1. Menuju Bitung Langit Biru:
MENERJEMAHKAN KONSEP INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN
Oleh: Markus T. Lasut (Pemerhati Lingkungan)
Dewasa ini pembangunan sektor industri harus disertai dengan pembangunan sektor
lingkungan hidup yang bertujuan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan yang
dapat menggunakan dan memperbaharui sumberdaya yang ada untuk digunakan saat ini dan
menyediakan sumberdaya untuk digunakan di masa yang akan datang. Aspek industri dan
lingkungan hidup harus dapat berjalan dan dikembangkan baik secara sinergis maupun secara
sinkronis karena kedua aspek tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat satu dengan
lainnya dan dapat memberikan pengaruh bagi aspek-aspek pembangunan lainnya. Walaupun
dengungan pembangunan industri ramah lingkungan telah terdengar, bahkan istilah tersebut
telah digunakan secara luas, namun pemahaman akan makna sesungguhnya dari hal tersebut
masih dipertanyakan yang diindikasi dengan masih terjadi penurunan kuantitas dan kualitas
lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk memberi pemahaman yang lebih dalam mengenai
pembangunan industri ramah lingkungan maka tulisan ini akan secara ringkas
menerjemahkannya, sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan tepat.
Melihat dari sudut pandang aspek industri, industri yang notabene adalah kegiatan
yang mengeksploitasi sumberdaya alamiah dari lingkungan hidup, pada kenyataannya selalu
bertatap-seberangan langsung dengan aspek lingkungan hidup di mana peningkatan aspek
industri selalu diikuti dengan penurunan aspek lingkungan hidup. Hal itu terjadi, karena
pengembangan aspek industri akan selalu memberi dampak bagi aspek lingkungan hidup, baik
dengan cara tereksploitasi habis sumberdaya alam oleh kegiatan industri maupun dengan cara
menimbulkan dampak sebagai akibat dari kegiatan industri tersebut. Selain itu, lingkungan
hidup merupakan suatu sistem alamiah yang saling kait-mengkait sehingga pengaruh yang
terjadi pada satu sistem akan mempengaruhi sistem lainnya. Sedangkan kalau melihat dari
sudut pandang aspek lingkungan hidup adalah kebalikannya, yaitu aspek lingkungan hidup
selalu berdampingan-erat dengan aspek industri karena lingkungan hidup akan selalu
menyediakan sumberdaya (alamiah dan manusia) sebagai bahan baku dan pelaksana untuk
kegiatan industri. Sehingga peningkatan aspek lingkungan hidup akan selalu meningkatkan
aspek industri.
Dari pemahaman ini selanjutnya dikembangkan suatu konsep yang diterapkan dalam
pembangunan industri, yaitu konsep “industri ramah lingkungan” yang secara sederhana
diartikan antara lain bahwa suatu kegiatan industri harus memasukkan aspek lingkungan hidup
ke dalam hitungan atau analisa pembangunan dan pengembangan industri tersebut. Hal ini
merupakan suatu keharusan dalam setiap kegiatan industri di Indonesia. Misalnya, melalui
penyusunan AMDAL yang di dalamnya mencakup pemantauan dan pengelolaan lingkungan
yang dilakukan oleh pelaku industri sebelum suatu kegiatan idustri berjalan. Jadi, AMDAL
adalah sesuatu yang harus dilakukan pihak pelaku industri.
Tetapi, pemahaman konsep “ramah lingkungan” bukan hanya seperti itu saja namun
lebih lagi kepada suatu pengelolaan (manajemen) secara terpadu (integrated management).
Dikatakan demikian karena konsep ‘ramah lingkungan’ harus mampu mengelola semua aspek
yang berkaitan dan melibatkan semua unsur (stakeholder), yaitu pelaku industri, pemerintah,
dan masyarakat dan tiap-tiap unsur tersebut mempunyai kewajibannya masing-masing. Ketiga
unsur inilah yang merupakan subjek dalam pengelolaan “konsep ramah lingkungan”.

2. Secara umum, kewajiban pemerintah dalam pengelolaan konsep “ramah lingkungan”
yang terintegrasi adalah antara lain lebih kepada penyediaan instrumen-instrumen
pelaksanaannya yang bersifat pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Instrumen-instrumen
tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 hal, yaitu secara administrasi, sosial, dan teknis. Secara
administratif, instrumen tersebut mengatur aspek hukum dan kebijakan, ketentuan dan
peraturan-peraturan, guideline, dan penegakan hukum. Instrumen insentif juga diatur dalam
kelompok ini. Instumen yang bersifat sosial mengatur aspek partisipasi masyarakat dan
pengembangan kapasitas. Sedangkan instrumen yang bersifat teknis antara lain yaitu AMDAL,
Penilaian Risiko, Penentuan Kriteria dan Standar. Karena instrumen-instrumen yang
disediakan tersebut bersifat pembinaan, pengawasan, dan pemantauan maka penataan institusi
pemerintah merupakan suatu aspek yang penting juga dilakukan. Misalnya, secara praktis, di
tingkatan pemerintahan beberapa kabupaten dan kota, termasuk Kota Bitung, institusi teknis
yang melakukan pengelolaan adalah Bapedalda atau BPLH.
Unsur masyarakat pada kenyataannya tidak lebih dari sekedar objek saja. Padahal
dalam pengelolaan terpadu unsur ini adalah sebagai salah satu subjek yang penting apalagi
saat ini resistensi masyarakat terhadap suatu perubahan terasa sangat besar. Hal ini terjadi
mungkin saja karena instrumen yang disediakan masih kurang atau tidak dapat memfasiltasi
keterlibatan (partisipasi) unsur masyarakat. Misalnya, secara praktis, dalam konsep
pengelolaan terpadu suatu kawasan industri, masyarakat khususnya masyarakat lokal, terlibat
dari perencanaan tata ruang suatu kawasan industri sampai pada pelaksanaan industri tersebut
sebagai sumber tenaga kerja.
Sedangkan, kewajiban pelaku industri antara lain adalah mematuhi semua ketentuan,
peraturan, dan lainnya yang telah disediakan oleh pemerintah. Misalnya, dengan melakukan
AMDAL sebelum pelaksanaan kegiatan industri maka pelaku industri telah memenuhi
kewajibannya. Kegiatan lainnya adalah, misalnya, menyelenggarakan pemantauan dan
pengontrolan sendiri (self control and monitor) bagi setiap saat pelaksanaan kegiatan
industrinya dan berinisiatif bekerjasama dengan unsur pengelola lainnya, selain pemerintah,
yaitu masyarakat.
Penyediaan instrumen-instrumen di atas telah diatur pada tingkat pemerintahan pusat
dan pemerintahan daerah berkewajiban mengikutinya. Namun, pada kenyataannya, situasi dan
kondisi suatu daerah merupakan suatu hal yang bersifat spesifik, yang artinya bahwa situasi
dan kondisi suatu daerah berbeda-berbeda. Sehingga apa yang dihadapi suatu daerah dapat
lebih atau kurang dari daerah lainnya, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, penyediaan
instrumen daerah yang mengatur pengembangan industri adalah sesuatu yang perlu dilakukan
apalagi instrumen tersebut tidak atau belum disediakan pada tingkat pemerintahan pusat.
Penyediaan instrumen-instumen daerah, misalnya peraturan daerah, guideline,
petunjuk teknis, memungkinkan terjadi sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang
memberikan kewenangan bagi setiap kota/kabupaten untuk mengelola sendiri sumberdaya
yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk pula di dalamnya cara dalam menata institusi
teknis yang menangani aspek tersebut. Namun, intrumen daerah tersebut tentunya tidak
bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berada di atasnya.
Dengan demikian, dalam pembangunan industri hanya akan dikatakan ramah
lingkungan apabila semua aspek seperti tersebut di atas dikelola secara terpadu. Kiranya,
dalam mengembangkan Kota Bitung sebagai Zona Ekonomi dengan cara mengembangkan
aspek industri yang sangat berguna bagi masyarakat Kota Bitung dan masyarakat Sulawesi
Utara, konsep Ramah Lingkungan dapat dikelola secara terpadu menuju Pembangunan yang
berkelanjutan@