SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Analisis Laporan Realisasi APBD
Pemerintah Kabupaten Sleman
2011-2012

Menurut Widodo dalam Halim (2002:L5) terdapat beberapa anlisis rasio dalam
pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang
bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
a. Rasio Efektifitas

b. Rasio Efisiensi

3. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja
a. Rasio Belanja Rutin

b. Rasio Belanja Pembangunan
4. Rasio Pertumbuhan
a. Realisasi Penerimaan PAD

b. Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Keterangan:
Xn
= Tahun yang dihitung
Xn-1 = Tahun sebelumnya

Hasil Perhitungan
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun

PAD

Pendapatan Transfer

Rasio (%)

Pola Hubungan

2011

226,723,271,088.47

1,062,765,759,317.00

21.33

Instruktif

2012

301,069,539,284.13

1,281,708,216,150.00

23.49

Instruktif

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
a. Rasio Efektifitas
Tahun
2011
2012

Realisasi PAD
226,723,271,088.47
301,069,539,284.13

Target Penerimaan PAD
203,416,683,768.00
241,003,081,720.31

Rasio (%)
111.46
124.92

Kriteria
Efektif
Efektif
b. Rasio Efisiensi
Tahun
2011
2012

Biaya Pemungutan
6,137,744,928.40
17,936,437,501.40

Realisasi PAD
226,723,271,088.47
301,069,539,284.13

Rasio (%)
2.71
5.96

Kriteria
Efisien
Efisien

3. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja
a. Rasio Belanja Rutin
Tahun
2011
2012

Total Belanja Rutin
1,142,118,624,078.58
1,241,689,260,072.05

Total APBD
1,278,055,164,511.30
1,421,401,170,875.33

Rasio (%)
89.36
87.36

Total APBD
1,278,055,164,511.30
1,421,401,170,875.33

Rasio (%)
7.52
9.32

b. Rasio Belanja Pembangunan
Tahun
2011
2012

Total Belanja Pembangunan
96,111,399,134.72
132,536,252,044.00

4. Rasio Pertumbuhan
a. Realisasi Penerimaan PAD
Tahun
2011
2012

Realisasi Penerimaan PAD
Xn-Xn-1
226,723,271,088.47 - 163,056,459,137.93
301,069,539,284.13 - 226,723,271,088.47

Realisasi Penerimaan PAD
Xn-1
163,056,459,137.93
226,723,271,088.47

Rasio (%)
39.05
32.79

b. Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan
Tahun
2011
2012

Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan
Xn-Xn-1
1,311,473,547,855.47 - 1,095,628,887,559.93
1,589,722,974,409.13 - 1,311,473,547,855.47

Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan
Xn-1
1,095,628,887,559.93
1,311,473,547,855.47

Rasio
(%)
19.7
21.22

c. Realisasi Belanja Pembangunan
Tahun
2011
2012

Realisasi Belanja Pembangunan
Xn-Xn-1
96,111,399,134.72 - 99,812,269,370.81
132,536,252,044.00 - 96,111,399,134.72

Realisasi Belanja Pembangunan PAD
Xn-1
99,812,269,370.81
96,111,399,134.72

Rasio
(%)
-3.71
37.90
Kesimpulan
Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mendukung
otonomi daerahnya masih sangat rendah. Ini dibuktikan dari tingkat rasio kemandirian yang
menyatakan bahwa pola hubungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama
dua tahun anggaran terakhir memiliki pola yang instruktif (<25%), artinya daerah masih
belum mampu melaksanakan otonomi daerahnya dan masih tergantung pada pemerintah
pusat.
Namun begitu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah efektif dan efisien dalam
mengelola pendapatan asli daerahnya. Bahkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan
sempat menyentuh rasio efisiensi 2.71% pada tahun 2011. Ini artinya Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman semakin sedikit mengeluarkan biaya untuk merealisasi pendapatannya.
Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti
persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana
ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2008:235). Hal ini terlihat dari rasio
belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak banyak melakukan investasi pada
pembangunan dan belanja asset tetap. Pembelanjaan diprioritaskan pada kebutuhan operasi
(Belanja Rutin), bahkan mencapai 89.36% pada tahun anggaran 20122 dan 87.36% pada tahun
anggaran 2012.

Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan terlihat meningkat menjadi
21.22% dari yang sebelumnya sebesar 19.7%. Bahkan rasio belanja pembangunan menunjukkan
pertumbuhan yang sangat drastis. Dari tahun 2010 ke 2011 belanja pembangunan turun sebesar
3.71%, namun pada tahun anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kembali aktif
(37.90%) membelanjakan anggaran guna kebutuhan pembangunan, belanja peralatan dan mesin,
dan belanja asset tetap lainnya. Hanya rasio penerimaan PAD tahun anggaran 2012 yang sedikit
menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 39.05% menjadi 32.79%.

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Assalamualiakum wr wb
Assalamualiakum wr wbAssalamualiakum wr wb
Assalamualiakum wr wbfiraspermana
 
Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia Syukriy Abdullah
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...Yudhi Aldriand
 
Analisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakAnalisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakrosarahardi
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009Usman Yasin
 
Kelas1 Sd Ips Muhammad Riduwan
Kelas1 Sd Ips Muhammad RiduwanKelas1 Sd Ips Muhammad Riduwan
Kelas1 Sd Ips Muhammad Riduwanw0nd0
 
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...pelayanan
 
analisis laporan keuangan
analisis laporan keuangananalisis laporan keuangan
analisis laporan keuanganelvi akmal
 
Karya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuanganKarya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuanganandi asrul zani
 
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuanganKuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuanganRose Meea
 
Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2010Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2010joihot
 
Contoh karya tulis ilmiah lengkap
Contoh karya tulis ilmiah lengkapContoh karya tulis ilmiah lengkap
Contoh karya tulis ilmiah lengkapGiyanti Gie
 

Andere mochten auch (19)

Domisili fiskal .
Domisili fiskal .Domisili fiskal .
Domisili fiskal .
 
Assalamualiakum wr wb
Assalamualiakum wr wbAssalamualiakum wr wb
Assalamualiakum wr wb
 
Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesiaPanduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia
 
Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
 
Analisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakAnalisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetak
 
Makalah apbd
Makalah apbdMakalah apbd
Makalah apbd
 
Pemekaran wilayah menimbulkan masalah baru
Pemekaran wilayah  menimbulkan masalah baruPemekaran wilayah  menimbulkan masalah baru
Pemekaran wilayah menimbulkan masalah baru
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
 
LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009
 
Makalah Pelayanan publik
Makalah Pelayanan publikMakalah Pelayanan publik
Makalah Pelayanan publik
 
Kelas1 Sd Ips Muhammad Riduwan
Kelas1 Sd Ips Muhammad RiduwanKelas1 Sd Ips Muhammad Riduwan
Kelas1 Sd Ips Muhammad Riduwan
 
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
 
analisis laporan keuangan
analisis laporan keuangananalisis laporan keuangan
analisis laporan keuangan
 
Karya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuanganKarya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuangan
 
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuanganKuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
 
Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2010Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
 
Contoh karya tulis ilmiah lengkap
Contoh karya tulis ilmiah lengkapContoh karya tulis ilmiah lengkap
Contoh karya tulis ilmiah lengkap
 

Analisis Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sleman 2011-2012

  • 1. Analisis Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sleman 2011-2012 Menurut Widodo dalam Halim (2002:L5) terdapat beberapa anlisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut : 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah a. Rasio Efektifitas b. Rasio Efisiensi 3. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja a. Rasio Belanja Rutin b. Rasio Belanja Pembangunan
  • 2. 4. Rasio Pertumbuhan a. Realisasi Penerimaan PAD b. Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan c. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Keterangan: Xn = Tahun yang dihitung Xn-1 = Tahun sebelumnya Hasil Perhitungan 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun PAD Pendapatan Transfer Rasio (%) Pola Hubungan 2011 226,723,271,088.47 1,062,765,759,317.00 21.33 Instruktif 2012 301,069,539,284.13 1,281,708,216,150.00 23.49 Instruktif 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah a. Rasio Efektifitas Tahun 2011 2012 Realisasi PAD 226,723,271,088.47 301,069,539,284.13 Target Penerimaan PAD 203,416,683,768.00 241,003,081,720.31 Rasio (%) 111.46 124.92 Kriteria Efektif Efektif
  • 3. b. Rasio Efisiensi Tahun 2011 2012 Biaya Pemungutan 6,137,744,928.40 17,936,437,501.40 Realisasi PAD 226,723,271,088.47 301,069,539,284.13 Rasio (%) 2.71 5.96 Kriteria Efisien Efisien 3. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja a. Rasio Belanja Rutin Tahun 2011 2012 Total Belanja Rutin 1,142,118,624,078.58 1,241,689,260,072.05 Total APBD 1,278,055,164,511.30 1,421,401,170,875.33 Rasio (%) 89.36 87.36 Total APBD 1,278,055,164,511.30 1,421,401,170,875.33 Rasio (%) 7.52 9.32 b. Rasio Belanja Pembangunan Tahun 2011 2012 Total Belanja Pembangunan 96,111,399,134.72 132,536,252,044.00 4. Rasio Pertumbuhan a. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2011 2012 Realisasi Penerimaan PAD Xn-Xn-1 226,723,271,088.47 - 163,056,459,137.93 301,069,539,284.13 - 226,723,271,088.47 Realisasi Penerimaan PAD Xn-1 163,056,459,137.93 226,723,271,088.47 Rasio (%) 39.05 32.79 b. Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan Tahun 2011 2012 Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan Xn-Xn-1 1,311,473,547,855.47 - 1,095,628,887,559.93 1,589,722,974,409.13 - 1,311,473,547,855.47 Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan Xn-1 1,095,628,887,559.93 1,311,473,547,855.47 Rasio (%) 19.7 21.22 c. Realisasi Belanja Pembangunan Tahun 2011 2012 Realisasi Belanja Pembangunan Xn-Xn-1 96,111,399,134.72 - 99,812,269,370.81 132,536,252,044.00 - 96,111,399,134.72 Realisasi Belanja Pembangunan PAD Xn-1 99,812,269,370.81 96,111,399,134.72 Rasio (%) -3.71 37.90
  • 4. Kesimpulan Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mendukung otonomi daerahnya masih sangat rendah. Ini dibuktikan dari tingkat rasio kemandirian yang menyatakan bahwa pola hubungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama dua tahun anggaran terakhir memiliki pola yang instruktif (<25%), artinya daerah masih belum mampu melaksanakan otonomi daerahnya dan masih tergantung pada pemerintah pusat. Namun begitu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya. Bahkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan sempat menyentuh rasio efisiensi 2.71% pada tahun 2011. Ini artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman semakin sedikit mengeluarkan biaya untuk merealisasi pendapatannya. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2008:235). Hal ini terlihat dari rasio belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak banyak melakukan investasi pada pembangunan dan belanja asset tetap. Pembelanjaan diprioritaskan pada kebutuhan operasi (Belanja Rutin), bahkan mencapai 89.36% pada tahun anggaran 20122 dan 87.36% pada tahun anggaran 2012. Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan terlihat meningkat menjadi 21.22% dari yang sebelumnya sebesar 19.7%. Bahkan rasio belanja pembangunan menunjukkan pertumbuhan yang sangat drastis. Dari tahun 2010 ke 2011 belanja pembangunan turun sebesar 3.71%, namun pada tahun anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kembali aktif (37.90%) membelanjakan anggaran guna kebutuhan pembangunan, belanja peralatan dan mesin, dan belanja asset tetap lainnya. Hanya rasio penerimaan PAD tahun anggaran 2012 yang sedikit menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 39.05% menjadi 32.79%.