Indonesia belum berhasil melaksanakan reformasi tanah secara memadai pada era reformasi. Struktur kepemilikan tanah di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan swasta dan pemerintah, sehingga sering terjadi konflik dengan masyarakat. Petani memiliki hak atas tanah yang lemah ketika berhadapan dengan pihak swasta dan pemerintah akibat alih fungsi lahan dan kewenangan pemerintah yang besar.

1. Berdasarkan bacaan-bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber, nampak jelas bahwa pada era reformasi, Indonesia belum mampu melaksanakan land reform dengan baik. Hingga era reformasi, tipe struktur agraria di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong tipe kapitalis, di mana tanah masih dikuasai oleh swasta atau perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya terjadi konflik karena perebutan lahan antara masyarakat dengan swasta yang didukung oleh pemerintah. Sebenarnya, di Indonesia, baik swasta, masyarakat, maupun negara diberikan hak yang sama untuk menguasai tanah. Permasalahannya adalah tidak cukupnya tanah yang dikuasai masyarakat secara privat, sedangkan pihak swasta dan negara dikritik karena menguasai tanah secara lebih luas. Semakin sempitnya tanah yang dikuasai masyarakat, khususnya petani, adalah karena tingginya tarikan swasta dalam mekanisme pasar berupa alih fungsi lahan dan kewenangan negara yang besar dan sepihak dalam mekanisme hukum formal. Dengan kata lain, otoritas petani terhadap tanah adalah lemah dalam berhadapan dengan swasta dan pemerintah.<br />http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/FAE22-2b.pdf<br />