Peranan masyarakat amat diperlukan dalam pembangunan di DKI pada khususnya. Maju mundurnya pembangunan sangat tergantung besar kecil peranan masyarakat. Semakin besar peranan masyarakat semakin baik akan akan mendorong percepatan kemajuan pembangunan di DKI.
2. Pengantar
Pembangunan pada hakikatnya adalah untuk
masyarakat. Dalam implementasi atau pelaksanaan
pembangunan, sejatinya harus bermula dari aspirasi
masyarakat baik dari perseorangan atau kelompok
yang tergabung dalam berbagai organisasi sosial,
profesi, maupun partai politik. Begitu juga dalam
pelaksanaan pembangunan, harus melibatkan
partisipasi masyarakat sebagai pelaksana, pengawas
dan evaluator pelaksanaan pembangunan.
Dalam pembangunan secara garis dapat dibagi, paling
tidak kepada lima bahagian. Pertama, pembangunan
pisik seperti pembangunan jembatan, jalan,
perumahan gedung, trotoar jalan, parit, selokan,
taman, pelabuhan, dan lain sebagainya.
3. Kedua, pembangunan sosial atau masyarakat seperti
pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan lain
sebagainya.
Ketiga, pembangunan ekonomi seperti perdagangan,
industri/pabrik untuk memproduksi barang, industri
kreatif, ekspor-impor, jasa dan lain sebagainya.
Keempat, pembangunan keagamaan seperti
membangun sarana ibadah, pendidikan agama, haji,
kerukunan umat beragama dan lain sebagainya.
Kelima, pembangunan politik seperti membangun
kesadaran bela negara, cinta tanah air, deteksi dini
untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
partisipasi politik dalam pemilu/pemilukada, dan lain
sebagainya.
5. Peranan dan Partisipasi Masyarakat
Untuk menyukseskan pembangunan di DKI Jakarta pada
khususnya dan Indonesia pada umumnya, peranan dan
partisipasi masyarakat merupakan keniscayaan. Dapat
dikatakan sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan, amat
ditentukan besar kecilnya peranan dan partisipasi
masyarakat. Semakin besar peranan dan partisipasi
masyarakat, semakin besar peluang suksesnya
pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin kecil peranan
dan partisipasi masyarakat, tingkat keberhasilan
pembangunan akan kecil pula.
Untuk mendorong peningkatan peranan dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, maka pendidikan menjadi
ujung tombak sama ada pendidikan formal maupun
pendidikan informal seperti pelatihan singkat, kursus,
pengajian, seminar, sarasehan, dialog, dan lain-lain.
10. Itu diperlukan sepanjang masa dan mesti dilaksanakan
terus-menerus karena kesadaran dan semangat
manusia mengalami pasang surut tak obahnya siang
dan malam. Setelah diberi pencerahan, penyadaran,
semangat dan motivasi, peranan dan partisipasi
masyarakat akan meningkat. Setelah berlalu beberapa
waktu lamanya, secara pelan tapi pasti, semangat dan
motivasi untuk berperanan dan berpartisipasi dalam
pembangunan akan meredup.
Oleh karena itu, pelaksanaan program yang dilakukan
Kesbangpol Jakarta Utara ini sangat penting untuk
menyemangati kita semua supaya kembali
meningkatkan peranan dan partisipasi dalam
pembangunan di DKI Jakarta dan lebih khusus di
Jakarta Utara.
11. Menyukseskan Pemilukada DKI
Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa salah satu
bahagian dari pembangunan ialah pembangunan
politik dalam rangka pengamalan demokrasi.
Wujud dari pembangunan politik dan pengamalan
demokrasi yang amat penting ialah pemilihan umum
kepala daerah (pemilukada) provinsi DKI Jakarta yang
akan dilaksanakan pada 11 Juli 2012.
Adapun peranan dan partisipasi yang dapat dilakukan
masyarakat DKI, khususnya pengurus RT/RW, tokoh
etnis, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta LSM
terutama menjelang pemilukada, saat pelaksanaan,
dan sesudah pemilukada antara lain:
12. Pertama, melakukan deteksi dini terhadap kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di
lingkungan masing-masing. Sekecil apapun gejala dan
potensi gangguan Kamtibmas harus dideteksi,
kemudian dilakukan pendekatan, musyawarah dan
pemecahan masalah. Dalam hal ini, peranan dan
partisipasi pengurus RT/RW, tokoh etnis, tokoh agama
dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) menjadi
amat strategis karena mereka berada digarda
terdepan dalam masyarakat.
Mereka sangat diperlukan untuk berperanan dan
berpartisipasi memecahkan berbagai persoalan di
masyarakat dalam lingkup RT/RW yang bisa
mengganggu Kamtibmas. Kalau sudah timbul masalah
dan tidak bisa dipecahkan, harus cepat dilaporkan
kepada keamanan (polisi) supaya dilakukan
penanganan masalah secara cepat dan tepat.
14. Hal tersebut sangat diperlukan dan penting karena DKI
sebagai pusat pemerintahan, merupakan pusat pertarungan
politik, ekonomi, sosial dan pintu gerbang bagi kepentingan
dunia internasional. Maka, dalam rangka pelaksanaan
pemilukada DKI, masalah keamanan mulai dari lingkungan
terkecil (RT/RW) sampai lingkungan Jakarta Utara, dan DKI
pada umumnya, sangat penting diciptakan, karena sedikit
saja terjadi kekacauan dan gangguan keamanan, akan
memberi resonansi di seluruh pelosok tanah air dan dunia
internasional.
Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan peranan dan
partisipasi pengurus RT/RW, tokoh etnis, tokoh agama dan
anggota LMK terutama menjelang, pada saat berlangsung
pemilukada DKI dan sesudahnya. Tidak bisa semua
persoalan diserahkan kepada polisi, mengingat terbatasnya
jumlah mereka dan luasnya lingkungan yang harus
diamankan.
16. Kedua, meningkatkan peranan dan partisipasi pengurus
RT/RW, tokoh etnis, tokoh agama, anggota LMK dan LSM
untuk mendorong masyarakat supaya menggunakan hak
pilihnya. Hal ini penting karena indikator suksesnya
pemilukada antara lain besak kecilnya partisipasi masyarakat
dalam menggunakan hak pilihnya. Semakin besar keikut-
sertaan masyarakat dalam pemilukada, semakin besar
legimasi pemilukada dan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.
Ketiga, berperanan dan berpartisipasi aktif dalam memberi
pencerahan, penyadaran dan pengetahuan tentang
pentingnya mencegah dan menolak politik uang, karena
politik uang akhirnya akan melahirkan pemimpin yang korup
dan tidak bisa membangun kesejahtreraan dan kemakmuran
masyarakat, Oleh karena, setelah terpilih menjadi Gubernur/
Wakil Gubernur, hanya memikirkan bagaimana
mengembalikan modal yang dikeluarkan selama menjadi
pengantin pada saat pemilukada.
20. Selain itu, dari segi hukum positif, hukum agama dan norma
mengharamkan politik uang. Bahkan dalam ajaran agama,
Tuhan mengutuk (melaknat) mereka yang menyogok dan
menerima sogok. Ditegaskan bahwa penyogok dan penerima
sogok tempatnya di negara.
Politik uang adalah nama lain dari perbuatan menyogok dan
menerima sogok, yang sangat merugikan masyarakat dan
negara, sehingga diharamkan untuk dilakukan oleh siapapun.
Keempat, memberi teladan kepada pemilih untuk memilih
calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI yang dianggap terbaik.
Semua calon Gubernur/Wakil Gubnernur DKI adalah kader
terbaik bangsa, tetapi masyarakat penting dipandu untuk
memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam rangka
kesinambungan dan peningkatan pembangunan DKI Jakarta
di masa mendatang.
22. Kesimpulan
Pembangunan Kota Jakarta memerlukan peranan dan
partisipasi masyarakat yang berkelanjutan di seluruh
lapangan kehidupan.
Untuk bisa berperanan dan berpartisipasi secara maksimal
dan berkelanjutan dalam pembangunan di DKI, diperlukan
setiap warga DKI meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan
kepedulian terhadap DKI.
Salah satu bidang yang memerlukan peranan dan partisipasi
masyarakat ialah menyukseskan pemilukada DKI 11 Juli
2012. Dalam hubungan itu, pengurus RT/RW, tokoh etnis,
tokoh agama, pimpinan ormas, LSM dan pemuda serta
seluruh pemangku kepentingan di masyarakat, sangat
penting dan diperlukan peranan dan partisipasinya.
24. • Disamping itu, peningkatan peranan dan partiipasi
masyarakat untuk menjaga keamanan dilingkungan masing-
masing amat diperlukan. Selain itu, amat perlu memberi
pencerahan dan penyadaran supaya setiap warga DKI yang
memenuhi syarat menjadi pemilih, menghindari dan
melaporkan jika terjadi politik uang, memberi teladan kepada
masyarakat supaya memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur
yang terpercaya (amanah), jujur (sidiq) cerdas (fathanah) dan
komunikatif dengan masyarakat (tabligh) supaya bisa
melanjutkan, meneruskan dan meningkatkan pembangunan
di berbagai bidang di DKI Jakarta.
Jakarta, 21 Juli 2012
Drs. Musni Umar, SH., M.Si., Ph.D adalah profesor sosiologi,
menyelesaikan pendidikan doktoral di Fakultas Sains Sosial
dan Kemanusiaan, Univ. Kebangsaan Malaysia (UKM). Kini
menjadi pengajar dan Direktur Eksekutif Institute for Social
Empowerment and Democracy (INSED)