Makalah ini membahas tentang profesi keguruan, termasuk definisi profesi keguruan, syarat-syarat menjadi guru, dan kode etik guru. Organisasi-organisasi keguruan seperti PGRI dan ISPI juga dibahas.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan komponen utama dalam menentukan tingkat
kemajuan suatu bangsa. Baik atau buruknya masa depan bangsa ditentukan
oleh kualitas pendidikan saat ini. Untuk mewujudkan pendidikan yang
baik, maka dibutuhkan peran seorang guru yang berkualitas (profesional)
dan ahli dalam bidangnya. Namun, saat ini banyak yang masih keliru
mengenai profesi yang ada di lingkungan.
Menjadi guru adalah menghayati profesi. Yang membedakan sebuah
profesi, dengan pekerjaan lain adalah bahwa untuk sampai pada profesi itu
seseorang berproses lewat belajar. Profesi merupakan pekerjaan, dapat
juga berwujud sebagai jabatan dalam suatu hierarki birokrasi, yang
menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan itu
serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Makalah ini akan membahas
lebih jauh mengenai profesi keguruan, syarat, kode etik, dan organisasi-
organisasi keguruan yang ada di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Profesi Keguruan ?
2. Apa saja syarat-syarat Profesi Keguruan ?
3. Apa saja Kode Etik Profesi Keguruan ?
4. Apa saja Organisasi Keguruan yang ada di Indonesia ?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Profesi Keguruan.
2. Untuk mengetahui syara-syarat dalam Profesi Keguruan.
3. Untuk mengetahui Kode Etik Profesi Keguruan.
4. Untuk mengetahui apa saja Organisasi Kegururan yang ada di
Indonesia.
1

2. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN DAN SYARAT PROFESI KEGURUAN
Istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk
menunjukkan tentang pekerjaan seseorang, misal seseorang yang
pekerjaannya mengajar dikatakan berprofesi sebagai guru. Jadi, istilah
profesi dalam konteks ini sama artinya dengan pekerjaan atau tugas yang
dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
Keragaman dalam memahami istilah profesi dalam kehidupan sehari-
hari mengidentifikasikan perlunya suatu pengertian yang dapat
menegaskan kriteria suatu pekerjaan sehingga dapat disebut sebagai suatu
profesi. Artinya, tidak semua pekerjaan atau tugas yang dilakukan dapat
disebut sebagai profesi, melainkan pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi
kriteria-kriteria tertentu yang bisa disebut sebagai suatu profesi.
2.1.1 Pengertian Profesi Keguruan
Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa inggris
yaitu profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui,
adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam
melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi
berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi
bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental yaitu
adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrument untuk
melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu
profesi harus memiliki tiga pilar pokok yaitu pengetahuan,
keahlian, dan persiapan akademik.
Suatu pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi bila
pekerjaan atau jabatan itu dilakukan dengan:
1. Melayani masyarakat.
2. Melakukan bidang ilmu dan keterampilan.
2

3. 3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke
praktik.
4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
5. Terkendali berdasarkan lisensi baku atau mempunyai
persyaratan masuk.
6. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang
diambil dan tampilan untuk kerjanya berhubungan dengan
layanan yang diberikan.
Menelaah pengertian profesi tersebut, dapat dipahami bahwa
profesi adalah pekerjaan atau jabatan khusus yang dibutuhkan
untuk melayani masyarakat.
Ciri-ciri utama suatu profesi adalah sebagai berikut:
1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial
yang menentukan.
2. Jabatan yang menuntut keterampilan /keahlian tertentu.
3. Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui
pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode
ilmiah.
4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang
jelas sistematis dan eksplisit, bukan habya sekedar pendapat
khalayak umum.
5. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi
dengan waktu yang cukup lama.
6. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi
dan sosialisasi nilai-nilai professional itu sendiri.
7. Berperan teguh oada kode etik yang dikontrol oleh organisasi
profesi.
8. Dalam praktiknya melayani masyarakat anggota profesi
otonom dan bebas dari campur tngan orang lain.
3

4. 9. Jabatan mempunyai prestisi yang tinggi yang tinggi dalam
masyarakat.
2.1.2 Syarat Profesi Keguruan
National Education Association menyusun sejumlah syarat
atau kriteria yang harus ada dalam jabatan guru. Gambaran rinci
tentang syarat-syarat jabatan guru tersebut dijelaskan sebagai
berikut:
1. Jabatan yang Melibatkan Kegiatan Intelektual. Jelas sekali
bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar
melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi
kegiatan inrelektual. Lebih lanjut dapat diamati, bahwa
kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah
dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional
lainnya. oleh sebab itu, mengajar seringkali disebut sebagai
ibu dari segala profesi (Stinnett dan Huggen, 1963).
2. Jabatan yang Menggeluti Batang Tubuh Ilmu yang Khusus.
Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang
memisahkan anggota mereka dari orang awam, dan
memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang
jabatannya. Anggota-anggota suatu profesi menguasai
bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan
melindungi masyarakat dari pehyalahgunaan, amatiran
yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin
mencari keuntungan (misalnya orang-orang yang tidak
bertanggung jawab yang membuka praktek dokter).
Namun, belum ada kesepakatan tentang bidang ilmu khusus
yang melatari pendidikan (education) atau keguruan
(teaching). Terdapat berbagai pendapat tentang apirkah
mengajar memenuhi persyaratan kedua ini. Mereka yang
bergerak di bidang pendidikan menyatakan bahwa
4

5. mengajar telah mengembangkan secara jelas bidang khusus
yang sangat penting dalam mempersiapkan guru yang
berwenang. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa
mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus
yang dijabarkan secara ilmiah. Kelompok pertama percaya
bahwa mengajar adalah suatu sains (science), sementara
kelompok kedua mengatakan bahwa mengajar adalah suatu
kiat (art).
3. Jabatan yang Memerlukan Persiapan Professional yang
Lama. Yang membedakan jabatan profesional dengan non-
profesional antara lain adalah dalam penyelesaian
pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur
universitas/institut atau melalui pengalaman praktek dan
pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah.
a. Pendidikan melalui perguruan tinggi disediakan untuk
jabatan profesional, sedangkan
b. Pendidikan melalui pengalaman praktek dan
pernagangan atau campuran pemagangan dan kuliah
diperuntukkan bagi jabatan yang non-profesional.
Tetapi jenis kedua ini tidak ada lagi di Indonesia.
Anggota kelompok guru dan yang berwenang di
departemen pendidikan dan kebudayaan berpendapat bahwa
persiapan profesional yang cukup lama amat perlu untuk
mendidik guru yang berwenang. Konsep ini menjelaskan
keharusan memenuhi kurikulum perguruan tinggi, yang
terdiri dari pendidikan umum, profesional, dan khusus,
sekurang-kurangnya empat tahun bagi guru pemula (S1 di
LPTK), atau pendidikan persiapan profesional di LPTK
paling kurang selama setahun setelah mendapat gelar
akademik S1 di perguruan tinggi non-LPTK. Namun,
sampai sekarang di Indonesia, ternyata masih banyak guru
5

6. yang lama pendidikan mereka sangat singkat, malahan
masih ada yang hanya seminggu, sehingga tentu saja
kualitasnya masih sangat jauh untuk dapat memenuhi
persyaratan yang kita harapkan.
4. Jabatan yang Memerlukan Latihan dalam Jabatan yang
Sinambung. Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti
yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap
tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan
profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit
maupun tanpa kredit. Malahan pada saat sekarang
bermacam-macam pendidikan profesional tambahan diikuti
guru-guru dalam menyetarakan dirinya dengan kualifikasi
yang telah ditetapkan.
5. Jabatan yang Menjanjikan Karir Hidup dan Keanggotaan
yang Permanen. Di luar negeri barangkali syarat jabatan
guru sebagai karier permanen merupakan titik yang paling
lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan
profesional. Banyak guru bam yang hanya bertahan selama
satu atau dua tahun saja pada profesi mengajar, setelah itu
mereka pindah kerja ke bidang lain, yang lebih banyak
menjanjikan bayaran yang lebih tinggi. Untunglah di
Indonesia kelihatannya tidak begitu banyak guru yang
pindah ke bidang lain, walaupun bukan berarti pula bahwa
jabatan guru di Indonesia mempunyai pendapatan yang
tinggi. Alasannya mungkin karena lapangan kerja dan
sistem pindah jabatan yang agak sulit. Dengan demikian
kriteria ini dapat dipenuhi oleh jabatan guru di Indonesia.
6. Jabatan yang Menentukan Baku (standarnya) Sendiri.
Karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka
baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh
anggota profesi sendiri, terutama di negara kita. Baku
6

7. jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh pihak
pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan tenaga guru
tersebut seperti yayasan pendidikan swasta.
Sementara kebanyakan jabatan mempunyai patokan
dan persyaratan yang seragam untuk meyakinkan
kemampuan minimum yang diharuskan, tidak demikian
halnya dengan jabatan guru. Dari pengalaman beberapa
tahun terakhir penerimaan calon mahasiswa LPTK didapat
kesan yang sangat kuat bahwa skor nilai calon mahasiswa
yang masuk ke lembaga pendidikan guru jauh lebih rendah
dibandingkan dengan skor calon yang masuk ke bidang
lainnya. Permasalahan ini mempunyai akibat juga dalam
hasil pendidikan guru nantinya, karena bagaimanapun juga
mutu lulusan akan sangat dipengaruhi oleh mutu masukan
atau bahan bakunya, dalam hal ini mutu calon mahasiswa
lembaga pendidikan guru.
7. Jabatan yang Lebih Mementingkan Layanan di atas
Keuntungan Pribadi. Jabatan mengajar adalah jabatan yang
mempunyai nilai sosial yang tinggi, tidak perlu diragukan
lagi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam
mempengaruhi kehidupanyang lebih baik dari warga negara
masa depan. Jabatan guru telah terkenal secara universal
sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh
keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan
oleh keuntungan ekonomi atau keuangan. Kebanyakan guru
memilih jabatan ini berdasarkan apa yang dianggap baik
oleh mereka yakni mendapatkan kepuasan rohaniah
ketimbang kepuasan ekonomi atau lahiriah. Namun, ini
tidak berarti bahwa guru harus dibayar lebih rendah tetapi
juga jangan mengharapkan akan cepat kaya bila memilih
7

8. jabatan guru. Oleh sebab itu, tidak perlu diragukan lagi
bahwa persyaratan ketujuh ini dapat dipenuhi dengan baik.
8. Jabatan yang Mempunyai Organisasi Professional yang
Kuat dan Terjalin Erat. Semua profesi yang dikenal
mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat
mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya.
Dalam beberapa hal, jabatan guru telah memenuhi kriteria
ini. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah seluruh guru
mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah
lanjutan atas, dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan
Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarana pendidikan.
Di samping itu, juga telah ada kelompok guru mata
pelajaran sejenis, baik pada tingkat daerah maupun
nasional. namun belum terkait secara baik dengan PGRI.
Harus dicarikan usaha y.ang sungguh-sungguh agar
kelompok-kelompok guru mata pelajaran sejenis itu tidak
dihilangkan, tetapi dirangkul ke dalam pangkuan PGRI
sehingga merupakan jalinan yang amat rapi dari suatu
profesi yang baik.
2.2 KODE ETIK PROFESI KEGURUAN
2.2.1 Pengertian Kode Etik
Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus
diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan
tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat. Norma-
norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota
profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya
dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa
yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka.
8

9. Pengertian Kode Etik :
a. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 28 Undang-Undang ini
dengan jelas menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil
mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah
laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.”
Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan
bahwa dengan adanya Kode Etik ini, pegawai negeri sipil
sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat
mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan
dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup
sehari-hari. Selanjutnya, dalam Kode Etik pegawai Negeri
sipil itu digariskan pura prinsip-prinsip pokok tentang
pelaksanaan tugas dan tunggung jawab pegawai negeri.
Dari uraian ini dapat kita simpulkan, kode etik merupakan
pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam
melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.
b. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni
sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik
Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman
tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan
panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru (PGRI,
1973). Dari pendapat ketua Umum PGRI ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia
terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan
moral; (2) Sebagai pedoman tingkah laku.
Dari uraian tersebut terlihat bahwa kode etik suatu profesi
adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap
anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan
dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi
petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang
bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-
9

10. larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak
boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja
dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga
menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya
dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat.
2.2.2 Tujuan Kode Etik
Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai
berikut :
a. Untuk Menjunjung Tinggi Martabat Profesi. Dalam hal ini
kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak
luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai
memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang
bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu
profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau
kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama
baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik
juga seringkali disebut kode kehormatan.
b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para
anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi
baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun
kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal
kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik
umumnya memuat larangan-larangan kepada para
anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya
dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium
anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga
siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum
akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan
seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota
10

11. profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk
kepada para anggotanya untuk melaksanakan profesinya.
Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan
yang bertujuan rnembatasi tingkah laku yang tidak pantas
atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam
berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan
peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi
para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui
tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam
melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik
merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan
para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.
d. Untuk meningkatknn mutu profesi. Untuk meningkatkan
mutu profesi kode etik juga memuat norma-norrna dan
anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk
meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk
meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan
kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi
dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan
yang dirancang organisasi.
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk
menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan
memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan
pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu
profesi dan mutu organisasi profesi.
11

12. 2.2.3 Kode Etik Guru Indonesia
Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai
himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang
tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang
utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah
sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap
guru warga PGRI dalam menunaikan tugas
pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di
luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat. Dengan demikian, maka Kode Etik Guru
Indonesia merupakan hal yang amat penting untuk
pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.
Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya. Kode Etik Guru
Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh
seluruh utusan Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dari
sejumlah penjuru tanah air, pertama dalam Kongres XIII di
Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam
Kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks
Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan adalah
sebagai berikut :
“ Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah
bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa bangsa
dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia
yang berjiwa Pancasila dan setiap pada Undang-Undang Dasar
1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus
1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk
menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar
sebagai berikut :
12

13. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk
membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa
Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta
didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan
pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang
menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid
dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan
rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan
dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat
kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan
mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan
pengabdian. “
2.3 ORGANISASI PROFESI KEGURUAN
Organisasi adalah perkumpulan atau perhimpunan orang-orang untuk
menjalin hubungan kerja sama demi tercapainya suatu tujuan bersama.
Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota
professional tersebut menggabungkan diri dan mendapat perlindungan
bagi guru-guru di Indonesia. Wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru
Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan PGRI. PGRI
didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945, sebagai
perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita – cita
perjuangan bangsa. Adapun mengenai PGRI berfungsi sebagai berikut:
13

14. a. Menyatukan seluruh kekuatan guru dalam satu wadah
b. Mengusahakan adanya kesatuan langkah dan tindakan
c. Melindungi kepentingan anggota-anggotanya
d. Mengawasi kemampuan anggota-anggotanya dengan selalu
menggiatkan kemampuannya
e. Menyiapkan program-program peningkatan kemampuan anggotanya
f. Menyiapkan fasilitas penerbitan dan bacaan lainnya dalam rangka
peningkatan kemampuan professional, dan
g. Mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran,
dan kemudian melakukan pembinaan.
Disamping PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru sekolah yang
diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Organisasi ini bertujuan
untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam
kelompoknya masing-masing.
Selain PGRI, ada lagi organisasi professional resmi di bidang
pendidikan yang harus kita ketahui juga yakni Ikatan Sarjana Pendidikan
Indonesia (ISPI), yang saat ini telah mempunyai divisi-divisi antara lain:
Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), Himpunan Sarjana
Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN), Himpunan Sarjana
Pendidikan Bahasa Indonesia (HSPBI), dan lain-lain.
14

15. BAB III
PENUTUP
3.1 SIMPULAN
Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa inggris
yaitu profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui,
adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam
melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara Terminologi, profesi
berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi
bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental yaitu
adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrument untuk
melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu
profesi harus memiliki tiga pilar pokok yaitu pengetahuan,
keahlian, dan persiapan akademik.
Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus
diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan
tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat. Norma-
norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi
tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-
larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh
diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka. Tujuan suatu profesi
menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat
profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota,
meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan
mutu profesi dan mutu organisasi profesi.
Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai
himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun
dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan
bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai
landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga
PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru,
15

16. baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan
sehari-hari di masyarakat.
Organisasi adalah perkumpulan atau perhimpunan orang-
orang untuk menjalin hubungan kerja sama demi tercapainya suatu
tujuan bersama. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat
para anggota professional tersebut menggabungkan diri dan
mendapat perlindungan bagi guru-guru di Indonesia.
.
3.2 SARAN
Bertitik tolak dari penulisan makalah ini, penulis merasa
perlu memberikan beberapa saran sebagai berikut :
Perlu adanya keseriusan dan kesungguhan para guru sebagai
profesi, agar tetap menjaga profesionalitas dengan menaati kode
etik dan melaksanakan kewajiban dengan sebenar-benarnya.
Penulisan makalah ini tidak luput dari kesalahan dan
kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya
membangun demi menyempurnakan makalah ini sangatlah
diharapkan.
16

17. DAFTAR PUSTAKA
Anonim. “ Makalah Profesi Kependidikan “. [online]
http://dc407.4shared.com/doc/UnuQ6K3e/preview.html . Diakses tanggal 27
Maret 2013.
Udin Reskiwahyudi. “ Konsep Dasar Profesi Keguruan “. [online] http://udin-
reskiwahyudi.blogspot.com/2011/08/konsep-dasar-profesi-keguruan.html .
Diakses tanggal 27 Maret 2013.
17