Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.

1. HUKUM ACARA PERDATA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA

2. HUKUM ACARA PERDATA
P E N D A H U L U A N
PENGAJUAN GUGATAN DAN PERMOHONAN
PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
P E M B U K T I A N
P U T U S A N
PELAKSANAAN PUTUSAN
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN
2 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

3. PENDAHULUAN
3 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

4. PENGERTIAN
HUKUM ACARA PERDATA
 Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan
hukum yg mengatur bagaimana caranya
menjamin ditaatinya hukum perdata materiil
dengan perantaraan hakim.
 Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum
perdata formil yaitu kesemuanya kaidah
hukum yg menentukan dan mengatur cara
bagaimana melaksanakan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana
yg diatur dalam hukum perdata materiil
4 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

5. SIFAT
HUKUM ACARA PERDATA
 Bersifat mengikat / memaksa
 Adanya perkara bergantung pada
inisiatif penggugat
5 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

6. SUMBER
HUKUM ACARA PERDATA
 Sumber hukum  tempat kita menggali hukum
 Sumber Hukum Acara Perdata :
1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) / Reglemen Indonesia yg diperbaharui : S. 1848 no.
16, S. 1941 no. 44  u/ daerah Jawa dan Madura
2. Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) / Reglemen daerah seberang : S. 1927 no. 227  u/ luar
Jawa dan Madura
3. Rv (Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering) : S. 1847 no. 52, S. 1849 no. 63  u/ gol.
Eropa
4. RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in hed beleid der Justitie in Indonesie) / Reglemen
tentang Organisasi Kehakiman : S. 1847 no. 23
5. BW (Burgerlijk Wetboek) terutama Buku ke IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa
6. WvK (Wetboek van Koophandel)
7. UU 20/1947 yg mengatur mengenai hukum acara perdata dalam hal banding bagi Pengadilan
Tinggi  u/ daerah Jawa dan Madura
8. SEMA 3/1963
9. UU 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. UU 4/2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman
10. UU 1/1974 tentang Perkawinan
11. PP 9/1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974 tentang Perkawinan
12. UU 7/1989 tentang Peradilan Agama jo. UU 3/2006
13. UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU 5/2004
14. UU 2/1986 tentang Peradilan Umum jo UU 8/2004
15. UU 5/1986 tentang PTUN
16. UU 31/1997 tentang Peradilan Militer
17. UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
18. Yurisprudensi
19. Adat kebiasaan para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata
20. Perjanjian Internasional, misal : Perjanjian Kerja Sama di bidang peradilan antara RI dgn
Thailand
21. Doktrin atau ilmu pengetahuan
22. 6
Instruksi & SEMA sepanjang mengatur hukum acara perdata Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma
& hukum perdata materiil

7. FUNGSI
HUKUM ACARA PERDATA
 Melaksanakan dan mempertahankan
atau menegakkan hukum perdata
materiil dengan perantaraan
kekuasaan negara (peradilan)
7 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

8. ASAS – ASAS
HUKUM ACARA PERDATA
1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim pasif
3. Sifat terbukanya persidangan
4. Mendengar kedua belah pihak
5. Putusan harus disertai alasan – alasan
6. Beracara dikenakan biaya
7. Tidak ada keharusan mewakilkan
8 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

9. PENGAJUAN
GUGATAN DAN PERMOHONAN
9 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

10. GUGATAN DAN PERMOHONAN
 Ada 2 perkara yg diajukan yg diajukan
ke pengadilan yaitu Gugatan dan
permohonan
GUGATAN PERMOHONAN
Terdapat pihak Diajukan o/ seorang
penggugat & pihak pemohon/lebih scr
tergugat bersama-sama
Terdapat suatu Tidak ada suatu
sengketa atau sengketa atau konflik
konflik
10 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

11. KEWENANGAN MUTLAK dan
KEWENANGAN RELATIF
 Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 macam
kewenangan :
1. Kewenangan Mutlak (Absolute Competentie) 
menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-
badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan
menyangkut pemberian kekuasaan u/ mengadili
(attributie van rechtsmacht)
2. Kewenangan relatif (Relative Competentie) 
mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara
pengadilan yg serupa, tergantung dari tempat
tinggal tergugat  Ps. 118 HIR
 azas “Actor Sequitur Forum Rei”  yg
berwenang adalah PN tempat tinggal tergugat
11 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

12. GUGAT LISAN dan GUGAT TERTULIS
 Ps. 118 HIR  gugatan harus diajukan
secara tertulis dengan “surat gugatan” yg
di-ttd o/ penggugat atau wakil/kuasanya yg
sah.
 Ps. 120 HIR  bagi mereka yg buta huruf,
gugatan dilakukan secara lisan melalui
Ketua PN yg berwenang u/ mengadili
perkara itu, Ketua PN akan
membuat/menyuruh membuat gugatan tsb.
 Ps. 121 (4) HIR  Setelah surat gugatan
atau gugat lisan dibuat, harus didaftarkan di
Kepaniteraan PN yg bersangkutan serta
membayar uang perkara.
12 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

13. PEMERIKSAAN
DI PERSIDANGAN
13 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

14. Penggugat mengajukan Didaftar Penetapan & Penunjukann
gugatan & melunasi Kepaniteraan PN Majelis Hakim o/ Ketua PN
biaya perkara
Majelis Hakim :
Penyerahan Surat Panggilan Sidang 1. Menetapkan tgl. Hari sidang;
& Salinan Surat Gugatan 2. Memanggil para pihak pd
kpd Para Pihak o/ Juru Sita. hari sidang dgn membawa
saksi-saksi & bukti-bukti.
Juru Sita menyerahkan
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Risalah (Relaas)
DI PERSIDANGAN
Panggilan kpd Majelis Hakim.
14 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

15. PUTUSAN GUGUR
 Suatu perkara perdata dpt diputus scr :
1. contradictoir (kedua belah pihak hadir di persidangan); atau
2. di luar hadirnya salah 1 pihak yg berperkara.
merealisir asas : “audi et alteram partem”  kepentingan kedua pihak
harus diperhatikan
 Apabila penggugat tdk datang pd hari sidang yg ditetapkan & tdk pula
mengirim wakilnya menghadap meski telah dipanggil scr patut o/ Juru
Sita, maka dapat dilakukan pemanggilan kedua. (Ps. 126 HIR; Ps. 150 Rv)
 Apabila setelah pemanggilan kedua, penggugat/wakilnya tdk hadir sedang
tergugat hadir, maka u/ kepentingan tergugat, haruslah dijatuhi putusan.
Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum
membayar biaya perkara (Ps. 124 HIR; Ps. 148 Rbg).
 Dlm putusan gugur, isi gugatan tdk diperiksa, shg putusan gugur itu tdk
mengenai isi gugatan.
 Kpd penggugat diberi kesempatan u/ mengajukan gugatan lg dgn
membayar biaya perkara.
 Apabila penggugat pd hr pertama sidang hadir, tp pd hr sidang berikutnya
tdk hadir, mk perkara diperiksa scr contradictoir.
15 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

16. VERSTEK (PUTUSAN DILUAR HADIR)
 Apabila tergugat tdk hadir stl dipanggil scr
patut, mk gugatan dikabulkan dgn putusan
diluar hadir atau verstek, kecuali kalau gugatan
itu melawan hak atau tdk beralasan.
 Kapan boleh dijatuhkan putusan verstek ?
Ps. 125 HIR; Ps. 149 Rbg  ada 2 pendapat :
1. pd hr sidang pertama;
2. tdk hanya pd hr sidang pertama;
Ps. 126 HIR; Ps. 150 Rbg  memberi peluang
pemanggilan kedua.
“HIR tdk mewajibkan tergugat u/ datang di
persidangan.”
16 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

17. Lanjutan …..
VERSTEK (PUTUSAN DILUAR HADIR)
 Putusan verstek tdk berarti selalu dikabulkannya gugatan
penggugat. Krn pd hakekatnya lembaga verstek bertujuan
merealisir asas “audi et alteram partem”, shg seharusnya scr
ex officio hakim harus mempelajari isi gugatan.
1. Jika gugatan tdk bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa2
sbg dasar tuntutan tdk membenarkan tuntutan, mk gugatan akan
dinyatakan tdk diterima. Putusan tdk diterima ini bermaksud
menolak gugatan diluar pokok perkara, shg di kmd hr penggugat
masih dpt mengajukan lg gugatannya.
2. Jika gugatan tdk beralasan, yaitu apabila tdk diajukan peristiwa2
yg membenarkan tuntutan, mk gugatan akan ditolak. Penolakan
mrpk putusan stl hakim mempertimbangkan pokok perkara, shg tdk
terbuka lg kesempatan u/ mengajukan gugatan tsb u/ kedua kalinya
kpd hakim yg sama (nebis in idem).
 Dlm putusan verstek dimana penggugat dikalahkan,
penggugat dpt mengajukan banding.
 Dalam putusan verstek, kalau tergugat hadir pd sidang
pertama tp tdk hadir pd sidang berikutnya, mk perkaranya
diperiksa scr contradictoir.
17 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

18. PERDAMAIAN
 Apabila pd hr sidang pertama kedua belah pihak
hadir, mk hakim harus berusaha mendamaikan
mereka (Ps. 130 HIR; Ps. 154 Rbg)
 Demi perdamaian ini, hakim akan mengundur sidang,
& pd hr sidang berikutnya apabila tjd perdamaian,
mk harus dinyatakan dlm surat perjanjian dibawah
tangan yg ditulis di atas kertas bermeterai. Demikian
sbg dasar bg hakim menjatuhkan putusan, yg isinya
menghukum kedua belah pihak u/ memenuhi isi
perdamaian yg telah dibuat diantara pr pihak.
 Apabila tjd perdamaian, mk tdk dimungkinkan u/
dilaksanakan banding.
 Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan
di persidangan.
18 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

19. JAWABAN
 Ps. 121 ayat 2 HIR; Ps. 145 ayat 2 Rbg  tergugat dpt
menjawab baik scr tertulis maupun lisan.
 Bentuk Jawaban :
1. Pengakuan  membenarkan isi gugatan penggugat,
baik sebagian maupun seluruhnya.
2. bantahan (verweer)  pd hakekatnya bertujuan
agar gugatan penggugat ditolak. Bantahan ada 2
macam :
a. Tangkisan/Eksepsi  suatu sanggahan /
bantahan dr pihak tergugat thd gugatan penggugat
yg tdk langsung mengenai pokok perkara, yg berisi
tuntutan batalnya gugatan.
b. Sangkalan  sanggahan yg berhubungan dgn
pokok perkara.
 Akibat hukum dr adanya jawaban : penggugat tdk
diperkenankan mencabut gugatannya, kecuali dgn
persetujuan tergugat.
19 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

20. PEMBUKTIAN
20 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

21. ARTI
 “Membuktikan” mengandung beberapa pengertian :
1. Dalam arti logis  memberi kepastian yg bersifat
mutlak, krn berlaku bagi setiap orang & tdk
memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Dalam arti konvensionil  memberi kepastian yg
bersifat nisbi/relatif, baik berdasarkan perasaan
belaka maupun pertimbangan akal.
3. Dalam hukum acara perdata mempunyai arti yuridis
 memberi dasar-dasar yg cukup kpd hakim yg
memeriksa perkara guna memberi kepastian ttg
kebenaran peristiwa yg diajukan
 hanya berlaku bagi pihak-pihak yg berperkara
atau yg memperoleh hak dari mereka
 tdk menuju kpd kebenaran mutlak
 mrpk pembuktian historis
21 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

22. TUJUAN
 Tujuan Pembuktian  putusan hakim
yg didasarkan atas pembuktian tsb
22 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

23. BEBAN PEMBUKTIAN
 Hakim membebani para pihak dengan
pembuktian (bewijs last, burden of proof)
 Asas pembagian beban pembuktian 
“barang siapa yg mengaku mempunyai hak
atau yg mendasarkan pada suatu peristiwa
u/ menguatkan haknya itu atau u/
menyangkal hak orang lain, harus
membuktikan adanya hak atau peristiwa
itu”  Ps. 163 HIR (Ps. 283 Rbg, Ps. 1865
BW)
artinya : baik penggugat maupun tergugat
dpt dibebani dgn pembuktian, terutama
penggugat wajib membuktikan peristiwa yg
diajukannya, sedang tergugat berkewajiban
membuktikan bantahannya.
23 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

24. ALAT – ALAT BUKTI
 Paton  alat bukti dapat bersifat oral, documentary
atau material.
 Macam-macam alat bukti dalam hukum acara
perdata (Ps. 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW), a.l. :
1. Alat Bukti Tertulis
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan (Bekentenis Confession)
5. Sumpah
Alat bukti lain :
6. Pemeriksaan setempat (descente)
7. Keterangan Ahli (Expertise)
24 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

25. Alat Bukti Tertulis
 Dasar hukum :
Ps. 138, 165, 167 HIR; Ps. 164,
285 – 305 Rbg; S 1867 no. 29;
Ps. 1867 – 1894 KUHPerdata;
Ps. 138 – 147 Rv.
 Alat bukti tertulis  surat
AKTA OTENTIK
AKTA
AKTA
SURAT DIBAWAH TANGAN
BUKAN AKTA
25 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

26. Saksi-saksi
 Dasar Hukum : Ps. 139-152, 168-172 HIR; Ps. 165-179 Rbg; Ps. 1895, 1902-1912 BW
 Kesaksian adalah kepastian yg diberikan kpd hakim di persidangan tentang peristiwa yg
disengketakan dgn jalan pemberitahuan secara lisan & pribadi o/ orang yg bukan salah 1
pihak dlm perkara, yg dipanggil di persidangan
 Ps. 139 HIR, 165 Rbg, 1909 BW  setiap orang yg bukan salah 1 pihak dapat bertindak sbg
saksi, kecuali :
I. segolongan orang yg dianggap tdk mampu bertindak sbg saksi :
a. tidak mampu secara mutlak (absolut)
1. keluarga sedara & keluarga semenda menurut keturunan yg lurus dr salah 1
pihak  Ps. 145 (1) sub 1 HIR, 172 (1) Sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW
2. suami/istri salah 1 pihak, meski sudah cerai  Ps. 145 (1) sub 2 HIR, 172 (1)
Sub 3 Rbg, 1910 alinea 1 BW
b. tidak mampu secara nisbi (relatif)
1. anak-anak dibawah 15 th  Ps. 145 (1) sub 3 jo. (4) HIR, 172 (1) Sub 4 jo. 173
Rbg, 1912 BW
2. orang gila  Ps. 145 (1) sub 4 HIR, 172 (1) Sub 5 Rbg, 1912 BW
II. Segolongan orang yg a/ permintaan mereka sendiri dibebaskan memberi kesaksian 
hak ingkar (verschoningsrecht)  Ps. 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW :
a. saudara pa & pi serta ipar pa & pi dr salah 1 pihak
b. keluarga sedarah menurut keturunan yg lurus & saudara pa & pi dr suami/istri
salah 1 pihak
c. semua orang yg krn martabat, jabatan/hubungan kerja yg sah wajib
mempunyai rahasia sehubungan dgn martabat, jabatan/hubungan kerja yg sah itu
 Ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW  azas “unus testis nullus testis”  satu saksi bukan saksi
 Ps. 171 (2) HIR, 308 (2) Rbg, 1907 BW  keterangan yg diberikan o/ saksi harus tentang
peristiwa atau kejadian yg dialaminya sendiri
 Kewajiban seorang saksi : menghadap, bersumpah, memberi keterangan
 Sifat kesaksian sbg alat bukti : tidak memaksa
26 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

27. Persangkaan
 Dasar Hukum : Ps. 164, 173 HIR; Ps. 284, 310 Rbg; Ps.
1866, 1915 - 1922 KUHPerdata.
 Pasal 1915 KUHPerdata  Persangkaan ialah
kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim
ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah
suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua
persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan
undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan
undang-undang.
 Ps. 173 HIR (Ps. 310 Rbg)  hanya mengatur
persangkaan yg didasarkan a/ kenyataan atau
praesumptiones facti (feitelijke atau rechterlijke
vermoedens).
27 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

28. Pengakuan (Bekentenis Confession)
 Dasar hukum : HIR (Ps. 174, 175, 176), Rbg (Ps. 311, 312, 313),
BW (Ps. 1923 – 1928).
 Pengakuan mrpk keterangan yg membenarkan peristiwa, hak
atau hubungan hukum yg diajukan o/ lawan.
 Ps. 1923 BW membedakan antara pengakuan yg diberikan di
muka hakim di persidangan (Ps. 174 HIR, 311 Rbg, 1925 & 1926
BW) & pengakuan yg diberikan di luar persidangan (Ps. 175 HIR,
312 Rbg, 1927 & 1928 BW).
 Ps. 176 HIR, Ps. 313 Rbg, Ps. 1924 BW  pengakuan tdk boleh
dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu).
 Ilmu pengetahuan membagi pengakuan mjd 3 :
1. Pengakuan murni (aveu pur et-simple), ialah pengakuan yg
sifatnya sederhana & sesuai sepenuhnya dgn tuntutan pihak
lawan.
2. Pengakuan dgn kualifikasi (gequalificeerde bekentenis, aveu
qualifie), ialah pengakuan yg disertai dgn sangkalan thd sebagian
dr tuntutan.
3. Pengakuan dgn klausula (geclausuleerde bekentenis, aveu
complexe), ialah suatu pengakuan yg disertai dgn keterangan
tambahan yg bersifat membebaskan.
Pengakuan dgn kualifikasi maupun dgn klausula harus diterima
dgn bulat & tdk boleh dipisah-pisahkan dr keterangan
tambahannya  onsplitsbare aveu.
28 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

29. Lanjutan … Pengakuan : Pengakuan yg
diberikan di muka hakim di persidangan
 Pengakuan yg diberikan di muka hakim di
persidangan (gerechtelijke bekentenis),
mrpk keterangan sepihak, baik tertulis
maupun lisan yg tegas & dinyatakan o/
salah 1 pihak dalam perkara di persidangan,
yg membenarkan baik seluruhnya atau
sebagian dr suatu peristiwa, hak atau
hubungan hukum yg diajukan o/ lawannya,
yg mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut
o/ hakim mjd tidak diperlukan.
 Ps. 1926 BW  pengakuan yg diberikan di
muka hakim di persidangan tidak dapat
ditarik kembali, kecuali apabila terbukti
bahwa pengakuan itu adalah akibat dr suatu
kesesatan atau kekeliruan.
29 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

30. Lanjutan … Pengakuan : Pengakuan
yg diberikan di luar persidangan
 Pengakuan yg diberikan di luar persidangan adalah
keterangan yg diberikan o/ salah 1 pihak dlm suatu
perkara perdata di luar persidangan u/
membenarkan pernyataan-pernyataan yg diberikan
o/ lawannya.
 Pengakuan yg diberikan di luar persidangan :
1. Lisan  kekuatan pembuktian diserahkan pd
pertimbangan hakim  bukan mrpk alat bukti 
masih harus dibuktikan di persidangan
2. Tertulis  kekuatan pembuktiannya bebas  mrpk
alat bukti disamping alat bukti tertulis
 Pengakuan yg diberikan di luar persidangan dapat
ditarik kembali.
30 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

31. Sumpah
 Dasar hukum : HIR (Ps. 155-158,
177), Rbg (Ps.182-185, 314), BW
(Ps. 1929 -1945)
 HIR mengenal 3 macam sumpah
sebagai alat bukti :
1. Sumpah penambah/pelengkap
(suppletoir)
2. Sumpah penaksiran (aestimatoir,
schattingseed)
3. Sumpah pemutus (decisoir)
31 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

32. Lanjutan … Sumpah :
Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir)
 Dasar hukum : Ps. 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW
 Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir) adalah
sumpah yg diperintahkan o/ hakim krn jabatannya
kpd salah 1 pihak u/ melengkapi pembuktian
peristiwa yg menjadi sengketa sbg dasar
putusannya
 Syarat : harus ada pembuktian permulaan yg
lengkap terlebih dahulu
 Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna & masih
memungkinkan pembuktian lawan
 Tujuan : u/ menyelesaikan perkara, sehingga dgn
telah dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan
perkara dianggap selesai & hakim tinggal
menjatuhkan putusannya
32 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

33. Lanjutan … Sumpah : Sumpah penaksiran
(aestimatoir, schattingseed)
 Dasar hukum : Ps. 155 HIR, Ps. 182 Rbg,
Ps. 1940 BW
 Sumpah penaksiran (aestimatoir,
schattingseed) adalah sumpah yg
diperintahkan o/ hakim karena jabatannya
kpd penggugat u/ menentukan jumlah
uang ganti kerugian, demikian apabila
penggugat telah dapat membuktikan
haknya a/ ganti kerugian itu serta
jumlahnya masih belum pasti & tdk ada
cara lain u/ menentukan jumlah ganti
kerugian tsb kecuali dgn taksiran
 Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna
& masih memungkinkan pembuktian lawan
33 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

34. Lanjutan … Sumpah :
Sumpah pemutus (decisoir)
 Dasar hukum : Ps. 156 HIR, Ps. 183 Rbg, Ps. 1930
BW
 Sumpah pemutus (decisoir) adalah sumpah yg
dibebankan atas permintaan salah 1 pihak kpd
lawannya u/ memutuskan persoalan, menentukan
siapa yg harus dikalahkan & siapa yg harus
dimenangkan
 Tidak memerlukan pembuktian permulaan terlebih
dahulu, sehingga dapat dilakukan setiap saat selama
pemeriksaan di persidangan
 Tujuan : u/ menyelesaikan perkara, sehingga dgn
telah dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan
perkara dianggap selesai & hakim tinggal
menjatuhkan putusannya
34 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

35. Pemeriksaan setempat (descente)
 Pemeriksaan setempat (descente) adalah
pemeriksaan mengenai perkara o/ hakim
karena jabatannya yg dilakukan diluar gedung
atau tempat kedudukan pengadilan, agar
hakim dengan melihat sendiri memperoleh
gambaran atau keterangan yg memberi
kepastian ttg peristiwa yg menjadi sengketa.
 Yang diperiksa adalah barang tetap, karena
tidak bisa dibawa/diajukan di persidangan yg
berlangsung di gedung pengadilan, misal :
pemeriksaan letak gedung, batas tanah
 Dasar hukum : Ps. 153 HIR
 Kekuatan pembuktian diserahkan kpd
pertimbangan hakim.
35 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

36. Keterangan Ahli (Expertise)
 Keterangan ahli adalah keterangan pihak ke 3 yg
obyektif dan bertujuan u/ membantu hakim dalam
pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim
sendiri.
 Dasar hukum : Ps. 154 HIR (Ps. 181 Rbg, 215 Rv)
Ps. 154 HIR tdk menegaskan apa & siapa ahli itu
 Ahli diangkat o/ hakim selama pemeriksaan
berlangsung.
 Ahli wajib disumpah u/ menjamin obyektivitas
keterangannya.
 Ahli dapat menunjuk ahli lain sbg gantinya atau
hakim dapat mengangkat seorang ahli secara ex
officio  Ps. 222 Rv
 Seorang ahli yg telah disumpah u/ memberikan
pendapatnya kmd tdk memenuhi kewajibannya dapat
dihukum u/ mengganti kerugian  Ps. 225 Rv
36 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

37. Lanjutan … Keterangan Ahli (Expertise)
 Perbedaan antara saksi dengan ahli :
SAKSI AHLI
Kedudukannya tidak dapat diganti dgn Kedudukannya dapat diganti dgn ahli
saksi lain lain
Satu saksi bukan saksi Satu ahli cukup u/ didengar mengenai
satu peristiwa
Tidak diperlukan mempunyai keahlian Mempunyai keahlian ttt yg
berhubungan dgn peristiwa yg
disengketakan
Saksi memberi keterangan yg Ahli memberi pendapat/kesimpulan
dialaminya sendiri sebelum terjadi ttg peristiwa yg disengketakan selama
proses terjadinya proses
Saksi harus memberikan keterangan Keterangan ahli yg tertulis tidak
secara lisan, keterangan saksi yg termasuk dalam alat bukti tertulis
tertulis mrpk alat bukti yg tertulis
Hakim terikat u/ mendengarkan Hakim bebas u/ mendengar atau tidak
keterangan saksi
37 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

38. PUTUSAN
38 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

39. Definisi Putusan
 Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yg o/
hakim, sbg pejabat negara yg diberi wewenang
u/ itu, diucapkan di persidangan & bertujuan u/
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara
atau sengketa antara para pihak. (Sudikno
Mertokusumo)
 Putusan ≠ Penetapan
Putusan  penyelesaian perkara dalam
peradilan contentius
Penetapan  penyelesaian perkara dalam
peradilan voluntair
39 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

40. Jenis – jenis Putusan
 Ps. 185 ayat 1 HIR (Ps. 196 ayat
1 Rbg), jenis – jenis putusan :
1. Putusan akhir adalah putusan yg
mengakhiri suatu sengketa atau perkara
dalam suatu tingkatan peradilan ttt.
2. Putusan yg bukan putusan
akhir/putusan sela/putusan antara
adalah putusan yg fungsinya tdk lain u/
memperlancar pemeriksaan perkara.
40 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

41. Putusan Akhir
 Jenis – jenisnya :
1. Putusan Condemnatoir adalah putusan yg bersifat
menghukum pihak yg dikalahkan u/ memenuhi
prestasi.
2. Putusan Constitutif adalah putusan yg meniadakan
atau menciptakan suatu kedaan hukum, misal :
pemutusan perkawinan, pengangkatan wali,
pemberian pengampuan, pernyataan pailit,
pemutusan perjanjian, dsb.
3. Putusan Declaratoir adalah putusan yg isinya
bersifat menerangkan atau menyatakan apa yg sah,
misal : putusan dalam sengketa mengenai anak sah.
 Pd hakekatnya semua putusan baik
condemnatoir maupun constitutif bersifat
declaratoir.
41 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

42. Putusan yg Bukan Putusan
Akhir/Putusan Sela/Putusan Antara
 Putusan sela tetap harus diucapkan di dalam
persidangan tdk dibuat scr terpisah, tetapi
ditulis dlm berita acara persidangan.
(Ps. 185 ayat 1 HIR; Ps. 196 ayat 1 Rbg)
 Putusan sela hanya dapat dimintakan banding
bersama-sama dengan permintaan banding
thd putusan akhir.
(Ps. 190 ayat 1 HIR; Ps. 201 ayat 1 Rbg)
42 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

43. Lanjutan ….. Putusan yg Bukan Putusan
Akhir/Putusan Sela/Putusan Antara
 Jenis – jenis Putusan Sela/Putusan
Antara :
1. Putusan Praeparatoir adalah putusan sbg persiapan putusan
akhir, tanpa mempunyai pengaruh a/ pokok perkara atau
putusan akhir, misal : putusan u/ menggabungkan 2 perkara,
putusan u/ menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
2. Putusan Interlocutoir adalah putusan yg isinya
memerintahkan pembuktian, misal : putusan ini dpt
mempengaruhi putusan akhir, misal : putusan u/
dilaksanakannya pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat
(rekonstruksi).
3. Putusan Insidentil adalah putusan yg berhubungan dgn
insident, yaitu peristiwa yg menghentikan prosedur peradilan
biasa. Putusan ini belum berhubungan dgn pokok perkara.
4. Putusan Provisionil adalah putusan yg menjawab tuntutan
provisionil, yaitu permintaan pihak ybs agar sementara diadakan
tindakan pendahuluan guna kepentingan salah 1 pihak, sebelum
putusan akhir dijatuhkan.
43 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

44. PELAKSANAAN PUTUSAN
44 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

45. Hakekat Pelaksanaan Putusan
 Pelaksanaan Putusan/Eksekusi pd hakekatnya
adalah realisasi drpd kewajiban pihak ybs u/
memenuhi prestasi yg tercantum dlm putusan tsb.
 Putusan hakim mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan u/ dilaksanakan apa yg
ditetapkan dalam putusan itu secara paksa o/ alat2
negara.
“Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang
Maha Esa”
 Hanya putusan Condemnatoir sj yg dapat
dilaksanakan scr paksa o/ pengadilan. Putusan
declaratoir & constitutif tdk memerlukan sarana
pemaksa dlm melaksanakannya, krn tdk memuat hak
a/ suatu prestasi.
45 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

46. Jenis – jenis Pelaksanaan Putusan
1. Eksekusi putusan yg menghukum pihak yg
dikalahkan u/ membayar sejumlah uang. (Ps. 196
HIR; Ps. 208 Rbg)
2. Eksekusi putusan yg menghukum orang u/
melakukan suatu perbuatan. Orang tdk dpt
dipaksakan u/ memenuhi prestasi yg brp
perbuatan. Akan tetapi pihak yg dimenangkan dpt
meminta kpd hakim agar kepentingan yg akan
diperolehnya dinilai dgn uang. (Ps. 225 HIR; Ps.
259 Rbg)
3. Eksekusi Riil, mrpk pelaksanaan prestasi yg
dibebankan kpd debitur o/ putusan hakim scr
langsung. (Ps. 1033 RV; Ps. 200 ayat 11 HIR; Ps.
218 ayat 2 Rbg)
4. Eksekusi langsung (Parate Executie), tjd apabila
seorang kreditur menjual barang2 ttt milik debitur
tanpa mempunyai titel eksekutorial (Ps. 1155. 1175
ayat 2 KUHPerdata)
46 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

47. UPAYA HUKUM
TERHADAP PUTUSAN
47 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

48.  Upaya hukum adalah upaya atau alat u/
mencegah atau memperbaiki kekeliruan
dlm suatu putusan.
PERLAWANAN /
VERZET
BIASA BANDING
KASASI
UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI /
REQUEST CIVIL
ISTIMEWA
PERLAWANAN PIHAK KE-3 /
DERDENVERZET
48 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

49. PERLAWANAN / VERZET
 Dasar hukum : Ps. 125 ayat 3 jo. 129
HIR; Ps. 149 ayat 3 jo. 153 Rbg.
 Perlawanan mrpk upaya hukum thd
putusan yg dijatuhkan di luar hadirnya
tergugat (putusan verstek). Perlawanan
pd asanya disediakan bg pihak tergugat yg
umumnya dikalahkan.
49 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

50. BANDING
 UU 4/2004 Ps. 21 (1) : Terhadap
putusan pengadilan tingkat pertama
dapat dimintakan banding kepada
pengadilan tinggi oleh pihak-pihak
yang bersangkutan, kecuali undang-
undang menentukan lain.
50 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

51. KASASI
 UU 4/2004 Ps. 22 : Terhadap putusan
pengadilan dalam tingkat banding
dapat dimintakan kasasi kepada
Mahkamah Agung oleh pihak-pihak
yang bersangkutan, kecuali undang-
undang menentukan lain.
51 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

52. PENINJAUAN KEMBALI /
REQUEST CIVIL
 UU 4/2004 Ps. 23 ayat (1) : Terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, pihakpihak yang
bersangkutan dapat mengajukan peninjauan
kembali kepada Mahkamah Agung, apabila
terdapat hal atau keadaan tertentu yang
ditentukan dalam undangundang.
 Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan
tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adalah
ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau
adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam
menerapkan hukumnya.
52 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

53. PERLAWANAN PIHAK KE-3 /
DERDENVERZET
 Asas : Putusan hanya mengikat para pihak yg
berperkara & tdk mengikat pihak ke-3 (Ps. 1917
KUHPerdata).
 Apabila ada PPihak ke-3 yg hak2 nya dirugikan o/
suatu putusan, mk ia dpt mengajukan perlawanan
thd putusan tsb (Ps. 378 Rv).
 Perlawanan ini diajukan kpd hakim yg menjatuhkan
putusan yg dilawan itu dgn menggugat pr pihak ybs
dgn cara biasa (Ps. 379 Rv).
 Apabila derdenverzet dikabulkan, mk putusan yg
dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak
ke-3 (Ps. 382 Rv).
53 Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma

54. www.themegallery.com