Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Perencanaan umum penanganan sampah rumah tangga meliputi rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis serta manajemen yang mencakup aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, dan hukum guna penyelenggaraan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah secara berkelanjutan.
Perencanaan Teknis IPLT - Unit Pengolahan Pemekatan
JUDUL
1. Perencanaan Umum
dalam Penanganan Sampah
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Permen PU No. 03/PRT/M/2013)
Modul A-2
3. Nawasis.Com
Perencanaan Umum Penyelenggaraan PSP
Untuk kota besar dan metropolitan terdiri dari:
Rencana Induk; dan
Studi Kelayakan.
Untuk kota sedang dan kecil berupa:
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
5. Nawasis.Com
Rencana Induk
Rencana induk di dalam satu wilayah
administrasi kota;
Rencana induk lintas kabupaten dan/atau kota;
dan
Rencana induk lintas provinsi.
6. Nawasis.Com
Muatan Rencana Induk
Daerah pelayanan
Kebutuhan dan tingkat pelayanan
Penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek
teknis,
kelembagaan,
pengaturan,
pembiayaan dan
peran serta masyarakat
Tahapan pelaksanaan.
7. Nawasis.Com
Aspek Teknis Rencana Induk
Pembatasan timbulan sampah;
Pendauran ulang sampah
Pemanfaatan kembali sampah;
Pemilahan sampah;
Pengumpulan sampah;
Pengangkutan sampah;
Pengolahan sampah; dan
Pemrosesan akhir sampah.
8. Nawasis.Com
Dasar Penyusunan Rencana Induk
Kondisi kota
Rencana pengembangan kota
Kondisi penyelenggaraan PSP
Permasalahan penyelenggaraan PSP.
9. Nawasis.Com
Hal-hal Pokok yang Harus Dikaji
Kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP;
Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;
Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
Keterpaduan dengan pengembangan sistem
penyediaan air minum, sistem pembuangan air
limbah, dan sistem drainase perkotaan.
10. Nawasis.Com
Penyusunan dan Penetapan Rencana Induk
Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi sesuai dengan
kewenangannya.
Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
11. Nawasis.Com
Jangka Waktu Rencana Induk
Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu
paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan dilakukan
peninjauan secara berkala untuk disesuaikan
dengan kondisi yang berkembang.
12. Nawasis.Com
Sosialisasi & Konsultasi Publik Rencana Induk
Rencana induk harus disosialisasikan oleh
pemerintah sesuai dengan kewenangannya
dalam bentuk konsultasi publik sekurang-
kurangnya satu kali dalam kurun waktu 12 (dua
belas) bulan.
14. Nawasis.Com
Studi Kelayakan
Studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan
penyediaan prasarana dan sarana persampahan
yang menggunakan teknologi pengolahan dan
pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal
atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar
dari 100 ton/hari.
15. Nawasis.Com
Dasar Penyusunan Studi Kelayakan
Rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah
ditetapkan;
Kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
Kajian lingkungan, sosial, hukum dan
kelembagaan.
17. Nawasis.Com
1. Kelayakan Teknis
Kelayakan teknis antara lain memuat:
Rencana teknik operasional;
Kebutuhan lahan;
Kebutuhan air dan energi;
Kebutuhan prasarana dan sarana;
Gambaran umum pengoperasian dan
pemeliharaan;
Masa layanan sistem; dan
Kebutuhan sumber daya manusia.
18. Nawasis.Com
1. Kelayakan Teknis
Kelayakan teknis didasarkan atas kajian:
Timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah;
Teknologi dan sumber daya setempat;
Keterjangkauan pengoperasian dan pemeliharaan; dan
Kondisi fisik setempat.
Kelayakan teknis dilakukan dengan
membandingkan usulan atau perencanaan
teknik dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria.
Kegiatan dinyatakan layak teknis, jika sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
19. Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Kelayakan ekonomi diukur berdasarkan:
Nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost
Ratio (EBCR));
Nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value
(ENPV)); dan
Laju pengembalian ekonomi internal (Economic
Internal Rate of Return (EIRR)).
20. Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Kelayakan ekonomi memperhitungkan:
Manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang
(Tangible) berupa manfaat langsung dan manfaat tidak
langsung; dan
Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai uang
(Intangible).
21. Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Manfaat langsung antara lain:
Pendapatan dari material yang dapat didaur ulang ;
Pemanfaatan kompos sebagai pupuk dan/atau
pengganti tanah penutup TPA;
Pemanfaatan gas bio sebagai sumber energi; dan d.
pendapatan dari pemanfaatan lahan bekas TPA untuk
keperluan ruang terbuka hijau.
Manfaat tidak langsung antara lain:
Peningkatan nilai harga tanah dan bangunan; dan
Pengurangan biaya pengolahan air baku air minum.
22. Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai
uang antara lain:
Pengurangan tingkat pencemaran;
Terjaganya kelestarian sumber daya air; dan
Penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh
pencemaran
23. Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Kegiatan sebagaimana dinyatakan layak
ekonomi, jika manfaat ekonomi lebih besar dari
biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya
operasi, pemeliharaan maupun biaya
pengembalian modal.
24. Nawasis.Com
3. Kelayakan Keuangan
Kelayakan keuangan diukur berdasarkan:
Periode pengembalian pembayaran (Pay Back
Period);
Nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present
Value (FNPV)); dan
Laju pengembalian keuangan internal (Financial
Internal Rate of Return (EIRR)).
25. Nawasis.Com
3. Kelayakan Keuangan
Kelayakan keuangan memperhitungkan :
Tingkat inflasi;
Jangka waktu proyek;
Biaya investasi;
Biaya operasi dan pemeliharaan;
Biaya umum dan administrasi;
Biaya penyusutan;
Tarif retribusi; dan
Pendapatan retribusi.
26. Nawasis.Com
3. Kelayakan Keuangan
Kelayakan keuangan dilakukan dengan
membandingkan pendapatan dari tarif atau
retribusi dengan biaya yang ditimbulkan, baik
berupa biaya operasional maupun biaya
pengembalian modal
Kegiatan dinyatakan layak keuangan, jika
pendapatan dari tarif atau retribusi lebih besar
dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya
operasi, pemeliharaan maupun biaya
pengembalian modal.
27. Nawasis.Com
4. Kajian Lingkungan
Kajian lingkungan didasarkan atas studi :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
28. Nawasis.Com
5. Kajian Sosial, Hukum dan Kelembagaan
Kajian Sosial
harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk
menerima rencana penyelenggaraan PSP.
Kajian Hukum
ketentuan peraturan perundang-undangan;
kebijakan; dan
perijinan yang diperlukan.
Kajian Kelembagaan
Sumber daya manusia;
Struktur dan tugas pokok institusi penyelenggara; dan
Alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan
swasta.
30. Nawasis.Com
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Muatan Perencanaan Teknis dan Manajemen
Rencana daerah pelayanan;
Tingkat pelayanan;
Tahapan pelaksanaan; dan
Rencana penyelenggaraan PSP yang telah
memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi,
keuangan, hukum, dan kelembagaan.
31. Nawasis.Com
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Perencanaan Teknis dan Manajemen
Persampahan disusun oleh pemerintah
kabupaten/kota
32. Nawasis.Com
Daftar Modul
Modul A: PENGANTAR
A-1 : Definisi dan Istilah
A-2 : Perencanaan Umum
A-3 : Penanganan Sampah
A-4 : Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
A-5 : Penutupan dan Rehabilitasi TPA
A-6 : Peran Masyarakat dan Swasta
A-7 : Pembinaan dan Pengawasan
A-8 : Kompetensi, dan Penelitian & Pengembangan
Modul B : PERENCANAAN UMUM
Modul C : PENGUMPULAN SAMPAH, TPS & TPS-3R
Modul D : PENGOPERASIAN, PENUTUPAN, REHAB TPA
Modul E : PENGOLAHAN & PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Modul F : INDEKS RESIKO PENUTUPAN DAN REHAB TPA
33. Nawasis.Com
Sumber :
Permen PU No. 03/PRT/M/2013)
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis
Sampah Rumah Tangga