PPT Hukum Acara Peradilan Agama

1. P e m b u k t i a n
Dalam Hukum Acara Peradilan

2. QUIET
PLEASE

3. Pengertian
Yang dimaksud dengan “membuktikan”
adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil
atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang
dalam suatu persengketaan.
Tujuan pembuktian adalah untuk
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau
fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi, guna
mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.
Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang
aktif berusaha mencarinya, menghadirkan atau
mengetengahkannya ke muka sidang.

4. Asas Pembuktian
Asas pembuktian dalam hukum acara
peradilan dijumpai dalam pasal 1865 BW, pasal
163 Het Herziene Inlandsche Reglement, pasal
183 Rechts Reglement Biutengewwesten, yang
berbunyi semakna yaitu : “Barang siapa
mempunyai sesuatu hak atau guna membantah
hak orang lain, atau menunjuk pada suatu
peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya
hak itu atau adanya peristiwa tersebut”.

5. Sistem Pembuktian
Hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak
bebas atau diikat oleh UU maka dengan hal itu timbul 3
teori :
a. Teori Pembuktian Bebas ; Tidak ada ketentuan yang
mengikat hakim, sehingga penilaiian diserahkan
kepada hakim.
b. Teori Pembuktian Negatif ; Hakim terikat dengan
ketentuan-ketentuan yang membatasi hakim kecuali
yang diizinkan undang-undang.
c. Teori Pembuktian Positif ; Hakim diwajibkan untuk
melakukan segala tindakan dalam pembuktian,
kecuali yang dilarang dalam undang-undang.

6. Alat Bukti
Bukti : Segala sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran
suatu dalil atau pendirian
Alat bukti : Segala sesuatu yang menurut undang-undang
dapat dipakai untuk membuktikan
Macam-macam Alat bukti:
1) Alat bukti Surat
2) Alat bukti Saksi
3) Alat bukti Persangkaan
4) Alat bukti Pengakuan
5) Alat bukti Sumpah
6) Pemeriksaan di tempat
7) Saksi Ahli
8) Pembukuan
9) Pengetahuan Hakim

7. Bukti Surat
Alat bukti surat-surat atau tulisan ialah
segala sesuatu yang memuat tanda-tanda
bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan
buah fikiran seseorang dan dipergunakan
sebagai pembuktian. Dengan demikian maka
segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda
bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda
bacaan akan tetapi tidak mengandung buah
fikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti
tertulis atau surat-surat.

8. Macam-macam alat bukti surat:
1) Akta Otentik
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan
pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan
tertentu yang telah ditetapkan.
2) Akta di Bawah Tangan (Akta Bukan Otentik)
Akta dibawah tangan atau akta bukan otentik adalah
segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk
dijadikan bukti tetapi tidak dibuat dihadapan atau oleh
pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun
tidaklah pula terikat kepada bentuk tertentu.

9. Saksi
Saksi adalah yang memberikan kepastian kepada
hakim dipersidangan mengenai peristiwa yang
disengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan
dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam
perkara, yang dipanggil dipersidangan.
Jumlah saksi yang wajib diajukan masing-masing
tergantung pada jenis perkaranya. Misalnya untuk
perkara perikatan hutang-piutang atau bidang muamalat
khusus diperlukan 2 (dua) orang perempuan atau untuk
perkara zina dibutuhkan 4 (empat) orang saksi.

10. Pengakuan
Ikrar (pengakuan) adalah suatu pernyataan dari
penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya
mengenai ada tidaknya sesuatu, pernyataan ini bersiat
sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
Jenis ikrar:
• Lisan
• Isyarat, kecuali dalam perkara zina
• Tertulis
Pengakuan terbagi atas 3 macam, yauti pengakuan
murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan
dengan clausula.

11. Pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat
sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak
lawan. Misalnya, penggugat mengatakan bahwa tergugat
telah dua tahun tidak memberi nafkah wajib kepada
penggugat, dan tergugatpun mengakuinya.
Pengakuan dengan kualifikasi ialah pengakuan
yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari
tuntutan. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa
tergugat telah menerima uang dari penggugat sebesar Rp
5.000.000 dan tergugatpun mengakui memberikan uang
tetapi jumlahnya Rp 3.000.000bukan Rp. 5.000.000. Pada
hakekatnya pengakuan dengan kualifikasi ini adalah
jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari sangkalan.

12. Sumpah
Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang
diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau
keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan
percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji
yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.
Pihak yang menuntut hak dibebankan untuk
membuktikan sedangkan pembuktian pengingkaran Dri pihak
yang dituntut adalah dengan sumpah. Jadi, pada dasarnya
sumpah ini adalah hak dari pihak yang digugat.
Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti :
• Sumpah Pelengkap (suppletoir)
• Sumpah Pemutus yang bersifat menentukan (decisoir)
• Sumpah Penaksiran (aestimatoir, schattingseed)

13. Pengakuan dengan Clausa ialah suatu pengakuan yang
disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat
membebaskan. Misalnya, istri menggugat suami karena suami
tidak memberi nafkah dan sebagainya kepada istri selama tiga
tahuun kemudian suami menjawab: “benar saya tidak
memberi nafkah selama tiga tahun karena istri saya nusyuz.”
Pada hakekatnya, hal ini akan menyangkut mengenai
pembagian beban pembuktian, yaitu :
a. Kepada penggugat diwajibkan membuktikan adanya
perkawinan yang sah dan terpenuhinya syarat-syarat wajib
nafkah atas suami yang menjadi hak istri
b. Kepada tergugat diwajibkan membuktikan nusyuznya istri

14. Sumpah Pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan
oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang
berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa atau
hak yang menjadi sengketa sebagai dassar putusannya.
Sumpah Pemutus ialah sumpah yang dibebankan
atas permintaan salah satu pihak pihak kepada lawannya.
Berbeda dengan sumpah suppletoir, sumpah ini dibebankan
ataubdiperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama
sekali.
Sumpah Penaksiran ialah sumpah yang diperintahkan
oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk
menentukan uang ganti kerugian. Sumpah penaksiran
biasanya diperlukan untuk menentukanbesarnya ganti rugi.

15. Persangkaan Hakim
Persangkaan-persangkaan sebagai alat bukti
diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg dan pasal
1866 BW. Persangkaan ini terdiri atas persangkaan
berdasarkan kenyataan dan persangkaan
berdasarkan hukum. Sedangkan persangkaan
berdasarkan hukum terbagi lagi menjadi dua
macam yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang
memungkinkan adanya pembuktian lawan dan
persangkaan berdasarkan hukum yang tidak
memungkinkan pembuktian lawan.

16. TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIANNYA

17. Nama Kelompok HAPA
Edi Sudrajat (ketua)
NoviraAdlina
Savira Maharani
Nadia Nur Syahidah
Epi Yulianti
Lilis Sumiyati
Dzulfahmi
Hendrawan
Andi Asyraf Rahman
Ahmad Saidi
Wanda Naro Tanjung
M. Ali Asshobuni
Fadli Khairuzzadi
Zainal Arifin
DOSEN
Dr. Wahyu Widiana, MA
Kamarusdiana