APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber

1. APBN dan APBD

2. APBN
Pengertian
Tujuan APBN
APBN
Sumber
Fungsi APBN Pendapatan
Prinsip Negara
Pengeluaran
Penyusunan Negara
APBN
Asas
Landasan
Penyusunan Hukum APBN
APBN

3. Pengertian APBN
APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian
pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu
tertentu, biasanya satu tahun.

4. Fungsi APBN
Fungsi
Fungsi Alokasi
Distribusi
Fungsi
Stabilitas

5. Fungsi Alokasi
Pendapatan APBN yang paling besar ialah dari pajak,
dari pajak tersebut di alokasi untuk dana pembangunan sarana
dan prasarana umum.

6. Fungsi Distribusi
APBN bisa didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan
dana pensiun atau di sebut Transfer Payment.

7. Fungsi Stabilitas
APBN berfungsi sebagai
pedoman agar pendapatan
dan pengeluaran keuagan
negara teratur sesuai
dengan yang telah di
tetapkan.

8. Prinsip Penyusunan APBN
Dari Aspek Dari Aspek
Pendapatan Pengeluaran

9. Aspek Pendapatan

10. a) Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
b) Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau
kegiatan.
c) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam
negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi
nasional.

11. Asas Penyusunan APBN
a) Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam
negeri.
b) Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
c) Penajaman prioritas pembangunan.
d) Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara.

12. Tujuan APBN
a)Untuk memelihara stabilitas
ekonomi dan mencegah terjadinya
anggaran yang deficit.
b)APBN berfungsi sebagai pedoman
agar pendapatan dan pengeluaran
keuagan negara teratur sesuai
dengan yang telah di tetapkan.

13. Sumber Pendapatan Negara
Pajak Denda dan Sita
Retribusi Pencetakan Uang
Keuntungan Sumbangan,
BUMN/BUMD Hadiah, dan Hibah

14. Pajak
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak
tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya
dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi
pembayarnya.
Jenis pajak di Indonesia:
• Pajak Pusat:
a) Pajak Daerah:
– Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
– Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
– Pajak Reklame
– Pajak Hiburan
– Pajak Bahan Bakar

15. Retribusi
Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang
(pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah
memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya.
Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik
pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah,
pembayaran uang sekolah, dll

16. Keuntungan BUMN/BUMD
Sebagai pemilik BUMN pemerintah
pusat berhak memperoleh bagian laba
yang diperoleh BUMN.
Demikian pula dengan BUMD
pemerintah daerah sebagai pemilik
BUMD berhak memperoleh bagian laba
BUMD.

17. Denda dan Sita
Pemerintah berhak memungut denda atau menyita
asset milik masyarakat, apabila masyarakat
(individu/kelompok/organisasi) diketahui telah
melanggar peraturan pemerintah.
Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda
ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan
barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas
hutang yang tidak tertagih, dll.

18. Pencetakan Uang
Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam
rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada
alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah.
Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus
dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak
menimbulkan inflasi.

19. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh
pemerintah dari individu, institusi, atau
pemerintah.
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh
dari dalam maupun luar negeri.
Tidak ada kewajiban pemerintah untuk
mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah.
Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan
pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya.
Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi
sumbangan, hadiah, atau hibah.

20. Pengeluaran Negara
Belanja pemerintah pusat dan pengeluaran
pembangunan

21. Landasan Hukum APBN
1. UUD 1945 pasal 23 ayat 1 >>
APBN ditetapkan setiap
tahunnya.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang
pendapatan belanja
negara.
3. Keputusan Presiden RI No.
16 Tahun 1994 tentang
pelaksanaan APBN.

22. APBD
Pengertian APBD Penyusunan APBD
Sumber Penerimaan
Fungsi APBD
Daerah
Tujuan APBD Pengeluaran Daerah

23. Pengertian APBD
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi
masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

24. Fungsi APBD
a) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan
dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
b) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
d) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah
daerah.
e) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan
sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
f) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
g) Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

25. Tujuan APBD
APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja
dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.
Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah
memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang
akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa
saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan
adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan,
dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

26. Penyusunandepartemen
Pertama-tama, tiap
APBD
lembaga/badan dan semua organisasi
yang dibiayai oleh keuangan daerah
mengajukan usul/rencana penerimaan
dan pembiayaan kepada kepala
daerah. Usul/rencana tersebut akan
dibahas kelompok kerja yang dibentuk
untuk tujuan itu. Setelah disetujui,
pemerintah daerah mengajukan
Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) ke Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

27. Sumber Penerimaan Daerah
a) Pajak Daerah
 Pajak Provinsi
 Pajak Kabupaten/Kota
b) Retribusi Daerah
c) Bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

28. Pengeluaran Daerah
a) Pengeluaran Rutin
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang
 Belanja Operasional dan Pemeliharaan
 Belanja Perjalanan Dinas
 Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga
b) Pengeluaran Pembangunan
 Sektor Industri
 Sektor Perdagangan
 Sektor Pertanian dan Kehutanan
 Sektor Tenaga Kerja
 Sektor Pertambangan dan Energi
 Sektor Hukum dan lain-lain