SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1
Data Terpadu
Program
Penanganan
Fakir Miskin
Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)
Kota Salatiga, 23 Agustus, 2016
2
Sejarah Pengukuran Kemiskinan di Indonesia
No Aspek Data Kemiskinan Makro
Data Sasaran Program
Penanggulangan Kemiskinan
(Mikro)
1 Tahun
Tersedia
Sejak 1976—yg dikeluarkan
1984 (tersedia setiap 3
tahun)
Tahun 2005, 2008, 2011, 2015
2 Metodologi • Pendekatan Kebutuhan
Dasar
• GK Makanan + GK Non-
Makanan
• Pendekatan Kualitatif
• Indeks atau Proxy Means Test
(PMT) dari ciri-ciri Rumah
Tangga (RT) miskin
3 Sumber Data Susenas (sampel) PSE2005, PPLS2008, PPLS2011,
PBDT2015
4 Output Jumlah penduduk miskin di
setiap daerah berdasarkan
ESTIMASI
Jumlah RT sasaran (desil 1. desil
2. desil 3, desil 4) berdasarkan
nama dan alamat
5 Kegunaan Perencanaan dan evaluasi
program kemiskinan
dengan target geografis
Penetapan sasaran rumah
tangga secara langsung pada
Program Bantuan dan
Perlindungan Sosial (BLT, PKH,
Raskin, PBI/JKN, dsb.)
33
Dasar Hukum Terkait
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013
Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 101 (b)
Semua instansi pengguna wajib
menjadikan NIK sebagai dasar
penerbitan dokumen
Pasal 11 : Penetapan
44
Pokja Pengelolaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
• Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia
• Penanggung Jawab:
• Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
• Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
• Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
• Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial
• Tim Teknis: Gabungan Staf Menko PMK, Kemensos, dan TNP2K
I. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 24/HUK/2016 Tentang
Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
II. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 32/HUK/2016
Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 Jiwa
digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir
miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,
baik yang menggunakan APBN maupun APBD.
“
“
55
Alur Proses Pelayanan Permintaan Data
Lama Proses: 14 Hari Kerja
• Surat ditujukan kepada Menteri Sosial, dengan tembusan
kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K.
• Menteri mendisposisi kepada Direktur Jenderal Penanganan
Fakir Miskin Kementerian Sosial.
• Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
memerintahkan Pokja Pengelola Basis Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin untuk menyiapkan data sesuai
dengan permintaan.
• Pokja melakukan penyiapan data (Alur Terlampir).
• Data disampaikan kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin
untuk disetujui.
• Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Dirjen PFM,
Sekretaris Eksekutif TNP2K, dan Pemohon Data.
• Penyerahan data kepada pemohon.
• Asistensi Pemanfaatan Data.
66
Alur Proses Penyiapan Data
• Penyiapan CD Data
• Penyiapan Surat Balasan
• Penyiapan password untuk mengakses data
PEMBUATAN
AKUN
Pemohon Data
ANALISIS KEBUTUHAN
DATA dan Pengecekkan
kelengkapan Dokumen
Permintaan Data
dengan Penanggung
Jawab Pemohon Data
PENERBITAN
FORMULIR
Tindak Lanjut
(FTL)
PENGECEKAN
dan
Persetujuan FTL
QUALITY CONTROL
oleh Kepala Pokja
Pengelola Data
Terpadu Program PFM
1 3 4 72
PENGOLAHAN
DATA
5 6
PENUTUPAN
AKUN dan
pengarsipan
8
7
ANGGOTA KELUARGA
• Memeh (NIK: 3171066406440002) lahir di Tasikmalaya,
24/6/1944
Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum pernah bersekolah,
Peserta BPJS PBI
• Idawati (NIK: 3171064205690003) lahir di Jakarta,
2/5/1969
Anak, 45 tahun, cerai mati, tidak bersekolah lagi, Peserta
BPJS PBI
• Adam Noval (NIK: 3171061506910001) lahir di
Jakarta,15/6/1991
Cucu, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi,
Peserta BPJS PBI, Buruh
• Dwi Fadli (NIK: 3171061809960004) lahir di Jakarta,
18/9/1996
Cucu, 18 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI
• Natasha Caroline (NIK: 3171066808020003) lahir di Jakarta,
28/8/2002 Cucu, 12 tahun, belum menikah, SD , Peserta
BPJS PBI
KONDISI RUMAH TINGGAL
• Kepemilikan rumah
• Tipe dinding
• Kualitas dinding
• Jenis atap
• Kualitas atap
KEPEMILIKAN ASET
• Mobil
• Sepeda motor
• Lemari es
• Tabung gas 12 kg
• HP dalam rumah tangga
• Sumber air minum
• Cara memperoleh air
minum
• Penerangan utama
• Source cooking fuel
• Sanitasi/tempat BAB
: Rumah sendiri
: Tembok
: Jelek
: Genteng
: Jelek
: Sumur bor/pompa
: Tidak membeli
: Listrik PLN
: Minyak tanah
: Sendiri
: Tidak punya
: Tidak punya
: Tidak punya
: Tidak punya
: Tidak punya
Desil kesejahteraan : 1
• NIK
• No. Kartu Keluarga
• No. KKS
• Kode wilayah
Ijo
•Provinsi
•Kabupaten
•Kecamatan
•Desa
•Alamat
: 3171061012320001
: 3171060701091802
: 373INS10310A05
: 3173020001
: DKI Jakarta
: Kota Jakarta Pusat
: Menteng
: Menteng
: Jalan Menteng Jaya
RT 001/RW 08
Nama Kepala Keluarga
Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Peserta BPJS PBI : Ya
Sidik Jari: ✔ | Iris Mata: ✔ | Ketunggalan: ✔
DATA TERPADU
• Tempat/Tanggal Lahir : Depok 10/12/1932
8
Data agregat/distribusi
tingkat kecamatan
Data individu
DENGAN
nama dan alamat
• Digunakan hanya untuk program-program
penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.
• Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana
program baik pusat maupun daerah.
• Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna
yang berisi tentang deskripsi dan sasaran program
– dapat berdiskusi dengan staf teknis TNP2K.
• Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh
baik pemerintah pusat maupun daerah.
• Pengguna: Pemerintah pusat dan daerah, lembaga
penelitian, LSM, dll.
• Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna.
Data individu TANPA
nama dan alamat
• Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik
oleh pemerintah pusat maupun daerah.
• Dapat diakses melalui website TNP2K.
Dikelola Bersama Kementerian Sosial dan Sekretariat TNP2K
Layanan Permintaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
99
Permintaan Pemanfaatan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
Sejak Terbentuknya POKJA
Data tidak
untuk
kepentingan
politik dan
komersial
Masyarakat luas
Diproses 8
Selesai 3
Diproses 18
Selesai 3
Diproses 124
Selesai 70
11 21 194
Daftar nama dan alamat
Permintaan
Data
Kementerian/
Lembaga
Provinsi Kabupaten/
Kota
1010
Jumlah Rumah Tangga
(RT)
25.771.493
Jumlah Keluarga (KK)
27.046.374
Pemanfaatan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
Jumlah Individu
92.994.742 Jiwa
Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat
40% Status Sosial Ekonomi Terendah
GARIS KEMISKINAN (Sep
2015)
PENERIMA
KPS/KKS/
KIP/Rastra
11,13 %
40%
25%
Inclusion Error
Exclusion Error
PENERIMA
BANTUAN IURAN
(PBI) JKN
35%
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH)
8%
DATA
TERPADU
*
11
Tentang pelaksanaan
pembagian Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)
dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Instruksi Menteri Dalam
Negeri No. 54/3150/SJ
PPLS 2011 PBDT 2015
Musdes/Muskel
KPS 2013 KKS 2014
Mekanisme Perubahan Interim
2013 2014
402.000
33.000
Hasil Perubahan Melalui
Musdes/Muskel
12
Mekanisme Perubahan Basis Data Terpadu
Melalui Musdes/Muskel
13
Integrasi Proses Pemutakhiran Data Terpadu 2015
PPLS1
1
PPLS1
1
DAFTAR
Daftar RT
sementar
a
Konsultasi publik daftar
rumah tangga sementara
DESA
RW/DUSU
N
Distribusi
daftar rumah
tangga
sementara
Daftar RT
hasil konsultasi
publik yang telah
disahkan
Bupati/Walikota
Daftar rumah tangga
yang telah disahkan
oleh Bupati/Walikota
Pengolahan dan
perangkingan
PPLS1
1
PPLS1
1
DAFTAR
Pendataan
Basis Data
Terpadu
Pengesahan
oleh Bupati/
Walikota
1414
• PKH
• Raskin
• Jamkesmas
• Asuransi kesehatan lain
• Jamsostek
• KKS
• KIP
• BPJS/KIS
Kepesertaan Program
Karakteristik Rumah Tangga Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
• Nama Kepala RTS
• Alamat/SLS
• Desa
• Kecamatan
• Kabupaten/Kota
• Provinsi
• Jumlah Anggota RTS
Identitas RTS
• Nama anggota RTS
• Hubungan dengan
Kepala RTS
• Jenis kelamin
• Umur
• Status perkawinan
• Kepemilikan kartu ID
• No. Induk
Kependudukan (NIK)
• Akte/Buku Nikah
• Akte Cerai
• Akte Kelahiran
Demografi
• Kegiatan bekerja
• Lapangan kerja
• Status/kedudukan
pekerjaan
• Usaha Mikro Kecil
(UMK): pemilik usaha,
jenis usaha, jumlah
tenaga kerja, omset.
Ketenagakerjaan
• Status penguasaan
bangunan tempat tinggal
• Luas lantai
• Luas bangunan
• Jenis lantai
• Jenis dinding
• Jenis atap
• Sumber air minum
• Cara memperoleh air
minum
• Sumber penerangan
• Kelas daya listrik
terpasang
• Bahan bakar untuk
memasak
• Tempat buang air besar
• TPA tinja
• Kamar tidur
Perumahan
Catatan: Warna merah adalah variabel baru 2015
• Jenis cacat
• Penyakit kronis
menahun
• Status kehamilan
wanita
• Penggunaan alat/
cara KB
Kesehatan
• Partisipasi sekolah
• Status sekolah
• Kelas/jenjang tertinggi
• Ijazah tertinggi
Pendidikan
• Mobil
• Sepeda Motor
• Perahu Motor
• Kapal Motor
• Sepeda
• Perahu
• Lemari es
• Tabung gas
• Penguasaan lahan
• Kepemilikan ternak
• Emas
• HP
• TV
Kepemilikan Aset
15
15
Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Bantuan?
Lebih berhak menerima Bantuan karena kondisi anggota keluarga lain tidak
bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak
bekerja.
Secara kasat mata terlihat lebih
berhak menerima Bantuan
16
Pengalaman Internasional Terkait Dengan
Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga
Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014
83% 80.9% 79.5%
62.4%
85%
SUF cash transfer
(Chile)
RPS conditional
cash transfer
(Nikaragua)
PRAF Cash
transfer
(Honduras)
Progresa
conditional cash
transfer (Mexico)
BLSM cash
transfer and KPS
(Indonesia)
Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status
sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara
Kartu
Perlindungan
Sosial - KPS
(Indonesia)
83%
17
Terima kasih

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018Gedhe Foundation
 
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
 
9.0 pemutakhiran data pkh 2018
9.0 pemutakhiran data pkh 20189.0 pemutakhiran data pkh 2018
9.0 pemutakhiran data pkh 2018ABI SETIADI
 
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021Mohd. Yunus
 
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018 01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018 ABI SETIADI
 
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Pemerintah Kota Singkawang
 
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 fABI SETIADI
 
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
 
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022RizkieDani
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Akademi Desa 4.0
 
8.0 pertemuan kelompok dan p2 k2 2018
8.0 pertemuan kelompok dan p2 k2 2018 8.0 pertemuan kelompok dan p2 k2 2018
8.0 pertemuan kelompok dan p2 k2 2018 ABI SETIADI
 
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002radengembull
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 

Was ist angesagt? (17)

RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
 
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
 
9.0 pemutakhiran data pkh 2018
9.0 pemutakhiran data pkh 20189.0 pemutakhiran data pkh 2018
9.0 pemutakhiran data pkh 2018
 
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
 
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018 01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
 
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
 
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
 
Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013
 
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
 
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
 
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
 
8.0 pertemuan kelompok dan p2 k2 2018
8.0 pertemuan kelompok dan p2 k2 2018 8.0 pertemuan kelompok dan p2 k2 2018
8.0 pertemuan kelompok dan p2 k2 2018
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
 
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 

Ähnlich wie Paparan tkpk salatiga

Pemanfaatan Basis Data Terpadu Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi Kemiski...
Pemanfaatan Basis Data Terpadu Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi Kemiski...Pemanfaatan Basis Data Terpadu Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi Kemiski...
Pemanfaatan Basis Data Terpadu Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi Kemiski...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Paparan Pusdatin Kesos_Narsum P4OP 25012023.pdf
Paparan Pusdatin Kesos_Narsum P4OP 25012023.pdfPaparan Pusdatin Kesos_Narsum P4OP 25012023.pdf
Paparan Pusdatin Kesos_Narsum P4OP 25012023.pdfAdminSekolah20100761
 
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptxPaparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptxBimbelbuknet
 
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...PusdiklatKKB
 
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (1)
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (1)2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (1)
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (1)Kamal Ruzamal
 
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptxBu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptxCahyadiWahyono
 
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialBasis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialOswar Mungkasa
 
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfPPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfMulyadiSiagian
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020PusdiklatKKB
 
Materi Sosialisasi Program JKN-KIS standar KP PPU PNS - BPJS-converted-compre...
Materi Sosialisasi Program JKN-KIS standar KP PPU PNS - BPJS-converted-compre...Materi Sosialisasi Program JKN-KIS standar KP PPU PNS - BPJS-converted-compre...
Materi Sosialisasi Program JKN-KIS standar KP PPU PNS - BPJS-converted-compre...jagoanneon25
 
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptxPengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptxeckyklau67
 
4. bahan ajar mekanisme dan tata cara pk2020
4. bahan ajar mekanisme dan tata cara pk20204. bahan ajar mekanisme dan tata cara pk2020
4. bahan ajar mekanisme dan tata cara pk2020PusdiklatKKB
 
20200929023532_665.pdf
20200929023532_665.pdf20200929023532_665.pdf
20200929023532_665.pdfinaauliya2
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfAnindita Dyah Sekarpuri
 
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 20204. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020PusdiklatKKB
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptxKoordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptxSyarifatul Marwiyah
 
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxPresentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxJohnErnest10
 
SDGs Desa untuk PEmda.pptx
SDGs Desa untuk PEmda.pptxSDGs Desa untuk PEmda.pptx
SDGs Desa untuk PEmda.pptxKholidVan
 

Ähnlich wie Paparan tkpk salatiga (20)

Pemanfaatan Basis Data Terpadu Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi Kemiski...
Pemanfaatan Basis Data Terpadu Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi Kemiski...Pemanfaatan Basis Data Terpadu Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi Kemiski...
Pemanfaatan Basis Data Terpadu Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi Kemiski...
 
Paparan Pusdatin Kesos_Narsum P4OP 25012023.pdf
Paparan Pusdatin Kesos_Narsum P4OP 25012023.pdfPaparan Pusdatin Kesos_Narsum P4OP 25012023.pdf
Paparan Pusdatin Kesos_Narsum P4OP 25012023.pdf
 
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptxPaparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
 
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
 
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (1)
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (1)2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (1)
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (1)
 
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptxBu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
 
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialBasis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
 
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfPPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
 
Materi Sosialisasi Program JKN-KIS standar KP PPU PNS - BPJS-converted-compre...
Materi Sosialisasi Program JKN-KIS standar KP PPU PNS - BPJS-converted-compre...Materi Sosialisasi Program JKN-KIS standar KP PPU PNS - BPJS-converted-compre...
Materi Sosialisasi Program JKN-KIS standar KP PPU PNS - BPJS-converted-compre...
 
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptxPengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
 
4. bahan ajar mekanisme dan tata cara pk2020
4. bahan ajar mekanisme dan tata cara pk20204. bahan ajar mekanisme dan tata cara pk2020
4. bahan ajar mekanisme dan tata cara pk2020
 
20200929023532_665.pdf
20200929023532_665.pdf20200929023532_665.pdf
20200929023532_665.pdf
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
 
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 20204. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptxKoordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
 
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxPresentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
 
Kampung kb wonosobo
Kampung kb wonosoboKampung kb wonosobo
Kampung kb wonosobo
 
SDGs Desa untuk PEmda.pptx
SDGs Desa untuk PEmda.pptxSDGs Desa untuk PEmda.pptx
SDGs Desa untuk PEmda.pptx
 

Paparan tkpk salatiga

  • 1. 1 Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kota Salatiga, 23 Agustus, 2016
  • 2. 2 Sejarah Pengukuran Kemiskinan di Indonesia No Aspek Data Kemiskinan Makro Data Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan (Mikro) 1 Tahun Tersedia Sejak 1976—yg dikeluarkan 1984 (tersedia setiap 3 tahun) Tahun 2005, 2008, 2011, 2015 2 Metodologi • Pendekatan Kebutuhan Dasar • GK Makanan + GK Non- Makanan • Pendekatan Kualitatif • Indeks atau Proxy Means Test (PMT) dari ciri-ciri Rumah Tangga (RT) miskin 3 Sumber Data Susenas (sampel) PSE2005, PPLS2008, PPLS2011, PBDT2015 4 Output Jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI Jumlah RT sasaran (desil 1. desil 2. desil 3, desil 4) berdasarkan nama dan alamat 5 Kegunaan Perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis Penetapan sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, PBI/JKN, dsb.)
  • 3. 33 Dasar Hukum Terkait Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 101 (b) Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen Pasal 11 : Penetapan
  • 4. 44 Pokja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin • Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia • Penanggung Jawab: • Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial • Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial • Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial • Tim Teknis: Gabungan Staf Menko PMK, Kemensos, dan TNP2K I. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 24/HUK/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin II. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 32/HUK/2016 Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 Jiwa digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik yang menggunakan APBN maupun APBD. “ “
  • 5. 55 Alur Proses Pelayanan Permintaan Data Lama Proses: 14 Hari Kerja • Surat ditujukan kepada Menteri Sosial, dengan tembusan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K. • Menteri mendisposisi kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. • Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial memerintahkan Pokja Pengelola Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk menyiapkan data sesuai dengan permintaan. • Pokja melakukan penyiapan data (Alur Terlampir). • Data disampaikan kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin untuk disetujui. • Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Dirjen PFM, Sekretaris Eksekutif TNP2K, dan Pemohon Data. • Penyerahan data kepada pemohon. • Asistensi Pemanfaatan Data.
  • 6. 66 Alur Proses Penyiapan Data • Penyiapan CD Data • Penyiapan Surat Balasan • Penyiapan password untuk mengakses data PEMBUATAN AKUN Pemohon Data ANALISIS KEBUTUHAN DATA dan Pengecekkan kelengkapan Dokumen Permintaan Data dengan Penanggung Jawab Pemohon Data PENERBITAN FORMULIR Tindak Lanjut (FTL) PENGECEKAN dan Persetujuan FTL QUALITY CONTROL oleh Kepala Pokja Pengelola Data Terpadu Program PFM 1 3 4 72 PENGOLAHAN DATA 5 6 PENUTUPAN AKUN dan pengarsipan 8
  • 7. 7 ANGGOTA KELUARGA • Memeh (NIK: 3171066406440002) lahir di Tasikmalaya, 24/6/1944 Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum pernah bersekolah, Peserta BPJS PBI • Idawati (NIK: 3171064205690003) lahir di Jakarta, 2/5/1969 Anak, 45 tahun, cerai mati, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI • Adam Noval (NIK: 3171061506910001) lahir di Jakarta,15/6/1991 Cucu, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh • Dwi Fadli (NIK: 3171061809960004) lahir di Jakarta, 18/9/1996 Cucu, 18 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI • Natasha Caroline (NIK: 3171066808020003) lahir di Jakarta, 28/8/2002 Cucu, 12 tahun, belum menikah, SD , Peserta BPJS PBI KONDISI RUMAH TINGGAL • Kepemilikan rumah • Tipe dinding • Kualitas dinding • Jenis atap • Kualitas atap KEPEMILIKAN ASET • Mobil • Sepeda motor • Lemari es • Tabung gas 12 kg • HP dalam rumah tangga • Sumber air minum • Cara memperoleh air minum • Penerangan utama • Source cooking fuel • Sanitasi/tempat BAB : Rumah sendiri : Tembok : Jelek : Genteng : Jelek : Sumur bor/pompa : Tidak membeli : Listrik PLN : Minyak tanah : Sendiri : Tidak punya : Tidak punya : Tidak punya : Tidak punya : Tidak punya Desil kesejahteraan : 1 • NIK • No. Kartu Keluarga • No. KKS • Kode wilayah Ijo •Provinsi •Kabupaten •Kecamatan •Desa •Alamat : 3171061012320001 : 3171060701091802 : 373INS10310A05 : 3173020001 : DKI Jakarta : Kota Jakarta Pusat : Menteng : Menteng : Jalan Menteng Jaya RT 001/RW 08 Nama Kepala Keluarga Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah Pekerjaan : Tidak Bekerja Peserta BPJS PBI : Ya Sidik Jari: ✔ | Iris Mata: ✔ | Ketunggalan: ✔ DATA TERPADU • Tempat/Tanggal Lahir : Depok 10/12/1932
  • 8. 8 Data agregat/distribusi tingkat kecamatan Data individu DENGAN nama dan alamat • Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. • Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana program baik pusat maupun daerah. • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi tentang deskripsi dan sasaran program – dapat berdiskusi dengan staf teknis TNP2K. • Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. • Pengguna: Pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, LSM, dll. • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna. Data individu TANPA nama dan alamat • Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. • Dapat diakses melalui website TNP2K. Dikelola Bersama Kementerian Sosial dan Sekretariat TNP2K Layanan Permintaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
  • 9. 99 Permintaan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Sejak Terbentuknya POKJA Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial Masyarakat luas Diproses 8 Selesai 3 Diproses 18 Selesai 3 Diproses 124 Selesai 70 11 21 194 Daftar nama dan alamat Permintaan Data Kementerian/ Lembaga Provinsi Kabupaten/ Kota
  • 10. 1010 Jumlah Rumah Tangga (RT) 25.771.493 Jumlah Keluarga (KK) 27.046.374 Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah Individu 92.994.742 Jiwa Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat 40% Status Sosial Ekonomi Terendah GARIS KEMISKINAN (Sep 2015) PENERIMA KPS/KKS/ KIP/Rastra 11,13 % 40% 25% Inclusion Error Exclusion Error PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN 35% PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 8% DATA TERPADU *
  • 11. 11 Tentang pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 54/3150/SJ PPLS 2011 PBDT 2015 Musdes/Muskel KPS 2013 KKS 2014 Mekanisme Perubahan Interim 2013 2014 402.000 33.000 Hasil Perubahan Melalui Musdes/Muskel
  • 12. 12 Mekanisme Perubahan Basis Data Terpadu Melalui Musdes/Muskel
  • 13. 13 Integrasi Proses Pemutakhiran Data Terpadu 2015 PPLS1 1 PPLS1 1 DAFTAR Daftar RT sementar a Konsultasi publik daftar rumah tangga sementara DESA RW/DUSU N Distribusi daftar rumah tangga sementara Daftar RT hasil konsultasi publik yang telah disahkan Bupati/Walikota Daftar rumah tangga yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Pengolahan dan perangkingan PPLS1 1 PPLS1 1 DAFTAR Pendataan Basis Data Terpadu Pengesahan oleh Bupati/ Walikota
  • 14. 1414 • PKH • Raskin • Jamkesmas • Asuransi kesehatan lain • Jamsostek • KKS • KIP • BPJS/KIS Kepesertaan Program Karakteristik Rumah Tangga Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin • Nama Kepala RTS • Alamat/SLS • Desa • Kecamatan • Kabupaten/Kota • Provinsi • Jumlah Anggota RTS Identitas RTS • Nama anggota RTS • Hubungan dengan Kepala RTS • Jenis kelamin • Umur • Status perkawinan • Kepemilikan kartu ID • No. Induk Kependudukan (NIK) • Akte/Buku Nikah • Akte Cerai • Akte Kelahiran Demografi • Kegiatan bekerja • Lapangan kerja • Status/kedudukan pekerjaan • Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset. Ketenagakerjaan • Status penguasaan bangunan tempat tinggal • Luas lantai • Luas bangunan • Jenis lantai • Jenis dinding • Jenis atap • Sumber air minum • Cara memperoleh air minum • Sumber penerangan • Kelas daya listrik terpasang • Bahan bakar untuk memasak • Tempat buang air besar • TPA tinja • Kamar tidur Perumahan Catatan: Warna merah adalah variabel baru 2015 • Jenis cacat • Penyakit kronis menahun • Status kehamilan wanita • Penggunaan alat/ cara KB Kesehatan • Partisipasi sekolah • Status sekolah • Kelas/jenjang tertinggi • Ijazah tertinggi Pendidikan • Mobil • Sepeda Motor • Perahu Motor • Kapal Motor • Sepeda • Perahu • Lemari es • Tabung gas • Penguasaan lahan • Kepemilikan ternak • Emas • HP • TV Kepemilikan Aset
  • 15. 15 15 Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Bantuan? Lebih berhak menerima Bantuan karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima Bantuan
  • 16. 16 Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014 83% 80.9% 79.5% 62.4% 85% SUF cash transfer (Chile) RPS conditional cash transfer (Nikaragua) PRAF Cash transfer (Honduras) Progresa conditional cash transfer (Mexico) BLSM cash transfer and KPS (Indonesia) Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara Kartu Perlindungan Sosial - KPS (Indonesia) 83%