Dokumen tersebut membahas peran seorang community organizer dalam memperkuat sistem komunitas untuk menangani masalah kesehatan seperti HIV/AIDS. Peran utama community organizer adalah membangun kekuatan komunitas secara partisipatif, mewakili komunitas terdampak, mendampingi komunitas dalam berbagai kegiatan, dan melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk mewujudkan hak kesehatan masyarakat.

1. Briefing Paper
Pebruari 2012
#Community Organizing
PERAN COMMUNITY ORGANIZER
1. Pengantar
GF ATM mengembangkan kerangka kerja Kerangka community system strengthening
(CSS) berkolaborasi dengan berbagai pihak yaitu UNAIDS, WHO, UNICEF, World Bank,
Measure Evaluation, Coalition of the Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS (7
Sisters), International HIV/AIDS Alliance, USAID Office of HIV/AIDS, and US Office of
the Global AIDS Coordinator, UNDP Burkina Faso, Ministry of Health & Social Welfare
Tanzania.
CSS bertujuan untuk memperkuat sistem masyarakat sehingga mampu berkontribusi
dalam pembangunan kesehatan guna tercapainya tujuan nasional dan memastikan
bahwa hak kesehatan masyarakat dapat terwujud. Hal ini berkaitan dengan
pencegahan, pengobatan dan perawatan, mitigasi dampak dan penciptaan lingkungan
yang kondusif.
Pengertian sistem komunitas dapat kita rujuk dari kerangka kerja CSS yang telah
dikeluarkan Global Fund dengan arti sebagai berikut :
Sistem penguatan masyarakat (community system strengthening) merupakan
sebuah pendekatan yang mampu memberikan informasi, memberdayakan dan
mengkoordinasikan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat, kelompok
ataupun struktur sosial. Pelibatan berbagai pihak dimasyarakat akan mendorong
mereka untuk berkonstribusi pada keberlanjutan jangka panjang terkait isu
kesehatan dan intervensi lainnya ditingkat komunitas dan memberikan lingkungan
yang kondusif hal‐hal yang ingin dicapai.
Sistem penguatan masyarakat bertujuan untuk melibatkan orang yang terdampak
langsung dengan masalah kesehatan (HIV, tuberclosis, malaria dan masalah
kesehatan lainnya) agar terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
penilaian dari layanan dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan, pengobatan,
dan care&support.
CSS merupakan bagian dari sub sistem kesehatan dan saling terkait dengan upaya
kesehatan. CSS sangat berperan dalam upaya meningkatkan akses layanan
kesehatan dan meningkat kualitas pelayanan. Disamping itu, CSS juga dapat
berperan pada area advokasi, penggerakan masyarakat dan membangun jaringan
antar komunitas. CSS juga bisa berperan dalam memantau dan mengevaluasi
penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkeadilan dan berkualitas.
Penggiat dari masyarakat sipil juga dapat berperan secara sistematis, terorganisir
dalam mengubah kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif
untuk mewujudkan hak kesehatan bagi masyarakat. Disamping itu juga berperan

2. untuk menghilangkan diskriminasi, marjinalisasi, kriminalisasi atau ekspolitasi yang
timbul dari sosial budaya masyarakat.
Sistem kesehatan juga tidak dapat terpisah dari masyarakat. Sistem kesehatan
adalah adalah aset masyarakat yang merupakan bagian dari hubungan antara
individu, keluarga dan masyarakat yang dalam menyelenggarakan upaya. Dalam
hubungannya terlihat adanya sinergi dan keterkaitan antara sistem kesehatan,
sistem masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya seringkali
terjadi tumpang tindih antara ketiga sistem tersebut. Oleh sebab itiu, perlu
dilakukan pendekatan kreatif dan inovatif untuk mendorong masyarakat terlibat
aktif dalam sistem kesehatan dan sosial.
Keterkaitan antara sub sistem kesehatan, sub sistem masyarakat dan sub sistem
jaminan sosial dan pembiayaan kesehatan dapat dilihat pada bagan berikut :
Salah satu cara untuk memperkuat masyarakat terutama kelompok komunitas
terdampak HIV dan AIDS melalui pengorganisasian komunitas.
Secara umum pengorganisasian komunitas didefenisikan : suatu proses untuk
membangun kekuatan masyarakat dengan melibatkan anggota masyarakat
sebanyak mungkin melalui proses menemukan permasalahan, merumuskan
alternatif pemecahan masalah serta membangun tata kehidupan yang lebih baik,
berdasarkan aspirasi, keinginan, kekuatan dan potensi yang tumbuh dalam
masyarakat.
Dalam upaya membantu masyarakat membangun kekuatan secara partisipatif untuk
menemukan masalah, merumuskan pemecahan masalah serta melaksanakannya
dibutuhkan peran seorang fasilitator yang dikenal dengan istilah community
organizer.
Page 2 of 13

3. 2. Peran community organizer.
Dalam upaya membangun kekuatan komunitas secara partisipatif agar komunitas
mampu mengatasi mereka sendiri berdasarkan aspirasi, keinginan, kekuatan dan
potensi yang tumbuh dalam masyarakat, maka seorang community organizer
memiliki beberapa peran, yaitu
a. Memberdayakan Komunitas Terdampak (affected group)
Dalam kerja‐kerja yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, banyak
pengertian yang digunakan untuk memberikan arti kata “pemberdayaan”. Namun,
dalam konteks kesehatan, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT diartikan sebagai berikut :
Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan
untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang
dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang
disebabkan oleh penyakit, lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung
untuk hidup sehat.
Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental,
spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif
secara sosial dan ekonomis. (UU No 36/2009 pasal 1)
Dalam melakukan pemberdayaan komunitas dalam konteks kesehatan harus
memperhatikan azas pembangunan kesehatan di negara ini, yaitu :
Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
berazaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan
terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan
norma‐norma agama. (UU No 36/ 2009 pasal 2)
Dalam membangun kekuatan komunitas Community Organizer menyiapkan
pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan, antara lain komunikasi, negosiasi,
mediasi, fasilitasi dinamika kelompok, berpikir kritis.
Pemberdayaan komunitas terdampak ini bertujuan agar mereka terlibat dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian dari layanan dan kegiatan
Page 3 of 13

4. yang terkait dengan pencegahan, pengobatan dan perawatan yang terkait dengan
program penanggulangan HIV dan AIDS.
b. Representasi Komunitas Terdampak
Peran representasi berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Community Organizer
dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan komunitas terdampak.
Kegiatan representasi antara lain memperoleh berbagai sumber daya (informasi,
ketrampilan, dana), advokasi, membangun opini publik, bekerjasama dengan media,
membangun jaringan.
Peran representasi ini umumnya dilakukan pada tahap‐tahap awal pemberdayaan
(tahap pembelajaran), dimana komunitas terdampak belum memiliki kepercayaan
diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak luar.
c.Mendampingi Komunitas Terdampak
Salah satu peran penting Community Organizer adalah menyiapkan komunitas
terdampak untuk mampu terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Peran ini merupakan
tahap lanjut dari ‘pembelajaran’ komunitas untuk mandiri. Pada tahap ini, komunitas
dengan partisipasi aktif telah menyelenggarakan semua kegiatan mulai dari
perencanaan, perumusan solusi, menyusun rencana aksi, dan memantau dan menilai
kegiatan yang mereka lakukan.
Dalam tingkat lanjut, komunitas terdampak sudah mencoba untuk melakukan dialog,
negosiasi ataupun mengeluarkan opini kepada pihak luar. Selain itu, kelompok
Page 4 of 13

5. terdampak mulai didorong untuk meyuarakan kebutuhan mereka kepada
pemerintah.
d. Negosiasi
UU No 36/2009 menyatakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi‐
tingginya, pemerintah bertanggungjawab atas :
ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi
masyarakat
ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh
masyarakat
ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan
kesehatan.
memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk
upaya kesehatan.
ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan
terjangkau.
pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional
bagi upaya kesehatan perseorangan.
Dalam mendorong pemerintah melaksanakan tanggungjawab yang telah
diamanatkan UU, maka Community Organizer dapat berperan menjaga dan
mengawal kebijakan dan anggaran yang berkaitan dengan program kesehatan,
khususnya yang berkaitan dengan program penanggulangan HIV/AIDS. Peran ini di
negara maju, dikenal dengan istilah Interest groups (di Amerika Serikat dikenal
dengan Lobbyist, sedangkan di Inggris dikenal dengan kelompok penekan). Interest
groups adalah kelompok‐kelompok masyarakat yang berusaha mempengaruhi
kebijakan publik melalui proses pendekatan (lobby) ke tokoh‐tokoh yang berwenang
membuat kebijakan. Interest group berfungsi untuk menjalin dan memelihara
hubungan dengan pemerintah (eksekutif dan legistatif) terutama bertujuan untuk
mempengaruhi penyusunan undang‐undang dan regulasi.
Peran ini akan membantu aksi‐aksi yang dilakukan komunitas terdampak pada
tingkat grass root.
Page 5 of 13

6. e. Mediasi
Community Organizer berperan secara sistematis, terorganisir dalam mengubah
kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan
hak kesehatan bagi masyarakat. Disamping itu juga berperan untuk menghilangkan
diskriminasi, marjinalisasi, kriminalisasi atau ekspolitasi yang timbul dari sosial
budaya masyarakat.
Isu HIV dan AIDS sangat melekat dengan isu moral, sehingga acapkali orang‐orang
yang terinfeksi HIV mendapat label ’manusia tidak bermoral’, ’dikutuk Tuhan”, dan
cap buruk lainnya. Cap buruk ini secara langsung ataupun tidak langsung
memberikan dampak marjinalisasi dan diskiriminasi baik kepada kelompok rawan
HIV maupun orang yang terinfeksi HIV.
Dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghilangkan
diskriminasi, marjinalisasi, kriminalisasi atau ekspolitasi yang timbul dari sosial
budaya masyarakat, Community Organizer menjalankan peran mediasi dengan
mengkaji persoalan yang muncul dan faktor penyebabnya. Umumnya konflik yang
muncul antar komunitas berkaitan dengan :
Konflik terkait informasi. Banyak kejadian, pihak‐pihak yang berkonflik tidak
memiliki informasi yang memadai, atau bahkan tidak memiliki informasi yang
sama tentang suatu situasi.
Konflik menyangkut sumber daya. Konflik menyangkut sumber daya materi
seperti lahan, uang atau benda‐benda lain. Namun, kadang‐kadang pihak‐pihak
mempertikaikan sumberdaya tertentu, lebih didorong faktor relasi atau
kebutuhan psikologis. Misalnya salah satu ’penguasa’ lokasi tersinggung akibat
kekuasaannya dilecehkan.
Konflik terkait relasi. Dalam hubungan keluarga, organisasi atau struktur
masyarakat orang seringkali berbeda pendapat. Namun kadang‐kadang
ketergantungan yang tercipta akibat adanya relasi dapat melahirkan dimensi
destruktif (merusak), jika adanya perbedaan pendapat ataupun pandangan tidak
diselesaikan.
Konflik terkait kepentingan dan kebutuhan. Manusia memiliki berbagai
kebutuhan baik kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) hingga yang lebih
Page 6 of 13

7. tinggi (harga diri, identitas diri, aktualisasi diri). Seringkali kebutuhan dan
kepentingan ini menjadi sumber konflik.
Konflik terkait Struktur. Struktur masyarakat dan organisasi menentukan siapa
yang memiliki akses pada kekuasaan atau sumber daya, siapa yang wajib
memberi hormat kepada siapa, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk
membuat keputusan. Konflik yang terkait struktur seringkali melibatkan
persoalan tentang keadilan.
Konflik terkait nilai‐nilai hidup. Berbagai nilai hidup dan keyakinan dibentuk
oleh pengalaman hidup dan keyakinan (iman kepercayaan). Ancaman terhadap
nilai‐nilai hidup seseorang seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap jati
diri, sehingga konflik yang berkaitan dengan nilai hidup biasanya yang paling sulit
dipecahkan.
f. Peneladanan (Modeling)
Ife & Tesoriero (2006) menyatakan pemberdayaan bertujuan meningkatkan
keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Konsep pemberdayaan ini menekankan
pada dua hal penting keberdayaan dan yang dirugikan yang merupakan bagian yang
tidak bisa lepas dari perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Bicara pemberdayaan, maka tidak bisa lepas dengan kekuasaan. Dalam struktur
masyarakat dan organisasi, ’kekuasaan’ akan menentukan kepemilikan dan akses
sumber daya dan sekaligus mengatur distribusi atas sumberdaya yang ada.
Page 7 of 13

8. Pemberdayaan dapat dicapai melalui :
a. kebijakan dan perencanaan dengan cara mengembangkan atau mengubah
struktur‐struktur dan lembaga‐lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil
kepada sumber daya, layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam
kehidupan masyarakat.
b. Aksi sosial dan politik dengan menekankan perjuangan dan perubahan politik
untuk meningkatkan kekuasaan.
c. Pendidikan dan penyadaran kritis dengan menekankan pentingnya proses
edukatif untuk memberdayakan masyarakat.
Dalam konteks pemberdayaan komunitas terdampak dengan mempertimbangkan
sosial budaya maka pemberdayaan yang relevan yang digunakan melalui pendidikan
dan penyadaran kritis. Salah satu metode penyadaran kritis dengan menerapkan
konsep Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo freire (1972). Community Organizer
harus mampu mentransformasikan ’ruh’ pendidikan kaum tertindas dalam setiap
aktivitas yang dilakukan. Ruh ’pendidikan bagi kaum tertindas’ tersebut adalah :
Cinta merupakan bentuk keberanian bukan ketakutan,
maka cinta adalah pemihakan kepada orang lain.
Mencintai adalah pemihakan pada perjuangan kaum tertindas.
Perjuangan bagi pembebasan
Pembebasan hanya bisa dicapai dengan dialog
Dialog menuntut kerendahan hati.
Dialog menuntut keyakinan pada kemampuan manusia.
Keyakinan pada fitrahnya untuk menjadi manusia seutuhnya
tanpa adanya kelas atau strata.
Dialog membutuhkan harapan
Harapan untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia
Dan yang terakhir, dialog membutuhkan pemikiran kritis.
Pemikiran kritis memandang realitas sebagai proses perubahan dan berkelanjutan
Demi mencapai proses memanusiakan manusia.
Community Organizer dalam menerapkan pendidikan dan penyadaran kritis kepada
komunitas terdampak harus mampu memfasilitasi dialog yang bertujuan untuk
memanusiakan kelompok terdampak. Pengetahuan dan ketrampilan community
organizing dalam memfasilitasi pendidikan dan penyadaran kritis merupakan ’seni
tersendiri’ sehingga kerap kali perkataan dan tingkah laku seorang Community
Organizer menjadi model bagi pihak lain.
Bandura (1997) menyatakan bahwa seseorang mempelajari bentuk dan tingkah laku
atau pemikiran baru hanya dengan mengobservasi tingkah laku orang lain. Teori ini
kemudian dikenal dengan Social Learning Theory. Salah satu premis dalam teori ini
adalah seseorang anak seringkali belajar melakukan apa yang dilakukan orang, bukan
yang orang katakan.
Seringkali Community Organizer adalah model bagi kelompok terdampak Oleh sebab
itu, Community Organizer harus mampu menjaga integritas dan kredibilitasnya.
Page 8 of 13

9. g. Berjejaring (Networking)
Berjejaring berarti membangun jalinan hubungan dengan berbagai pihak dan
memanfaatkan mereka untuk menghasilkan perubahan. Namun, berjejaring juga
berpotensi menimbulkan berbagai masalah, misalnya terciptanya ’elit‐elit
tersembunyi’ dalam jaringan. Oleh sebab itu, salah satu peran Community Organizer
adalah mampu membangun dan memelihara jaringan.
Dalam membangun jaringan kerja, community organizer harus mampu melakukan
analisa kebutuhan dan analisa stakeholder untuk memutuskan model jaringan yang
akan dibangun, apakah koalisi, aliansi atau jaringan kerja (networking).
Koalisi : sekelompok orang atau organisasi bekerja sama untuk mencapai
visi/goal tertentu. Dalam koalisi, komitmen yang dibangun dalam jangka panjang
untuk berbagi peran dan tanggungjawab serta sumber daya.
Aliansi : sekelompok orang atau organisasi bekerja sama dalam jangka pendek
untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.
Jaringan kerja (networking) : sekumpulan orang atau organisasi yang memiliki
ketertarikan atau kepedulian yang sama terhadap satu isu untuk berbagi
informasi dan ide. Masing‐masing orang atau organisasi yang terlibat dalam
networking tidak saling bergantung (independen) baik secara struktural atau pun
sumber daya.
Page 9 of 13

10. Ada 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan Community Organizer dalam
membangun jaringan, yaitu akuntabilitas, transparan dan partisipasi.
Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah Kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu,
kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau
kewenangan yang diberikan pihak ketiga digunakan
Individu ataupun organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan
sumberdaya dan apa yang dicapai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku
kepentingan dan penerima manfaat.
Transparansi
Transparansi adalah :
keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau
mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.
informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas
serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan
oleh organisasi tersebut.
Partisipasi
Keterlibatan semua orang dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
program organisasi. Partisipasi merupakan salah satu point penting untuk
memastikan jaringan kerja yang dibangun dapat berjalan efektif. Seringkali dalam
perjalanannya, sekelompok individu membentuk ’elit tersembunyi’ dan mengambil
alih jaringan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pada tahapan seperti ini
biasanya partisipasi yang dijalankan merupakan partisipasi semu ataupun pasif.
Community Organizer harus memahami konsep partisipasi dari berbagai perspektif.
Saat ini ada 2 (dua) perspektif mengenai partisipasi, yaitu partisipasi sebagai cara
(alat) dan partisipasi sebagai tujuan.
Perbedaan kedua perspektif disajikan Oakley (1991) sebagai berikut :
PARTISIPASI SEBAGAI CARA
PARTISIPASI SEBAGAI TUJUAN
1. Partisipasi digunakan untuk
1. Memberdayakan rakyat untuk
mencapai tujuan atau sasaran yang
berpartisipasi dalam pembangunan
telah ditetapkan sebelumnya.
mereka sendiri.
2. Upaya pemanfaatan sumber daya
yang ada untuk mencapai tujuan
program atau proyek.
3. Penekanan pada mencapai tujuan
program/proyek dan tidak pada
aktivitas partisipasi itu sendiri.
2. Menjamin peningkatan peran rakyat
dalam inisiatif‐inisiatif pembangunan.
3. Fokus pada peningkatan kemampuan
rakyat untuk berpartisipasi bukan
sekedar mencapai tujuan proyek yang
sudah ditetapkan sebelumnya.
4. Partisipasi dipandang sebagai proses
Page 10 of 13

11. PARTISIPASI SEBAGAI CARA
PARTISIPASI SEBAGAI TUJUAN
4. Partisipasi umumnya jangka pendek.
jangka panjang.
5. Partisipasi sebagai cara merupakan
bentuk pasif dari partisipasi.
5. Partisipasi sebagai tujuan merupakan
bentuk aktif dari partisipasi.
6. Umumnya digunakan dalam
program‐program pemerintah
dengan pertimbangan untuk
menggerakkan dan melibatkan
masyarakat dalam meningkatkan
efisiensi sistem
penyampaian/distribusi.
Dari Mengingat bahwa kata ”partisipasi ” bisa menghasilkan banyak arti, maka perlu
adanya penekanan makna substansi terhadap partisipasi, antara lain :
Uphoff & Cohen (1979), partisipasi berarti rakyat memiliki peran dalam
pembuatan keputusan.
Pearse & Stifel (1979), partisipasi berarti rakyat memiliki kendali terhadap
sumber daya dan institusi.
Gahi (1999), partisipasi sebagai proses pemberdayaan yang dilakukan oleh
kaum terpinggirkan (marjinal) akibat adanya perbedaan relasi kekuasaan
diantara kelompok‐kelompok di masyarakat.
Kannan (2002), partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk
mempengaruhi kegiatan‐kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraannya.
Dari konsep diatas terlihat bahwa kata ’partisipasi’ sebagai hal yang baik dan dengan
mudahnya untuk langsung diterima. Hal ini bisa berbahaya dan sekaligus naif, karena
seperti konsep pembangunan lainnya, makna ’partisipasi’ itu sendiri sulit untuk
langsung dipahami dan dilaksanakan pada tatanan implementasi.
Makna partisipasi sering dipergunakan sesuai dengan kepentingan dan agenda yang
berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis.
Misalnya, pemerintah daerah yang ingin mengimplemetasikan suatu program baru
dan telah mengetahui bahwa program tersebut menjadi pro dan kontra di
masyarakat. Sebagian kelompok menerima program tersebut dan sebagian lagi
menolak program tersebut. Pemerintah daerah akan melihat PARTISIPASI sebagai hal
perlu namun sekaligus penghambat. Pemerintah membutuhkan dukungan
masyarakat untuk melegitimasi kebijakan terhadap program baru, namun harus
mengeluarkan energi yang besar (waktu, uang dan tenaga) untuk menyakinkan
kelompok‐kelompok yang menentang program tersebut.
Dalam dinamika seperti ini, strategi yang digunakan pemerintah daerah adalah
melakukan partisipasi samaran. Pemerintah akan mengundang kelompok‐kelompok
Page 11 of 13

12. masyarakat yang dapat menjadi representatif untuk mendukung program
pemerintah. Selama proses ’partisipasi’ tersebut pemerintah daerah mengkooptasi
kelompok dengan demikian akan mengurangi dan meminimalkan resistensi terhadap
program baru pemerintah.
Dalam contoh ini, partisipasi digunakan untuk memelihara kekuasaan. Menggunakan
partisipasi untuk mendapatkan kekuatan sama artinya berpegang pada kekuasaan
untuk menindas pihak lain.
Partisipasi berubah menjadi ’TIRANI BARU’, karena digunakan untuk mendapatkan
kekuatan secara tidak adil dan tidak sah, yang menghasilkan sesuatu yang mengarah
pada ketidakberdayaan yagn lebih parah.
Untuk mencegah partisipasi menjadi TIRANI, maka Community Organizer harus
memiliki pengetahuan dasar tentang makna PARTISIPASI untuk menciptakan
partisipasi penuh dari warga negara dalam pembuatan keputusan dalam program
pembangunan.
Arnstein (1969) memperkenalkan model ”tangga partisipasi warga negara”, untuk
memperjelas konsep partisipasi yang dibutuhkan untuk pemberdayaan bagi warga
negara, seperti gambar berikut :
Page 12 of 13

13. Tipologi diatas menggambarkan bahwa PARTISIPASI dapat berkisar antara
MANIPULASI oleh pemengang kekuasaan sampai warga negara yang memiliki
KONTROL terhadap keputusan‐keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
STUDI KASUS :
Dalam program penanggulangan HIV dan AIDS, pengorganisasian komunitas
merupakan salah satu metode yang digunakan, misalnya dalam area pencegahan HIV
melalui transmisi seks dengan pembentukan pokja lokasi yang merupakan bagian
dari intervensi struktural.
Pengorganisasian komunitas dilakukan pada lokasi‐lokasi ’transaksi seks’ yang
bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kondom konsisten dan pemeriksaan IMS
dan HIV bagi pekerja seks dan pelanggannya.
Para fasilitator pengorganisasian komunitas mengklaim bahwa proses yang dilakukan
secara partisipasif.
Pertanyaan refleksi:
Mengacu pada 2 (dua) perspektif partisipasi, yaitu partisipasi sebagai cara atau
partisipasi sebagai tujuan, model partisipasi yang mana yang diterapkan dalam
pembentukan pokja dan aturan lokal mengacu pada?
Mengacu pada tangga partisipasi warga negara (model Arnstein), pada jenjang
manakah partispasi yang digunakan dalam pembentukan pokja dan aturan lokal
Sumber :
Jim Ife & Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era
Globalisasi, 2006.
Paulo freire, Pendidikan Kaum Tertindas, 1972
Page 13 of 13

14. Kesehatan dalam perspektif Negara Indonesia (UU 36/2009)
KESEHATAN
Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis. (pasal 1)
AZAS
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap
hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma‐norma agama. (pasal 2)
TUJUAN
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi‐tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan
ekonomis. (pasal 3)
MASYARAKAT
PEMERINTAH
HAK
KEWAJIBAN
TANGGUNGJAWAB
Setiap orang berhak atas kesehatan (pasal 4) 1. Setiap orang berkewajiban ikut
1. Pemerintah bertanggungjawab
mewujudkan, mempertahankan dan
merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,
meningkatkan derajat kesehatan
membina dan mengawasi penyelenggaraan
upaya kesehatan yang merata dan terjangkau
masyarakat yang setinggi‐tingginya.
oleh masyarakat.
2. Kewajiban sebagaimana pada ayat 1),
2. Tanggungjawab Pemerintah sebagaimana
pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan
yang dimaksud pada ayat (1) dikhususkan
perseorangan, upaya kesehatan masyarakat
pada pelayanan publik.
dan pembangunan berwawasan kesehatan.
(pasal 14)
(pasal 9)

15. MASYARAKAT
HAK
KEWAJIBAN
1. Setiap orang mempunyai hak yang Setiap orang berkewajiban menghormati hak
sama dalam memperoleh akses atas orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan
sumber daya dibidang kesehatan
yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam (pasal 10)
memperoleh pelayanan kesehatan yagn
aman, bermutu dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan
bertanggungjawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan
bagi dirinya sendiri.
(pasal 5)
Setiap orang berhak mendapatkan Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup
lingkungan yang sehat bagi pencapaian sehat untuk mewujudkan, mempertahankan
derajat kesehatan (pasal 6)
dan memajukan kesehatan yang setinggi‐
tingginya
(pasal 11)
PEMERINTAH
TANGGUNGJAWAB
Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan
lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik
maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai
derajat kesehatan yang setinggi‐tingginya.
(pasal 15)
Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan
sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan
merata bagi seluruh masyarakat untuk
memperoleh derajat kesehatan yang setinggi‐
tingginya.
(pasal 16)
Setiap orang berhak mendapatkan informasi Setiap orang berkewajiban menjaga dan
Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan
dan edukasi tentang kesehatan yang
meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas
seimbang dan bertanggungjawab
yang menjadi tanggungjawabnya.
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan
(pasal 7)
(pasal 12)
memelihara derajat kesehatan yang setinggi‐
tingginya
(pasal 17)
Setiap orang berhak memperoleh informasi 1. Setiap orang berkewajiban turut serta
Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan
tentang kesehatan dirinya termasuk
dalam program jaminan kesehatan sosial.
dan mendorong peran aktif masyarakat dalam
tindakan dan pengobatan yang telah 2. Program jaminan social sebagaimana yang
segala bentuk upaya kesehatan.
maupun yang akan diterimanya dari tenaga
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
(pasal 18)
kesehatan (pasal 8)
dengan ketentuan peraturan perundang‐
undangan.
(pasal 13)

16. MASYARAKAT
HAK
KEWAJIBAN
PEMERINTAH
TANGGUNGJAWAB
Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan
segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu,
aman, efisien dan terjangkau.
(pasal 19)
1. Pemerintah bertanggungjawab atas
pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat
melalui sistem jaminan sosial nasional bagi
upaya kesehatan perseorangan.
2. Pelaksanaan system jaminan social
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang‐undangan.
(pasal 20)