Manajemen belanja daerah membahas kebijakan belanja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan manajemen pelaksanaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Manajemen belanja mencakup perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan audit untuk memastikan kesesuaian belanja dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang benar.

1. BAB VI
MANAJEMEN BELANJA DAERAH
Dalam belanja daerah terdapat dua aspek yang berbeda secara konseptual namun
memiliki sebuah keterkaitan yang erat, yakni antara kebijakan belanja dan manajemen belanja.
Kebijakan belanja merupakan penentu apa yang akan dilakukan yang berimplikasi pada
kebutuhan pengeluaran (belanja). Sedangkan manajemen belanja terkait dengan bagaimana
melaksanakan anggaran untuk membiayai aktivitas secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dimana
kebijakan belanja di tentukan pada tahap perencanaan anggaran sedangkan manajemen belanja
dilakukan pada tahap implementasi anggaran. Namun pada dasarnya manajemen belanja akan
menyesuaikan kebijakan belanja yang diambil pemerintah daerah.
Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, yakni pada Kebijakan
Umun APDB, prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja pemeritah daerah (RKPD), serta
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Berikut merupakan garis besar isi
dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit memuat kebijakan anggaran belanja daerah.
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, berisi :
1. Strtegi Pembangunan Daerah
2. Kebijakan Umum
3. Arah Kebijakan Keuangan
4. Program SKPD, intas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayah, yang emuat
kerangka regulasi dan kerangka anggaran
B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berisi :
1. Prioritas Pembangunan Daerah
2. Rancangan Ekonomi Makro
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program SKPD, intas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayah, yang emuat
kerangka regulasi dan kerangka anggaran
C. Kebijakan Umum APBD (KUA), berisi :

2. 1. Target pencapaian kerja yang diukur melalui program-program yang akan
dilaksanakan oleh pemda
2. Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya
3. Asumsi yang mendasari kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan
perkembangan ekonomi makro
4. Kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan yang
meliputi :
a. Penjelasan tentang asumsi anggaran, kondisi yang telah terjadi dan
diperkirakan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan KUA.
b. Penjelasan kebijakan penganggaran sesuai kebijakan pemerintah , dimana
kondisi yang berbeda akan menghasilkan target atau sasaran yang berbeda.
c. Uaraian tentang pekiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran
pada tahun yang akan datang, baik dari PAD, DAU, Dana Bagi Hasil,
DAK, maupun pinjaman dan hibah.
D. Prioritas dan plafon anggaran berisi :
1. Ringkasan kebijakan umum APBD
2. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
3. Prioritas program dan plafon anggaran
4. Plafon anggaran menurut organisasi
Manajemen Belanja Daerah
Manajeman belanja daerah memiliki tiga tujuan pokok yakni :
1. Menjamin dilakukannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja
2. Alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran
3. Menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran
Tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sam lain. Dengan beberapa prinsip
sebagai berikut :
I. Perencanaan Belanja Daerah

3. Belanja daerah tercermin dalam APDB harus terencana sebaik mungkin. Karena
apabila anggaran direncanakan dengan baik maka akan memudahkan implementasi dan
memungkinkan dicapainya target secara efektif. Namun sebaliknya jika tidak terencana
dengan baik maka tidak akan mencapai hasil yang efektif. Perencanaan belanja yang baik
ditandai dengan :
a. Adanya koheresi antara perencanaan belanja dalam APBD dengan dokumen
perencanaan
b. Adanya standar satuan harga (SSH) yang merupakan standar biaya perunit. Penetapan
stanadar satuan harga ini penting untuk menghindari terjadinya mark up anggaran.
c. Adanya analisis standar belanja (ASB) guna menentukan kewajaran belanja suatu
program atau kegiatan
d. Adanya harga perkiraan sendiri (Owner Estimate) untuk menentukan kewajaran
belanja modal yang pengadaanya ditenderkan
e. Rendahnya tingkat kesenjangan anggaran belanja (budgetary slack), merupakan
selisih antara anggaran belanja yang diajukan dengan kebutuhan belanja yang
sesungguhnya diperlukan.
Pengeluaran daerah yang direncanakan harus memiliki keterkaitan dengan dokumen
perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Konsistensi dan koheresi antar
anggaran dengan dokumen perencanaan tersebut penting guna menciptakan harmonisasi
antara kebijakan belanja dengan operasional belanja. Dalam belanja daerha asas penting
yang harus dipenuhi adalah value for money, yaitu pengeluaran belanja harus ekonomis,
efisiensi, dan efektif.
II. Pengendalian Belanja Daerah
Dalam sistem penganggaran harus me menjamin dilakukannya pengendalian belanja
secara memadai. Oleh karena itu dalam setiap tahap dalam siklus pengeluaran harus
dikendalikan serta dimonitor dengan baik. Sehingga setiap bentuk pengeluaran haruslah
dapat dilacak prosesnya mulai dari adanya kelengkapan dokumen anggaran, otoritas dari
pejabat berwenang, dan adanya bukti transaksi yang valid. Anggaran belanja harus

4. dilaksanakan tepat waktu, pergeseran anggaran dimungkinkan asalkan tidak merubah
prioritas program dan mengganggu proses anggaran, dan anggaran harus digunakan
sesuai peruntukannya. Fungsi verivikasi anggaran sangatlah penting untuk pengendalian
anggaran, dari pengajuan hingga pertanggungjawaban. Pada level organisasi,
pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat serapan
anggaran. Dimana penyerapan anggaran yang terlalu cepat atau terlalu lambat dari target
yang direncanakan mengindikasikan kurang bagusnya pelaksanaan anggaran.
III. Akuntabilitas Belanja Daerah
Belanja daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik, yakni setiap belanja harus
dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik baik langsung maupun
DPRD. Akuntabilitas Belanja publik ini meliputi :
1. Akuntabilitas hukum
Dalam akuntabilitas hukum belanja daerah harus ada dasar hukumnya. Peraturan
ini berupa perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
Sehingga pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran yang
tidak dianggarkan.
2. Akuntabilitas finansial
Akuntabilitas finansial merupakan setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat
dipertanggung jawabkan dan dilaporkan melalui laporan keuangan pemerintah
daerah.
3. Akuntabilitas program
Apabila belanja daerah yang dekeluarkan kerkait dengan program maka selain
harus memenuhi prinsis akuntabilitas hukum dan finansial juga harus memenuhi
akuntabilitas program. Dimana dalam prinsip akuntabilitas program, program
yang dibiayai dengan APDB harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan
program kinerja program.
4. Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajerial merupakan manajer publik yang terlibat dalam proses
pengeluaran belanja daerah harus bertanggung jawab atas terjadinya pengeluaran
tersebut.

5. IV. Auditabilitas Belanja Daerah
Akuntabilitas belanja daerah memiliki arti bahwa setiap pengeluaran belanja yang
membebani APBD harus dapat diverivikasi atau diaudit. Verivikasi dan audit tersebut
meliputi :
 Kelengkapan dokumen, seperti DPA-SKPD, SPD, SPP, SPM, SPJ, serta dokumen
pendukung lainnya yang diperlukan
 Adanya dokumen transaksi yang valid
 Dilakukannya pencatatan yang memadai
 Dapat diuji antara catatan dengan keberadaan
Aspek audit belaja daerah antara lain untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :
1. Ada/tidak ada mark up dalam pengadaan barang/jasa
2. Ada/tidak ada bukti belanja yang tidak sah
3. Ada/tidak ada penitipan anggaran ke satuan kerja lain
4. Ada/tidak ada kesalahan pembebanan belanja ke rekening yang tidak sesuai
5. Ada/tidak ada ketidakwajaran dalam belanja modal, belanja pegawai, belanja barang
dan jasa
6. Ada/tidak ada ketidakwajaran dalam proses pengadaan barang/jasa