Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai persiapan pengadaan barang/jasa bagian pertama

1. PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
BAGIAN-1
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya

2. TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN
SPESIFIKASI DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN
JAMINAN PENGADAAN & SERTIFIKAT GARANSI
2

3. PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES
PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:
• Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa
• Memahami proses kaji ulang RUP
• Memahami proses penyusunan Spesifikasi dan HPS
• Melaksanakan evaluasi HPS dan revisi HPS dengan latihan
kelompok
• Memahami pemilihan jenis kontrak
• Memahami Ketentuan Jaminan Pengadaan & Sertifikat
Garansi
3

4. TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Rencana Umum Pengadaan
• Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan,
Pemaketan, Pengorganisasian PBJ, dan KAK
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan yang terdiri dari:
• Pengkajian ulang RUP
• Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan (Jenis)
Kontrak, Tanda Bukti Perjanjian
Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J
• Pengkajian ulang spesifikasi dan HPS
• Pemilihan Sistem Pengadaan B/J
o Penetapan metode pemilihan
o Penetapan metode penyampaian dokumen
o Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
• Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan
• Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
• Penyusunan Dokumen Pengadaan
PA/ KPA
PPK
ULP/
Pejabat
Pengadaan
4

5. 5
PENDAHULUAN
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
 Merupakan tahap awal dalam kegiatan
pengadaan barang/ jasa pemerintah
 Peranannya sangat strategis dan menentukan
dalam menjadi acuan kegiatan pengadaan
 Harus bisa memberikan informasi mengenai
target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya
dan manfaat pengadaan
 Disusun oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA
K/L/D/I

6. 6
PENDAHULUAN
Langkah-langkah Menyusun RUP
Diumumkan di website
K/L/D/I, papan
pengumuman resmi dan
portal pengadaan nasional.
Setelah RKA disetujui DPR
Setelah APBD disetujui
Pemerintah Daerah dan
DPRD.
Dapat mengumumkan
Pengadaan yang
kontraknya dilaksanakan
TA berikutnya.
Untuk APBD,
Pengumuman setelah
APBD ditetapkan DPRD.
Isi Pengumuman paling
kurang:
• Nama dan Alamat
Pengguna Anggaran
• Paket Pekerjaan
• Lokasi pekerjaan
• Perkiraan biaya
OutputRUPolehPA/KPA
Barang/Jasa Pemerintah yang
dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup
jenis, spesifikasi, jumlah/volume
barang/jasa yang dibutuhkan
Rencana Anggaran dalam
DIPA/DPA: biaya paket, honorarium,
biaya pengumuman, biaya
penggandaan, dan biaya lainnya
Kebijakan umum tentang
Pemaketan, Cara pengadaan,
Pengorganisasian PBJ, dan
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan,
paling sedikit memuat: Uraian
kegiatan, waktu pelaksanaan,
spesifikasi. teknis dan perkiraan
biaya

7. 7
PPK dapat
mengundang
ULP/Pejabat
Pengadaan
dan tim teknis
untuk
melakukan
pengkajian
ulang
(pembahasan)
terhadap
rencana
umum
pengadaan
1
Hal-hal yang
dikaji ulang
dan dibahas
meliputi:
• Pengkajian
ulang
kebijakan
umum
pengadaan
• Pengkajian
ulang
rencana
penganggara
n biaya
pengadaan
• Pengkajian
ulang KAK
2
Penyusunan
Berita Acara
hasil rapat
koordinasi
tentang
pengkajian
ulang rencana
umum
pengadaan
3
PPK
mengajukan
usulan
perubahan
rencana
umum
pengadaan
kepada
PA/KPA
berdasarkan
berita acara
pengkajian
ulang rencana
umum
pengadaan
4
PA/KPA
menetapkan
Rencana
Umum
Pengadaan
yang sudah
dikaji ulang
sesuai dengan
kewenangan -
nya
5
Langkah-langkah Pengkajian

8. 8
PENGKAJIAN ULANG
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
PA/KPA menetapkan:
Rencana Umum
Pengadaan
1
PPK menyusun dan
menetapkan:
Rencana Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
yang terdiri dari:
• Spesifikasi
• Harga Perkiraan Sendiri
(HPS)
• Rancangan Kontrak
2
ULP/PP menerima rencana
pelaksanaan pengadaan dan
menyusun rencana
pemilihan dengan
mempersiapkan:
• Kaji ulang spesifikasi dan
HPS
• Sistem pengadaan
• Sistem penilaian
kualifikasi
• Penyusunan jadwal
• Penyusunan dokumen
pengadaan
3
Proses setelah RUP dikaji ulang

9. PENGKAJIAN ULANG RUP
Kebijakan Umum
9
Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum
Pengadaan:
• Pada kebijakan umum, yang bisa dikaji hanya pemaketan
saja.
• Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan
yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien,
meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri
• Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar
pengkajian
• Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau
ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk
menggabungkan atau memecah paket

10. 10
PENGKAJIAN ULANG RUP
Ketentuan Umum Pemaketan
Nilai paket pekerjaan
sampai dengan
Rp 2.500.000.000
(dua miliar lima ratus
juta rupiah)
diperuntukkan bagi
Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi
kecil, dengan syarat
kompetensi teknis yang
dibutuhkan untuk
menyelesaikan
pekerjaan dapat
dipenuhi
Menetapkan sebanyak-
banyaknya paket yang
bisa dilaksanakan untuk
Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi
kecil dengan tetap
memperhatikan prinsip
efisiensi, persaingan
sehat, kesatuan sistem,
dan kualitas
kemampuan teknis
Memaksimalkan
penggunaan produksi
dalam negeri

11. 11
PENGKAJIAN ULANG RUP
Prosedur Pemaketan
Usaha Mikro/
Kecil/Koperasi
kecil
Untuk Usaha
Non-Kecil
Barang/PK/JL
≤ 2,5 Milyar
TIDAK
YA
Menuntut kompetensi
teknis yang hanya
dimiliki oleh usaha
non kecil dan/atau
kesatuan sistem
dan/atau kualitas

12. 12
PENGKAJIAN ULANG RUP
Larangan Pemaketan
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di
beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket
untuk menghindari pelelangan
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

13. PENGKAJIAN ULANG RUP
Rencana Biaya Penganggaran Pengadaan
13
• Materi yang dikaji:
 Rencana biaya paket pekerjaan
 Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
• Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan
dilakukan untuk memastikan:
 Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran
sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;
 Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket
pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi
kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket
pekerjaan;
 Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
• Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan
administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK
dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi
dokumen anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda
tangani oleh pihak yang membahas.

14. PENGKAJIAN ULANG RUP
Kerangka Acuan Kerja
14
Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat
uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
5W + 1HKerangka Acuan Kerja memuat
 Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?)
 Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang
akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?)
 Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan
batas-batas tahun anggaran (When?)
 Siapa yang akan melaksanakan (Who?)
 Lokasi dilaksanakan pekerjaan (Where?)
 Tahapan/metodologi pelaksanaan pekerjaan (How?)

15. PENGKAJIAN ULANG RUP
Kerangka Acuan Kerja
15
• Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas
• Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup
jelas
• Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan
penyedia barang/jasa)
• Spesifikasi teknis barang/jasa
• Total perkiraan biaya pekerjaan
• Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan
• Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan
• Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan
• Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang
• Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti
• Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan
yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut
• Dokumen-dokumen pendukung
Hal-hal yang harus dikaji

16. PENGKAJIAN ULANG RUP
Penetapan RUP Setelah Dikaji Ulang
16
Berita Acara rapat koordinasi antara
PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan
dalam rangka mengkaji ulang
rencana umum pengadaan
Usulan PPK kepada PA/KPA tentang
perubahan terhadap rencana umum
pengadaan
Ketetapan PA/KPA terhadap usulan
perubahan RUP
Apabila PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan sepakat untuk mengubah
Rencana Umum Pengadaan, maka
perubahan tersebut diusulkan oleh
PPK kepada PA/KPA untuk
ditetapkan kembali
Apabila ada perbedaan pendapat
antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan terkait Rencana Umum
Pengadaan maka PPK mengajukan
permasalahan ini kepada PA/KPA
untuk diputuskan
Putusan PA/KPA bersifat final
TAHAPAN OUTPUT

17. Latihan 1
Pendahuluan dan Pengkajian Ulang RUP?
17
• Cara Pengadaan
• Pemaketan

18. 18
• Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan
kebutuhan pengguna/penerima akhir;
• Tidak mengarah kepada merek/produk
tertentu, kecuali untuk pengadaan suku
cadang;
• Memaksimalkan penggunaan produksi dalam
negeri;
• Memaksimalkan penggunaan Standar
Nasional Indonesia (SNI)
Ketentuan Umum
Penyusunan Dokumen Spesifikasi
Barang/Jasa

19. 1919PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa
• Menyediakan informasi tentang barang/jasa
yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa
• Spesifikasi ini digunakan oleh:
 Penyedia barang/jasa sebagai acuan
dalam menyampaikan penawaran
 ULP dalam menyusun dokumen
pengadaan dan mengevaluasi penawaran
Tujuan

20. 20
Apa akibatnya bagi organisasi Anda, jika spesifikasi
yang ditetapkan tidak sesuai
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa

21. 21
Rencana
Umum
Pengadaan
Kaji
Ulang
Menetapkan
Spesifikasi
Dokumen
Pengadaan
Persyaratan
Teknis
PPK ULP/PPPA
Perubahan terhadap Spesifikasi
harus dengan persetujuan PPK
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa
Tahapan dan Pihak Terkait

22. 2222PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Jenis Spesifikasi Barang/Jasa
Kualitas
Kuantitas/Jumlah
Tempat
Harga
Waktu

23. 23PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Metode Penyusunan Spesifikasi Barang/Jasa
Conformance
Performance
Teknikal
Contoh/sample
Komposisi
Merek
Fungsi
Kinerja

24. 24
HPS ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk
kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang
menggunakan bukti pembelian
ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan
rinciannya bersifat rahasia
HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi)
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran
kerugian negara
Riwayat HPS harus didokumentasikan
KetentuanUmumHPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

25. 25
Sah jika ditandatangani oleh:
 PPK(sebagai yang menetapkan)
Dokumen
HPS SAH
Dokumen
HPS SAH
Dokumen
HPS SAH
Diumumkan
Nilai Total
HPS
PPK ULP/PP
Usulan
Dokumen
HPS
Usulan
Dokumen
HPS
Usulan
Dokumen
HPS
Ditetapkan
Tahapan dan Pihak Terkait
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan HPS

26. 26
PPK
Menetapkan HPS
Rp
Harga optimal/ wajar
TIDAK “MARK-UP”
Memperhitungkan semua
komponen biaya
Perhitungkan keuntungan penyedia
+ overheadPenyedia
Barang/ Jasa
ULP/PP
Mengumumkan Nilai Total HPS
HPS bukan sebagai dasar
untuk menentukan besaran
kerugian negara
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan HPS
Fungsi HPS
• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya
• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam
seleksi dengan evaluasi pagu anggaran dan kualitas
• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran
yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS

27. 27
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
Pengadaan Barang/Jasa;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);
c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;
Data/Informasi untuk membuat HPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan HPS

28. 28
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan
dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
Data/Informasi untuk membuat HPS (lanjutan...)
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan HPS
 HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan
informasi harga barang/jasa di luar negeri
 HPS telah memperhitungkan PPn (overhead + profit yang wajar)
 HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-
lain dan PPh penyedia barang/jasa

29. 29
Mengecek besarnya
pagu dana dari
DIPA/PO
Mempelajari
Dokumen
Perencanaan
Umum (DIPA/DPA,
KAK dan RAB)
Menghitung/
menetapkan harga
satuan
Menghitung jumlah
biaya untuk setiap
mata pembayaran
Menjumlahkan
semua biaya untuk
seluruh mata
pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan
besarnya HPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Prosedur Penyusunan HPS
Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana,
maka dapat dilakukan:
1. Perubahan spesifikasi teknis
2. Revisi PO/LK

30. 30
Mengecek besarnya
pagu dana dari
DIPA/PO
Mempelajari
Dokumen
Perencanaan
Umum
Hitung analisa
harga untuk setiap
mata pembayaran
(pay-item)
Menghitung/
menetapkan harga
satuan
Menjumlahkan
jumlah biaya untuk
setiap mata
pembayaran
Menjumlahkan
semua biaya untuk
seluruh mata
pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan
besarnya HPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Prosedur Penyusunan HPS

31. 31
Mengecek besarnya
pagu dana dari
DIPA/PO
Mempelajari
Dokumen
Perencanaan
Umum antara lain:
KAK dan RAB
Menghitung Komponen
Biaya (Biaya Langsung
Personil/Remuneration)
dan Biaya Langsung
Non Personil (Direct
Reimbursable Cost)
Menghitung jumlah
biaya untuk setiap
item pengeluaran
Menjumlahkan
semua biaya untuk
seluruh item
pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan
besarnya HPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Prosedur Penyusunan HPS
Biaya langsung non-personil tidak
melebihi 40% dari biaya total, kecuali
untuk pekerjaan yang bersifat khusus

32. Latihan 2
Spesifikasi dan HPS…..?
32

33. 33
Bukti
Pembelian
(s/d 10 juta)
Kuitansi
(s/d 50
juta)
Surat
Perintah
Kerja (SPK)
Surat
Perjanjian
• Pengadaan Jasa
Konsultansi s.d Rp 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya s.d
Rp 200 juta
• Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas
Rp 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya
di atas Rp 200 juta
Bukti Perjanjian

34. 34PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
LANGKAH-
LANGKAH
PEMILIHAN
JENIS
KONTRAK
Mengidentifika-
sikan
barang/jasa
yang akan
diadakan
Mengenali
masing-
masing
jenis
kontrak
Memilih dan
menetapkan
salah satu
jenis
kontrak
Langkah Pemilihan Jenis Kontrak
1
23

35. 35PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
Lump sum
Harga satuan
Gabungan lump sum
dan harga satuan
Terima jadi (turnkey)
Persentase
PEMBEBANAN
TAHUN
ANGGARAN
Tahun tunggal
Kontrak pengadaan
tunggal
Kontrak payung
Tahun jamak
JENIS
PEKERJAAN
Pekerjaan tunggal
Pekerjaan
terintegrasi
SUMBER
PENDANAAN
CARA
PEMBAYARAN
JENIS KONTRAK
Kontrak pengadaan
bersama

36. 36PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
Bukti
Pembelian
Kuitansi
Surat
Perintah
Kerja (SPK)
Surat
Perjanjian
• Identitas penyedia
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai
sesuai ketentuan yang berlaku
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk
yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain)
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai
sesuai ketentuan yang berlaku
ISIMINIMAL

37. Latihan 3
Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
37

38. 38
Ketentuan Umum
Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank
umum/lembaga keuangan lainnya yang
diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada
pengguna barang/jasa untuk menjamin
terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia
barang/jasa.
SURAT JAMINAN
PENERBIT
SURAT JAMINAN
Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/
Perusahaan Asuransi.

39. 3939
Jaminan
Penawaran
Jaminan
Sanggahan
Banding
Jaminan
Pelaksanaan
Jaminan Uang
Muka
Jaminan
Pemeliharaan
Jaminan Atas
Pengadaan
Barang/Jasa
JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI
Jenis Jaminan

40. 4040JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Penawaran
• Digunakan untuk menyertai surat penawaran
• Nilainya 1% - 3% dari HPS
• Masa berlaku s.d penandatanganan kontrak
• Untuk paket pekerjaan diatas Rp 200 juta (untuk
Pelelangan)
• Fungsi menjamin data penawaran dan
kesungguhan penyedia barang jasa
• Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk
pengadaan Jasa Konsultansi

41. 4141JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Sanggah Banding
Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan
sebesar 1/100 (satu perseratus)
dari nilai total HPS

42. 42JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Pelaksanaan
 Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ
dan sebelum kontrak ditandatangani
 Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah
80% HPS
 Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya
atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi
 Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Jasa lainnya –
dimana aset penyedia dikuasai Pengguna
 Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan
Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
 Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
 Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya

43. 4343JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Uang Muka (JUM)
 JUM harus diberikan dalam meminta uang muka
 Nilai maksimal untuk usaha kecil sebesar 30%
dari nilai kontrak dan untuk usaha non kecil
sebesar 20% dari nilai kontrak
 Nilai maksimal untuk Jasa Konsultansi sebesar
20% dari nilai kontrak
 Nilai maksimal untuk kontrak tahun jamak: 15%
dari total nilai kontrak atau 20% dari nilai kontrak
tahun pertama
 Pengembalian uang muka diperhitungkan secara
proporsional pada setiap tahapan pembayaran
 Diberikan bila dicantumkan di kontrak

44. 4444
 Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk:
a. Pekerjaan Konstruksi
b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan
masa pemeliharaan
 Diberikan dalam meminta pembayaran 100%
karena ada pekerjaan pemeliharaan
 Nilainya 5% dari kontrak
 Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau
retensi pembayaran
JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Pemeliharaan

45. 45
Dalam pengadaan barang, penyedia barang
menyerahkan Sertifikat Garansi
Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan
penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau
pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen
JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI
Sertifikat Garansi

46. TES ?........
46

47. Terima Kasih
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah