1. Dokumen membahas strategi untuk mencapai kemandirian energi di Indonesia melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
2. Direkomendasikan pembentukan komunitas mahasiswa untuk bertukar informasi dan mengkoordinasikan pengembangan energi terbarukan di berbagai daerah.
3. Diperlukan kerja sama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat
16. 1. Sistem Pendidikan SDM lokal yang mumpuni
• Jiwa negarawan dan paradigma kewirausahaan
Pendidikan keluarga, adat isEadat setempat
• Kompetensi profesional, baik teknis spesifik maupun umum makro,
yang kreaEf dan inovaEf
Peran InsEtusi Pendidikan lokal, terutama Perguruan Tnggi
2. Sistem PoliEk yang sehat dan berfokus pada tujuan:
• Perangkat regulasi untuk koridor kebijakan kemandirian, beserta
manajemen transformasinya
• Reorientasi fokus kepada kepenEngan dan kemaslahatan bangsa
• Wawasan Kehidupan bernegara yang berkelanjutan lingkungan
16
18. 1. Energi = kebutuhan PRIMER
• Energi dibutuhkan di semua aspek kehidupan
• Hukum Kekekalan Energi
ntuk memasak beras, butuh energi untuk
U
mengolahnya
ntuk mendapatkan kain, butuh energi untuk
U
industri pakaian
ntuk merekonstruksi bangunan, butuh SDM
U
berenergi (sudah terpenuhi pangan dan sandang)
18
19. 2. OpEmasi potensi SDA
• Pendataan potensi masing‐masing daerah
• Analisis fisibilitas dan analisis ekonomis dalam
pengeksplorasian dan eksploitasi SDA tersebut
• Jika belum, diterapkan kebijakan tambahan
Dukungan teknologi
Dukungan regulasi
Dukungan pemberdayaan komunitas
Dukungan akses sosial budaya ekonomi
20. 3. Efisiensi dalam penggunaan energi
• Dikaitkan dengan pemanfaatan potensi dan kebutuhan
energi setempat
• PerEmbangan harga dan kemudahan serta keterjangkauan
sumber energi
5. Sustainability
• Keberlangsungan daya dukung energi untuk jangka panjang
adalah kepenEngan generasi mendatang
• Membuat kerusakan alam = Menghancurkan tempat Enggal
sendiri
• Larangan Tuhan dalam berbuat kerusakan di muka bumi :
MoEvasi terbesar
21.
22. Menanamkan kepedulian, diawali dengan
Pertanyaan:
“KENAPA?”
KriEs dan tanggap terhadap kondisi yang ada
Aplikasi keilmuan menjadi problem solver
Membangun komunitas bersama untuk
sinergisasi dan kekuatan gerak
27. 1. Ditemukan GAP antar daerah terkait EBT sbb:
– Riset dan pengetahuan
– Akses ke pemerintah‐DPRD‐pusat peneliEan
– Peranan kampus masih minim thd pengembangan
lokal, kecuali beberapa wilayah
– SEgma masyarakat tentang EBT = barang hi‐tech
– DEN belum berfungsi, acAon plans harus dibuat
– Evaluasi Energy Mix 2025 menunjukkan Edak
mungkin terjadinya pada tahun 2025!
28. 2. Komunitas Mahasiswa Peduli Energi (KMPE)
sebagai wadah bagi mahasiswa lintas daerah:
– Untuk bertukar informasi mengenai riset dan
pengembangan energi di daerahnya knowledge
management system
– Follow up KENMI dan next plannya (bentuk
PIMNAS, dll)
– Aliansi diresmikan dengan stakeholder EBT mulai
dari riset, pengembangan, pembentukan kultur,
hingga implementasi kebijakan di semua daerah
koordinasi dengan DEN
29. • Pemerintah harus terbuka dan mau untuk menerima masukan dari
Perguruan Tinggi perlu dibuat regulasi atau badan yang memungkinkan
kolaborasi Pemerintah‐PT‐Industri‐Masyarakat
• Proteksi terhadap potensi‐potensi EBT lokal, misalnya kasus Papua,
Geotermal dll
• IdenEfikasi relasi dan membentuk jejaring lintas bidang berdasarkan
Quadrohelix Model:
– Pemerintahan : DPR, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemda
– Masy. Sipil : komunitas, LSM,
– Pengusaha : bidang energi, listrik, pangan
– Perguruan Tinggi : Pusat pengembangan EBT lokal, berdayakan mahasiswa
– Media : jalur propaganda nilai dan visi kemandirian EBT!
30. • Penyusunan Renstra EBT:
– acuan kembali ke bentuk GBHN atau sejenisnya,
sehingga ada ACTION PLAN terukur
– Kriteria : ada target, komunikasi‐interaksi lintas bidang,
arah sinergis, budgeEng, rotasi komunitas akademik
• Membuat pusat peneliEan yang bisa diakses
masyarakat, atau bisa digunakan konsep balai desa,
innovaEon center, dll
– Musyawarah mufakat untuk berbagi peran mengenai implementasi
EBT
– Perencanaan parEsipaEf
31. • Penyediaan energi melalui:
1. Penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri;
2. pengopEmalan produksi energi;
3. pelaksanaan konservasi energi
• Pemanfaatan energi melalui:
1. efisiensi pemanfaatan energi;
2. diversifikasi energi.
• Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga
keekonomian,
1. dengan tetap mernperErnbangkan kemampuan usaha kecil, dan
2. bantuan bagi masyarakat Edak mampu dalam jangka waktu tertentu.
• Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan.
32. • Pengembangan infrastruktur energi termasuk
peningkatan akses konsumen terhadap energi;
• Kemitraan pemerintah dan dunia usaha
• Pemberdayaan masyarakat;
• Pengembangan litbang serta pendidikan dan
pelaEhan.
34. 1. Konsep Dasar GKN‐KEMANDIRIAN
Tidak adanya intervensi asing dalam
kebijakan negara, terutama kebijakan dalam
negeri
Pemerintah
Menjadi negara yang merdeka dan
berdaulat, dipandang di mata dunia Peradilan
internasional
DPR
Mampu mengelola SDA dan SDM dengan
mengusahakan pengembangan teknologi
anak bangsa Perguruan
Tinggi
2. Kolaborasi Masyarakat Masyarakat
Pekerja
Sipil Ekonomi
Serikat
QUADROHELIKS
kolaborasi Masyarakat Sipil, Pemerintah,
Masyarakat Pemodal dengan Perguruan
Tinggi sebagai thinktanknya