tugas PKN, :)

1. Wawasan Nusantara

2. Kelompok 5
 Wita Ardhini Susuilosari
 Elvina Nurina Raskhmadita
 Theresia Zeldagne
 Sarah Nur Afifah
 Asep Amin Koswara
 M. Adnan Al Farisi
 Mika Miyanti
 Ali Araafi Akbar
 Gita Putri Kahar Muang
 Sigma Pricilia Erlianita
 Pitaloka Husnul Khotimah

3. Definisi
Prof.Dr. Wan Usman
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai
negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan
yang beragam.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa
Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut
dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik,
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Jenis-Jenis Wasantara
• Fisik – kewilayahan
• Nonfisik - keanekaragaman

5. Asas

6. Asas wawasan nusantara merupakan ketentuanketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan
diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen
pembentuk bangsa terhadap kesepakatan. Asas wawasan
nusantara terdiri dari :
a. Kepentingan atau tujuan yang sama
b. Keadilan
c. Kejujuran
d. Solidaritas
e. Kerjasama
f.Kesetiaan terhadap kesepakatan
Asas wawasan nusantara merupakan dasar dari
persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan bangsa Indonesia.
Jika hal ini ambruk maka rusaklah persatuan dan kesatuan
kebhinekaan Indonesia.

7. Fungsi dan Tujuan

8. Fungsi : Sebagai penggerak dan pendorong
untuk menentukan kebijakan atau tindakan dalam
penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai
tujuan dan cita-cita nasional.
Tujuan : Membangun rasa dan sikap nasional
yang tinggi , rasa senasib sepenanggungan,
sebangsa dan setanah air untuk mewujudkan
nasionalisme di segala aspek kehidupan dengan
mengedepankan kepentingan nasional.

9. Implementasi
Wawasan
Nusantara

10. Tercermin pada pola pikir, pola sikap dan tindakan yang mendahulukan
kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau kelompok.
a.Politik
menciptakan iklim penyelenggara Negara yang sehat dan dinamis serta
mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya.
b.Ekonomi
menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan
dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat yang adil.
c.Sosial Budaya
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan
menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di
sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
d.Pertahanan Keamanan
menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela
Negara pada setiap Warga Negara Indonesia.

11. Kasus Ambalat

12. Satgas Marinir Ambalat Akan Bangun
Tugu Perbatasan
27 Mei 2012, Nunukan:
Satuan tugas Marinir Ambalat XIV yang saat ini bertugas di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur akan membangun
Monumen Tugu "Garuda Perkasa" di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tugu ini dimaksudkan untuk mempererat dan
memperkokoh nilai-nilai nasionlaisme dan patriotisme bagi masyarakat di Pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan antar dua
negara, kata Komandan Satgas Marinir Ambalat XIV Pulau Sebatik, Kapten Marinir Suherman di Sebatik, Sabtu.
Monumen tersebut direncanakan akan dibangun bersama dengan masyarakat wilayah perbatasan Pulau Sebatik yang dimotori oleh
prajurit Marinir TNI Angkatan Laut (AL). Menurut Suherman untuk sementara ini lokasi pembangunannya direncanakan
berdekatan dengan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten
Nunukan."Ada dua alternatif untuk menjadi lokasi pembangunan," ucapnya.
Mengenai penentuan terakhir lokasi pembangunan tugu ini, akan dirapatkan kembali dengan para unsur musyawarah pimpinan
kecamatan (muspika) pada kedua kecamatan tersebut. Masalah perencanaan ini, lanjut Suherman, telah dikoordinasikan pula
dengan para tokoh masyarakat, pengusaha di Pulau Sebatik ini berkaitan dengan pendanaannya.
Pembangunan tugu ini merupakan monumental bagi masyarakat wilayah perbatasan di Pulau Sebatik agar lebih mencintai tanah
airnya. Ia mengakui selama bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, ternyata
ketergantungan masyarakat Sebatik ke Tawau Malaysia sangat tinggi.
"Kami ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat Pulau Sebatik. Karena saya lihat akibat ketergantungan
ekonomi dengan Malaysia sangat tinggi sehingga dimungkinkan melunturnya rasa nasionalismenya," katanya.
Sumber: ANTARA News Kaltim

13. Kronologi ambalat
• Tahun 1967
Pertama kali dilakukan pertemuan teknis hukum laut antara
Indonesia dan Malaysia kedua belah pihak akhirnya sepakat
• 27 Oktober 1969
Dilakukan penanda tanganan perjanjian antara Indonesia dan
Malaysia disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental
Indonesia – Malaysia, kedua negara masing2 melakukan
ratifikasi pada 7 November 1969.
• Tahun 1969
Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau
Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca) tentunya hal
ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada
akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta
baru Malaysia tersebut.

15. • Insiden penyerempetan kapal
Indonesia dan Malaysia 2005, Insiden
penyerempetan kedua kapal ini
merupakan bagian dari pertikaian
perbatasan di kawasan Ambalat yang
kaya minyak dan gas.

16. • 8 April 2005 Kapal Indonesia Tedong
Naga menyerempet kapal Malaysia Diraja
Rencong sebanyak tiga kali di perairan
Karang Unarang, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Timur.

17. Indonesia merupakanKekayaan minyak dan gas
negara kepulauan
di Ambalat
Ancaman dan tantangan
bagi keutuhan Indonesia
sebagai negara
kepulauan
Hubungan ambalat
dengan wasantara
Fungsi dan tujuan
Wasantara
Implementasi bidang
keamanan dan
pertahanan
Menjaga keutuhan dan
persatuan IndonesiaS

18. Hubungan dengan Pancasila
1.
2.
3.
4.
Ketuhanan yang Maha Esa
Kemanuasiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

19. Solusi
a. Melakukan diplomasi secara bilateral
b. Bila tidak bisa secara bilateral kita dapat
menyelesaikannya dengan mediator, arbitrator
dan mekanisme regional sesuai dengan Piagam
PBB pasal 33 tentang Hukum Laut Internasional.
c. Menggunakan metode joint development
d. Perbaiki dan depositkan PP nomor 38/2002
tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik garis
Pangkal kepulauan Indonesia ke Sekjend PBB
sebagai bukti penguasaan wilayah
e. Hindari peperangan