pemilupada era inidianggapsebagaipemilu yang paling demokratisselamapemerintahandi Indonesia. Walaupundemikian, partaipolitik yang dihasilkanmelaluipemiludemokratisinidianggaptelahmenyalahgunakankesempatanberkuasa, karenaterlalumementingkankepentingansertaideologimasing-masingkelompok, sehinggagagalmenciptakansuasana yang stabil yang kondusifuntukpembangunansecaraberkesinambungan. Karenapendeknyausiasetiapkabinetsebagaiakibatulahnyapartai-partai, tidakmungkinbagipemerintahmenyusundanmelaksanakansuaturencanakerjasecaramantap.

19. MasaOrde Lama DektritPresiden 4 Juli 1959 menghidupkankembali UUD 1945, Soekarnodalamusahamembentukdemokrasiterpimpinmenyatakanbeberapatindakanantara lain menyederhanakansistempartaidenganmengurangijumlahpartai. PenyederhanaandilakukandenganmencabutMaklumatPemerintahtertanggal 3 November 1945, melaluiPenetapanPresiden (Penpres) Nomor 7 tahun 1959 ditetapkansyarat-syarat yang harusdipenuhiolehpartaiuntukdiakuiolehpemerintah. Padatahun 1960 jumlahpartai yang memenuhisyarattinggal 10 partai.

20. MasaOrdeBaru OrdeBarudengansistempemerintahanPresidensialisme, menerapkansistempemilihanproporsionaldengandaftartertutupkombinasidengansistemmultipartai yang berangsur-angsurdisederhanakan. Selainsistemproporsionaltertutup yang digunakan, modifikasisistempemilihan yang digunakanOrdeBaruadalahmelaluipengangkatanutusangolongan/daerah. Padawalnya, penyederhanaanSistemMultipartaiOrdeBarudilakukandengansuatukompromi (Konsensusnasional) antarapemerintahdanpartai-partaipadatanggal 27 Juli 1967 untuktetapmemakaisistemperwakilanberimbang, denganbeberapamodifikasi. Diantaranya, kabupatendijaminsekurang-kurangnya 1 kursi, dan 100 anggota DPR darijumlah total 460 diangkatdariABRI (75), Non ABRI (25). Sistemdistrikditolakdansangatdikecamparpol, denganalasankarenatidakhanyadikhawatirkanakanmengurangikekuasaanpimpinanpartai, tetapijugamencakupidebaru, sepertiduduknyawakil ABRI sebagaianggotaparlemen. Karenakegagalanusahapenyederhanaanpartaiketikapemilihan, OrdeBarumelakukanpengurangandenganmengelompokkandari 10 partaimenjaditigapartaipadatahun 1973, sehinggasejakpemilu 1977 hingga 1992 hanyaadatigapesertapemiluyakni PPP, Golkar, dan PDI.

21. MasaReformasi SistemPemilu yang dianutadalahsistemproporsional (perwakilanberimbang) dengandaftarcalonterbukauntukmemilih DPR dan DPRD, sedangkanuntukmemilihDewanPerwakilan Daerah (DPD) menggunakansistemdistriksistemdistrikberwakilbanyak. SistemPemiluinidigunakansebagaievaluasisistem yang diterapkanpadamasaOrdeBaru, denganharapanrakyat agar pemilihancalon yang diajukanolehpartaipolitik (parpol) lebihdikenalolehpemilihnya. Pembatasanpadamasainidilakukandenganmekanismekuota (Threshold)[8], yaitudenganmencantumkanprasyaratPartaiPolitikPesertaPemiluharusmemperolehsekurang-kurangnya 3% jumlahkursidi DPR, ataumemperolehsekurang-kurangnya 4% jumlahkursi DPRD Provinsi yang tersebarsekurang-kurangnya (setengah) darijumlahprovinsiseluruh Indonesia, ataumemperolehsekurang-kurangnya 4% jumlahkursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebardikabupaten/kotaseluruh Indonesia untukdapatmengikutiPemiluberikutnya.

22. TERIMA KASIH