1. 1
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“ Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak ”
DI SUSUN OLEH :
NANDA FAUZIAH
1201112413
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2012

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kahadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena
berkat rahmat dan hidayah Nya, saya bisa menyusun dan menyajikan paper yang berisi tentang
“ NILAI POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ”
sebagai salah satu tugas kuliah Administrasi Perpajakan . Saya juga mengucapkan terimakasih
kepada Bapak Sri Zuliarni, S.sos., MBA., , selaku dosen mata kuliah Adminstrasi Perpajakan
yang telah memberi bimbingannya kepada Saya dalam proses penyusunan paper ini. Tak lupa
saya mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan
motivasi.
Saya menyadari bahwa dalam penyusunan paper ini masih terdapat banyak kekurangan
dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang
membangun guna menyempurnakan paper ini dan dapat menjadi acuan dalam menyusun paper-
paper atau tugas-tugas selanjutnya.
Saya juga memohon maaf apabila dalam penulisan paper ini terdapat kesalahan
pengetikan dan kekeliruan sehingga membingungkan pembaca dalam memahami maksud
penulis.
Pekanbaru , 21 Oktober 2013
Nanda Fauziah

3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………....1
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………….. 2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………. 3
1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………………………............5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan …………………………………………………………5
1.4 Ruang Lingkup ………………………………………………………………………….5
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian nomor pokok wajib pajak dan pengertian pengukuhan pengusaha kena …. 6
pajak
2.2 Fungsi nomor pokok wajib pajak dan fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak ……..7
2.3 Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dan tata cara pendaftaran NPWP ……………9
2.4 Penghapusan NPWP dan persyaratannya ……………………………………………..11
2.5 Sanksi yang berhubungan dengan NPWP …………………………………………….12
2.6 Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP ……………………………………………12
2.7 Pengukuhan PKP secara jabatan ……………………………………………………...13
2.8 Pencabutan PKP ………………………………………………………………………13
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………17
3.2 Saran ……………………………………………………………………………….18
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………...19

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum.
Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh
para ahli diantaranya adalah :
 Leroy Beaulieu
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan
publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah
 P. J. A. Adriani
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan
 Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut
kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan
dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

5. 5
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investment'
 Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan
akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor
privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak
menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam
menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya
kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan
kebutuhan masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu
perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban
warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara
mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang
dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik
bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan
terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah
"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''.

6. 6
1.2 RUMUSAN MASALAH
a) Pengertian nomor pokok wajib pajak dan pengertian pengukuhan pengusaha kena
pajak ?
b) Fungsi nomor pokok wajib pajak dan fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak ?
c) Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dan tata cara pendaftaran NPWP ?
d) Penghapusan NPWP dan persyaratannya ?
e) Sanksi yang berhubungan dengan NPWP ?
f) Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP ?
g) Pengukuhan PKP secara jabatan
h) Pencabutan PKP
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
a) Dapat mengetahui dan memahami nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan
pengusaha kena pajak
b) Dapat mengetahui dan memahami fungsi nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan
pengusaha kena pajak
c) Dapat mengetahui tata cara pendaftaran NPWP
d) Dapat mengetahui penghapusan NPWP
e) Dapat mengetahui sanksi-sanksi yang berhubungan dengan NPWP
f) Dapat mengetahui dan memahami pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP
g) Dapat mengetahui pengukuhan PKP secara jabatan
h) Dapat mengetahui pencabutan
1.4 RUANG LINGKUP
Seluruh lapisan masyarakat, dan terkhususkan bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas ilmu
sosial dan politik yang menajalani mata kuliah Administrasi Perpajakan.

7. 7
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PengertianNPWP Dan PKP
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
NPPKP (No. pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah setiap wajib pajak sebagai
pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasrkan undang-undang PPN
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak (PKP) dan atau pengusaha
yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang
berisi identitas dan kewajban perpajakan Pengusaha kena pajak.
Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012,
Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang
memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Siapa Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan PKP? Berdasarkan Pasal 1 UU PPN 1984,
PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
Jasa Kena Pajak. Namun demikian, Pengusaha Kecil dikecualikan dari kewajiban melaporkan
kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, Pengusaha Kecil boleh memilih
untuk dikukuhkan PKP atau tidak.

8. 8
Batasan Pengusaha Kecil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.03/2010 adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto
tidak lebih dari Rp600.000.000,00
2.2 Fungsi NPWP Dan PKP
Fungsi NPWP adalah sebagai berikut :
1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas WP, oleh karena itu kepada setiap WP hanya diberikan satu
NPWP.
2. Dipergunkan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang
berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam Surat Setoran
Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan
mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Missal: Dokumen
Impor (pemberitahuan Impor barang/PIB) dan Dokumen Ekspor (pemberitahuan
Ekspor Barang/PEB)
6. Untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. WP diwajibkan
mencantumkan NPWP yang dimilikinya apabila berhubungan dengan dokumen
perpajakan. Terhadap WP yang tidak mendaftarkan diri dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi yang timbul karena tidak
mempunyai NPWP adalah diberikan NPWP terlebih dahulu secara jabatan kemudian
berdasarkan NPWP tersebut dilakukan pemeriksaan. Terhadap NPWP atau Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau
melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan atau surat pengukuhan

9. 9
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut juga berlaku terhadap wanita kawin yang dikenakan
pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki
secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
Jenis WP, Tempat Pendaftaran dan Kewajiban Pajak
No Wajib Pajak Kantor Pelayanan
Pajak
Kewajiban Pajak
1 Orang
Pribadi (OP)
Tempat Tinggal WP a.PPh Pasal 25 OP
b. PPN & PPhBM
c.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final
Tempat kegiatan usaha
(OP Pengusaha
Tertentu)
a. PPh Pasal 25 OP/4 (2) Final
2 Badan Tempat Kedudukan
WP
a.PPh Pasal 25 Badan ;
b.PPN & PPnBM
c.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final
3 Cabang Tempat kegiatan usaha
WP dilakukan
a.PPN dan PPnBM
b.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final
4 Tempat
pendaftaran
KEP-67/PJ./2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi WP
Tertetu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha
Kena Pajak Tertentu
Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di
beberapa wilayah kantor DJP, wajib melaporkan usahnya untuk dikukuhkan sebagai PKP baik di
kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan maupun di
kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha
dilakukan.
Fungsi PKP adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.
2. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
3. Sarana dalam pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPnBM).

10. 10
2.3 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP dan Tata Cara Pendaftaran NPWP
Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP :
 Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.
 Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak
secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki
secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda
dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila
sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat
pada akhir bulan berikutnya.
 WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan
untuk memperoleh NPWP.

11. 11
Tata cara Pendaftaran NPWP :
Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan
menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:
1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi
penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa bagi orang asing;
2. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk WP Badan :
1. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan
penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;
2. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif;
3. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal
kabupaten
Lurah atau Kepala Desa.
1. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong:
1. Fotokopi KTP bendaharawan;
2. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.
2. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:
1. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;

12. 12
3. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.
3. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin
tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.
4. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa
khusus.
2.4 Penghapusandan PersyaratanNPWP
Penghapusan dan persyaratan NPWP adalah sebagai berikut :
1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte
kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan
adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah
selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi
oleh para ahli waris;
4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang
dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT,
disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa
BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;
6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

13. 13
2.5 SanksiYang Berhubungan DenganNPWP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada
pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20;
1. Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh
persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya
dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk
pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghaslan
yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam
tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk
masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif
sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21
terhutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2.6 PelaporanUsaha Untuk PengukuhanPKP
 Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan
usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

14. 14
 Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di
beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib
mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha
 Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan
pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai
dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah
melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir Masa Pajak berikutnya.
2.7 Pengukuhan PKP secara jabatan
KantorPelayananPajak dapatmenerbitkanPengukuhanPKPsecarajabatan,apabilaWPtidak
melaporkanusahanyauntukdikukuhkansebagaiPKPsedangkanberdasarkandatayangdimiliki
DirektoratJenderal Pajak ternyataWajibPajak memenuhi syaratuntukdikukuhkansebagai PKP.
Contohkasus : WP telahmelaporkanusahanyauntukdikukuhkansebagaiPKPpadatanggal
20/05/2010. Namunternyatadikemudianhari diketahui /terdapatdatabahwasejaktahun2009
WP sudahseharusnyadikukuhkanmenjadi PKP.Maka sebenarnyakewajibansebagai PKPharus
dipenuhi WPsejaktahun2009 dan DirektoratJenderal PajakdapatmenerbitkanPengukuhanPKP
secara jabatan.
2.8 PencabutanPKP
Pencabutan PKP adalah sebagai berikut :
1. Pengusaha PKP pindah alamat kewilayah kerja KPP lain
2. Pindah tempat kedudukan
3. Pindah tempat kegiatan usaha
4. Perubahan status perusahaan.

15. 15
CONTOH GAMBAR-GAMBAR NPWP :

16. 16

17. 17
Gambar formulir untuk pendaftaran NPWP :

18. 18
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum.
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
NPPKP (No. pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah setiap wajib pajak sebagai
pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasrkan undang-undang PPN
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak (PKP) dan atau pengusaha
yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang
berisi identitas dan kewajban perpajakan Pengusaha kena pajak.
Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

19. 19
Fungsi NPWP adalah sebagai berikut :
 Sarana dalam administrasi perpajakan.
 Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
 Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
 Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
Fungsi PKP adalah sebagai berikut :
 Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.
 Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
 Sarana dalam pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPnBM).
3.2 SARAN
Sebaiknya setiap rakyat di Indonesia dapat membayar pajak kepada pemerintah, karna
pajak dapat membantu pemerintah dalam membangun Negara ini. Begitu juga sebaliknya
kepada pemerintah apabila rakyat telah membayar pajak dengan tertib dan baik, sebaiknya
pemerintah tidak korupsi atas uang rakyat yang telah mereka percaya kepada pemerintah.
Begitu juga kepada masyarakat yang ingin membangun suatu bisnis sebaiknya mematuhi
aturan yang telah di tetapkan seperti membuat NPWP, SITU, SIUP dan lain sebagainya.
Agar usaha yang di jalani tersebut berjalan dengan baik dan mematuhi aturan hukum yang
berlaku di negara ini. Sehingga nanti kita tidak terlibat dalam berbagai kasus-kasus.

20. 20
DAFTAR PUSTAKA
 file:///F:/Pajak.htm
 file:///F:/Nomor_pokok_wajib_pajak.htm
 file:///F:/Pengusaha_kena_pajak.htm
 file:///F:/nomor-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak.html
 file:///F:/nomor-pokok-wajib-pajak-dan-pengukuhan.html
 file:///F:/pengukuhan-pengusaha-kena-pajak-pkp.html
 http://www.google.com/imgres?client=firefox-a&hs=djQ&sa=X&rls=org.mozilla:en-
US:official&biw=1366&bih=598&tbm=isch&tbnid=fMs9LoFuf-e-
bM:&imgrefurl=http://www.ortax.org/files/lampiran/08PJ_PER44.html&docid=hVhpOm61XJjfTM
&imgurl=http://www.ortax.org/files/lampiran/08PJ_PER44_files/1.JPG&w=850&h=1420&ei=BlBjU
qvkOY2xrgfIu4C4AQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:84&iact=rc&page=1&tbnh=193&tbnw=116
&start=0&ndsp=28&tx=32&ty=51
 http://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/02/pengertian-npwp-nomor-pokok-wajib-pajak.html
 http://iknow.apb-group.com/pengertian-manfaat-penghapusan-sanksi-npwp/
 http://www.google.com/imgres?client=firefox-a&hs=vgR&sa=X&rls=org.mozilla:en-
US:official&biw=1366&bih=598&tbm=isch&tbnid=5M7gFNJFChTdiM:&imgrefurl=http://dbs-
mataelangteam.blogspot.com/&docid=dz22yXOE3Ipv-
M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_N9vqG4s6YrI/S4KoDfnqPkI/AAAAAAAAABA/ZQw7syC0
C40/s1600-h/NPWP%252BPT%252BDFI.jpg&w=800&h=1070&ei=Yl5jUo-
0OcqFrAfbi4HwCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:81&iact=rc&page=1&tbnh=159&tbnw=119&st
art=0&ndsp=20&tx=51&ty=102
 http://www.google.com/imgres?start=120&client=firefox-a&hs=AhR&sa=X&rls=org.mozilla:en-
US:official&biw=1366&bih=598&tbm=isch&tbnid=PTGt2--
LEb5v3M:&imgrefurl=http://www.pajak.go.id/content/pelayanan-penyelesaian-pendaftaran-
npwp&docid=2k4sOJtnmtT2xM&imgurl=http://www.pajak.go.id/sites/default/files/komik/Untitled-
1.png&w=400&h=400&ei=cV5jUt68MYrlrAeaw4CwCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:100,i:91&ia
ct=rc&page=7&tbnh=201&tbnw=216&ndsp=20&tx=79&ty=106
 http://www.google.com/imgres?client=firefox-a&hs=vgR&sa=X&rls=org.mozilla:en-
US:official&biw=1366&bih=598&tbm=isch&tbnid=nDbo8eD0CSCcEM:&imgrefurl=http://my.oper
a.com/anggajohan/&docid=cy57mjOHgO-
63M&imgurl=http://files.myopera.com/aadfajarudin/blog/npwp.jpg&w=640&h=402&ei=Yl5O