Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.

2. Perhatikan
gambar di
samping >
Apakah ini
masuk
kategori
upaya
paksa ?

3. Apakah upaya paksa itu ?
upaya paksa adalah salah satu kewenangan
atau sekumpulan tindakan yang diberikan
Undang-undang kepada aparat penegak
hukum (Polisi-Penyidik, Jaksa, Hakim)
untuk melakukan perampasan kebebasan,
yaitu berupa penangkapan; penahanan;
penggeledahan; penyitaan; dan pemeriksaan
surat.

4. Macam-macam upaya paksa
 Penangkapan
 Penahanan
 Penggeledahan
 Penyitaan
 Pemeriksaan Surat

5. Apa sih penangkapan ?
Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan
sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup
bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau
peradilan dalam hal serta menurut yang diatur dalam undang-undang
ini. (Pasal 1 butir 20 KUHAP)
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang
cukup. (SOP No. Pol : SOP/ /XI/2009 Tentang Upaya Paksa,
tertanggal Desember 2009)
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 21 Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dimaksud
dengan bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi
dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga
bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk
dapat dilakukan penangkapan.

6. Yang perlu diperhatikan saat penangkapan
Pasal 7 ayat 1 huruf (d)
KUHAP
 Dilakukan oleh PENYIDIK
POLRI/PPNS.
Pasal 18 ayat 1 KUHAP
Memperlihatkan surat
tugas
Surat perintah
penangkapan yang
mencantumkan :
a. Identitas seorang yang
hendak ditangkap.
b.Menyebutkan alasan
penangkapan.
c. Uraian singkat perkara
d.Tempat ia diperiksa

7. KECUALI !!!!
 Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,
dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap
beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang
terdekat; (Pasal 18 ayat 2 KUHAP)
 TERTANGKAP TANGAN adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak
pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya
ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan
tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu; (Pasal 1 ayat 20
KUHAP)

8. Berapa lama dilakukan
penangkapan ?
1 hari (Pasal 19 ayat 1 KUHAP)
KHUSUS UNTUK KASUS NARKOTIKA, LAMA
PENANGKAPAN 3 HARI DAN DAPAT
DIPERPANJANG 3 HARI. (Pasal 76 ayat 1 dan 2
UUNarkotika)

9. Apa sih
penahanan
?
Adalah
penempatan
tersangka atau
terdakwa di
tempat tertentu
oleh penyidik,
atau penuntut
umum atau hakim
dengan
penetapannya,
dalam hal serta
menurut cara yang
diatur dalam
undang-undang
ini; (Pasal 1 ayat 21
KUHAP)

10. Syarat-syarat penahanan
Syarat subjektif
Pasal 21 ayat 1 KUHAP
Syarat objektif
Pasal 21 ayat 4 KUHAP
Menghilangkan barang bukti.
Melarikan diri.
Mengulangi tindak pidana.
Diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau
lebih.
 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1),
Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372,
Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454,
Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal
25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie
(pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan
Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad
Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan
Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana
Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt.
Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955
Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3086).

11. Jangka waktu penahanan
Tahap Penahanan Perpanjangan Total
Penyidikan Kepolisian 20 hari JPU 40 hari 60 hari
Penuntutan JPU 20 hari Kepala PN 30 hari 50 hari
PN Hakim PN
Yang
Memeriksa
30 hari Ka PN 60 hari 90 hari
PT Hakim PT
Yang
Memeriksa
30 hari Ka PT 60 hari 90 hari
MA Hakim Agung
Yang
Memeriksa
50 hari Ketua MA 60 hari 110 hari

12. APABILA JANGKA WAKTU PENAHANAN LEWAT
WAKTU MAKA TERSANGKA/TERDAKWA
HARUS DIKELUARKAN DEMI HUKUM.

13. PENGGELEDAHAN
BADAN RUMAH
 Penggeledahan badan adalah
tindakan penyidik untuk
mengadakan pemeriksaan badan
dan atau pakaian tersangka untuk
mencari benda yang diduga keras
ada pada badannya atau dibawanya
serta, untuk disita.
 polisi hanya berwenang untuk
melakukan pemeriksaan badan,
penggeledahan terhadap
pakaian, dan pemeriksaan
terhadap rongga badan. (untuk
penggeledahan terhadap
perempuan maka polisi yang
menggeledah juga harus
perempuan)
Penggeledahan rumah adalah
tindakan penyidik untuk
memasuki rumah tempat
tinggal dan tempat tertutup
Iainnya untuk melakukan
tindakan pemeriksaan dan
atau penyitaan dan atau
penangkapan dalam hal dan
menurut cara yang diatur
dalam undang-undang.

14. Dalam pelaksanaan
kegiatan penggeledahan
akan melibatkan
penyidik/penyidik
pembantu dan petugas
Kepolisian lainnya
maupun pihak diluar
institusi Kepolisian
antara lain saksi, Kepala
Desa / Kepal Lingkungan,
penghuni rumah dan
Pengadilan Negeri.

15. SYARAT PENGGELEDAHAN
 Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (Pasal 33 ayat 1 KUHAP)
 Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal
tersangka atau penghuni menyetujuinya. (Pasal 33 ayat 3 KUHAP)
 Jika tidak menyetujui atau penghuni tidak hadir, maka penggeledahan
disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang saksi.(Pasal 33
ayat 4 KUHAP)
 Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan
penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan
Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta
persetujuan Ketua Pengdilan Negeri yang bersangkutan; (Pasal 34 ayat 1
KUHAP)
 pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada
di atasnya;
 pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan
dan tempat umum lainnya .

16. Jika anda digeledah ?
1. tetap tenang dan jangan panik
2. tanyakan dengan baik kepada petugas yang menggeledah tentang surat tugas penggeledahan dari
kepolisian atau pejabat lain yang berwenang
3. jangan lupa tanyakan Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
4. penggeledahan atas tempat kediaman anda harus dilakukan pada siang hari
5. jika anda setuju tempat kediaman anda digeledah, maka penggeledahan harus disertai dengan dua
orang saksi (warga lingkungan sekitar)
6. jika syarat 2 – 4 tidak ada, anda berhak menolak dan melarang penggeledahan atas tempat
kediaman anda dengan alasan penggeledahan dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum
7. jika anda tidak setuju tempat kediaman anda digeledah, maka penggeledahan harus disertai dengan
tiga orang saksi (kepala desa/ketua rw/ ketua rt) dan dua orang saksi dari warga lingkungan sekitar
8. jangan lupa untuk membuat catatan sendiri tentang barang-barang yang digeledah
9. dalam waktu dua hari setelah penggeledahan, maka anda akan dibuatkan BAP penggeledahan
10. jika anda setuju dengan isi BAP maka anda harus menandatanganinya, jika tidak setuju anda tidak
menandatanganinya dan nyatakan keberatan anda beserta alasan penolakan untuk dicatat dalam
BAP
11. mintalah turunan BAP penggeledahan
12. segera hubungi kantor hukum atau organisasi bantuan hukum untuk mendapatkan
pelayanan/bantuan hukum

17. Apa sih penyitaan ?

18. penyitaan
 Penyitaan merupakan tindakan pengambilan atau perampasan terhadap
benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan atau benda-
benda lainnya yang terkait dengan tindakan kejahatan tersebut yang
diperbolehkan oleh hukum dengan ijin Ketua Pengadilan setempat (pasal 38;
KUHAP), bertujuan untuk keperluan pembuktian didalam penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dilakukan oleh
Penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 Pasal 39 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa yang dapat dikenakan penyitaan
adalah :
a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga
diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau
untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan.

19. Barang sitaan berhak dikembalikan !
Sebelum putusan
(Pasal 46 ayat 1 KUHAP)
Setelah putusan
(Pasal 46 ayat 2 KUHAP)
 a.kepentingan penyidikan dan
penuntutan tidak memerlukan lagi;
 b.perkara tersebut tidak jadi
dituntut karena tidak cukup bukti
atau ternyata tidak merupakan
tindak pidana;
 c.perkara tersebut dikesampingkan
untuk kepentingan umum atau
perkara tersebut ditutup demi
hukum, kecuali apabila benda itu
diperoleh dan suatu tindak pidana
atau yang dipergunakan untuk
melakukan suatu tindak pidana.
 Apabila perkara sudah diputus,
maka benda yang dikenakan
penyitaan dikembalikan kepada
orang atau kepada mereka yang
disebut dalam putusan tersebut
kecuali jika menurut putusan
hakim benda itu dirampas untuk
negara, untuk dimusnahkan atau
untuk dirusakkan sampai tidak
dapat dipergunakan lagi atau jika
benda tersebut masih diperlukan
sebagai barang bukti dalam
perkara lain.

21. Pemeriksaan surat
Pengaturan pemeriksaan surat dalam KUHAP diatur dalam Pasal 47
dan Pasal 48 KUHAP.
Kewenangan nya ada pada PENYIDIK atas izin dari Ketua Pengadilan
Negeri.
Pemeriksaan surat terkait dengan tindak pidana.
Dan apabila surat tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana
maka surat tersebut dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh
penyidik”. dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas
penyidik.
PENYIDIK mebuat berita acara atas tindakan tersebut dan turunan
BA nya disampaikan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi,
kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang
bersangkutan.

22. Pra-peradilan
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa
dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,
tentang:
a.sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka;
b.sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c.permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.