Laporan kegiatan jrky triwulan VI

LAPORAN KEGIATAN
PERKEMBANGAN JRKY
JUNI-AGUSTUSI 2010

Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) sebagai wadah radio komunitas di Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam mencapai visi-misinya di butuhkan jalinan kerjasama yang lebih kokoh dan progresif.
Guna mencapai tujuannya maka pengurus JRKY periode 2009-2012 akan melaporkan kegiatan bulan Juni
sampai Agustus 2010.

A. Kegiatan Bulan Juni 2010
No. Tgl Diskripsi Kegiatan
1. 2 Talkshow kampanye Penanggulangan HIV/AID di RASIDA FM, 2 Juni
2010. Penanggulangan HIV/AIDs menjadi tanggungjawab bersama.
Pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat dan siapapun yang peduli.
Penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik, sex bebas, tranfusi darah dan
ciuman. Data menyebutkan bahwa hampir setengahnya adalah anak muda
yang produktif yang terjangkiti virus HIV/AIDS. Virusnya berna HIV sedang
penyakitnya adalah AIDS. Diskusi dalam bentuk talkshow yang bergaya
obrolan mahasiswa (OMAH) di lakukan oleh radio RASIDA FM. Acara yang
menghadirkan tiga narasumber dari KPA DIY (PKBI DIY) Mbak Dian HI, Dr.
Diana Kusnaryati dari poliklinik UIN dan Ketua JRKY Mardiyono dengan
presenter Ronny Yahya Rasida FM. Talkshow dengan tema
penanggulangan HIV/AIDS di kalangan anak muda ini di kemas sebagai
bagian dari upaya kampanye usaha penanggulangan HIV/AIDS di ranah
komunitas melalui radio komunitas anggota JRKY.Tema yang di usung kali
ini adalah Remaja dan HIV/AIDs. Pergaulan remaja yang sangat bebas
menjadikan salah satu indikasi tersebarnya virus HIV dengan bentuk
penyakit AIDS. 4 (empat) media penularan yang sangat akrab seperti
cairan sperma, jarum suntik, darah dan air liur. Sex bebas yang berganti-
ganti pasangan dan pecandu narkoba rentan tertular virus HIV. Kesadaran
masyarakat untuk berpegang pada agama sebagai modal awal untuk
menjaga keluarga dan lingkungannya terhindar dari virus ini. Media cetak
maupun elektronik sebagai pihak yang harus selalu gencar
mengkampanyekan agar pengetahuan masyarakat bertambah selain harus
ada politikal will dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Upaya dan
usaha NGO yang bergerak di ranah HIV/AIDS seperti KPA harus
berkelanjutan dan terprogram agar sasaran penanggulangan HIV/AIDS
terlokalisir. Keterlibatan masyarakat dan semua stakeholder harus bersatu
untuk melawan virus HIV/AIDS. Masyarakat paling bawah seperti
komunitas harus mulai disadarkan akan bahaya HIV/AIDS. Pengetahuan
yang terbatas serta ketidaktahuan akan tanda-tanda dan perilaku yang
menyimpang menjadi awal terjangkitnya virus ini. Radio komunitas sebagai
media pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam
penyebaran informasi penanggulangan HIV/AIDS di akar rumput. Acara
yang akan terselenggara selama 6 (enam) bulan sejak Juni sampai
Desember 2010 atas kerjasama KPA DIY bersama JRKY.

2. 3 Dialog Publik ”Mendorong Reformasi Pelayanan Publik dan
Pemeneuhan Hak Dasar” 3 Juni 2010. Bertempat di ruang pertemuan
Convention Hotel LPP Demangan Yogyakarta kegiatan ini terselenggara.
Acara yang di dukung oleh Perkumpulan Prakarsa, FPPM dan Swara Nusa
menghadirkan 3 Narasumber yaitu Sunaji Zamroni,Msi (IRE), Phito Agustin
(AJI DIY) dan Bini B Buchori (Perkumpulan Prakarsa) dengan moderator
Direktur Eksekutif Swara Nusa: Iranda Yudhatama. Dalam sambutannya
ketua penyelenggara sekaligus koordinator kegiatan mengatakan bahwa:
Desentralisasi berkaitan erat dengan pemberdayaan dalam arti
desentralisasi memberikan keleluasaaan dan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk berinisiatif dan mengambil keputusan.
Pemberdayaan akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan
tujuan dari organisasi pemerintah daerah untuk menyusun program,
memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan
daerahnya sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mendorong
pengarustamaan agenda reformasi pelayanan publik sebagai agenda
setting media massa lokal serta bagaimana memfasilitasi dialog antar
masyarakat sipil dan media lokal tentang peran media massa dalam
mendorong reformasi pelayanan publik di tingkat lokal serta mem[perluas
good practice reformasi lintas wilayah dan bagimana memetakan peluang-
peluang dan skenario bagi penguatan upaya reformasi pelayanan publik
dan pemenuhan hak dasar warga di tingkat lokal. Persoalan inovasi daerah
dalam melakukan reformasi pelayana publik dan hak dasar warganya
masih terkendala oleh kultur birokrasi yang rumit dan sulit disamping belum
ada reformasi di tubuh birokrasi itu sendiri. Upaya dan kampanye telah
dialkukan oleh masyarakat media, namun seperti berhadapan dengan
tembok tebal yang masih belum bisa bersikap terbuka. Persoalan ini telah
menjadi kajian banyak NGO dan Ormas untuk mendorong perubahan dan
perilaku pemangku kebijakan agar pelayanan publik lebih di utamakan dan
di maksimalkan. SOP yang standar dan dipaksa karena aturan menjadikan
banyak birokrasi menjadi seperti robot yang diperintah karena remote
kontrol bukan sebagai manusia selayaknya.Dialog yang diawali dari pukul
09.00-13.00 Wib ini di hadiri oleh 20 utusan lembaga dari media cetak dan
elektronik, jaringan,CSO dan Ngo di DIY
3. 3 Pertemuan 3 Bulanan, 3 Juni 2010. Acara 3 Bulanan Radio Komunitas
untuk kali ini di minta oleh KPID DIY dengan agenda Sosialisasi Penyiaran.
Ketua KPID DIY Rahmad S Ariffin dalam sambutannya mengatakan bahwa
usia 8 tahun JRKY sudah saatnya tidak lagi berfikiran genit seperti awal-
awal memperjuangkan UU Penyiaran, sudah saatnya radio komunitas
bersama JRKY untuk satu langkah menuju keprofesionalan dalam
bersiaran dan melegalkan diri dalam mentaati peraturan perundang-
undangan. Radio komunitas jangan sombong, mau siaran tapi tidak mau
ngurus ijin juga tidak mau di atur. JRKY bersama KPID DIY selangkah
dalam menuju keperpihakan kepda radio komunitas. Saat ini sudah ada 13
radio komunitas yang telah EDP, 7 adalah anggota JRKY. Kedepan
anggota JRKY yang telah memiliki nomer induk anggota (NIA) di dorong
untuk segera mengajukan proses izin. Rahmad masih melihat bahwa
masih banyak radio komunitas yang enggan untuk menjalankan aturan.
Kepengurusan JRKY kali ini lebih baik dan perlu diapresiasi dengan tata
kelola organisasi yang baik, mas mardi telah menancapkan tonggak
organisasi yang baik. Sebagai organisasi nirlaba yang tidak ada apa-

apanya, harusnya radio komunitas mendukung keberadaan JRKY sebagai
wadah yang bisa berperan lebih baik. Intrik di dalam organisasi menjadi
dorongan yang positif bagi pengurus saat ini yang saya lihat telah
menunjukkan hasil yang jauh lebih baik. Fakta kongkritnya ada, pertemuan
tiga bulanan yang telah bergulir,kegiatan seperti diskusi, sarasehan,
sunatan masal telah dialkukan. Pembuatan web dan sosialisasi radio
komunitas telah di jalankan. KPID akan tetap mendukung keberadaan
pengurus JRKY yang dipimpin mas mardi. Dari Balmon, Bapak Amir
Suatmaji mengatakan bahwa 8 radio komunitas yang telah di ukur dan
telah FRB menjadi modal untuk mendorong kepada pihak dirjen postel
untuk bisa merelokasi kanal 201/107.6 Mhz Global FM untuk di pindah.
Balmon bersama JRKY telah menyurati ke dirjend postel, diharapkan
keberangkatan saya ke Jakarta besok juma`at (4/6) bisa membawa
manfaat untuk radio komunitas. Semakin banyaknya radio komunitas yang
mulai mengajukan permohonan ijin ke KPID membuktikan penataan
organisasi yang baik, JRKY lebih tertata dan bisa dijadikan model
penataan organisasi radio komunitas di daerah lain. Kepemimpinan JRKY
di bawah mas Mardi telah membuktikan hasil yang nyata, biar belum
maksimal tapi roda organisasi telah jalan dan bisa di akui. Persoalan radio
komunitas menyangkut izin dan turunannya ke masalah standarisasi telah
menjadi kendala. Balmon beharap kepada JRKY melalui divisi pelatihan
dan pengembangan (Mas Kokoh Handoko) bisa mempelopori untuk bisa
membuat model pemancar yang standar dan di lesensi cukup sampai
Balmon saja. Alat pengecekan standarisasi pemancar di Postel Jakarta
tidak beda jauh amat dengan yang dimiliki oleh Balmon DIY, jadi untuk
radio komunitas cukup i di Balmon saja. Acara yang berlangsung di Aula
Plasa Informasi Dishubkominfo DIY ini dihadiri oleh 28 utusan radio
komunitas dan 43 orang yang hadir. Ketua JRKY menegaskan kembali
bahwa pendaftaran untuk menjadi anggota JRKY dibuka sampai
Desember 2011. Untuk program dengan panitia Adhoc KID, spot iklan
pendaftaran KID telah di kirim ke email radio komunitas anggota JRKY.
Ada kompensasi yang bisa diambil di bendahara JRKY dengan
memberikan bukti log siaran. Untuk program dengan KPA DIY telah di
mulai (2/6) di Rasida FM. Kegaiatan talkshow penanggulangan HIV/AIDs
ini berlangsung selama Juni-Desember 2010. Diharapkan radio komunitas
anggota JRKY untuk mempersiapkan kesiapan studionya untuk
mendukung program ini. Di mohon kepada radio komunitas anggota JRKY
dalam setiap kegiatan talkshow untuk merekam hasil siaran berupa
CD/kasset. Web JRKY sedang berbenah diri menuju tampilan yang lebih
dinamis. Usulan dari Bung Wisnu seperti agar JRKY tdak perlu nylondoh
kepada radio komunitas yang tidak mau di atur, JRKY bisa membuat
rayonisasi untuk radio komunitas di satu wilayah, untuk membuat mailing
list bagi anggota JRKY. Bung wisnu juga mengakui bahwa JRKY
merupakan organisasi yang tertata dan lebih baik di banding JRK daerah
lain, di akui saat berkinjung ke jawa tengah, radio komunitas di Jawa
tengah masih belum sebaik penataan di JRKY. Usaulan lain dari Bapak
Suratimin, bahwa pertemuan rutin 3 bulanan bisa ke radio komunitas, kalau
bisa radio komunitas yang hadir di pertemuan sudah membawa agenda,
bagimana komitmen radio komunitas kepada JRKY. Diharapkan kedepan,
informasi JRKY dapat di sebarkan melalui web ataupun email. Usulan dan
tanggapan dari peserta pertemuan telah di dokumentasikan oleh pengurus

dan untuk bisa ditindaklanjuti. Pengurus JRKY sedang merencanakan
kunjungan ke Gubernur DIY untuk audensi dengan agenda mengusulkan
bagio radio komunitas yang telah berizin untuk bisa di bantu
operasionalnya dengan program kegiatan dari pemprov DIY. JRKY ke
depan agar bisa berjalan organisasi di butuhkan sumber daya dan sumber
dana. Iuran bulanan merupakan salah satu wujud kongkrit komitmen
anggota JRKY. Pertemuan 3 bulanan radio komunitas di DIY ini
berlangsung dari pukul 14.00-15.30 Wib.
4. 7 Undangan Sosialisasi UU no.14 Th 2008 tentang KIP. 7 Juni 2010.
Sosialisasi UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
berlangsung di Aula Dishubkominfo Plasa Informasi Komplek THR
Yogyakarta. 4 Narasumberadalah Muzayin Nazarrudin (staff Pengajar UII)
tema yang disajikan membedah ksiapan masyarakat menghadapi
implementasi UU KIP, Tri Wahyu KH ( dir. ICM) menyajikan tema
Pengenalan Informasi Publik dan UU KIP, Bambang Farid Siswantoro
(LOS DIY) mengambil tema mengenal KID dan proses penjaringan calon
anggota KID propinsi DIY dan Adam W Sukarno (Staff PengajarFisipol
UGM) menyajikan mengenal Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) yang terbagi dalam dua sesi ini di moderatori oleh A.
Darmanto (MPM) dan Bambang MBK (AJI DIY). UU No.14 Th 2008
tentang KIP dalam implementasinya di masyarakat masih menjadi
keraguan. Mei 2010 setelah di undangkan masih banyak perangkat yang
belum siap. Dalam beberapa riset yang dilakukan oleh Klinik Keterbukaan
Informasi Publik UII di pdapat hasil bahwa keberadaaan Keterbuakaan
informasi publik dari badan publik yang mendapat anggaran dari APBN
/APBD serta bantuan dari luar negeri harus menyampaikan informasi ke
masyarakat. Pesimistis masyarakat tergambar karena birokrasi di
Indonesia masih melekat dengan administrasi yang rumit dan berbelit.
Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pertemuan warga agar mereka
melek akan informasi menjadi kebutuhan yang segera di wujudkan.
Keterbukaan Informasi Publik ini menyangkut hak asasi manusia yang
tertuang dalam UUD 45 pasal 28 f. Apakah informasi itu ? Keterangan,
pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan
pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar
dan di baca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan tehnologi informasi komunikasi secara elektronik
maupun non elektronik (pasal 1 angka 1 UU KIP) . Terdapat asumsi dalam
riset ini bahwa masyarakat secara umum, bahwa para birokrasi di tingkat
bawah (Kecamatan dan Desa), belum cukup mengetahui mengenai UU
KIP No. 14 Tahun 2008. Maka, intrument yang digunakan dalam riset ini
tidak akan mengali data mengani pemahaman terhadap UU KIP tersebut.
Sebaliknya, intrumen riset akan menggali permasalahan-permasalahan
nyata yang di hadapi masyarakat terkait layanan informasi publik. Dalam
proses tahap penerimaaan anggota KID propinsi DIY 2010-2014
persyaratan umun dan khusus telah di syaratkan oleh panitia Adhoc yang
akan mengajukan 10 nama yang telah lolos tahapan seleksi dan diajukan
ke gubernur untuk dipilih 5 nama yang akan menjadi anggota KID DIY.
Kesiapan lain adalah di tingkat SKPD di propinsi dan kabupaten /Kota yang
harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai
wujud nyata dan ujung tombak dalam memberikan informasi yang di minta
masyarakat.

5. 8 Undangan Media Gathering, 8 Juni 2010. Bertempat di Pandan Resto
Timur Monumen Jogja Kembali Ringroad Utara Yogyakarta, kegiatan
Media Gathering untuk menginformasikan perkembangan kasus HIV dan
AIDS di Yogyakarta dan rencana penanggulangan yang akan dilakukan
oleh KPA Propinsi DIY dan lembaga-;embaga yang terkait di dalamnya.
Narasumber pada acara tersebut adalah Drs. A. Riswanto, M.Si (KPAP
DIY) dan Drh. Slamet Riyadi (LP3Y ). Acara yang di buka oleh Dian
Purnomo sebagai moderator dilanjutkan dengan pemaparan 2
narasumber.Penularan HIV/AIDS di Propinsi DIY sampai April 2010 cukup
tinggi. Secara nasional DIY peringkat 11 dari 33 propinsi. Menurut data
survay panitel usia yang paling tinggi dari 25-39 tahun yang artinya dari
kalangan produktiv usia muda. Untuk DIY yang terdiri dari 5
kabupaten/Kota yang saat ini terjadi sebanyak 1183 kasus dengan 750
kasus HIV dan 433 kasus AIDS. Media penularan yang saat ini paling
mudah gampang adalah melalui air mani, cairan vagina, darah dan air susu
ibu . HIV/AIDS tidak menular seperti hanya berpelukan, tinggal satu rumah,
berciuman, menggunakan alat makan bersama, tidak melalui nyamuk,
menggunakan kamar mandi bersama. Acara yang di hadiri oleh wartawan
media cetak dan elektronik serta organisasi dan Ngo ini berlangsung
santai. Semua informasi disampaikan oleh narasumber sebagai upaya
untuk lebih memaksimalkan kampanye lewat media. Berita tentang
HIV/AIDS harus dilakukan oleh semua stakeholder.
6. 9 Perubahan tampilan web JRKY, 9 Juni 2010. Untuk menambah
dinamisasi isi dan informasi, tampilan web jrky di rubah. Bagian terapan
tehnologi Narang Srihartomo melakukan perubahan tampilan sebagai
upaya untuk peningkatan kwalitas isi sehingga diharapkan bisa menambah
kenyamanan pengunjung web jrky. Kedepan hal tersebut akan ditingkatan
lebih baik seiring dengan dinamisasi dan perkembangan JRKY. Usaha
peningkatan dalam promosi untuk mengangkat radio komunitas anggota
JRKY menjadi tujuan yang diharapkan sehingga jalinan peningkatan
aktivitas kegiatan radio komunitas harus di maksimalkan.
7. 10 Talkshow kampanye Penanggulangan HIV/AID di BBM FM, 10 Juni
2010. Penanggulangan penyebaran HIV/ADIS menjadi tanggungjawab
bersama. Virus HIV yang menyerang sel darah putih dan menyebabkan
fungsi kekebalan tubuh kitang hilang. Virus yang menyebar leat darah,
cairan mani, cairan vagina dan air susu. Usia yang paling rentan untuk
terserang virus HIV adalah kaum muda usia 24-39 tahun. Masa inkubasi
antar 5-10 tahun merupakan tahapan yang cukup untuk berkembang
biaknya virus ini. Menrut sumber dari dinas kesehatan propinsi DIY bahwa
ada 1183 kasus dengan 750 kasus HIV dan 433 kasus AIDS. HIV/AIDS
tidak menular karena bersentuhan, ciuman, tinggal satu rumah, memakai
alat makan bersama, dan tidak melalui nyamuk. Virus ini tidak akan
menular bila kita tetap setia pada pasangan dan tidak gonta-ganti
pasangan, pakai kondom bila berhubungan sex, tidak menggunakan
narkoba atau jarum suntik serta tidak hipersex. Acara talkshow yang di
pandu oleh YF Indartini sebagai penyiar yang menghadirkan 3 narasumber
yaitu M. Yasin NR (pengelola program KPA Kab. Sleman), Ibu Trinur
(Tokoh Masyarakat Peduli HIV.AIDS) dan Mardiyono (ketua JRKY).
Program yang di kemas dalam acara sarwo-sarwi di radio BBM ini juga
selalu dilaksanakan setiap Kamis malam dalam bincang kesehatan.
Menurut Musiyana ketua radio BBM FM, bahwa radio ini juga pernah

bekerjasama dengan PKBI DIY dalam acara yang sama. Menurutnya,
acara ini sangat penting karena penyebaran informasi melalui radio
komunitas sangat efektiv dan mengena khalayak pendengar radio. Radio
komunitas merupakan media alternatif yang sangat efektif karena ada
komunitasnya dan sudah sangat familiar. Ketua JRKY Mas Mardi
menambahkan acara talkshow ini akan dilakuakn di 24 radio komunitas
anggota JRKY selama juni sampai desember 2010. KPA sebagai pihak
yang peduli terhadap penanggulangan HIV/AIDS selama kegiatan ini akan
menyediakan narasumber atau pihak yang berkompeten di bidangnya
dengan mengandeng KPA kabupaten/kota serta Ngo yang bergerak di
penanggulangan HIV/AIDS. JRKY sebagai wadah radio komunitas di DIY
memandang penting kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi untuk
membumikan penanggulangan HIV/AIDS di akar rumput. M Yasin dari KPA
Kabupaten Sleman selaku pengelola program yang mengantikan Bapak
Mulyono (sekretaris Eksekuitif KPA Kab. Sleman) mengatakan bahwa
kegiatan talkshow di radio komunitas merupakan salah satu media
kampanye selain poster, pamflet, liflet dan televisi. KPA kab. Sleman
berharap agar kampanye lewat radio komunitas di tingkatkan khususnya di
wilayah Sleman. Data di Kabupaten Sleman saat ini ada 110 kasus HIV
dan 78 kasus AIDS. Dengan jumlah penduduk 910.586 jiwa di mungkinkan
jumlahnya pasti dua kali lipat seperti gunung es. Talkshow ini di mulai
pukul 20.00-21.30 Wib dengan bertindak sebagai operator Mas Kuncoro.
8. 12/13 Undangan Workshop Advokasi Jurnalis, 12-13 Juni 2010. Salah satu
hak asasi manusia adalah mengeluarkan pendapat atau bekomunikasi.
Negara Indonesia dengan tegas mengakuinya, seperti tertera dalam
konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 28f, “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi....” Sedangkan Pasal 28 antara lain menyatakan
kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur dalam
undang-undang. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan
Politik yang secara tegas melindungi hak setiap manusia untuk
berpendapat.Salah satu syarat mutlak bagi warga negara untuk dapat
menjalankan hak berpendapat (mengeluarkan pikirannya) atau
berkomunikasi secara maksimal adalah adanya kebebasan pers. Media
massa menjadi sarana bagi warga negara untuk saling berkomunikasi.
Tanpa ada kebebasan pers, dapat dipastikan warga negara tidak bebas
dalam berkomunikasi atau berpendapat. Otomatis, kontrol masyarakat
terhadap kekuasaan pun menjadi tumpul. Bila ini terjadi maka berbagai
pelanggaran hak asasi manusia pasti akan terjadi.Tidak salah jika seorang
praktisi hukum yang diakui kredibilitasnya di Indonesia, Artidjo Alkostar
mengatakan dengan lantang jika kebebasan pers adalah bagian dari hak
asasi manusia.Sebagai negara yang demokratis dan mengakui hak asasi
manusia, Indonesia juga memiliki kebebasan pers. UU No.40 Tahun 1999
Tentang Pers dengan tegas menjamin hal ini. Pasal 4 poin 2
menyatakan,”Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembreidelan atau pelarangan penyiaran.”Namun dalam kenyataannya,
kebebasan pers di Indonesia belum dapat berjalan secara maksimal. Ini
hampir terjadi di setiap penjuru Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Paling
tidak ada dua sebab mengapa ini terjadi, yaitu sebab internal dan
eksternal.Sebab internal berasal dari dalam perusahaan media massa,
termasuk para jurnalisnya. Akar permasalahannya adalah kondisi
ketenagakerjaan yang tidak kondusif. Mayoritas perusahaan media massa,

terutama di daerah-daerah tidak memiliki serikat pekerja. Ini menyebabkan
daya tawar para jurnalis (dihadapan manajemen) menjadi lemah. Para
jurnalis hampir tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi hak-hak
mereka.Akibatnya, para jurnalis menjadi rentan mengalami soal
ketenagakerjaan, seperti soal PHK, tidak ada jaminan asuransi, pendidikan
serta pelatihan yang minim, gaji yang tidak memadai dan masih banyak
lainnya. Ini semua menyebabkan kinerja para jurnalis menjadi buruk. Salah
satu contohnya, jurnalis condong mencari berita yang mudah, tidak
berbobot, sekedar talking news, dan ada ‘amplop’-nya. Di sini, soal
kebebasan pers sudah terganggu karena jurnalis sendiri sudah
menentukan mana informasi-informasi yang dapat masuk ke
medianya.Sedangkan aspek eksternal adalah berbagai pihak di luar
perusahaan media massa yang mencoba untuk membatasi kebebasan
pers itu sendiri. Mereka ini terdiri dari aktor negara dan non negara. Aktor
negara masih mencoba membatasi kebebasan pers melalui berbagai
regulasi. Misalnya UU Kebebasan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
yang masih memuat pasal pencemaran nama baik yang berpotensi
mengenai media online. RUU KUHP juga memuat banyak pasal yang
dapat memenjarakan jurnalis.elain melakukan kekerasan melalui regulasi,
secara nyata aktor negara juga masih suka menghalangi atau melakukan
kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya. Misalnya,
beberapa waktu lalu seorang tentara dari kesatuan Kavaleri mencekik dan
memaksa seorang fotografer Tempo Biro Yogyakarta yang memotret
sebuah panser saat parkir di kawasan kampus UGM.Di Yogyakarta, pihak
kepolisian juga masih mempunyai ‘hobi’ untuk memanggil para wartawan
menjadi saksi untuk sebuah kasus yang diliput. Hal semacam ini juga
berpotensi menghambat kebebasan pers karena membuat para jurnalis
enggan meliput peristiwa yang berpotensi bisa membawa urusan panjang
dengan pihak kepolisian.Sedangkan aktor non negara (masyarakat) dalam
beberapa kasus menunjukkan mereka berusaha menghambat dan bahkan
melakukan kekerasan terhadap para jurnalis yang sedang menjalankan
tugasnya. Di Gunungkidul, Yogyakarta misalnya, sekelompok pendukung
bupati incumbent menghalangi para jurnalis televisi yang sedang meliput
sebuah kelompok yang sedang demo di depan rumah dinas bupati.
Meskipun Yogyakarta adalah ‘gudang’-nya para intelektual yang kritis –
ada banyak ahli komunikasi/jurnalistik -- tetapi kehidupan jurnalisnya masih
jauh dari ideal. Ini berpengaruh terhadap kebebasan arus informasi di
wilayah ini.Dari sisi internal, mayoritas jurnalis di Yogyakarta mempunyai
bargaining position yang rendah. Dari puluhan media massa di kota gudeg
ini, baru ada satu serikat pekerja pers. Otomatis mereka rentan
menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.Dari sisi eksternal, boleh
dikatakan kualitas kebebasan pers di Yogyakarta kian memburuk dalam
beberapa bulan terakhir ini. AJI Yogyakarta mencatat hingga Mei 2010
sudah ada 12 kasus kekerasan (dengan berbagai bentuk) terhadap
jurnalis.
TujuanDengan kondisi seperti diuraikan di atas, kiranya perlu membekali
para jurnalis di Yogyakarta dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk
menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi baik itu soal
ketenagakerjaan di perusahaan media massa dimana mereka bekerja atau
ketika mereka mengalami kekerasan atau hambatan baik di tingkatan
regulasi atau saat mereka bekerja di lapangan.Pengetahuan dan

ketrampilan ini akan diberikan oleh para ahlinya kepada para jurnalis di
Indonesia melalui suatu workshop, yaitu workshop advokasi untuk para
jurnalis. Dengan workshop ini, diharapkan para jurnalis minimal dapat
mengetahui langkah-langkah untuk mengadvokasi dirinya sendiri baik
secara individual maupun secara kolektif.Selain Yogyakarta, peserta
workshop advokasi untuk jurnalis, jika dimungkinkan akan mengundang
peserta (bila kuota kursi masih ada) dari Surakarta dan Semarang.
Kegiatan yang diselenggarakan di Disaster Oasis Jl. Kaliurang Km 21.5
Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta ini menghadirkan narasumber
Atmakusumah Astraatmadja (Pelanggaran kode etik jurnalistik dan
dekriminalisasi pers di Indonesia), Abdullah Alamudi (Peran dan fungsi dari
jurnalis dalam sistem demokrasi beserta dengan jaminan perlindungan
hukumnya), Hendrayana, SH (LBH Pers) dengan tema Kekerasan
terhadap jurnalis dan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan
advokasi, AJI Yogyakarta (Simulasi bagaimana jika jurnalis dipanggil
kepolisian untuk menjadi saksi ), Angger Jati Wijaya (Berbagai UU yang
berpotensi menjerat jurnalis dan bagaimana mengatasinya ) dan Jurnalis
dan berbagai persoalan ketenagakerjaan : bagaimana menyelesaikannya
dan mengupayakan peingkatan bargaining position jurnalis thd perusahaan
media - Sholeh Ali, SH (LBH Pers)
9. 15 Undangan Dialog Publik tentang Cuo Vadis Revisi UU Penyiaran, 15
Juni 2010. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 wajib dan harus direvisi
untuk memnuhi kaidah yang lebih baik. Komitmen dan ketidakjelasan
aturan pasal yang memuat aturan multi tafsir yang beragam. Legalitas
dan Ilegal lembaga penyiaran menjadi momok bagi setiap media yang lahir
sebelum adanya UU Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai
lembaga Independent yang dibentuk atas representasi publik masyarakat
harus bisa bermain di dua kaki. State atau negara harus bisa melindungi
warganya atas tayangan yang tidak mendidik. Penelitian BIN mengatakan
bahwa keberadaan media elektronik sperti televisi telah menurunkan rasa
nasionalisme, rasa bangga sebagai warga negara Indonesia telah luntur.
Tiga pilar yang harus bertanggungjawab adalah Negara/State kemudian
Pasar/Market dan Civil Society/ Masyarakat Sipil merupakan elemen yang
harus saling melengkapi. Peran dan wewenang KPI/KPID harus di berikan
ruang yang lebih tidak hanya sekedar mengatur konten/isi tapi mengelola
regulasi. Banyak aturan dalam UU yang termuat dalam pasal dan aturan
lainnya yang tidak konsisten, misalnya pasal yang mengatakan harus dan
wajib tetapi tidak ada sangsi yang tegas sedang pasal yang tidak ada
kewajiban malah ada sangsinya. Paling tidak terdapat 3 alasan kuat
lahirnya UU Penyiaran di Indonesia yaitu pertama tuntutan demokratisasi
penyiaran dan atau dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat
dan memperoleh informasi melalui penyiaran di Indonesia, kedua sebagai
suatu jawaban atas dinamika history yang spesifik yaitu penempatan
sistem penyiaran sebelumnya pada konfigurasi khas pelayanan kekuasaan
represif yang tunduk pada keinginan penguasa atau pemerintah, ketiga
adalah bentuk respon terhadap liberalisasi ekonomi yang telah merubah
struktur pasar dan pertumbuhan pesat industri media penyiaran di
Indonesia. Pabila di kaji secara mendalam, bahwa muatan materi hukum
atau kaidah-kaidah hukum di dalamnya menggambarkan kerangka
akuntabilitas media dengan dua type peradaban yaitu type of rules yang
berdimensi rule centred yaitu orientasi pengaturan sistem penyiaran

dengan memusatkan pada peraturan-perturan perundang-undangan,
prosedur yang benar, yuridiksi dan kewenangan yang tegas sedang kedua
adalah type legal realism yaitu pengaturan sistem penyiaran yang
berdimensi moralitas public responsibility misalnya SP3SPS. Agenda arah
perubahan UU Penyiaran harus disikapi oleh KPI secara rasional,
disamping berdiri di atas tiga pilar stakeholder yaitu pemerintah, industri
penyiaran dan masyarakat tentunya harus mampu merespon
perkembangan posisi KPI kedepan dan perkembangan teknologi serta
dampaknya. Diharapkan mampu memberikan kepastian arah
(directionality) sistem penyiaran serta tidak melemahklan eksitensi maupun
peran KPI, justru lebih lugas menformulasikan posisi KPI pertama adalah
sebagai lembaga yang moralitasnya di ukur dari integritasnya terhadap
pelaksanaan, penegakan terhadap UU penyiaran, kedua berperan untuk
mencapai persetujuan kompetensi kognitif bagi lembaga penyiaran dalam
kerangka memelihara kualitas dirinya sendiri sebagai penyelenggara
penyiaran (self preserving consent), yang ketiga mengedepankan pada
upaya mendorong pemahaman lembaga penyiaran hubungan dengan
kepentingan publik, jeempat adalah fokus pada penerapan perspektif
perkembangan (developmen) melalui kajian, penelitian, peningkatan SDM
penyiaran yang bekerjasama dengan civil society. Revisi ini lebih memiliki
makna atau arti tentang peninjauan kembali atau pemeriksaan ulang untuk
perbaikan yang ertinya bukan membuat baru sama sekali namun hanya
mengganti, mengyurangi atau menambah untuk menyempurnakan pasal-
pasal atau ketentuan/aturan/policy yang ada. Mengapa di revisi? UU
penyiaran ini banyak gugatan dalam peraturan pelaksanaannya disamping
kompleksitas dalam implementasinya. DPR RI sebagai imisiator (RUU
Inisiatif) selain peluang yang diberikan UU Penyiaran dalam isinya yang
boleh melakukan perubahan. Stakeholder penyiaran sebagai mitra
pemerintah, industri, masyarakat dan KPI. Prolegnas DPR RI tahun 2010
(sisa waktu 6 bulan). Gagasan subtansi revisi disempurnakan seperti
Perizinan Penyiaran, kewenangan KPI, Struktur KPI, Modal awal, saham
dan Laba LPS serta sanksi. Penambahan usulan adalah digitalisasi dan
lembaga rating yang memiliki kewenangan adalah KPI bukan pihak swasta
atau asing. Membicarakan UU penyiaran sebagai sebuah diskursus
kebijakan media mempresentasikan kerumitan isu media yang sangat
kompleks. UU ini menunjukkan betapa kompleksnya isu kebijakan media
di negara yang sedang mencari formulasi terbaik dalam setting
transformasi sosial dan politik yang begitu dinamis. Kelahiran UU
Penyiaran diwarnai suasana hiruk pikuk dengan konatelasi aktor yang
sangat beragam jika dilihat dari kepentingan ekonomi ataupun politiknya.
Latar belakang konteks politik indonesia yang sangat dinamis dalam kurun
waktu pasca transformasi 1998 hingga konsolidasi dan rekonsiliasi poltik
aktor-aktor yang terlibat di dalamnya hingga 10 tahun setelah reformasi. Isi
materi UU Penyiaran juga tidak bernasib lebih baik dibandingkan UU yang
lainnya. UU ini juga di tinjau, dianalisi hingga digugat pada isi materinya
dari berbagai aspek (perspektif makro khususnya mengenai kekuatannya
dan merepresentasikan nilai-nilai sistem penyiaran demokrasi ataupun
perspektif mikro diragukan kemampuannya menjawab tantangan yang
lebih empiris hingga dianggap tidak menawarkan solusi yang berarti. Acara
dialog publik yang diselenggarakan olek KPID DIY bertempat dia aula
dishubkominfo plasa informasi jl. Brigjend katamso komplek thr yogyakarta

dengan 3 narasumber yaitu Mochammad Riyanto (KPI Pusat), Gilang
Raharja (Sekretaris Eksekutif MNC) dan DR. Hermin Indah Wahyuni
(Dosen Komunikasi Fisipol UGM) dengan moderator Tri Suparyanto (KPID
DIY). Acara ini juga di hadiri Dadang S Rahmat Ketua KPI Pusat dan juga
praktisi media elektronik baik radio dan televisi juga tokoh masyarakat dan
elemen lainnya yang peduli dengan penyiaran.

10. 19 Radio Adhika Swara FM meregistrasi diri, 19 Juni 2010. Kemunculan
radio Adhika Swara FM menjadi penyemangat bagi warga komunitas di
Dusun Tobayan Tirtosari Kretek Bantul. Inisiatif dari pendiri Adi Susanto
untuk bergabung dan menjadi anggota JRKY menjadi nilai plus tersendiri.
Kesadaran berorganisasi menjadi tolak ukur akan pentingnya sebuah
wadah. JRKY menyambut gembira atas bergabungnya Radio Komunitas
Adhika Swara FM. Persyaratan seperti FC Akte Badan Hukum, Profil Radio
dan Surat Pernyataan telah di penuhi. Nomer Induk Anggota (NIA) Radio
Adhika Swara adalah 025.8.06.2010 tertanggal 19 juni 2010. Sebagai radio
baru, Adhika Swara yang muncul di 107.7 Mhz atau kanal 202 ini di
harapkan segara mengajukan permohonan izin ke KPID DIY. Berkas
persyaratan permohonan izin telah cukup dan tinggal melengkapi beberapa
kekurangan saja. Dalam program kedepan, anggota JRKY akan dilibatkan
setiap kegiatan dan segala informasi akan diberitahukan baik lewat dan
atau SMS, email, web maupun persurat.
11. 21 Undangan Seminar Kearifan Lokal dari perspektif Yuridis, 21 Juni
2010. Nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat atau sekelompok marga
sebagai aturan yang tidak di tuangkan dalam peraturan yuridis formal
sebagai pedoman penyelesaian masalah di lingkungannya di pandang
sebagai kearifan lokal. Setiap daerah atau wialayah di Indonesia memiliki
kearifan yang dituangkan dalam bentuk simbol atau perlambang, tulisan
maupun kesepakatan yang telah di ketahui oleh lingkungannya. Pranata
sosail ini telah menjadi dasar hukum yang tidak tertulis dan telah di ketahui
sebagai hukum adat. Penghormatan terhadap kearifan lokal sebagai
bentuk menjunjung nilai luhur pranata sosial di masyarakat. Banyak
masalah di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan secara hukum yuridis
formil seperti dalam KUHP namun disepakti secara hukum adat atau
kearifan masyarakat. Secara sosiologis, hukum adat menjadi dasar
bentukan terumuskannya hukum formil saat ini, sehingga UU yang di
berlakukan harus bisa mengadopsi atau tidak bertentangan dengan hukum
aat yang berlaku di masyarakat. Kemajuan masyarakat bernegara yang
terumuskan dalam hukum formil dalam menyelesaikan setiap masalah
harus terlengkapi syarat materiil sebagai bagian dari bukti
pertanggungjawaban perbuatan yang akan berakhir pada bentuk hukuman
atau pidana. Kesepakatan masyarakat belum tentu menjadi kearifan lokal
dikarenakan banyak hal dan faktor yang tidak mendukung karena aspek
formil yang bertentangan dengan hukum formil yang berlaku misalnya
pemotongan dana rekontruksi untuk kepentingan pribadi dan kelompok
tertentu saja. Seminar yang menghadirkan narasumber Prof. DR. Dra.
Endang Sumiarsih, SH (Sosiolog UGM), DR. Markus,SH, Mhum (Pakar
Ilmu Hukum UAJY) dengan moderator Redaktur KR Drs. Octo Lampito
dengan keynote speaker Sri Sultan HB X yang tidak jadi hadir dengan
peserta perangkat desa, aktivis, akademisi dan masyarakat umum
bertempat di Rumah Budaya Tembi Timbulharjo Sewon Bantul.

12. 22 Talkshow kampanye Penanggulangan HIV/AID di SWARAKOTA FM, 22
Juni 2010. Orang Dengan HIV/AIDS jangan dijauhi, secara mental akan
menimbulkan efek sosial yang tidak baik bagi perkembangan psikis dan
mental penderita. Masyarakat harus bisa mendukung secara moral
maupun sosial. Virus HIV yang menyerang daya kekebalan tubuh
seseorang dapat menular dan rentan bagi pecandu narkoba yang selalu
memakai jarum suntik atau pasangan yang tidak setia. Kecenderungan
penderita HIV/AIDS di DIY semakin meningkat, data dari Dinas Kesehatan
DIY sampai tahun 2010 ini telah mencapai 1183 kasus. Penyakit yang
sampai saat ini belum ada obatnya hanya bisa dicegah bila kita melakukan
pengecekan darah. Pengecekan darah dapat dilakuakn di Rumah sakit
seperti sarjito, Bethesda, Panti Rapih, PKU Muhammadiyah Kota,
Puskesmas UH I atau rumah sakit yang telah membuka pelayanan VCT.
Masyarakat harus bertindak proaktiv terhadap penularan HIV/AIDS di
lingkungannya. Masalah ini harus dilakukan secara bersama semua unsur
untuk mencegah menularnya virus yang menghantam fungsi kekebalan
tubuh.Menjaga iman dan kebersihan, serta melakukan hubungan sex sehat
adalah bagian dari upaya pencegahan penanggulangan virus HIV/AIDS.
Acara yang di kemas dalam bincang warga menghadirkan narasumber dari
Dinas kesehatan Bantul Bapak H. Jumali, KPA Kabupaten Bantul Mbak
Endah Wahyu Ratnaningsih dan Ketua JRKY Mas Dimar Mardiyono
dengan presenter Bung Totok Praminto. Talkshow dengan mengambil
tema menghadapi ODHA ini di mulai tepat pukul 19.00 selama 1 jam.
Kegiatan akan berlangsung selama 6 bulan di 24 radio komunitas anggota
JRKY. Untuk melihat agenda kegiatan talkshow bisa membuka di web
JRKY: www.jrky.org .

B. Kegiatan Bulan Juli 2010
1. 1 Talskshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio KOMPAK FM, 1 Juli
2010. Penyebaran HIV/AIDS di kalangan anak muda saat ini sangat rentan.
Dengan penggunaan jarum suntik narkoba dan penyelewengan sex bebas
dan gaya hidup hedonis menjadi awal dari penularan virus HIV. Gaya hidup
remaja masa kini yang jauh dari pendidikan agama akan lebih mudah
teserang virus HIV. Kebiasaan buruk seperti sex bebas dan berganti
pasangan, penggunaan jarum suntik untuk narkoba menjadi awal
terjangkitnya virus HIV. 4 media penularan seperti darah, air mani, cairan
vagina dan air susu ibu yang telah terindikasi HIV menjadi faktor
utama.Acara yang di pandu oleh Andi “Kendil” sebagai presenter dari
KOMPAK FM dengan 3 narasumber yaitu Mas Moa (KPA Kota), Andre
(Tokoh Pemuda) dan Mardi (JRKY). Penanggulangan HIV/AIDS ini harus di
lakukan secara konsisten dan komitmen oleh pemerintah. Di negara yang
telah berhasil melakukan penekanan penyebaran virus HIV adalah dengan
melakukan sosialisasi secara masif dan menemukan penderita yang
terindikasi HIV yang selanjutnya secara sadar dan atas kemauan sendiri
untuk memeriksakan darah. Pelayanan yang mudah dan sangat rahasia
menjadi upaya untuk mereka yang terkena HIV untuk tidak terasingkan dari
sosial masyarakat di sekitarnya. KPA DIY melalui KPA Kota Yogyakarta,

tokoh masyarakat dan JRKY melakukan kampanye penanggulangan
HIV/AIDS di akar rumput melalui radio komunitas. Acara seperti ini menjadi
sangat penting dan berarti bila partisipasi keterlibatan masyarakat aktiv.
JRKY sebagai wadah radio komunitas di DIY memandang perlu adanya
sosialisasi untuk masyarakat di komunitas tertentu. Upaya dan usaha NGO
yang bergerak di ranah HIV/AIDS seperti KPA harus berkelanjutan dan
terprogram agar sasaran penanggulangan HIV/AIDS terlokalisir. Keterlibatan
masyarakat dan semua stakeholder harus bersatu untuk melawan virus HIV/
AIDS. Masyarakat paling bawah seperti komunitas harus mulai disadarkan
akan bahaya HIV/AIDS. Pengetahuan yang terbatas serta ketidaktahuan
akan tanda-tanda dan perilaku yang menyimpang menjadi awal terjangkitnya
virus ini. Radio komunitas sebagai media pemberdayaan masyarakat menjadi
sangat penting dalam penyebaran informasi penanggulangan HIV/AIDS di
akar rumput. Acara yang akan terselenggara selama 6 (enam) bulan sejak
Juni sampai Desember 2010 atas kerjasama KPA DIY bersama JRKY ini
telah memasuki bulan ke dua. Di Juli 2010 ini ada 4 radio komunitas sebagai
tempat penyelenggaraan talkshow yaitu KOMPAK FM, SADEWO FM,
RADDEKA FM dan MURAKABI..

2. 5 Undangan Dialog Seni, 5 Juli 2010. Bertempat di ruang Seminar Taman
Budaya Yogyakarta (TBY) diselenggarakan dialog seni FKY dengan tema
”Penghargaan terhadap Kesenian menuju aras berkeadilan”. FKY kedepan
harus bisa memberikan roh tentang kejogjaan yang sebenarnya. Sudah 22
tahun usia FKY namun belum bisa mengangkat roh seni jogja seperti saat
FKY pertama di lakukan. Ada semacam kejenuhan dalam setiap even FKY.
Dibandingkan dengan kegiatan semacam seperti di Belanda seperti Tong-
Tong Festival yang dilakukan oleh Indo peranakan di negeri kincir angin ini,
nuansa rasa kerinduan atas kampung halaman yang telah disulap menjadi
industri pariwisata yang telah menyedot perhatian para pengunjung baik
dalam maupun luar negeri. FKY yang merupakan bagian agenda kegiatan
budaya yang m4rd1y0n0besar. Keterlibatan masyarakat dalam event FKY
harus mempunyai makna. Gerakan apresiasi kesenian melalui jalur
pendidikan atau lebih spesifik ke arah kebudayaan harus menjadi point
penting dalam menggali seni di masyarakat. Saran promosi seperti media
cetak dan elektronik juga media luar ruang seperti baliho dan spanduk dan
lain sebagianya harus menjadi ajang promosi yang bisa mengangkat harkat
FKY.Membua gerakan t masyarakat yang mencintai FKY secara ekonomi
dan seni akan lebih bergerak dan memiliki nilai yang lebih. FKY saat ini di
danai oleh pemerintah daerah melalui APBD adalah sebuah kewajaran
namun dalam target yang ingin di raihnya harus jelas dan bisa mengangkat
nilai seni itu sendiri. Parameter seperti apa yang bisa mengukur FKY
diakatakan sukses dan berhasil. Melihat potensi ekonomi pasar saaat ini,
apakah FKY masih bisa di harapkan bisa mempertemukan buyer/wisatawan
luar negeri untuk bertransaksi secara langsung dengan seni dan pengusaha
kerajinan. Gerakan berkelanjutan namun tidak ada pengigkatan yang
real/nyata menjadi tantangan bagi panitia selanjutnya. Pemberian panggung
gratis pun belum bisa menyedot penonton maupun animo masyarakat untuk
melihatnya. Sudah ada pergeseran cara memandang FKY dibanding 22
tahun yang lalu. Dinamika ini harus disikapi secara arif dan bijak oleh
pemangku kebijakan dan pemerintah. Mengangkat seni ditengah keadaan
ekonomi masyarakat yang masih bergelut dengan ekonomi yang tidak sehat

berakibat pada ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan seni.
Keterlibatan industri secara intens dan pengemasan secara profesional
menjadi keharusan bagi pegiat FKY untuk mengangkat harkat dan martabat
FKY pada parameter yang diharapkan. Disis lain menurut Sumaryono
mendengar FKY seperti orang ”glege`-en”(jawa) seperti orang mau muntah
karena neg dalam bayangannya. Penilaiannya FKY dalam kurun waktu 2-3
tahun ini mengalami penurunan kwalitas dan kwantitas. Periode 2001/2002
saat beliau jadi ketua FKY telah mengalami pertarungan antara Birokrat dan
Seniman. Tidak ada hubuingan yang harmonis dan rasa curiga yang sangat
besar menjadi pangkal persoalan sampai sekarang ini. Cara kerja masing-
masing dan cara pandang yang berbeda menjadi masalah. Ketidakpercayaan
dari birokrat dan kurang transparan dari seniman karena tidak mampu
membuat laporan yang baik sesuai SOP menjadi kendala dan kecurigaan
sampai saat ini.Narasumber yang dihadirkan adalah DR GR Leno
Simatupang,MA. Prof. Drs. T Bramantyo PS, Med, PhD. Drs. Sumaryono,
MA. Drs. Bambang Wisnu,SH. Mhum.

3. 8 Alamat Sementara Rakom Suara Malioboro, 8 Juli 2010. Ibnu Sumarno
selaku kontak person radio memberitahukan perubahan alamat kantor dan
studio Suara Malioboro. Melalui pesan singkat SMS, alamat Suara Malioboro
saat ini di Jalan Hayam Wuruk, Juminahan Dn 2/1118 Danunegaran
Yogyakarta. Menempati rumah pribadi saudara Ibnu Sumarno sebelum
nantinya akan bernegosiasi dengan pihak kalurahan untuk mendapatkan
ruang siaran sebagai aktivitas kegiatan radio. Rencana di Jalan Pajeksan
Sosrowijayan Yogyakarta untuk saat ini tidak jadi. Pemberitahuan ini untuk
memudahkan dalam penyampaian informasi baik melaui via surat maupun
elektronik. Diharapkan agar radio Suara Malioboro segera mendapat tempat
siaran yang bisa melayani komunitas yang selama ini sebagai sasarannya.
Secara sosial ekonomi dan psikologi akan mempengaruhi karakter dan gaya
sajian siaran. Dukungan warga komunitas akan sedikit mengalami
pergeseran dan perubahan sasaran. Pengiriman profil Suara Malioboro telah
dilakukan pada Minggu (11/7) dan sudah di tampilkan di web JRKY.

4. 9 Kunjungan Radio Komunitas Timor Leste, 9 Juli 2010. Sejumlah tokoh
radio komunitas dari Timor Leste melakukan studi banding dan
bersilaturahmi ke beberapa radio komunitas anggota JRKY. Radio Karisma
FM (5/7) di Kradenan Banyuraden Gamping Sleman. Radio Swarakota FM
(9/7) di Tirtonirmolo Kasihan Bantul . Radio MURAKABI FM (9/7) di
Hargowilis Kokap Kulon Progo. BBM FM (10/7) di Minomartani Ngaglik
Sleman .RADEKKA FM (10/7) di Semoyo Patuk Gunung Kidul. Kunjungan ini
untuk melihat secara dekat perkembangan radio komunitas di DIY dan
bagaimana radio komunitas bisa bertahan untuk tetap menjaga rutinitas
siaran. Sumberdaya manusia dan modal yang terbatas selalu menjadi
permasalahan radio komunitas yang hingga sampai saat ini belum teratasi.
Diskusi yang di awali dengan sejarah berdirinya radio komunitas. Partisipasi
warga komunitas terhadap keberadaan radio komunitas. Bagaimana
menyusun program acara unggulan serta menjaga rutinitas dan membuat
karakter radio dengan memunculkan loyalitas dan komitmen bagi pegiat radio
komunitas. Melihat sejarah berdirinya radio komunitas tentunya tidak bisa
melihat hanya sepotong. Sejarah masyarakat sekitar dan dinamika
perkembangan menjadi dasar tumbuhkembangnya sebuah kemajuan suatu

ientitas komunitas untuk menentukan sebuah pilihan. Tidak bisa dipukul rata
namun sekelompok komunitas memiliki kecenderungan bergerak bersama
untuk memunculkan identitasnya sebagai ciri khas. Media menjadi salah satu
pilihan sebagai sarana sebagai wujud pengejawantahan bentuk yang nyata
seperti buletin, mading, radio komunitas, TV komunitas, koran kampung dll.
Kunjungan yang di fasilitasi oleh USC Satunama dengan di komandani oleh
Mbak nurul juga menghadirkan radio komunitas RAG sebagai peserta
ajangsana. Diskusi yang berlangsung selama 2 jam penuh diharapkan bisa
mengambil manfaat dalam penerapannya di daerah masing-masing.

5. 9 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio SADEWO FM, 9 Juli
2010. Pergaulan bebas remaja saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sex
bebas, penggunaan jarum suntik narkoba merupakan media berjangkitnya
penyebaran virus HIV. Virus yang menerjang imun ketahanan tubuh manusia
ini hingga sekarang belum ada obatnya. Cara penanggulangan yang efektiv
adalah menjaga iman dan taqwa kepada Tuhan serta pola hidup sehat.
Remaja sangat identik dengan kreativitas. Masa muda adalah masa
pertumbuhan untuk mengembangkan potensi diri, salah pergaulan menjadi
petaka selamnya. Penggunaan jarum suntik narkoba telah menjangkiti kaum
muda. Hidup enak dan berfoya-foya menjadi jalan pintas. Komunikasi orang
tua dengan anak dan mengetahui siapa teman mainnya menjadi salah satu
fungsi pengawasan keluarga. Orang tua harus tahu siapa temannya dan
jadwal kegiatan anaknya yang mulai dewasa. Kontrol keluarga dapat sebagai
upaya dari penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Kesibukan orang tua dan
jarangnya berkomunikasi serta hilangnya kasih sayang di rumah menjadikan
anak mencari rasa itu di luar. Namun demikian tidak semata keluarga yang
harmonis aman dari pengaruh tersebut. Kasus penyebaran virus HIV/AIDS di
DIY hingga tahun 2010 ini telah mencapai 1183 kasus. DIY menduduki
peringkat ke 11 secara nasional dalam penyebaran virus HIV/AIDS. Program
penanggulangan penyebaran HIV/AIDS di akar rumput menjadi sangat
penting dan bermakna manakala masyarakat sadar akan pentingnya
pemeriksaaan cek darah. Cara ini menjadi lebih terwujud bial pemerintah
memfasilitasi pemeriksaaan darah di dusun-dusun yang membutuhkannya.
JRKY sebagai wadah radio komunitas di DIY bersama KPA DIY dan KPA
Kabupaten/kota melalukan roadshow penanggulangan HIV/AIDS di
masyarakat akar rumput. Kegiatan ini akan berlangsung sampai Desember
2010. Tema yang diambil sesuai jadwal yang telah diitetapkan di masing-
masing radio komunitas. Kegiatan yang ke 5 ini berlangsung di radio Sadewo
FM yang beralamat di Jl. Pogo Purworejo Wonolelo Pleret Bantul. Talkshow
kali ini menghadirkan narasumber Mbak Devi Widasari ( PKBI DIY) dan
Ketua JRKY sedang Mas Misbah sebagai presenter. Acara berlangsung dari
pukul 16.05 sampai 17.10 Wib ini berjalan lancar serta banyak mendapat
respon dari pendengar malalui SMS.
6. 10 Pertemuan Radio Komunitas di Radio Agricia FM, 10 Juli 2010.
Menindaklanjuti perkembangan eksternal yang semakin dinamis maka
diperlukan perhatian secara kolektif untuk mengawal sebuah perubahan.
Radio Komunitas yang saat ini tumbuh dan berkembang dengan sejarahnya
masing-masing namun dalam UU Penyiaran harus mematuhi secara legal
formal. Dalam menjaring aspirasi radio komunitas anggota JRKY dalam
menyuarakan pendapat dan gagasannya, maka pertemuan kali
mengagendakan pendataan perkembangan radio komunitas ke depan serta

menyikapi pemilihan anggota komisioner KPID DIY 2010-2013. JRKY
sebagai wadah radio komunitas berharap momen seperti ini menjadi
pendidikan kedewasaan radio komunitas dalam partisipasinya mengawal
proses penjaringan anggota komisioner KPID yang lebih kredibel, akuntabel,
profesionalitas dan ngayomi lembaga penyiaran khususnya komunitas.
Jaring aspirasi radio komunitas mengerucut dengan dibentuknya tim 7
sebagai wujud perwakilan radio komunitas untuk menyuarakan kepada
panitia ad hock maupun dengan stakeholder lainnya. Tugas dan kewenangan
tim 7 akan ditentukan berikutnya. 17 Radio komunitas hadir dalam pertemuan
itu dan sepakat untuk bisa mengawal proses penjaringan anggota komisioner
KPID DIY periode 2010-2013.

7. 12 Diskusi tim 7 JRKY dengan Panitia Adhoc di RM Ayam Ungkep Resto,
12 Juli 2010. Pemilihan anggota komisioner KPID DIY periode 2010-2013 di
pandang perlu untuk memilih personil yang memiliki komitmen dan tahu
regulasi UU Penyiaran dan mampu membuat terobosan kebijakan. Inovasi
anggota komisioner dalam memandang persolan perizinan lembaga
penyiaran harus lebih arif dan bijak dalam memutuskan pemberian izin.
Fenomena perizinan lembaga penyiaran komersial dan komunitas harus
diurai dan lihat berbeda. Diskusi kali ini menghadirkan Ketua Panitia Adhoc
Budi Wahyuni untuk mendapat masukan dari pegiat radio komunitas melalui
Jaringan Radio KomunitasYogyakarta. Pertanyaan meluncur apakah
komisioner KPID saat sudah memenuhi azab keadilan bagi radio komunitas?
Mukhotib MD (dir. PKBI) memandang perlu adanya arah kebijakan KPID
dalam berpihak. KPID yang kuat dalam memposisikan sebagai lembaga yang
tidak hanya mengurusi perizinan namun juga membina dan mengadvokasi
permasalahan secara kongkrit. Pembinaan radio komunitas harus dilakukan
sebagai bagian dari pencerdasan masyarakat sipil. Budi Hermanto melihat
bahwa saat ini KPID DIY sangat terpaku pada regulasi formal dan belum
bisa melihat secara nyata persolan radio komunitas. Mardi (ketua JRKY)
melihat hal tersebut sebagai bagian dari kurangnya inovasi komisioner KPID
dalam membuat kebijakan dan tidak ada satu suara dalam tubuh komisioner
atau ada faksi di internal KPID. KPID seharusnya tidak hanya sebagai
lembagai formal yang urusannya hanya perizinan baku namun harus bisa
melihat kondisi riil di lembaga penyiaran dan memodivikasi perizinan dengan
cara mengklasifikasikan/ kelas yang harus di petahi dengan pemberian status
radio dan masa berlaku serta untuk pendekatan dengan stake holder.
Kehadiran Ketua Panitia Adhoc Budi Wahyuni yang di dampingi oleh
Mukhotib MD (Dir. PKBI DIY) dan Budi Hermanto (CRI) sdangkan tim 7 JRKY
yang hadir adalah Agus Sutata (Murakabi), Sri Kuncoro (BBM), Fidarini Devi
W (Agricia), Marjudin (Sadewo), Wahyudi Astanto (Swara Godean) dan Mardi
(Ketua JRKY).

8. 13 Diskusi bincang radio komunitas, di rumah pohon, 13 Juli 2010. Radio
komunitas sebagai media....
9. 17 Pertemuan tindaklanjut tim 7 dengan panitia adhock di Agricia FM, 17
Juli 2010. Radio komunitas harus di perdayakan. Sebagai media
pencerdasan masyarakat akar rumput maka peran dan fungsi radio
komunitas sangat penting dalam penyampaian informasi maupun hiburan.
JRKY sebagai wadah radio komunitas memandang penting dalam pemilihan
komisioner KPID DIY periode 2010-2013. Anggota komisioner sebagai

regulator dan pelaksana regulasi harus lebih peduli dan punya komitmen
terhadap keberdayaan radio komunitas. Pertemuan kali ini lebih menyoroti
hasil pertemuan dengan Mbak Budi Wahyuni (ketua Panitia Ad hock) di
rumah makan ungkep yang di hadiri oleh tim 7 bersama Mukhotib MD dan
Budi Hermanto. Agus sutata jubir tim 7 menjelaskan bahwa hasil pertemuan
malam itu lebih mengeksplorasi peran KPID DIY dalam perannya dalam
membina radio komunitas. Proses perizinan radio komunitas yang sampai
saat ini masih belum familier terhadap kebangkitan untuk tumbuh dan
berkembang karena sulitnya syarat regulasi serta lamanya mendapatkan
IPP. Selain itu KPID belum mempunyai inovasi dalam memandang regulasi
sebagai ketentuan yang sangat kaku. Upaya ini harus terus didorong untuk
bisa menafsirkan regulasi yang lebih nyata sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat sipil dalam memperoleh pengakuan secara legal formal.
Kehadiran 17 perwakilan radio komunitas sebagai wujud kepedulian terhadp
proses penjaringan anggota komisioner KPID DIY. Bebebrapa catatan yang
muncul diantaranya :
a. Proses pemilihan panitia adhock yang tidak
melibatkan radio komunitas di pandang sebagai
kekalahan .
b. Panitia khusus pemilihan panitia ad hock yang
di pilih tidak melibatkan pleno anggota KPID
DIY atau sepihak.
c. Nama-nama yang disodorkan panitia khusus di
indikasikan ada titipan dari incumbent untuk
memuluskan pencalonan kembali.
d. Anggota komisioner KPID DIY yang telah
terpecah menjadi 2 (dua) kubu yang
berlawanan.
e. KPID DIY periode 2007-2010 lebih berpihak
pada lembaga penyiaran swasta atau industri
yang ada uangnya.
f. Lembaga penyiaran komunitas hanya sebagai
stempel pelengkap dalam setiap kegiatan KPID
DIY.
g. Sifat kepura-puraan anggota KPID DIY yang
berpihak kepada lembaga penyiaran komunitas
hanya untuk memanipulasi kegiatan selama ini.
h. Tidak ada upaya dari KPID DIY untuk
mendobrak dalam pengurusan izin bagi radio
komunitas yang telah sampai tahap FRB dan
tidak ada tindaklanjut untuk menginformasikan
perkembangan proses tersebut.
i. Kegiatan yang mengatasnamakan radio
komunitas tidak pernah tuntas dan selalu
mengambang sperti : Pelaksanaan pelatihan
untuk radio komunitas yang di rancang 3 hari di
pangkas menjadi setengah hari. Talkshow yang
di rancang untuk 6 radio komunitas hanya
terlaksana 3 dan tidak ada kontribusi untuk
radio komunitas. Kegiatan warkshop dan
pertemuan yang tidak pernah transparan, radio

komunitas hanya sebagai stempel kegiatan.
Pertemuan kali ini lebih menitikberatkan persiapan tim 7 JRKY dalam
mengawal proses pemilihan anggota komisioner KPID DIY. Dalam diskusi
yang terbagio dalam 3 komisi ini terbentuk beberapa keputusan:
a. Tim 7 akan mengawal jadwal proses pemilihan
komisioner KPID DIY.
b. JRKY bersama tim 7 akan melakukan sharing dengan
panitia adhock
bersama radio komunitas lainnya.
c. Tim 7 melakukan list peta permasalahan
d. Tim 7 membuat kriteria calon anggota komisioner
KPID DIY 2010-2013
e. JRKY mengundang pantia adhock untuk sharing
bersama radio komunitas.
f. Jadwal audensi dengan Komisi A DPRD DIY
g. Membuat presrelese di media sebagai shock terapi.

10. 20 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio MURAKABI FM, 20 Juli
2010. Penyebaran virus HIV/AIDS di kabupaten Kulon Progo sampai tahun
2010 ada 49 kasus. Pencegahan peenyebaran virus HIV/AIDS perlu
dilakukan oleh semua elemen masyarakat mengingat kasus ini seperti
puncak gunung es dimana yang diketahui lebih sedikit dari kasus
sebenarnya. Kabupaten Kulon progo melalui dinas kesehatan bersama
sekretariat KPA Kabupaten akan melakukan sosialisasi penanggulangan
HIV/AIDS di masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Arief
Musthofa (Dinkes KP) mengatakan bahwa kegiatan talkshow di Radio
Komunitas sangat efektiv dalam sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS di
masyarakat. Upaya pencegahan ini menjadi sangat penting manakala
kesadaran masyarakat belum terbangun dan pola penyebaran yang saat ini
terjadi melalui 3 media utama yaitu darah, alat kelamin dan ASI. Bagaimana
kalau ada saudara atau keluarga kita terindikasi HIV/AIDS? Bagaimana
upaya pencegahan dan rujukan kemana yang bisa rekomendasikan. Orang
dengan HIV/AIDS (ODHA) harus kita dukung mental sosialnya dan jangan di
kucilkan. Setiap individu bisa terkena virus HIV. HIV/AIDS tidak menular
melalui gigitan nyamuk, tinggal satu rumah dan menggunakan alat bersama,
bersalaman atau bersinggungan atau menggunakan kamar mandi bersama
juga berciuman. Orang yang terindikasi HIV/AIDS belum menampakkan ciri-
ciri, seperti orang kebanyakan karena baru di pastikan terkena setelah
melakukan cek darah di labolaturium khusus atau VCT. Banyak rumah sakit
di DIY telah membentuk klinik VCT sperti RSUP Sarjito di poliklinik Edelwis.
RS Panti rapih poliklinik 105. RS Bethesda di poliklinik CD Beyhesda. RS
PKU Kota di klinik Gempita. Masyarakat bisa memeriksakan dengan gratis.
Ciri-ciri orang yang terkena HIV/AIDS seperti diare tidak sembuh, berat
badan turun 10% setiap bulan, batuk yang tidak pernah berhenti serta ada
demam tinggi yang tidak pernah turun. Karena yang di serang adalah sistem
kekebalan tubuh maka setiap terkena penyakit tidak mudah sembuh dan
berlangsung lama.

11. 20 Sharing keperpihakan regulasi terhadap rakom di BBM FM bersama
panitia adhock KPID DIY 2010-2013, 20 Juli 2010. 2 tim adhock: Budi

Wahyuni dan Sihono HT menghadiri sharing radio komunitas dengan pegiat
dan pengelola radio komunitas. Acara berlangsung santai dan serius,
beberapa pertanyaan dan pernyataan di lontarkan oleh peserta seperti :
• Apakah tim adhock akan bersikap fair dan tidak berpihak? BW
menjelaskan bahwa dirinya maupun tim adhock akan bersikap fair
dan tidak menerima titipan namun demikian ada beberapa catatan
bahwa masukan seperti penting dan perlu. BW berharap ada
keterwakilan dari JRKY, siapa yang mau di dukung dan bagaimana
kontrak politik harus diperjelas. Pendaftaran mulai tgl.19 Juli s/d 6
Agustus 2010 untuk penjaringan calon anggota KPID 2010/2013.
Bisa di akses di www.kpid-diy.com. Formulir bisa di download dan
ambil di secretariat KPID DIY. SMS juga telah dilakukan oleh
secretariat dan iklan di media cetak, pemasangan spanduk di
tempat strategis. Wujud nyata tidak berpihak kepada radio
komunitas dan jaringannya adalah kenapa tidak di iklankan di radio
komunitas, kalau KID bisa kenapa KPID tidak bisa?

• Tgl.30 Agustus 2010 Team adhock menyerahkan 14 nama calon ke
Komisi A DPRD DIY. Memilih nama yang berkopeten dengan
penyiaran dan bisa berkomitmen menjaga kepercayaan public
sebagai lembaga independent tidak mudah. JRKY meminta calon
komisioner yang diajukan setelah uji public nanti adalah nama yang
bisa di pegang komitmennya. Saksi dari lembaga penyiaran yang
selama ini telah didzolimi oleh oknum komisioner harus di hadirkan
di uji public.

• Ada indikasi terselubung tim adhock mengkondisikan proses
pemilihan anggota komisioner dengan mengamankan incumbent

• Masukan dari JRKY menjadi salah satu pertimbangan dalam
mencari sosok anggota KPID yang lebih baik.
• Di harapkan tim adhoc tidak hanya menerima masukan hanya dari 1
atau 2 anggota komisioner tapi 7 personel harus di korek dan di
kroscek permasalahan yang sebenarnya. Team adhock akan
melakukan tugasnya secara fair dan tidak memihak kepada salah
satu calon. Secara tidak langsung dan agak malu2, referensi team
adhock adalah ketua KPID seharusnya semua anggota komisioner
menjadi referensi adhoc biar balance.

• Apakah dari JRKY ada yang berani mengajukan calon mendobrak
untuk hal tersebut di atas. Calon dari JRKY telah disiapkan dan
diharapkan bisa membawa perubahan di tubuh KPID dan tetap
menjaga komitmen suara civil society

• Komisioner KPID mendatang wajib untuk membuat terobosan yang
dalam tanda kutip berfikir kreativ dari aturan yang ada. Dicari

anggota komisioner KPID yang cerdas dan berfikir visioner serta
berani memihak civil society.

• Trac record calon komisioner harus di buka. Jangan terkecoh
hanya penampilan dan gaya bahasa tapi telah melanggar sumpah
jabatan yang di ucapkan hanya untuk kepentingan pribadi dan
kelompoknya.
• KPID kedepan harus lebih bertanggung jawab atas berkas yang
sudah diajukan oleh Rakom, jangan sampai berkas hilang dan
dengan enteng mengatakan kepada rakom, untuk mengganti berkas
yang baru. Tertib administrasi perlu ditingkatkan
• Mencari sosok anggota komisioner KPID yang konsisten dengan
lembaga . Ini masalah perilaku bukan kinerja,kalau bisa berperilaku
jujur dan terbuka akan tercipta kinerja yang baik dan memuaskan.
Komisioner saat ini berperilaku saling menjelekkan dan tidak
terbuka sehingga tidak ada trust di antara mereka
• Ada perhatian dari Komisioner terhadap Rakom, sehingga bisa
mendorong Rakom untuk semangat mengajukan perijinan.Harapan
ini muncul karena selama ini para regulator tidak banyak membantu
kegiatan kongkrit radio komunitas.
• Bila ada anggaran program untuk Rakom, sangat membantu dalam
pendanaan pengajuan perijinan. Share program untuk kegiatan
radio komunitas tidak pernah jelas sehingga tidak ada kegiatan
kongkrit yang bisa dirasakan oleh radio komunitas. KPID kedepan
harus lebih jeli dan paham perilaku kegiatan radio komunitas.
• JRKY dengan Komisioner membuat semacam MoU, untuk yang
dilakukan tugas mendatang , terutama terhadap Rakom. Kegiatan
kongkrit dan nyata akan sangat membantu tumbuh kesadaran
lembaga penyiaran komunitas dalam menjalankan semangat UU.
• Penggunaan KTP perlu disederhanakan artinya bisa diganti dengan
Surat pernyataan dari wilayah setempat. KTP sebagai ketentuan
wajib atau sebagai syarat yang mengharuskan bagi lembaga
penyiaran komunitas. Kalau bisa disiasati kenapa harus
membelenggu lembaga penyiaran komunitas yang sifatnya social
dan nirlaba.
• Tahapan proses izin harus ditata ulang atau disederhanakan
dengan sifat lembaga penyiaran namun tidak mengurangi bobot isi
ketentuan yang berlaku.
• Banyak kegiatan yang telah dilakukan KPID untuk radio komunitas
beserta Jaringannya namun sifatnya tidak menyentuh kegiatan
kongkrit radio komunittas.
•
12. 22 Koordinasi tim 7 JRKY, philanos 22 Juli 2010. Untuk melaksanakan hasil
keputusan bersama, tim 7 melakukan koordinasi sebelum melakukan
audensi dengan Komisi A DPRD. Hasil sharing dengan tim adhock KPID
dirumuskan dan di rangkum sebagai bahan masukan kepada anggota
dewan. 6 personil tim 7 hadir seperti Haribawa, Marjudin, Fidarini,Yudi
Astanto, Kuncoro serta Mardi. Sedang Agus sutata absen. Koordinasi ini
lebih memfokuskan untuk menyamakan persepsi dan menambah informasi

sebelum audensi dengan komisi A DPRD DIY. Acara yang di jadwalkan pukul
19.00 mundur 30 menit dan berakhir pada pukul 21.30 Wib.
13. 28 Pengiriman surat audensi ke Komisi A DPRD DIY. 28 Juli 2010.
Menindaklanjuti hasil kordinasi tim 7 JRKY dalam mengawal proses
penjaringan anggota KPID DIY 2010/2013, Surat telah dikirim oleh Sekretaris
JRKY Haribawa dan diterima oleh sekretariat komisi A. Untuk keputusan dan
tindaklanjut soal waktu menunggu waktu yang diagendakan komisi a,
Pemberitahuan di sampaiakan pada hari senin, 30 Juli 2010 bahwa agenda
Audensi dijadwalkan pada hari minggu, 6 Agustus 2010 pukul 10.30-11.30
Wib di ruang kerja komisi A DPRD DIY.
14. 29 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio RADEKKA FM, 29 Juli
2010. Virus HIV/AIDS penyebarannya melalui media seperti darah, air mani
dan cairan vagina serta air susu ibu (ASI). Proses penyebarannya memakan
waktu cukup lama dan hanya bisa diketahui hanya dengan pengecekan
darah di labolaturium klinik VCT yang saat ini telah tersebar di bebebarapa
Rumah Sakit seperti : RSUP Sarjito (Poliklinik Edelweis), RSPKU (Poliklinik
Gempita), RS Panti Rapih (Poliklinik 105), RS Bethesda (Poliklinik CD
Bethesda), RS Grhasia dan Puskesmas Gedong tengen Yogyakarta. Orang
yang telah terkena HIV/AID (ODHA) tidak ada tanda-tanda khusus namun
sudah ditandai dengan diare yang tidak pernah sembuh, sariawan yang sulit
sembuh, herpes atau dompo. Orang yang telah terkena HIV/AIDS bisa hidup
berdampingan dengan orang sehat dan bisa menggunakan sarana rumah
tangga bersama-sama seperti WC/.Kamar mandi bersama, alat makan
bersama, satu rumah, bersalaman, bersinggungan bahkan berciuman.
Masyarakat harus dipahamkan bahwa penyebaran yang sering kali terjadi
seperti penggunaan jarum suntik bersama bagi pengguna narkoba suntik,
berhubungan sex secara oral/bebas atau berganti-ganti pasangan dan
transfusi darah yang belum steriil. Narasumber dari perwakilan KPA yang
juga aktivis pendamping HIV/AIDS Primadea Haribawa juga mengatakan
bahwa orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tidak perlu harus di cap sebagai
orang yang tidak berguna, stigma ini telah membuat sangsi sosial yang
sangat berat. Masyarakat harus bisa menerima dan membimbing untuk
proses pengobatan menuju penanggulangan untuk tidak menyebar. Acara
yang berlangsung 1 jam dari pukul 16.00-17.00 Wib di pandu oleh

C. Kegiatan Bulan Agustus 2010
1. 3 Undangan Terbuka Uji Publik Calon KID, 3 Agustus 2010. Komitmen dan
semangat untuk mengabdi dalam memberikan informasi kepada masyarakat
terhadap keterbukaan informasi publik terhadap badan publik bukan hanya
milik LSM dan akademisi. KID diharapkan bisa menjembatani persolan yang
selama ini menjadi masalah bagi sebagian masyarakat dalam mengakses
informasi khususnya kebijakan maupun anggaran yang telah di laksanakan.
Visi misi para calaon anggota KID telah di paparkan dan akan melaksanakan
tugas dan wewenangnya sesuai UU no. 14 tahun 2008. Uji publik ini di ikuti
20 calon yang telah lolos tahap wawancara dan menjadi bagian dari proses
seleksi dan penjaringan untuk mencari 10 nama yang akan di ajukan ke
komisi A DPRD DIY. Panitia adhoc akan memilih 10 nama berdasarkan
masukan dari masyarakat. Debat publik kali ini dipandu oleh Bapak
Darmanto (panitia adhock) pad tahap pertam 10 peserta dan terbagi dalam 2
sesi yang didahului pemaparan visi dan misi para calon komisioner KID.

Tahap pertama
2. 4 Undangan EDP Radio Swadesi, 4 Agustus 2010. Kehadiran media
komunitas sangat membantu perkembangan demokrasi di tingkat akar
rumput. Sebagai media dari, oleh dan untuk masyarakat, media komunitas
seperti radio sebagai ajang ekspresi diri dalam penyebaran informasi dan
juga sebagai media pencerahan akan uneg-uneg yang tidak tersampaikan.
Keberadaan radio komunitas sperti ini tidak akan tergeser oleh media apapun
selama partisipasi masyarakat dibangun diberi rasa handerbeni terpelihara.
Evaluasi Dengar pendapat (EDP) kali ini hanya di hadiri oleh 4 (empat)
Komisioner S Rahmad M Arifin, Tri Suparyanto, Ki Gunawan dan Surach
Winarni. EDP yang merupakan tahapan dari proses mendapatkan izin
merupakan persyaratan wajib untuk setiap lembaga penyiaran komersial
mapun swasta dan berlangganan baik Radio maupun Televisi. EDP yang ke
14 untuk Lembaga Penyiaran Komunitas di DIY dank eke 5 untuk wilayah
Bantul khususnya di Kecamatan Banguntapan untuk desa Jambitan.
Kehadiran kesenian sebagai bagian dari rangkaian acara merupakan
kreativitas warga untuk menampilkan unjuk kebolehan dan memperkuat
solidaritas warga di sekitarnya. Pelaksanaan di Aula Dishubkominfo Komplek
Plasa Informasi merupakan kegiatan rutin bagi KPID dalam melaksanakan
kegiatan EDP. Acara ini berlangsung dari pukul 10.30 sampai 12.30 dan di
akhiri dengan makan siang.
3. 5 Undangan Media Geathering untuk Penulisan tentang HIV/AID di media,
Citra Boga Catering plemburan Yogyakarta.
4. 6 Audensi dengan Komisi A DPRD DIY, 6 Agustus 2010. Penjaringan
pemilihan anggota KPID 2010-2013 menjadi momentum bagi JRKY untuk
ikut mengawal proses pemilihan. Untuk mendapatkan calon yang
berkomitmen dan berprilaku baik dan mempunyai kinerja yang dapat
dihandalkan dan tetap menjaga manah sebagai regulator yang mendukung
atas keberadaan civil society. JRKY memandang perlu untuk memanfaatkan
moment tersebut sebagai bagian untuk mendapatkan sosok komisoner yang
dapat di handalkan. Audensi dengan komisi A DPRD DIY untuk memberikan
masukan kepada dewan agar jangan sampai memilih kucing dalam karung,
orang yang tidak paham di bidang kepenyiaran.
5. 6 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio Trisna Alami FM,
Kaliagung Sentolo Kulon Progo. Masyarakat harus dikasih pemahaman
dan pengertian bahwa bahaya HIV/AIDS dapat menyerang siapa saja. Untuk
itu masyarakat tidak perlu takut dan cemas bahwa selama kita menjaga
keimana dan tetap setia pada pasangan dan tidak menggunakan narkoba
suntik maka akan tetap aman dari virus tersebut. Penyebaran virus HIV/AIDS
di kabupaten Kulon Progo sampai tahun 2010 ada 49 kasus. Pencegahan
peenyebaran virus HIV/AIDS perlu dilakukan oleh semua elemen masyarakat
mengingat kasus ini seperti puncak gunung es dimana yang diketahui lebih
sedikit dari kasus sebenarnya. Kabupaten Kulon progo melalui dinas
kesehatan bersama sekretariat KPA Kabupaten akan melakukan sosialisasi
penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat baik melalui media cetak maupun
elektronik. Arief Musthofa (Dinkes KP) yang didampingi oleh Mas Thomas
dari sekretariat KPA KP mengatakan bahwa kegiatan talkshow di Radio
Komunitas sangat efektiv dalam sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS di
masyarakat. Upaya pencegahan ini menjadi sangat penting manakala
kesadaran masyarakat belum terbangun dan pola penyebaran yang saat ini
terjadi melalui 3 media utama yaitu darah, alat kelamin dan ASI. Bagaimana

kalau ada saudara atau keluarga kita terindikasi HIV/AIDS? Bagaimana
upaya pencegahan dan rujukan kemana yang bisa rekomendasikan. Orang
dengan HIV/AIDS (ODHA) harus kita dukung mental sosialnya dan jangan di
kucilkan. Setiap individu bisa terkena virus HIV. HIV/AIDS tidak menular
melalui gigitan nyamuk, tinggal satu rumah dan menggunakan alat bersama,
bersalaman atau bersinggungan atau menggunakan kamar mandi bersama
juga berciuman. Orang yang terindikasi HIV/AIDS belum menampakkan ciri-
ciri, seperti orang kebanyakan karena baru di pastikan terkena setelah
melakukan cek darah di labolaturium khusus atau VCT. Banyak rumah sakit
di DIY telah membentuk klinik VCT sperti RSUP Sarjito di poliklinik Edelwis.
RS Panti rapih poliklinik 105. RS Bethesda di poliklinik CD Beyhesda. RS
PKU Kota di klinik Gempita. Masyarakat bisa memeriksakan dengan gratis.
Ciri-ciri orang yang terkena HIV/AIDS seperti diare tidak sembuh, berat
badan turun 10% setiap bulan, batuk yang tidak pernah berhenti serta ada
demam tinggi yang tidak pernah turun. Karena yang di serang adalah sistem
kekebalan tubuh maka setiap terkena penyakit tidak mudah sembuh dan
berlangsung lama. Acara yang dipandu oleh mas Abdurrohim sebagai
presenter dari trisna alami berlangsung selama 60 menit dan berlangsung
lancar.
6. 7 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di ATMAJAYA Radio Kampus
Fisipol UAJY Babarsari Depok Sleman Yogyakarta. Anak muda dan
pergaulan bebasa seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi.
Mungkin karena dunianya yang masih luas dan ingin menunjukkan identitas
diri kadang akan menabrak norma dan tata nilai yang berlaku. Paparan
diatas tidak ada korelasinya dengan penyebaran virus HIV/ AIDS di kalngan
anak muda, selama tidak melakukan hubungan sekd bebas dan tidak
menggunakan narkoba suntik dan tetap menjaga diri niscaya hal tersebut
tidak akan terjadi. Stigma lain adalah bahwa semua yang dilakukan anak
muda tidak semua negatif karena sisi lain menjadi bagian dari prestasi yang
harus dibanggakan. Bersam Dian Purnomo penulis dan aktivis
penanggulangan HIV/AIDS juga penyiar sebuah radio ini mempunyai banyak
pengalaman tentang dunia muda. Selaku mantan anak muda dan tahu persis
tentang lika-liku kehidupan anak muda, tidak serta merta bahwa anak muda
yang suka ”dugem: adalah penyebar HIV/AIDS. Data terkini yang sangat
mengkhawtirkan adalah ditemukannya penderita HIV/AIDS dari kalangan ibu
rumah tangga. Tentunya ini akibat suami yang main di luar rumah atau tidak
setia sama pasangannya menyadi penyebab penyebaran HIV/AIDS telah
masuk dalam keluarga. JRKY melihat bahwa media komunitas seperti radio
komunitas menjadi sangat penting dan perlu sebagai bagian sosialisasi
penanggulangan virus HIV/AIDS. Masyarakat akar rumput harus di
pahamkan bahwa viru ini tidak menyebar dengan nyamuk dan si penderita
tidak ada tanda-tanda khusus yang patut untuk dicurigai, namun demikian
hanya dengan pemeriksaan darah di labolaturium sebagai salah satu uji klinis
yang tepat, pakah orang ini terindikasi virus HIV/AIDS atau tidak...
7. 16 Undangan Seminar Refleksi Potret Jurnalis dan Fenomena Pelanggaran
HAM bagi jurnalis, 16 Agustus 2010 di Kampus UIII Demangan. Jurnalis
sebagai penyebar berita harus di lindungi dari kekerasan. Berbagai berita
dan kasus terhadap jurnalis sering kali terjadi seperti kasus pembunuhan
jurnalis SUNTV Ridwan Salamun di Tual Maluku Utara (21/8). Diskusi yang
menghadirkan narasumber dari Polda DIY, Budayawan A Wijaya dan
pemerhati media berlangsung hangat. Kasus dan contoh nyata seperti

pembunuhan wartwan Bernas Udin, sampai saat ini tidak pernah terungkap
kembali, siapa tokoh di balik pembunauhan itu. AJI DIY telah mengawal dan
setiap tahun selalu memperingati melalui diskusi, tidak sekedar mengingat
dan mengenang namun lebih jauh adalah kembali mengingatkan kepada
masyarakat yang sering lupa terhadap peristiwa yang pernah terjadi. JRKY
hadir untuk menimba pengalaman yang di wakili oleh Haribawa (sekretaris)
8. 18 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di 107.9 KARISMA FM Komplek
PKBM Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta. HIV adalah kependekan
dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menurunkan sampai merusak
sistem kekebalan tubuh. Setelah beberapa tahun jumlah virus semakin
banyak sehingga sistema kekebalan tubuh tidak lagi mampu melawan
penyakit yang masuk. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) atau
kumpulan berbagi gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh
seseorang akibat HIV. Ketika sesorang sudah tidak lagi memeiliki sistem
kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV. Maka semua penyakit dengan mudah
masuk kedalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuh menjadi sangat
lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat
berbahaya. Penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalaui hubungan seksual
yang tidak aman dengan orang yang telah tertular HIV/AIDS. Transfusi darah
yang telah tercemar HIV. Penyalahgunaan Narkoba sebagaian besar
pengguna Narkoba cenderung menggunakan jarum suntik sebagai media
pemakaiannya. Penggunaaan Jarum Suntik yang tidak steril dan digunakan
secara bergantian sangat rentan terhadap penularan virus HIV/AIDS (tertular
maupun menularkan).Ibu hamil Positiv HIV kepada anak yang dikandungnya.
Antenatal yaitu saat bayi masih berada di dalam rahim, melalui plasenta.
Intranatal yaitu saat proses persalinan, bayi terpapar darah ibu atau cairan
vagina. Postanatal yaitu setelah proses persalinan melalui ASI (Air Susus
Ibu). M. Yasin divisi program KPAD Sleman sebagai Narsumber yang
ditemani oelh ketua JRKY Mas Mardi dengan presenter Bung Wisnu dari
Karisma FM. Acara yang berlangsung hampir 2 (dua) jam ini berlangsung
sangat seru dan ramai.
9. 18 Undangan Buka bersama dan diskusi reguler LTC: Tema Peran Media
dalam proses penegakan Hukum. Narasumber : Pito A Rudiana (ketua
AJI DIY), Yulianto Sigit (Pemerhati Media) di Kedai Gendhong Jl.
Sorowajan Baru No. 16 Depan hotel Satya Graha Yk. Pilar ke empat
demokrasi adalah media. Media sebagai penyambung dan penggerak
kehidupan dalam berdemokrasi harus dilindungi dari berbagai kekerasan dari
pihak manapun. Peran media dalam penegakan hukum harus didorong untuk
bisa membantu dalam pemecahan kasus. Haribawa mewakili JRKY selaku
sekretaris. Kegiatan diskusi reguler ini mencoba membedah peran media
dalam proses penegakan hukum. Ide dan gagasan dari peserta diskusi
menjadi masukan segar dalam membuat terobosan untuk penanganan
proses hukum terhadap media. Ketersinggungan media dengan hukum
sangat tipis dan bahkan setiap saat selalu bisa di salahkan dan masuk ranah
hukum. Ironis memang, bila media yang telah menjalankan fungsinya
sebagai penyebar informasi menjadi sasaran untuk dikriminalisasikan. Sudah
banyak contoh dan bukti bahwa media selalu mendapat tekanan dari
penguasa atau alat penguasa untuk membungkam sikap kritis media.
Indonesia sebagai negara penganut demokrasi terbesar di jagat ini, belum
maksimal menerapkan aturan hukum yang bisa melindungi media secara
utuh. UU yang dibuatnya masih ambigu dan tidak jelas. Ketidakjelasan ini

sangat rentan untuk menarik media menjadi yang di persalahkan. Apapun
yang dilakukan media adalah tugas yang harus dilindungi lewat aturan yang
lugas dan tegas namun harpan itu masih jauh.
10. 21 Presrilis : JRKY Desak Komisi A DPRD DIY
Untuk Batalkan Hasil Seleksi Administrasi Adhoc Bermasalah
Untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Penyiaran Republik Indonesia No.
32 tahun 2002, yang menekankan pentingnya kredibilitas dan kompetensi
anggota KPI dan KPID, mengingat tugas yang diemban cukup berat dalam
mengawal kondisi dunia penyiaran di Indonesia. Untuk bisa menjawab
problem kepenyiaran di Indonesia dan khususnya di Yogyakarta, maka
proses awal seleksi untuk menjaring SDM potensial yang mampu
menjalankan bertugas amanat Undang-Undang Penyiaran menjadi sangat
menentukan.

Poin penting lain untuk mendinamisasikan dunia penyiaran di tanah air dan
lebih khusus di Yogyakarta, implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
dan Standar Program Siaran (SPS) yang menjadi dasar pengaturan isi siaran
bagi lembaga penyiaran televisi dan radio di Indonesia, tidak boleh hanya
sekedar selogan dan pajangan dokumen yang tidak pernah terealisir di
tengah-tengah masyarakat. Padahal sebagaimana termaktub dalam Undang-
undang tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan
panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan
atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program
siaran. Untuk Standar Program Siaran akan menjadi panduan tentang
batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan
ditayangkan dalam program siaran.

Dua argumentasi di atas, kalau dikontekstualisasikan dengan proses seleksi
di KPID DIY menjadi sangat ironis dan memprihatinkan, karena aturan-aturan
yang diciptakan oleh tim Adhoc lebih bersifat kuantitatif dan mengabaikan
persoalan kualitatif. Bahkan aturan yang diciptakan untuk menjaring anggota
komisi bertolak belakang dengan semangat penegakan hak-hak asasi
manusia dan berpotensi melanggar HAM dengan justifikasi yang diskriminatif
terhadap potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan tidak
mengakomodir terhadap saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan-
keterbatasan, seperti penglihatan dan pendengaran.

Proses seleksi administrasi yang dilakukan berdasarkan pengawasan yang
dilakukan JRKY berkesan memaksanakan kehendak dengan mengabaikan
potensi kualitatif pendaftar dengan hal-hal yang sangat tidak masuk akal,
seperti jumlah kata yang dalam makalah, surat keterangan kesehatan yang
bersifat umum, kekurangan photo, dan model administrasi lain yang
sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan tugas dan kualitas sebagai
komisioner bidang penyiaran.

Hal lain yang diindikasikan JRKY adalah munculnya agenda terselubung
dalam proses seleksi untuk meloloskan person-person yang memiliki
kedekatan dengan anggota tim Adhoc, sehingga memunculkan kebijakan
Adhoc yang tidak adil dan bermartabat. Kebijakan unsur tinggal dua anggota
KPID dengan alasan keberlanjutan sangat mengada-ada, dua anggota
komisioner harus perempuan, tidak cacat mata dan tidak tuli yang dikuatkan

dengan harus adanya (surat sehat mata dan sehat telinga), yang akhirnya
menggugugurkan orang-orang potensial yang diharapkan mampu membawa
lembaga KPID menjadi lebih berwibawa, bermartabat dan mampu bekerja
secara profesional.

Pertama, akibat dari kebijakan dan langkah yang diambil tim adhoc atas
seleksi anggota KPID yang tidak mencerminkan profesionalisme dan
diskriminatif yang berpotensi melanggar HAM tersebut, hasil seleksi tidak
mampu menghasilkan calon komisioner yang berkualitas, karena lebih
diorientasikan kepada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih teknis.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka JRKY mendesak kepada komisi A
DPRD DIY untuk menolak dan membatalkan hasil penjaringan anggota
KPID DIY yang diseleksi dengan ketentuan-ketentuan yang bermasalah.

Kedua, JRKY mendesak kepada komisis A DPRD DIY untuk memanggil tim
adhoc untuk melakukan verifikasi ulang dengan lebih berorientasi pada
kualitas bukan kuantitas belaka. Upaya ini perlu dilakukan untuk
mendapatkan hasil seleksi yang benar-benar berkualitas dan memiliki
kompetensi calon anggota KPID DIY dalam dunia penyiaran. Tahapan-
tahapan yang dilakukan harus jelas dan terukur tidak perlu mengada-ada.

Ketiga, kalau hasil seleksi anggota KPID DIY ini dibiarkan berjalan dengan
mendasarkan pada aturan yang bersifat teknis dan kuantitiatf dengan
mengabaikan sisi-sisi yang bersifat kualitatif dan non diskriminatif, maka
sudah dapat dipastikan hasilnya akan jauh dari harapan masyarakat.
Hasilmya masyarakat akan di rugikan di kemudian hari.

Demikian peringatan dini dari JRKY ini dikeluarkan kepada publik, semoga
semua pihak termasuk anggota komisi A DPRD DIY, pemerintah, LSM dan
masyarakat untuk menjadi maklum.

11. 23 Undangan Diskusi dan Buka Puasa Bersama. Penyelamatan TVRI
sebagai media Publik di Program Komunikasi D III Fisipol UGM. TVRI
sebagai media publik saat ini masih menjadi tarik ulur kepentingan. Satu sisi
sebagai media penyiaran atau corong pemerintah dan sebagai media publik
yang netral dan mendukung keberadaan civil society. Melihat fenomena saat
ini, masih banyak kalangan yang menganggap TVRI belum mengalami
banyak perubahan baik dari isis manajemen maupun sajian acara. Secara
sejarah dalam usia yang sudah 38 tahun ini seharusnya kedewasaan TVRI
sebagai media yangmengawali dunia pertelevisian di tanah air ini, kondidinya
sangat memprihatinkan. Anggaran yang yang di patok APBN sebesar 1,3
Trilyun untuk 27 TVRI di puat dan di daerah serta stasiun pembantu masih di
rasa kurang dari memadai. Dalam fakta TVRI memiliki asset dan sarana yang
lebih baik dari cukup di banding dengan TV swasta, namun karena SDM
yang tidak kreativ dan hanya pasrah saja, maka TVRI seperi stagnan atau
jalan di tempat. Selama ini sebagai TV Pemebrintah, TVRI sangat kental
dengan alat kekuasaan rezim masa itu. Menurut Ishadi Siregar, staff
pengajar UGM, melihat bahwa TVRI belum mampu mengembangkan
kreativitas dan keunggulan komparasi di dalamnya, sebagai TV publik, TVRI
menurut UU Penyiaran 32 tahun 2002 memiliki 5 peluang untuk
mendapatkan pembiayaan baik berasal dari pemerintah, masyarakat, swasta

dan luar negeri. Tak lazim bila TVRI selalu mengeluh dan sambat, karena
yang namanya publik tidak akan percaya bila sajian acara dan managemen
tidak baik. Sangat ironis bila TVRI tidak bisa melihat peluang dan potensi
yang dimilikinya. Pertanyaannya maukah TVRI berbenah dalam sajian dan
managemen untuk menyikapi pasar yang telah berubah, lupakan nostalgia
masa lalu dan tatap masa depan dengan lebih baik. Wahyudi dari TVRI
melihat bahwa TVRI saat ini seperti kapal yang mau tenggalam di tengah
persaingan denga TV Swasta. Terlalu dini menyalahkan TVRI yang tidak
mau berbenah, saat ini TVRI sedang dalam penataan. Namun dibalik itu
semua, TVRI sangat menerima saran , kritik dan masukan untuk kemajuan
TVRI. Sebagai TV Publik memang resiko yang di embannya sangat berat bila
di bandingkan saat sebagai TV Pemerntah. Namun demikian, TVRI saat ini
belum memiliki konsep atau cetak biru yang pasti. Semua masih dengan
istilah asal siaran dan bisa siaran, belum menyajikan suatu acara yang bisa
menyedot pemirsa atau sebagai magnet bagi pemirsanya. I Gusti Ngurah
Putra, staff pengajar fisipol UGM melihat masih adanya campur tangan dari
penguasa melalui DPR dalam menentukan kebijakan TVRI. Peran yang
diberikan masih mengambang dan tidak lugas. TVRI sebagai TV publik
masih ada tarik ulur kepentingan yang tidak sehat.
12. 24 Buka Bersama Pengurus JRKY, Selasa(24/8) di JFC. Sebagai bagian dari
kegiatan rutin rapat pengurus JRKY setiap bulan serta untuk menjalin
komunikasi serta memperkuat jalinan kerjasama antar pengurus, kegiatan
buka bersama di laksanakan. Bertempat di Jogja Fried Chiken Balapan
Yogyakarta, acara yang dikordinir oleh Haribawa sekretaris JRKY
berlangsung akrab dan santai. Acara yang diharapkan bisa menjadi ajang
komunikasi antar pengurus. JRKY bersama lembaga lain telah menjalin
kerjasama seperti penyiaran ILM dan Talkshow. Kedepan diharapkan jalinan
kerjasama semakin meningkat dan bisa menjangkau seluruh radio
komunitas.
13. 24 Siaran Press : JRKY GANDENG LBH KAI DIY BANTU KORBAN HAM
OLEH ADHOC SELEKSI KPID DIY. Indikasi ketidak beresan kinerja adhoc
sebenarnya sudah diamati sejak awal, yang dimulai dari pembentukan
aturan-aturan yang dinilai sangat kontraversial. Kemudian kebijakan unsur
tinggal anggota KPID lama dua orang yang berusaha diperjuangkan adhoc
sungguh sangat mencederai demokrasi dan mengurangi peluang hak orang
lain. Isu anggota KPID harus minimal dua dari unsur perempuan, menjadi
variabel-variabel yang diciptakan adhoc dan itu sungguh bertentangan
dengan prinsip penjaringan anggota KPID yang memenuhi kualifikasi dan
kompetensi di bidang penyiaran.

Menindaklanjuti hasil investigasi proses seleksi anggota KPID DIY ternyata
memang permasalahan terjadi sejak awal sudah sengaja diciptakan oleh
adhoc seleksi anggota KPID DIY. Dalam kerjanya, adhoc membikin aturan-
aturan yang sama sekali tidak berorientasi pada persoalan kualitas para
anggota komisioner ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan langkah amputasi
yang dilakukan adhoc kepada pelamar anggota KPID yang tidak bisa secara
sempurna melengkapi seluruh persyaratan, padahal aturan-aturan yang
diciptakan untuk menggagalkan pelamar bertentangan dengan nilai-nilai Hak
Asasi Manusia (HAM) terutama bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan
fisik. Padahal mereka seharusnya diberi kesempatan secara terbuka ikut
berkompetisi, soal mereka-mereka yang memiliki keterbatasan fisik diterima

atau tidak dalam proses seleksi menjadi hal lain.

Dalam perjalanan seleksi anggota KPID langkah yang diambil sama sekali
tidak mau mengindahkan pendekatan yang bersifat kualitatif, dimana
ukurannya sangat bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang
Penyiaran dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Karena mengingat
Adhoc sama sekali tidak mengindahkan masukan dan protes, maka satu-
satunya langkah adalah melalui proses hukum. Dan harus kita buktikan,
bahwa kebijakan adhoc bertolak belakang dengan semangat Undang-
Undang penyiaran dan Undang-Undang Ham, sehingga harus diuji di
pengadilan. Oleh karena itu, JRKY dan LBH KAI DIY meminta kepada adhoc
untuk menghentikan proses seleksi berikutnya, karena apa yang selama ini
dilakukannya bertolak belakang dengan undang-undang.

JRKY dan LBH KAI DIY akan mempersoalkan keputusan adhoc di
pengadilan. Untuk proses selanjutnya, proses hukum oleh JRKY selanjutnya
sepenuhnya diserahkan kepada LBH KAI DIY. Ketua KAI DIY Aprillia
Supaliyanto M.S, SH meminta kepada adhoc untuk melakukan upaya-upaya
yang berpotensi melawan hukum. “Sebelum adanya keputusan hukum tetap
dalam proses hukum, saya mengingatkan adhoc seleksi KPID DIY untuk
tidak memproses. Karena saya selaku kuasa hukum, akan membawa kasus
ini ke pengadilan dan meminta hakim untuk membatalkan keputusan adhoc”,
tegas Aprillia Supaliyannto.

Berkaitan dengan proses hukum yang akan ditempuh di pengadilan, maka
ketua JRKY meminta kepada korban kebijakan adhoc untuk segera merapat
dan menguasakan hukum kepada LBH KAI DIY atau Kantor Pengacara
Aprillia Supaliyanto MS,SH yang beralamat di Jl. Raya Janti 340 atau depan
JEC untuk memproses secara hukum. Kegiatan yang di hadiri oleh pemohon
korban diskriminasi tim adhoc dan sudah di kuasakan kepada KAI DIY. Giri
Wahyono, Suraji,Imam Gozali, R Mochtar telah menghadap dan
menguasakan kepada KAI DIY untuk membantu proses hukum. JRKY hanya
melakukan mediasi terhadap perkembangan proses seleksi KPID yang
semakin tidak mencerminkan ke-Istimewaan Yogyakarta.

14. 24 FGD bersama BNN di Shapir hotel Selasa (24/8). Pemberantasan
Narkoba di kalangan masyarakat dari tingakt elit sampai akar rumput
menjadi priotas utama. Nagar harus melindungi rakyatnya dari bahaya
ancaman narkoba. Perang melawan narkoba harus digalakkan di
masyarakat. Tidak hanya selogam dan hanya sekedar retorika belaka,
namun aksi nyata harus di wujudkan. Pendidikan dari keluarga, sekolah dan
lingkungan harus di intensuifkan. Apapalgi saat ini banyak generasi muda
terjerumus di lembah nista seperti kecanduan narkoba, shabu, heroin, ganja
dan mariyuana. Melalui FGD ini harapkan dapat terbentuk kesepakatan dari
antar instansi yang di undang untuk bisa menyampaikan pendapat dan
gagasan serta aktiv sebagai agen perubahan untuk melawan narkoba
khususnya di lingkungan komunitasnya maupun di tempat beraktivitas.
Bersama fasilitator Teguh Arrifianto dari Yayasan Lensa dan narasumber
Igusti Ngurah Putra, staff pengajar Jurusan Komunikasi Fisipol UG. Acara
yang di kemas Buka Bersama yang dimulai pukul 15.00 sampai 17.40 Wib
berlangsung di lantai 5 Hotel Shapir Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta.

Laporan kegiatan jrky triwulan VI

Laporan kegiatan jrky triwulan VI

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (7)

Ähnlich wie Laporan kegiatan jrky triwulan VI

Ähnlich wie Laporan kegiatan jrky triwulan VI (20)

Mehr von Mardi Yono

Mehr von Mardi Yono (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Laporan kegiatan jrky triwulan VI