SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Downloaden Sie, um offline zu lesen
REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH
SEBAGAI QUALITY CONTROL MUTU PENDIDIKAN



             Makalah Seminar Nasional
   “Peningkatan Profesionalisme Pengawas Sekolah”
           Yang diselenggarakan di MM UGM
             Yogyakarta, 11 Januari 2012




                    Oleh:
               JOKO PRASETIYO
             SMK NEGERI 1 BINTAN
               KEPULAUAN RIAU



          MAGISTER MANAJEMEN
   MANAJEMEN KEPENGAWASAN PENDIDIKAN
     FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
        UNIVERSITAS GADJAH MADA
                  2012
REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH
     SEBAGAI QUALITY CONTROL MUTU PENDIDIKAN



   A. Pendahuluan

       Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi
pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu
terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang penting
dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan.

       Mutu pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini sering disoroti, dikritik dan
dijadikan sebagai kambing hitam. Seperti yang dimuat dalam harian Suara
Merdeka tanggal 31 Desember 2011 pada kolom pendidikan hal 8, disebutkan
bahwa: “Dunia pendidikan Indonesia mendapat sorotan tajam, sebagian pun
menyudutkan sebagai kambing hitam, karena gagal memainkan peran penting
sebagai pembentuk sumber daya manusia bermartabat dan berkualitas. Pendidikan
dinilai salah arah melahirkan mental korup, tidak jujur, tidak mau bekerja keras,
dan suka menerabas untuk memenuhi hasrat dan materialisme”.

       Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di suatu negara,
tentunya sudah seharusnya juga perlu ditingkatkan mutu pendidikan di negara
tersebut    dengan     menerapkan       standar    dalam      menyelenggarakan
pendidikannya. Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menetapkan
kriteria minimal pada berbagai komponen strategis agar memenuhi standar mutu
minimal sebagai modal dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada.
Upaya meningkatkan mutu pendidikan itu tidaklah mudah, dalam meningkatkan
mutu pendidikan dibutuhkan rancangan tentang apa yang hendak ditingkatkan,
memilih bagian yang perlu ditingkatkan, dan menghasilkan output yang paling
unggul di antara sekolah-sekolah yang ada. Oleh karena itu, peningkatan mutu
pendidikan memerlukan komitmen yang tinggi dari segenap komponen yang
menjadi penggerak sekolah tersebut. Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang
baik, tentunya memerlukan waktu, proses dan kerja keras untuk mewujudkannya.
Tiap   langkah    dalam    mewujudkan      mutu    pendidikan    yang    baik    di
sekolah memerlukan disiplin bersama, tanggung jawab bersama, dan komitmen
bersama.

       Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, merupakan standar minimal yang perlunya disusun
dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, yang meliputi : (1) standar isi;
(2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga
kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7)
standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.Dalam konteks manajemen mutu,
PP no.19 tahun 2005 ini merupakan bagian dari penerapan manajemen mutu
yang mengimplementasikannya melalui perangkat-perangkat seperti perencanaan
mutu (quality planning), pengendalian mutu (quality control), jaminan mutu
(quality assurance), dan peningkatan mutu (quality improvement). Tanggung
jawab manajemen mutu terdapat pada semua tingkatan manajemen dan
implementasinya melibatkan semua orang pada semua unit dalam organisasi
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan pada
organisasi satuan tingkat pendidikan.

       Perencanaan mutu (quality planning) dalam konteks sekolah tentunya
adalah pemenuhan akan kebijakan mutu tentang 8 standar yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sasaran dari program sekolah adalah
pencapaian dari 8 standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat. Sementara itu dalam melaksanankan pengendalian mutu (quality control)
dalam PP no.19 tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu
akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi,
pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten, tingkat satuan pendidikan, Badan
Standar Nasional Pendidikan (BNSP), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 juga menjelaskan tentang penjaminan
mutu   pendidikan. Proses penjaminan    mutu    (quality   assurance) dilakukan
untuk mengidentifikasi      hal-hal      yang akan         dan telah    dicapai
dan menentukan prioritas-prioritas peningkatan mutu, memberikan data untuk
pengambilan keputusan berbasis data, dan membantu membangun budaya
peningkatan mutu berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 standar pendidikan secara
konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang
berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan
untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu
pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu
program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

       Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah tentang proses pengendalian
mutu (quality control) pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Quality
control (pengendalian mutu) adalah kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan
menindaklanjuti agar persyaratan mutu yang ditetapkan tercapai. Quality
control adalah sistem kendali yang terintregrasi di dalam proses. Secara
fungsi quality control merupakan proses operasional yang langsung melakukan
aktivitas checking atau inspeksi terhadap proses untuk menghasilkan sebuah
output yang baik. Tujuan dasar pengendalian mutu (quality control) adalah
memastikan bahwa output, layanan, atau proses yang diberikan memenuhi
persyaratan tertentu dalam konteks ini tentunya memenuhi persyaratan 8 standar
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, bukan
hanya tugas dari internal sekolah sendiri untuk melakukan koreksi terhadap
masalah-masalah mutu. Orang lain pun yang terlibat dalam proses menemukan
penyebab dari permasalahan mutu harus dapat memperbaikinya juga. Pengawas
sekolah sebagai bagaian dari eksternal sekolah memiliki peranan yang sangat
tinggi dalam melakukan proses pengendalian mutu di sekolah karena berkenaan
sebagai tugas dan fungsinya dalam melakukan supervisi di sekolah.
B. Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System)
     Manajemen Mutu Terpadu merupakan pendekatan manajemen untuk
meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu semua komponen
terkait (terpadu), diantara peserta didik, pendidik, kurikulum, PBM, dana, dan
masyarakat. Manajemen mutu terpadu perlu diterapkan secara konsisten dalam
pendidikan untuk menampilkan layanan pendidikan yang unggul dalam hal
mutu, kompetitif terhadap sektor lain, dan iklim kompetitif yang perlu
dihidupkan diantara institusi pendidikan (Sumarno, 2000).
     Istilah utama yang terkait dengan kajian Total Quality Management
(TQM)    ialah continous improvement (perbaikan berkelanjutan) dan quality
improvement (perbaikan mutu). Oleh karena itu manajemen mutu terpadu
merupakan salah satu strategi manajemen untuk menjawab tantangan eksternal
suatu organisasi guna memenuhi kepuasan pelanggan.
     Pendapat Joseph C. Field yang dikutip Syafaruddin (2002) menyatakan
bahwa untuk menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan ada
sepuluh langkah yang harus dilalui, yaitu : (1) mempelajari dan memahami
manajemen mutu terpadu secara menyeluruh; (2) memahami dan mengadopsi
jiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus; (3) menilai jaminan mutu saat
ini dan program pengendalian mutu; (4) membangun sistem mutu terpadu; (5)
mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya mutu sebagai
tujuan untuk mempersiapkan perbaikan, melatih orang-orang untuk bekerja pada
suatu kelompok kerja; (6) mempelajari teknik untuk mengatasi akar persoalan
(penyebab) dan mengaplikasikannya tindakan koreksi dengan menggunakan
teknik dan alat manajemen mutu terpadu; (7) memilih dan menetapkan pilot
project untuk aplikasikan; (8) menetapkan prosedur tindakan perbaikan dan
menyadari akan keberhasilannya; (9) menciptakan komitmen dan strategi yang
benar mutu terpadu oleh pimpinan yang akan menggunakannya; dan (10)
memelihara jiwa mutu terpadu dalam penyelidikan dan aplikasi pengetahuan
yang amat luas.
     Arcaro mengembangkan konsep roda implementasi TQM dalam dunia
pendidikan yang berisi 8 (delapan) unsur yakni: (1) Strategic Planning; (2)
Communication; (3) Program measurements; (4) Conflict management; (5)
Program Selection; (6) Program implementation; (7) Program validation; dan
(8) Standards.
     Dengan menerapkan delapan unsur itu dalam dunia pendidikan dapat
diperoleh dua manfaat yaitu (1) pendidikan selalu dapat menyesuaikan dengan
tuntutan pengguna sehingga dukungan untuk perbaikan mutu tidak akan
menemui kesulitan yng berarti; (2) Ukuran keberhasilan dapat ditentukan
sehingga memudahkan pengukuran dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam
upaya peningkatan mutu pendidikan (http://lpmpbanten.net).


1. Sistem penjaminan Mutu (Quality Assurance)
     Paradigma baru sistem manajemen pendidikan yang berorientasi mutu
mengenal empat buah prinsip, yaitu (1) prinsip otonomi; (2) prinsip evaluasi; (3)
prinsip akuntabilitas, dan (4) prinsip akreditasi. Paradigma baru sistem
pendidikan tersebut dapat digunakan untuk semua lapis otoritas satuan
pendidikan, seperti wewenang untuk self regulation pada prinsip otonomi dapat
diterapkan pada lapis organisasi institusi satuan sekolah dan kelas. Namun harus
selalu diingat bahwa dibalik otonomi ada akuntabilitas, dan penilaian kualitas
dalam bentuk akreditasi. Akuntabilitas dalam self regulation ini mengisyaratkan
tugas untuk melakukan perencanaan terhadap peningkatan kualitas secara
berkelanjutan.
     Bentuk akuntabilitas pada otoritas sekolah kepada otoritas pusat atau bisa
juga yayasan yang dikenal dengan penjaminan mutu internal (internal quality
assurance). Upaya penjaminan mutu ini berupa pemberdayaan lapis unit
akademik untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan berdasar
pada perencanaan berbasis pada fakta yang diperoleh berdasar pada proses
evaluasi diri.. Dalam sistem penjaminan mutu internal bidang akademik
diupayakan untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada
setiap unit akademik yang mengandung dua unsur, yaitu unsur operasional
(rutin) dan unsur peningkatan kualitas. Pada tingkat unit akademik di sekolah,
proses perencanaan peningkatan kualitas berdasar pada visi sekolah sebagai
situasi masa depan yang hendak diwujudkan melalui analisis terhadap situasi
 lingkungan (environmental scanning) untuk cakrawala waktu 10 tahun ke
 depan. Melalui environtal scanning dapat dikenali situasi eksternal yang
 merupakan kesempatan dan yang merupakan ancaman (threat).
      Visi sekolah hendaknya dijabarkan dalam bentuk pernyataan misi atau
 tugas yaitu apa tindakan yang harus dilakukan, untuk siapa dan bagaimana
 tindakan itu dilakukan, serta mengapa tindakan untuk mewujudkan visi itu harus
 dilakukan. Pernyataan misi itu ada pada tingkat program, sehingga pernyataan
 misi sekolah menunjukkan keunikan program yang dihasilkan oleh program
 sekolah tersebut. Selanjutnya pernyataan misi dijabarkan dalam bentuk
 pernyataan tujuan yaitu situasi yang harus dicapai sebagai indikator
 keterlaksanaan misi dalam rangka mewujudkan visi.


 2. Indikator Sistem Penjaminan Mutu
      Banyak indikator yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan
 penjaminan mutu di suatu lembaga pendidikan. Penjaminan mutu di sekolah
 misalnya dalam hal kurikulum, fasilitas dan proses pembelajaran. Indikator-
 indikator yang berkait dengan proses pembelajaran seperti: penyiapan silabus,
 penyiapan   bahan    ajar,   penyiapan   bahan/pedoman     praktek,   alat/media
 pembelajaran, dan alat evaluasi (http://lpmpbanten.net).



   C. Keberadaan Pengawas Sekolah

      Kegiatan pengawasan sekolah selalu dinamis seiring dengan meningkatnya
kesadaran para pelaksanan pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan
mutu pendidikan. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan mutu terkait pada
peran, fungsi, dan pembagian tugas dalam organisasi. Pelaksanaannya selalu
terkait pada konsistensi dari penyelenggara pendidikan (sekolah), kegiatan
akademik, profesionalisme, dan kesungguhan penyelenggara pendidikan akan
pentingnya memastikan bahwa mutu yang diharapkan dapat terus terjaga sejak
langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya. Oleh sebab itulah
peranan pengawas sekolah sebagai pengawas eksternal menjadi hal penting yang
harus ada dalam tataran sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Djam’an Satori (2001 : 4-5 ) yang menyatakan bahwa untuk memenuhi fungsi
quality assurance, sasaran pengawasan pendidikan di sekolah harus diarahkan
pada pengamanan mutu layanan belajar mengajar (apa yang terjadi di kelas,
laboratorium   atau   di   tempat   praktek)   dan   mutu   kinerja   manajemen
sekolah/madrasah. Dalam tingkat analisis terhadap pengamanan mutu layanan
belajar-mengajar faktor guru paling dominan, sehingga pengawasan pendidikan di
sekolah menaruh perhatian pada akuntabilitas profesional guru. Dalam analisis
pengawasan mutu manajemen sekolah adalah kinerja manajemen kepala sekolah.

       Pengawas sekolah merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian
dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan
pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Kepmendikbud RI Nomor
020/U/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan
fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya). Pengawas sekolah juga
berfungsi sebagai mitra guru dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator,
kolaborator, asesor, evaluator dan konsultan. Bentuk kegiatan yang dapat
dilakukan dalam rangka pembinaan sekolah adalah dengan melakukan
pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi). Dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja
Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, pada ayat 3 dinyatakan “Pengawas
sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. mengawasi, memantau, mengolah dan
melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan pada
Satuan Pendidikan.
Sedangkan berdasarkan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang
Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri
dari :

    1.    Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA)
    2.    Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
    3.    Pengawas    Sekolah    Menengah      Pertama/Madrasah    Tsanawiyah
         (SMP/MTs)
    4.    Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam
         Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa,
         Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya).
    5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
         (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan
         TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan
         Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata,
         Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan).

Untuk kualifikasi pengawas TK/RA, SD/MI minimum S1 atau D IV dan
kualifikasi Pengawas SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK berpendidikan
minimum S2 dan memiliki kompetensi : Kompetensi Kepribadian, Kompetensi
Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi
Pendidikan, Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, Kompetensi Sosial
melalui uji kompetensi dan atau pelatihan pengawas serta lulus seleksi pengawas
satuan pendidikan.

         Pengawas sekolah terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas
mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Wilayah dari tugas
pengawas satuan pendidikan menurut Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 adalah
melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik dengan pendekatan
jumlah sekolah yang di bina yang diuraikan sebagai berikut :
1. Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina
        paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.
   2. Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling
        sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,
   3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan
        membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,
   4. Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina
        paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
   5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan
        membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
   6. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina
        paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,


Kegiatan supervisi kegiatan manajerial meliputi pembinaan dan pemantauan
pelaksanaan manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi
langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga
kependidikan lainnya. Sedangkan kegiatan supervisi akademik intinya adalah
mengontrol dan membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran
seperti penguasaan materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus
dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan
teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran
serta penelitian tindakan kelas.
       Dalam kegiatan pengawasan di sekolah seperti : administrasi, supervisi,
evaluasi, manajemen maupun pengawasan merupakakan kegiatan yang saling
melengkapi satu sama lain dan sukar dipisahkan, hanya dapat dibedakan, itupun
hanya bisa dilakukan dalam bahasan akademik (M. Rifai, 1987 dalam Dadang
Suhardan, 2006). Administrasi menggambarkan keseluruhan sistem pendidikan
dan kebijaksanaannya. Supervisi berhubungan dengan usaha meningkatkan mutu
pembelajaran dan situasinya. Evaluasi digambarkan sebagai alat untuk
menterjemahkan kebijakan administrasi kedalam kegiatan teknis operasional.
Pengawasan atau kontrol merupakan usaha untuk mempertahankan supaya proses
pendidikan berjalan dengan semestinya dalam tujuan mencapai tujuan yang
dikehendaki dalam rencana (Gregorio,1966 dalam Dadang Suhardan,2006:31)




   D. Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu
        Pendidikan.

        Kenyataannya pengawas sekolah sebagai pihak eksternal pengendalian
mutu    pendidikan       pada   level   satuan   pendidikan   sering dikesampingkan
peranannya dalam proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bahkan, tidak
jarang pengawas menjadi pihak pertama yang patut disalahkan ketika terjadi
kegagalan dalam hasil pendidikan. Tentunya, hal ini menjadi pertanyaan besar
mengapa wacana itu dapat terjadi di kalangan sekolah.

   Keadaan di lapangan memperlihatkan terjadinya penurunan kinerja pengawas
satuan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang
terjadi, diantaranya :

    1. Rekrutmen         pengawas       hanya    didasarkan   pada   senioritas   atau
        memperpanjang usia pensiun bagi birokrat.

    2. Jabatan pengawas sekolah masih dipandang sebagai tempat isolasi bagi
        mereka yang berfikiran kritis dan inovatif.

    3. Belum adanya perhatian yang serius dalam pembinaan karir pengawas
        sekolah.

    4. Dalam penyelenggaraan tugasnya belum didukung oleh sarana prasarana
        dan alokasi pembiayaan yang memadai.

Pada awalnya pengawas sekolah melakukan kegiatan supervisi dengan
pendekatan inspeksi. Kunjungan sekolah dan kelas yang dilakukan pengawas
merupakan kegiatan formal yang menakutkan. Pengawas masuk kelas memeriksa
bagaimana guru mengajar, memeriksa sampai mana kurikulum diterapkan, dan
menguji kompetensi siswa secara lisan. Hasil pemeriksaan merupakan nilai
kinerja sekolah yang sangat bermakna terhadap masa depan karir mereka sehingga
kepala sekolah maupun pendidik berkepentingan dengan hasil penilaian yang
baik.   Kepala sekolah melakukan inspeksi terhadap guru sebagai wujud dari
sistem supervisi internal berlangsung setiap hari.
        Namun sayang sekali penugasan pengawas ke sekolah tidak pernah di
dukung dengan biaya yang memadai sehingga sebagian beban itu dari menjadi
tanggungan sekolah. Akibatnya wibawa pengawas di sekolah terganggu dengan
dampak psikologis. Ditambah lagi dengan kekeliruan kebijakan dari pemerintah
dengan memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan supervisi
yang hanya terfokus kepada kepala sekolah saja dengan tanpa mengikutsertakan
pengawas sekolah. Akibatnya, fungsi supervisi yang dilakukan oleh pengawas
semakin tidak bertaring saja di mata sekolah. Terjadinya keterlambatan pengawas
merespon dan mengantisipasi kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru,
karena fasilitas dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
sangat kurang dalam memberikan program-program yang mendukung dan terlalu
menitikberatkan kepada kepala sekolah dan guru. Seharusnya, sebelum kepala
sekolah dan guru mengetahui akan kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru,
pengawas sekolah harus lebih dulu mengetahui dan memahaminya.
        Paradigma supervisi pengawas seperti di atas tentunya perlu dirubah,
pengawas bukan hanya sekedar mengontrol dan mencari-cari kesalahan guru dan
kepala sekolah, tetapi juga membantu dan membimbing para guru dan kepala
sekolah. Perlu adanya perubahan dari control to help.
        Dengan mempertimbangkan hal di atas maka perlu diadakannya
revitalisasi peran pengawas sekolah untuk dilakukan perbaikan dari segala sudut
agar proses pendidikan di sekolah berjalan efektif. Pengawasan sekolah harus
tetap diarahkan pada pengendalian mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan
dengan keharusan memiliki kompetensi yang sesuai dalam melakukan
pengawasan akademik, disamping pengawasan manajerial (quality controlling
auditing).
Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidikan adalah :
       Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas no.12tahun
       2007 dan PP no.19 tahun 2005. Selain itu, pemerintah harus menunjuk
       sebuah badan yang jelas dan berkompeten dalam merekrut dan menguji
       pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan
       sertifikat kepengawasan (educational audit certificate) dan sertifikat
       tersebut harus ada limit waktunya untuk diperpanjang oleh para pengawas.
       Bila lisensi sertifikat sudah habis dan pengawas sekolah belum
       memperpanjang dengan melakukan ujian kembali, maka pengawas
       tersebut tidak berhak untuk melakukan surpervisi ke sekolah dan dinas
       berhak memutuskan keberadaan pengawas tersebut.
       Perlunya    adanya    pembenahan      ulang   dalam     wilayah   kerja
       binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak.
       Bila kita melihat permendiknas no.12/2007 disebutkan bahwa minimal
       pengawas sekolah membina 5 sekolah. Hal ini dirasakan sangat berat
       tupoksi pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu sebuah sekolah.
       Idealnya, satu pengawas sekolah membina satu sekolah (TK/RA/SD/MI)
       dan pengawas sekolah untuk satu sekolah (SMP/MTs, SMA/MA dan
       SMK/MAK) dengan terdiri daripengawas kelompok mata pelajaran.
       Dengan demikian, kinerja pengawas sekolah dapat terlihat dengan jelas
       berdasarkan indicator dari peningkatan mutu sekolah yang dibinanya.
       Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi
       pengawas sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru.
       Terutama yang berkenaan dengan bantuan pendidikan dan pelatihan atau
       diklat tentang sesuatu kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru
       sebelum diberikan kepada para kepala sekolah dan guru. Karena tugasnya
       sebagai pengawas, maka ia harus lebih dulu memahami akan kontent yang
       akan diawasinya. Yang terjadi saat ini malah sebaliknya, kebanyakan para
       kepala sekolah dan guru yang lebih tahu dan mengerti sehingga
       kewibawaan pengawaspun menjadi pudar.
Pemerintah      daerah/dinas     pendidikan   kabupaten/kota      harus
merumuskan dan membuat kebijakan yang seragam tentang proses
pengawasan yang dilakukan di sekolah. Dimana kegiatan supervisi
akademik dan kegiatan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan,
pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas
satuan pendidikan dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan
lainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya di
sekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap standar
dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukan
tatap muka. Untuk itu, dinas dan para pengawas harus dapat membuat
instrumen yang terstandar tentang program pengawasan terdiri atas (1)
program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, (3)
rencana kepengawasan manajerial (RKM), dan (4) rencana kepengawasan
akademik (RKA). Dengan memiliki instrumen yang terstandar maka dinas
akan memperoleh data yang akurat akan peningkatan mutu pendidikan di
daerahnya.
Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepala
sekolah dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagi
guru-guru, serta menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnya
direkomendasikan dalam peningkatan karirnya. Dengan memiliki
kewenangan seperti ini, pengawas tentunya dapat menilai secara akurat
akan kinerja para guru di sekolah.
Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagi
pengawas. Dengan memiliki tunjangan yang lebih tinggi dari guru maka
diharapkan keprofesionalismean pengawas semakin terangkat dan
memberikan image bahwa posisi pengawas sangat bergengsi dan
berwibawa. Tetapi pemberian tunjangan ini juga sesuai dengan beban
kerja yang berat yang ditanggung oleh pengawas. Dan untuk menunjang
proses pengawasan yang dilakukannya, pengawas, harus mendapatkan
dana operasional yang memadai seperti dana untuk ATK, pelaporan,
       perjalan dinas, penelitian, kegiatan pembinaan dll.
       Dan yang terpenting adalah perlu adanya kebijakan tentang penghargaan
       dan hukuman yang tegas dari pemerintah daerah terhadap kinerja para
       pengawas. Hal ini dilakukan agar proses kegiatan pengawasan berjalan
       dengan baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.



   E. Peranan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dalam
       Membantu Peran Pengawas Sekolah.
       Sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang sistem
penjaminan    mutu      pendidikan ,   menyatakan   bahwa    kegiatan   supervisi,
pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan
bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/
kota kepada satuan atau program pendidikan harus bekerja sama dengan
mengikuti arahan dan binaan LPMP untuk pendidikan formal. Selain itu,
berdasarkan permendiknas no.7 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja
LPMP terdapat dua dari empat tugas LPMP yang bersentuhan dengan tugas
pengawas sekolah yaitu melakukan pemetaan mutu pendidikan dan melaksanakan
supervisi pendidikan.
       Supervisi pendidikan yang dilakukan oleh LPMP bertujuan menghimpun
informasi atau kondisi nyata pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan
sesuai dengan tugas pokoknya sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan
tindak lanjut perbaikan kinerja belajar siswa. Berdasarkan informasi tersebut
maka akan dapat dipetakan mutu pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Target
utama dari kegiatan supervisi adalah berkembangnya proses perbaikan mutu
secara berkelanjutan dengan meningkatnya kebiasaan melaksanakan tugas sejak
awal dengan mutu yang terukur, membiasakan tiap tahap pekerjaan dengan jelas.
Pada akhirnya supervisi menumbuhkan budaya mutu karena mutu itu adalah
budaya yang selalu menjujung tujuan yang tinggi pada tiap langkah kegiatan.
Dengan demikian sangat jelas bahwa LPMP berkepentingan dengan
pengawas sekolah dalam melakukan kegiatan pemetaan dan supervisi di sekolah
karena sumberdaya yang ada di LPMP tidak mencukupi untuk melakukan
pemetaan dan supervisi ke seluruh sekolah yang ada di setiap provinsi. LPMP
selain harus bersinergis dengan para pengawas tentunya harus berkomitmen dan
memiliki political will yang kuat dengan pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan di daerah karena mereka yang memiliki para
pengawas sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu
peranan para pengawas sekolah adalah :
      Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan tentang
       supervisi pendidikan (akademik dan manajerial).
      Menfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun instrument
       kepengawasan yang terstandar.
      LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam merekrut dan
       menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan
       mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate)

   F. Kesimpulan

       Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi
   pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu
   terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang
   penting dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan.

   Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidikan adalah :
   1. Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas no.12 tahun 2007
       dan Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005.
   2. Perlunya     adanya    pembenahan      ulang       dalam   wilayah      kerja
       binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak.
   3. Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi pengawas
       sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru.
4. Pemerintah daerah/dinas pendidikan kabupaten/kota harus merumuskan
       dan membuat kebijakan yang seragam tentang proses pengawasan yang
       dilakukan di sekolah.
   5. Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepala sekolah
       dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru, serta
       menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnya direkomendasikan
       dalam peningkatan karirnya.
   6. Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagi
       pengawas.
   Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu peranan para
pengawas sekolah adalah :
          1. Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan
              tentang supervisi pendidikan (akademik dan manajerial).
          2. Menfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun
              instrument kepengawasan yang terstandar.
          3. LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam
              merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan
              akademik      dengan    mengeluarkan   sertifikat   kepengawasan
              (educational audit certificate)
Daftar Pustaka

Alma, Buchari, at.al. 2009. Guru Profesional. Bandung. Alfabeta

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas     Nomor     12     tahun   2007   tentang   Standar   Pengawas
Sekolah/Madrasah.

Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Purwanto, M. Ngalim (2009). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya

Rifai, Veithzal (2005): Manajemen Sumber daya manusia untuk Perusahaan,
       Jakarta, Murai Kencana.
Rochman, Arif dan Wiyono, Giri (2008). Laporan Hasil Penelitian dan
   Pengabdian Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan Lembaga
   Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

Suhardan, H .Dadang ,(2006). Supervisi Bantuan Profesional,. Bandung. Mutiara
Ilmu

Suara Merdeka, 31 Desember 2011. Kolom pendidikan, hal 8.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

http://lpmpbanten.net/konten.php?view=detail&kont=9443


http://gurupembaharu.com/home/?p=215
Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP).pptx.pptx
KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP).pptx.pptxKRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP).pptx.pptx
KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP).pptx.pptxAtikIndarini2
 
Contoh penilaian unjuk kerja
Contoh penilaian unjuk kerjaContoh penilaian unjuk kerja
Contoh penilaian unjuk kerjaopiyuparfumazwar
 
Indikator Kunci Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
Indikator Kunci Pencapaian 8 Standar Nasional PendidikanIndikator Kunci Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
Indikator Kunci Pencapaian 8 Standar Nasional PendidikanNASuprawoto Sunardjo
 
Laporan the best practice pengawas ojl
Laporan the best practice pengawas ojlLaporan the best practice pengawas ojl
Laporan the best practice pengawas ojlSumarso M.Pd.
 
Pembelajaran Berdiferensiasi.pptx
Pembelajaran Berdiferensiasi.pptxPembelajaran Berdiferensiasi.pptx
Pembelajaran Berdiferensiasi.pptxSidikPurnomo19
 
Penilaian Unjuk Kerja Siswa
Penilaian Unjuk Kerja SiswaPenilaian Unjuk Kerja Siswa
Penilaian Unjuk Kerja SiswaHildaNuraeni
 
Landasan Pengembangan Kurikulum
Landasan Pengembangan KurikulumLandasan Pengembangan Kurikulum
Landasan Pengembangan KurikulumSita Nurhalimah
 
PPT KURIKULUM MERDEKA DR. HENDRO_2022_pptx [Autosaved].pptx
PPT KURIKULUM MERDEKA DR. HENDRO_2022_pptx [Autosaved].pptxPPT KURIKULUM MERDEKA DR. HENDRO_2022_pptx [Autosaved].pptx
PPT KURIKULUM MERDEKA DR. HENDRO_2022_pptx [Autosaved].pptxCindyCencen
 
Teknik penyusunan soal pilihan ganda
Teknik penyusunan soal pilihan gandaTeknik penyusunan soal pilihan ganda
Teknik penyusunan soal pilihan gandaMulyadi Bahri
 
01 panduan penilaian kompetensi sikap 2013
01 panduan penilaian kompetensi sikap 201301 panduan penilaian kompetensi sikap 2013
01 panduan penilaian kompetensi sikap 2013Fahmi Romdhoni
 
Aksi Nyata Topik 2 Kurikulum Merdeka.pdf
Aksi Nyata Topik 2  Kurikulum Merdeka.pdfAksi Nyata Topik 2  Kurikulum Merdeka.pdf
Aksi Nyata Topik 2 Kurikulum Merdeka.pdfNur Rohmadi
 
ASESMEN PEMBELAJARAN
 ASESMEN PEMBELAJARAN ASESMEN PEMBELAJARAN
ASESMEN PEMBELAJARANwalya2
 
Tupoksi Pengawas Sekolah.pptx
Tupoksi  Pengawas Sekolah.pptxTupoksi  Pengawas Sekolah.pptx
Tupoksi Pengawas Sekolah.pptxAOMuslihat
 
Tema 4, keluargaku 2-kurikulum 2013-bse kelas 1 sd-buku guru
Tema 4, keluargaku 2-kurikulum 2013-bse kelas 1 sd-buku guruTema 4, keluargaku 2-kurikulum 2013-bse kelas 1 sd-buku guru
Tema 4, keluargaku 2-kurikulum 2013-bse kelas 1 sd-buku guruAbdul Latip
 
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI.pptx
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI.pptxAKSI NYATA REFLEKSI DIRI.pptx
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI.pptxThesaFarizal1
 

Was ist angesagt? (20)

KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP).pptx.pptx
KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP).pptx.pptxKRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP).pptx.pptx
KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP).pptx.pptx
 
Contoh penilaian unjuk kerja
Contoh penilaian unjuk kerjaContoh penilaian unjuk kerja
Contoh penilaian unjuk kerja
 
Indikator Kunci Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
Indikator Kunci Pencapaian 8 Standar Nasional PendidikanIndikator Kunci Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
Indikator Kunci Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
 
Laporan the best practice pengawas ojl
Laporan the best practice pengawas ojlLaporan the best practice pengawas ojl
Laporan the best practice pengawas ojl
 
penilaian unjuk kerja
penilaian unjuk kerjapenilaian unjuk kerja
penilaian unjuk kerja
 
Ppt.b1.2 budaya sekolah
Ppt.b1.2 budaya sekolahPpt.b1.2 budaya sekolah
Ppt.b1.2 budaya sekolah
 
Pembelajaran Berdiferensiasi.pptx
Pembelajaran Berdiferensiasi.pptxPembelajaran Berdiferensiasi.pptx
Pembelajaran Berdiferensiasi.pptx
 
Penilaian Unjuk Kerja Siswa
Penilaian Unjuk Kerja SiswaPenilaian Unjuk Kerja Siswa
Penilaian Unjuk Kerja Siswa
 
Ppt asesmen kinerja proses dan produk
Ppt asesmen kinerja proses dan produkPpt asesmen kinerja proses dan produk
Ppt asesmen kinerja proses dan produk
 
Landasan Pengembangan Kurikulum
Landasan Pengembangan KurikulumLandasan Pengembangan Kurikulum
Landasan Pengembangan Kurikulum
 
PPT KURIKULUM MERDEKA DR. HENDRO_2022_pptx [Autosaved].pptx
PPT KURIKULUM MERDEKA DR. HENDRO_2022_pptx [Autosaved].pptxPPT KURIKULUM MERDEKA DR. HENDRO_2022_pptx [Autosaved].pptx
PPT KURIKULUM MERDEKA DR. HENDRO_2022_pptx [Autosaved].pptx
 
Supervisi akademik
Supervisi akademikSupervisi akademik
Supervisi akademik
 
Teknik penyusunan soal pilihan ganda
Teknik penyusunan soal pilihan gandaTeknik penyusunan soal pilihan ganda
Teknik penyusunan soal pilihan ganda
 
01 panduan penilaian kompetensi sikap 2013
01 panduan penilaian kompetensi sikap 201301 panduan penilaian kompetensi sikap 2013
01 panduan penilaian kompetensi sikap 2013
 
Aksi Nyata Topik 2 Kurikulum Merdeka.pdf
Aksi Nyata Topik 2  Kurikulum Merdeka.pdfAksi Nyata Topik 2  Kurikulum Merdeka.pdf
Aksi Nyata Topik 2 Kurikulum Merdeka.pdf
 
Komponen Kurikulum PPT
Komponen Kurikulum PPTKomponen Kurikulum PPT
Komponen Kurikulum PPT
 
ASESMEN PEMBELAJARAN
 ASESMEN PEMBELAJARAN ASESMEN PEMBELAJARAN
ASESMEN PEMBELAJARAN
 
Tupoksi Pengawas Sekolah.pptx
Tupoksi  Pengawas Sekolah.pptxTupoksi  Pengawas Sekolah.pptx
Tupoksi Pengawas Sekolah.pptx
 
Tema 4, keluargaku 2-kurikulum 2013-bse kelas 1 sd-buku guru
Tema 4, keluargaku 2-kurikulum 2013-bse kelas 1 sd-buku guruTema 4, keluargaku 2-kurikulum 2013-bse kelas 1 sd-buku guru
Tema 4, keluargaku 2-kurikulum 2013-bse kelas 1 sd-buku guru
 
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI.pptx
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI.pptxAKSI NYATA REFLEKSI DIRI.pptx
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI.pptx
 

Andere mochten auch

Karya Tulis Ilmiah untuk Pengawas Sekolah/Madrasah
Karya Tulis Ilmiah untuk Pengawas Sekolah/Madrasah Karya Tulis Ilmiah untuk Pengawas Sekolah/Madrasah
Karya Tulis Ilmiah untuk Pengawas Sekolah/Madrasah museum bayt qur'an
 
Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah
Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Mutu SekolahFungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah
Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Mutu SekolahPuspawijaya Putra
 
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAHKARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAHNASuprawoto Sunardjo
 
Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...
Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...
Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...Drs. HM. Yunus
 
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja GuruAssessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja GuruJoko Prasetiyo
 
Presentasi pengawas
Presentasi pengawasPresentasi pengawas
Presentasi pengawasNarendra
 
Revitalisasi peran pengawas sekolah
Revitalisasi peran pengawas sekolahRevitalisasi peran pengawas sekolah
Revitalisasi peran pengawas sekolahJoko Prasetiyo
 
Metodologi pengawasan pendidikan fixed
Metodologi pengawasan pendidikan   fixedMetodologi pengawasan pendidikan   fixed
Metodologi pengawasan pendidikan fixeddedendut
 
Pendidikan vokasi meenjelang diberlakukannya mea 2015 seminar um magelang
Pendidikan vokasi meenjelang diberlakukannya mea 2015  seminar um magelangPendidikan vokasi meenjelang diberlakukannya mea 2015  seminar um magelang
Pendidikan vokasi meenjelang diberlakukannya mea 2015 seminar um magelangKemdikbud
 
001. laporan kegiatan tim pendamping revisi 18.06.2016 (f)
001. laporan kegiatan tim pendamping revisi 18.06.2016 (f)001. laporan kegiatan tim pendamping revisi 18.06.2016 (f)
001. laporan kegiatan tim pendamping revisi 18.06.2016 (f)Christian Haron
 
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]DONALD VERNANDO RARUNG
 
Ks 03-supervisi-akademik-2
Ks 03-supervisi-akademik-2Ks 03-supervisi-akademik-2
Ks 03-supervisi-akademik-2Khusnul Huda
 
Kebijakan DITPSMK
Kebijakan DITPSMKKebijakan DITPSMK
Kebijakan DITPSMKTaufiq Abah
 
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016The World Bank
 

Andere mochten auch (20)

Karya Tulis Ilmiah untuk Pengawas Sekolah/Madrasah
Karya Tulis Ilmiah untuk Pengawas Sekolah/Madrasah Karya Tulis Ilmiah untuk Pengawas Sekolah/Madrasah
Karya Tulis Ilmiah untuk Pengawas Sekolah/Madrasah
 
Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah
Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Mutu SekolahFungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah
Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah
 
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAHKARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
 
Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...
Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...
Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...
 
Penelitian Kepengawasan
Penelitian KepengawasanPenelitian Kepengawasan
Penelitian Kepengawasan
 
program pengawas 2016
program pengawas 2016program pengawas 2016
program pengawas 2016
 
Makalah supervisi pendidikan
Makalah supervisi pendidikanMakalah supervisi pendidikan
Makalah supervisi pendidikan
 
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja GuruAssessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
 
1
11
1
 
Presentasi pengawas
Presentasi pengawasPresentasi pengawas
Presentasi pengawas
 
Revitalisasi peran pengawas sekolah
Revitalisasi peran pengawas sekolahRevitalisasi peran pengawas sekolah
Revitalisasi peran pengawas sekolah
 
Metodologi pengawasan pendidikan fixed
Metodologi pengawasan pendidikan   fixedMetodologi pengawasan pendidikan   fixed
Metodologi pengawasan pendidikan fixed
 
Buku 4 pedoman pkb dan angka kreditnya
Buku 4 pedoman pkb dan angka kreditnyaBuku 4 pedoman pkb dan angka kreditnya
Buku 4 pedoman pkb dan angka kreditnya
 
Karya Tulis lmiah
Karya Tulis lmiahKarya Tulis lmiah
Karya Tulis lmiah
 
Pendidikan vokasi meenjelang diberlakukannya mea 2015 seminar um magelang
Pendidikan vokasi meenjelang diberlakukannya mea 2015  seminar um magelangPendidikan vokasi meenjelang diberlakukannya mea 2015  seminar um magelang
Pendidikan vokasi meenjelang diberlakukannya mea 2015 seminar um magelang
 
001. laporan kegiatan tim pendamping revisi 18.06.2016 (f)
001. laporan kegiatan tim pendamping revisi 18.06.2016 (f)001. laporan kegiatan tim pendamping revisi 18.06.2016 (f)
001. laporan kegiatan tim pendamping revisi 18.06.2016 (f)
 
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
 
Ks 03-supervisi-akademik-2
Ks 03-supervisi-akademik-2Ks 03-supervisi-akademik-2
Ks 03-supervisi-akademik-2
 
Kebijakan DITPSMK
Kebijakan DITPSMKKebijakan DITPSMK
Kebijakan DITPSMK
 
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi 30 Agustus 2016
 

Ähnlich wie Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional

Critical Review: An Organizational Learning Model for Vocational Education in...
Critical Review: An Organizational Learning Model for Vocational Education in...Critical Review: An Organizational Learning Model for Vocational Education in...
Critical Review: An Organizational Learning Model for Vocational Education in...Joko Prasetiyo
 
Manajemen mutu dalam pendidikan
Manajemen mutu dalam pendidikanManajemen mutu dalam pendidikan
Manajemen mutu dalam pendidikanAnan Nur
 
Total qm in education 2
Total qm in education 2Total qm in education 2
Total qm in education 2hermansw
 
Strategi peningkatan mutu layanan pendidikan
Strategi peningkatan mutu layanan pendidikanStrategi peningkatan mutu layanan pendidikan
Strategi peningkatan mutu layanan pendidikanSMKN 36 JAKARTA UTARA
 
Artikel penjaminan mutu pendidikan
Artikel penjaminan mutu pendidikanArtikel penjaminan mutu pendidikan
Artikel penjaminan mutu pendidikanAWEY MULYANA
 
Artikel penjaminan mutu pendidikan
Artikel penjaminan mutu pendidikanArtikel penjaminan mutu pendidikan
Artikel penjaminan mutu pendidikanZainuddin Jay
 
[Penilaian] rancangan penil hsl belaj,260208
[Penilaian] rancangan penil hsl belaj,260208[Penilaian] rancangan penil hsl belaj,260208
[Penilaian] rancangan penil hsl belaj,260208eli priyatna laidan
 
PPT KELOMPOK I.pptx
PPT KELOMPOK I.pptxPPT KELOMPOK I.pptx
PPT KELOMPOK I.pptxdhienas
 
Manajemen mutu sekolah
Manajemen mutu sekolahManajemen mutu sekolah
Manajemen mutu sekolahHeldy Eriston
 
Ppt evaluasi dengan model cipp
Ppt evaluasi dengan model cippPpt evaluasi dengan model cipp
Ppt evaluasi dengan model cippMahfudin Fc
 
Presentasi sidang thesis implementasi mutu pendidikan
Presentasi sidang thesis implementasi mutu pendidikan Presentasi sidang thesis implementasi mutu pendidikan
Presentasi sidang thesis implementasi mutu pendidikan Asep Supriatna
 

Ähnlich wie Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional (20)

Critical Review: An Organizational Learning Model for Vocational Education in...
Critical Review: An Organizational Learning Model for Vocational Education in...Critical Review: An Organizational Learning Model for Vocational Education in...
Critical Review: An Organizational Learning Model for Vocational Education in...
 
Mutu3
Mutu3Mutu3
Mutu3
 
Manajemen mutu dalam pendidikan
Manajemen mutu dalam pendidikanManajemen mutu dalam pendidikan
Manajemen mutu dalam pendidikan
 
Total qm in education 2
Total qm in education 2Total qm in education 2
Total qm in education 2
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Strategi peningkatan mutu layanan pendidikan
Strategi peningkatan mutu layanan pendidikanStrategi peningkatan mutu layanan pendidikan
Strategi peningkatan mutu layanan pendidikan
 
Artikel penjaminan mutu pendidikan
Artikel penjaminan mutu pendidikanArtikel penjaminan mutu pendidikan
Artikel penjaminan mutu pendidikan
 
Artikel penjaminan mutu pendidikan
Artikel penjaminan mutu pendidikanArtikel penjaminan mutu pendidikan
Artikel penjaminan mutu pendidikan
 
[Penilaian] rancangan penil hsl belaj,260208
[Penilaian] rancangan penil hsl belaj,260208[Penilaian] rancangan penil hsl belaj,260208
[Penilaian] rancangan penil hsl belaj,260208
 
Manajemen sekolah
Manajemen sekolahManajemen sekolah
Manajemen sekolah
 
TQM DALAM JASA PENDIDIKAN
TQM DALAM JASA PENDIDIKAN TQM DALAM JASA PENDIDIKAN
TQM DALAM JASA PENDIDIKAN
 
Manajemen mutu
Manajemen mutuManajemen mutu
Manajemen mutu
 
Manual mutu 28062012
Manual mutu 28062012Manual mutu 28062012
Manual mutu 28062012
 
PPT KELOMPOK I.pptx
PPT KELOMPOK I.pptxPPT KELOMPOK I.pptx
PPT KELOMPOK I.pptx
 
6. Penilaian
6. Penilaian6. Penilaian
6. Penilaian
 
Manajemen mutu sekolah
Manajemen mutu sekolahManajemen mutu sekolah
Manajemen mutu sekolah
 
Ppt evaluasi dengan model cipp
Ppt evaluasi dengan model cippPpt evaluasi dengan model cipp
Ppt evaluasi dengan model cipp
 
Sistem penjaminan mutu
Sistem penjaminan mutuSistem penjaminan mutu
Sistem penjaminan mutu
 
Presentasi sidang thesis implementasi mutu pendidikan
Presentasi sidang thesis implementasi mutu pendidikan Presentasi sidang thesis implementasi mutu pendidikan
Presentasi sidang thesis implementasi mutu pendidikan
 
Rancangan penilaian pkn
Rancangan penilaian pknRancangan penilaian pkn
Rancangan penilaian pkn
 

Mehr von Joko Prasetiyo

MEMBANGUN BUDAYA POSITIF DI KELAS MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF DI SMK NEGERI 2 ...
MEMBANGUN BUDAYA POSITIF DI KELAS MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF DI SMK NEGERI 2 ...MEMBANGUN BUDAYA POSITIF DI KELAS MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF DI SMK NEGERI 2 ...
MEMBANGUN BUDAYA POSITIF DI KELAS MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF DI SMK NEGERI 2 ...Joko Prasetiyo
 
Guru Inspiratif dan Kompeten
Guru Inspiratif dan KompetenGuru Inspiratif dan Kompeten
Guru Inspiratif dan KompetenJoko Prasetiyo
 
Pendidikan Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan di Provinsi Kepri
Pendidikan Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan di Provinsi KepriPendidikan Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan di Provinsi Kepri
Pendidikan Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan di Provinsi KepriJoko Prasetiyo
 
Tuntutlah Ilmu Sampai ke Pulau Jawa
Tuntutlah Ilmu Sampai ke Pulau JawaTuntutlah Ilmu Sampai ke Pulau Jawa
Tuntutlah Ilmu Sampai ke Pulau JawaJoko Prasetiyo
 
Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis SekolahManajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis SekolahJoko Prasetiyo
 
Guru Inspiratif dan Kompeten
Guru Inspiratif dan KompetenGuru Inspiratif dan Kompeten
Guru Inspiratif dan KompetenJoko Prasetiyo
 
Pendidikan Berbasis Life Skills, Mencetak Lulusan Siap Kerja
Pendidikan Berbasis Life Skills, Mencetak Lulusan Siap KerjaPendidikan Berbasis Life Skills, Mencetak Lulusan Siap Kerja
Pendidikan Berbasis Life Skills, Mencetak Lulusan Siap KerjaJoko Prasetiyo
 
Presentasi Best Practice Guru tahun 2014- Joko Prasetiyo
Presentasi Best Practice Guru tahun 2014- Joko PrasetiyoPresentasi Best Practice Guru tahun 2014- Joko Prasetiyo
Presentasi Best Practice Guru tahun 2014- Joko PrasetiyoJoko Prasetiyo
 
Best Practice Guru Berprestasi SMK tahun 2014 Joko Prasetiyo
Best Practice Guru Berprestasi  SMK  tahun 2014  Joko PrasetiyoBest Practice Guru Berprestasi  SMK  tahun 2014  Joko Prasetiyo
Best Practice Guru Berprestasi SMK tahun 2014 Joko PrasetiyoJoko Prasetiyo
 
Summary Tesis Six Sigma by Joko Prasetiyo
Summary Tesis Six Sigma by Joko PrasetiyoSummary Tesis Six Sigma by Joko Prasetiyo
Summary Tesis Six Sigma by Joko PrasetiyoJoko Prasetiyo
 
Menjadikan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran. Profil Organisasi Pembela...
Menjadikan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran. Profil Organisasi Pembela...Menjadikan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran. Profil Organisasi Pembela...
Menjadikan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran. Profil Organisasi Pembela...Joko Prasetiyo
 
Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) di SMK Negeri 1 Bin...
Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) di SMK Negeri 1 Bin...Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) di SMK Negeri 1 Bin...
Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) di SMK Negeri 1 Bin...Joko Prasetiyo
 
Critical review: A FRAMEWORK FOR APPLIYING SIX SIGMA IMPROVEMENT METHODOLOGY ...
Critical review: A FRAMEWORK FOR APPLIYING SIX SIGMA IMPROVEMENT METHODOLOGY ...Critical review: A FRAMEWORK FOR APPLIYING SIX SIGMA IMPROVEMENT METHODOLOGY ...
Critical review: A FRAMEWORK FOR APPLIYING SIX SIGMA IMPROVEMENT METHODOLOGY ...Joko Prasetiyo
 
Profil Organisasi Pembelajaran di SMKN 1 Bintan, Kepulauan Riau.
Profil Organisasi Pembelajaran di SMKN 1 Bintan, Kepulauan Riau.Profil Organisasi Pembelajaran di SMKN 1 Bintan, Kepulauan Riau.
Profil Organisasi Pembelajaran di SMKN 1 Bintan, Kepulauan Riau.Joko Prasetiyo
 
Implementasi Project Work Dalam Pembelajaran Praktek Produktif
Implementasi Project Work Dalam Pembelajaran Praktek Produktif Implementasi Project Work Dalam Pembelajaran Praktek Produktif
Implementasi Project Work Dalam Pembelajaran Praktek Produktif Joko Prasetiyo
 
Membayar Gaji Guru Sesuai Pencapaian Kinerja
Membayar Gaji Guru Sesuai Pencapaian KinerjaMembayar Gaji Guru Sesuai Pencapaian Kinerja
Membayar Gaji Guru Sesuai Pencapaian KinerjaJoko Prasetiyo
 
Ketidakjujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang ...
Ketidakjujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang ...Ketidakjujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang ...
Ketidakjujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang ...Joko Prasetiyo
 
Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar
Transparansi  Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah DasarTransparansi  Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar
Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah DasarJoko Prasetiyo
 
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012Joko Prasetiyo
 
The 7 Habits of Highly Effective People
The 7 Habits of Highly Effective PeopleThe 7 Habits of Highly Effective People
The 7 Habits of Highly Effective PeopleJoko Prasetiyo
 

Mehr von Joko Prasetiyo (20)

MEMBANGUN BUDAYA POSITIF DI KELAS MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF DI SMK NEGERI 2 ...
MEMBANGUN BUDAYA POSITIF DI KELAS MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF DI SMK NEGERI 2 ...MEMBANGUN BUDAYA POSITIF DI KELAS MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF DI SMK NEGERI 2 ...
MEMBANGUN BUDAYA POSITIF DI KELAS MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF DI SMK NEGERI 2 ...
 
Guru Inspiratif dan Kompeten
Guru Inspiratif dan KompetenGuru Inspiratif dan Kompeten
Guru Inspiratif dan Kompeten
 
Pendidikan Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan di Provinsi Kepri
Pendidikan Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan di Provinsi KepriPendidikan Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan di Provinsi Kepri
Pendidikan Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan di Provinsi Kepri
 
Tuntutlah Ilmu Sampai ke Pulau Jawa
Tuntutlah Ilmu Sampai ke Pulau JawaTuntutlah Ilmu Sampai ke Pulau Jawa
Tuntutlah Ilmu Sampai ke Pulau Jawa
 
Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis SekolahManajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah
 
Guru Inspiratif dan Kompeten
Guru Inspiratif dan KompetenGuru Inspiratif dan Kompeten
Guru Inspiratif dan Kompeten
 
Pendidikan Berbasis Life Skills, Mencetak Lulusan Siap Kerja
Pendidikan Berbasis Life Skills, Mencetak Lulusan Siap KerjaPendidikan Berbasis Life Skills, Mencetak Lulusan Siap Kerja
Pendidikan Berbasis Life Skills, Mencetak Lulusan Siap Kerja
 
Presentasi Best Practice Guru tahun 2014- Joko Prasetiyo
Presentasi Best Practice Guru tahun 2014- Joko PrasetiyoPresentasi Best Practice Guru tahun 2014- Joko Prasetiyo
Presentasi Best Practice Guru tahun 2014- Joko Prasetiyo
 
Best Practice Guru Berprestasi SMK tahun 2014 Joko Prasetiyo
Best Practice Guru Berprestasi  SMK  tahun 2014  Joko PrasetiyoBest Practice Guru Berprestasi  SMK  tahun 2014  Joko Prasetiyo
Best Practice Guru Berprestasi SMK tahun 2014 Joko Prasetiyo
 
Summary Tesis Six Sigma by Joko Prasetiyo
Summary Tesis Six Sigma by Joko PrasetiyoSummary Tesis Six Sigma by Joko Prasetiyo
Summary Tesis Six Sigma by Joko Prasetiyo
 
Menjadikan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran. Profil Organisasi Pembela...
Menjadikan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran. Profil Organisasi Pembela...Menjadikan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran. Profil Organisasi Pembela...
Menjadikan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran. Profil Organisasi Pembela...
 
Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) di SMK Negeri 1 Bin...
Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) di SMK Negeri 1 Bin...Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) di SMK Negeri 1 Bin...
Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) di SMK Negeri 1 Bin...
 
Critical review: A FRAMEWORK FOR APPLIYING SIX SIGMA IMPROVEMENT METHODOLOGY ...
Critical review: A FRAMEWORK FOR APPLIYING SIX SIGMA IMPROVEMENT METHODOLOGY ...Critical review: A FRAMEWORK FOR APPLIYING SIX SIGMA IMPROVEMENT METHODOLOGY ...
Critical review: A FRAMEWORK FOR APPLIYING SIX SIGMA IMPROVEMENT METHODOLOGY ...
 
Profil Organisasi Pembelajaran di SMKN 1 Bintan, Kepulauan Riau.
Profil Organisasi Pembelajaran di SMKN 1 Bintan, Kepulauan Riau.Profil Organisasi Pembelajaran di SMKN 1 Bintan, Kepulauan Riau.
Profil Organisasi Pembelajaran di SMKN 1 Bintan, Kepulauan Riau.
 
Implementasi Project Work Dalam Pembelajaran Praktek Produktif
Implementasi Project Work Dalam Pembelajaran Praktek Produktif Implementasi Project Work Dalam Pembelajaran Praktek Produktif
Implementasi Project Work Dalam Pembelajaran Praktek Produktif
 
Membayar Gaji Guru Sesuai Pencapaian Kinerja
Membayar Gaji Guru Sesuai Pencapaian KinerjaMembayar Gaji Guru Sesuai Pencapaian Kinerja
Membayar Gaji Guru Sesuai Pencapaian Kinerja
 
Ketidakjujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang ...
Ketidakjujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang ...Ketidakjujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang ...
Ketidakjujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang ...
 
Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar
Transparansi  Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah DasarTransparansi  Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar
Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar
 
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
 
The 7 Habits of Highly Effective People
The 7 Habits of Highly Effective PeopleThe 7 Habits of Highly Effective People
The 7 Habits of Highly Effective People
 

Kürzlich hochgeladen

Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxKURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxMOHDNAZRIEBINMOHDNOR
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024DedeHendra8
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekaAstriDiniaAgustina1
 
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxPPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxfradillachorysofa14
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatsriagunggb
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)RezaWahyuni6
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfWahyuHid3
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfRancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfg36337777
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxKURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
 
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxPPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfRancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 

Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional

  • 1. REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH SEBAGAI QUALITY CONTROL MUTU PENDIDIKAN Makalah Seminar Nasional “Peningkatan Profesionalisme Pengawas Sekolah” Yang diselenggarakan di MM UGM Yogyakarta, 11 Januari 2012 Oleh: JOKO PRASETIYO SMK NEGERI 1 BINTAN KEPULAUAN RIAU MAGISTER MANAJEMEN MANAJEMEN KEPENGAWASAN PENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA 2012
  • 2. REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH SEBAGAI QUALITY CONTROL MUTU PENDIDIKAN A. Pendahuluan Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini sering disoroti, dikritik dan dijadikan sebagai kambing hitam. Seperti yang dimuat dalam harian Suara Merdeka tanggal 31 Desember 2011 pada kolom pendidikan hal 8, disebutkan bahwa: “Dunia pendidikan Indonesia mendapat sorotan tajam, sebagian pun menyudutkan sebagai kambing hitam, karena gagal memainkan peran penting sebagai pembentuk sumber daya manusia bermartabat dan berkualitas. Pendidikan dinilai salah arah melahirkan mental korup, tidak jujur, tidak mau bekerja keras, dan suka menerabas untuk memenuhi hasrat dan materialisme”. Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di suatu negara, tentunya sudah seharusnya juga perlu ditingkatkan mutu pendidikan di negara tersebut dengan menerapkan standar dalam menyelenggarakan pendidikannya. Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menetapkan kriteria minimal pada berbagai komponen strategis agar memenuhi standar mutu minimal sebagai modal dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Upaya meningkatkan mutu pendidikan itu tidaklah mudah, dalam meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan rancangan tentang apa yang hendak ditingkatkan, memilih bagian yang perlu ditingkatkan, dan menghasilkan output yang paling unggul di antara sekolah-sekolah yang ada. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan memerlukan komitmen yang tinggi dari segenap komponen yang menjadi penggerak sekolah tersebut. Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang
  • 3. baik, tentunya memerlukan waktu, proses dan kerja keras untuk mewujudkannya. Tiap langkah dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik di sekolah memerlukan disiplin bersama, tanggung jawab bersama, dan komitmen bersama. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, merupakan standar minimal yang perlunya disusun dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, yang meliputi : (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.Dalam konteks manajemen mutu, PP no.19 tahun 2005 ini merupakan bagian dari penerapan manajemen mutu yang mengimplementasikannya melalui perangkat-perangkat seperti perencanaan mutu (quality planning), pengendalian mutu (quality control), jaminan mutu (quality assurance), dan peningkatan mutu (quality improvement). Tanggung jawab manajemen mutu terdapat pada semua tingkatan manajemen dan implementasinya melibatkan semua orang pada semua unit dalam organisasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan pada organisasi satuan tingkat pendidikan. Perencanaan mutu (quality planning) dalam konteks sekolah tentunya adalah pemenuhan akan kebijakan mutu tentang 8 standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sasaran dari program sekolah adalah pencapaian dari 8 standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu dalam melaksanankan pengendalian mutu (quality control) dalam PP no.19 tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten, tingkat satuan pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN). Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 juga menjelaskan tentang penjaminan
  • 4. mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu (quality assurance) dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan dan telah dicapai dan menentukan prioritas-prioritas peningkatan mutu, memberikan data untuk pengambilan keputusan berbasis data, dan membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 standar pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah tentang proses pengendalian mutu (quality control) pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Quality control (pengendalian mutu) adalah kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti agar persyaratan mutu yang ditetapkan tercapai. Quality control adalah sistem kendali yang terintregrasi di dalam proses. Secara fungsi quality control merupakan proses operasional yang langsung melakukan aktivitas checking atau inspeksi terhadap proses untuk menghasilkan sebuah output yang baik. Tujuan dasar pengendalian mutu (quality control) adalah memastikan bahwa output, layanan, atau proses yang diberikan memenuhi persyaratan tertentu dalam konteks ini tentunya memenuhi persyaratan 8 standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, bukan hanya tugas dari internal sekolah sendiri untuk melakukan koreksi terhadap masalah-masalah mutu. Orang lain pun yang terlibat dalam proses menemukan penyebab dari permasalahan mutu harus dapat memperbaikinya juga. Pengawas sekolah sebagai bagaian dari eksternal sekolah memiliki peranan yang sangat tinggi dalam melakukan proses pengendalian mutu di sekolah karena berkenaan sebagai tugas dan fungsinya dalam melakukan supervisi di sekolah.
  • 5. B. Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) Manajemen Mutu Terpadu merupakan pendekatan manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu semua komponen terkait (terpadu), diantara peserta didik, pendidik, kurikulum, PBM, dana, dan masyarakat. Manajemen mutu terpadu perlu diterapkan secara konsisten dalam pendidikan untuk menampilkan layanan pendidikan yang unggul dalam hal mutu, kompetitif terhadap sektor lain, dan iklim kompetitif yang perlu dihidupkan diantara institusi pendidikan (Sumarno, 2000). Istilah utama yang terkait dengan kajian Total Quality Management (TQM) ialah continous improvement (perbaikan berkelanjutan) dan quality improvement (perbaikan mutu). Oleh karena itu manajemen mutu terpadu merupakan salah satu strategi manajemen untuk menjawab tantangan eksternal suatu organisasi guna memenuhi kepuasan pelanggan. Pendapat Joseph C. Field yang dikutip Syafaruddin (2002) menyatakan bahwa untuk menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan ada sepuluh langkah yang harus dilalui, yaitu : (1) mempelajari dan memahami manajemen mutu terpadu secara menyeluruh; (2) memahami dan mengadopsi jiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus; (3) menilai jaminan mutu saat ini dan program pengendalian mutu; (4) membangun sistem mutu terpadu; (5) mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya mutu sebagai tujuan untuk mempersiapkan perbaikan, melatih orang-orang untuk bekerja pada suatu kelompok kerja; (6) mempelajari teknik untuk mengatasi akar persoalan (penyebab) dan mengaplikasikannya tindakan koreksi dengan menggunakan teknik dan alat manajemen mutu terpadu; (7) memilih dan menetapkan pilot project untuk aplikasikan; (8) menetapkan prosedur tindakan perbaikan dan menyadari akan keberhasilannya; (9) menciptakan komitmen dan strategi yang benar mutu terpadu oleh pimpinan yang akan menggunakannya; dan (10) memelihara jiwa mutu terpadu dalam penyelidikan dan aplikasi pengetahuan yang amat luas. Arcaro mengembangkan konsep roda implementasi TQM dalam dunia pendidikan yang berisi 8 (delapan) unsur yakni: (1) Strategic Planning; (2)
  • 6. Communication; (3) Program measurements; (4) Conflict management; (5) Program Selection; (6) Program implementation; (7) Program validation; dan (8) Standards. Dengan menerapkan delapan unsur itu dalam dunia pendidikan dapat diperoleh dua manfaat yaitu (1) pendidikan selalu dapat menyesuaikan dengan tuntutan pengguna sehingga dukungan untuk perbaikan mutu tidak akan menemui kesulitan yng berarti; (2) Ukuran keberhasilan dapat ditentukan sehingga memudahkan pengukuran dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (http://lpmpbanten.net). 1. Sistem penjaminan Mutu (Quality Assurance) Paradigma baru sistem manajemen pendidikan yang berorientasi mutu mengenal empat buah prinsip, yaitu (1) prinsip otonomi; (2) prinsip evaluasi; (3) prinsip akuntabilitas, dan (4) prinsip akreditasi. Paradigma baru sistem pendidikan tersebut dapat digunakan untuk semua lapis otoritas satuan pendidikan, seperti wewenang untuk self regulation pada prinsip otonomi dapat diterapkan pada lapis organisasi institusi satuan sekolah dan kelas. Namun harus selalu diingat bahwa dibalik otonomi ada akuntabilitas, dan penilaian kualitas dalam bentuk akreditasi. Akuntabilitas dalam self regulation ini mengisyaratkan tugas untuk melakukan perencanaan terhadap peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Bentuk akuntabilitas pada otoritas sekolah kepada otoritas pusat atau bisa juga yayasan yang dikenal dengan penjaminan mutu internal (internal quality assurance). Upaya penjaminan mutu ini berupa pemberdayaan lapis unit akademik untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan berdasar pada perencanaan berbasis pada fakta yang diperoleh berdasar pada proses evaluasi diri.. Dalam sistem penjaminan mutu internal bidang akademik diupayakan untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada setiap unit akademik yang mengandung dua unsur, yaitu unsur operasional (rutin) dan unsur peningkatan kualitas. Pada tingkat unit akademik di sekolah, proses perencanaan peningkatan kualitas berdasar pada visi sekolah sebagai
  • 7. situasi masa depan yang hendak diwujudkan melalui analisis terhadap situasi lingkungan (environmental scanning) untuk cakrawala waktu 10 tahun ke depan. Melalui environtal scanning dapat dikenali situasi eksternal yang merupakan kesempatan dan yang merupakan ancaman (threat). Visi sekolah hendaknya dijabarkan dalam bentuk pernyataan misi atau tugas yaitu apa tindakan yang harus dilakukan, untuk siapa dan bagaimana tindakan itu dilakukan, serta mengapa tindakan untuk mewujudkan visi itu harus dilakukan. Pernyataan misi itu ada pada tingkat program, sehingga pernyataan misi sekolah menunjukkan keunikan program yang dihasilkan oleh program sekolah tersebut. Selanjutnya pernyataan misi dijabarkan dalam bentuk pernyataan tujuan yaitu situasi yang harus dicapai sebagai indikator keterlaksanaan misi dalam rangka mewujudkan visi. 2. Indikator Sistem Penjaminan Mutu Banyak indikator yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penjaminan mutu di suatu lembaga pendidikan. Penjaminan mutu di sekolah misalnya dalam hal kurikulum, fasilitas dan proses pembelajaran. Indikator- indikator yang berkait dengan proses pembelajaran seperti: penyiapan silabus, penyiapan bahan ajar, penyiapan bahan/pedoman praktek, alat/media pembelajaran, dan alat evaluasi (http://lpmpbanten.net). C. Keberadaan Pengawas Sekolah Kegiatan pengawasan sekolah selalu dinamis seiring dengan meningkatnya kesadaran para pelaksanan pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan mutu terkait pada peran, fungsi, dan pembagian tugas dalam organisasi. Pelaksanaannya selalu terkait pada konsistensi dari penyelenggara pendidikan (sekolah), kegiatan akademik, profesionalisme, dan kesungguhan penyelenggara pendidikan akan pentingnya memastikan bahwa mutu yang diharapkan dapat terus terjaga sejak
  • 8. langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya. Oleh sebab itulah peranan pengawas sekolah sebagai pengawas eksternal menjadi hal penting yang harus ada dalam tataran sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Djam’an Satori (2001 : 4-5 ) yang menyatakan bahwa untuk memenuhi fungsi quality assurance, sasaran pengawasan pendidikan di sekolah harus diarahkan pada pengamanan mutu layanan belajar mengajar (apa yang terjadi di kelas, laboratorium atau di tempat praktek) dan mutu kinerja manajemen sekolah/madrasah. Dalam tingkat analisis terhadap pengamanan mutu layanan belajar-mengajar faktor guru paling dominan, sehingga pengawasan pendidikan di sekolah menaruh perhatian pada akuntabilitas profesional guru. Dalam analisis pengawasan mutu manajemen sekolah adalah kinerja manajemen kepala sekolah. Pengawas sekolah merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Kepmendikbud RI Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya). Pengawas sekolah juga berfungsi sebagai mitra guru dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator, kolaborator, asesor, evaluator dan konsultan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan sekolah adalah dengan melakukan pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, pada ayat 3 dinyatakan “Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. mengawasi, memantau, mengolah dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
  • 9. Sedangkan berdasarkan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri dari : 1. Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) 2. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). 3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) 4. Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya). 5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan). Untuk kualifikasi pengawas TK/RA, SD/MI minimum S1 atau D IV dan kualifikasi Pengawas SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK berpendidikan minimum S2 dan memiliki kompetensi : Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, Kompetensi Sosial melalui uji kompetensi dan atau pelatihan pengawas serta lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Pengawas sekolah terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Wilayah dari tugas pengawas satuan pendidikan menurut Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 adalah melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik dengan pendekatan jumlah sekolah yang di bina yang diuraikan sebagai berikut :
  • 10. 1. Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah. 2. Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah, 3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah, 4. Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah, 5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah, 6. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah, Kegiatan supervisi kegiatan manajerial meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan kegiatan supervisi akademik intinya adalah mengontrol dan membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran seperti penguasaan materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan pengawasan di sekolah seperti : administrasi, supervisi, evaluasi, manajemen maupun pengawasan merupakakan kegiatan yang saling melengkapi satu sama lain dan sukar dipisahkan, hanya dapat dibedakan, itupun hanya bisa dilakukan dalam bahasan akademik (M. Rifai, 1987 dalam Dadang Suhardan, 2006). Administrasi menggambarkan keseluruhan sistem pendidikan dan kebijaksanaannya. Supervisi berhubungan dengan usaha meningkatkan mutu pembelajaran dan situasinya. Evaluasi digambarkan sebagai alat untuk menterjemahkan kebijakan administrasi kedalam kegiatan teknis operasional. Pengawasan atau kontrol merupakan usaha untuk mempertahankan supaya proses
  • 11. pendidikan berjalan dengan semestinya dalam tujuan mencapai tujuan yang dikehendaki dalam rencana (Gregorio,1966 dalam Dadang Suhardan,2006:31) D. Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Kenyataannya pengawas sekolah sebagai pihak eksternal pengendalian mutu pendidikan pada level satuan pendidikan sering dikesampingkan peranannya dalam proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bahkan, tidak jarang pengawas menjadi pihak pertama yang patut disalahkan ketika terjadi kegagalan dalam hasil pendidikan. Tentunya, hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa wacana itu dapat terjadi di kalangan sekolah. Keadaan di lapangan memperlihatkan terjadinya penurunan kinerja pengawas satuan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi, diantaranya : 1. Rekrutmen pengawas hanya didasarkan pada senioritas atau memperpanjang usia pensiun bagi birokrat. 2. Jabatan pengawas sekolah masih dipandang sebagai tempat isolasi bagi mereka yang berfikiran kritis dan inovatif. 3. Belum adanya perhatian yang serius dalam pembinaan karir pengawas sekolah. 4. Dalam penyelenggaraan tugasnya belum didukung oleh sarana prasarana dan alokasi pembiayaan yang memadai. Pada awalnya pengawas sekolah melakukan kegiatan supervisi dengan pendekatan inspeksi. Kunjungan sekolah dan kelas yang dilakukan pengawas merupakan kegiatan formal yang menakutkan. Pengawas masuk kelas memeriksa
  • 12. bagaimana guru mengajar, memeriksa sampai mana kurikulum diterapkan, dan menguji kompetensi siswa secara lisan. Hasil pemeriksaan merupakan nilai kinerja sekolah yang sangat bermakna terhadap masa depan karir mereka sehingga kepala sekolah maupun pendidik berkepentingan dengan hasil penilaian yang baik. Kepala sekolah melakukan inspeksi terhadap guru sebagai wujud dari sistem supervisi internal berlangsung setiap hari. Namun sayang sekali penugasan pengawas ke sekolah tidak pernah di dukung dengan biaya yang memadai sehingga sebagian beban itu dari menjadi tanggungan sekolah. Akibatnya wibawa pengawas di sekolah terganggu dengan dampak psikologis. Ditambah lagi dengan kekeliruan kebijakan dari pemerintah dengan memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan supervisi yang hanya terfokus kepada kepala sekolah saja dengan tanpa mengikutsertakan pengawas sekolah. Akibatnya, fungsi supervisi yang dilakukan oleh pengawas semakin tidak bertaring saja di mata sekolah. Terjadinya keterlambatan pengawas merespon dan mengantisipasi kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru, karena fasilitas dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sangat kurang dalam memberikan program-program yang mendukung dan terlalu menitikberatkan kepada kepala sekolah dan guru. Seharusnya, sebelum kepala sekolah dan guru mengetahui akan kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru, pengawas sekolah harus lebih dulu mengetahui dan memahaminya. Paradigma supervisi pengawas seperti di atas tentunya perlu dirubah, pengawas bukan hanya sekedar mengontrol dan mencari-cari kesalahan guru dan kepala sekolah, tetapi juga membantu dan membimbing para guru dan kepala sekolah. Perlu adanya perubahan dari control to help. Dengan mempertimbangkan hal di atas maka perlu diadakannya revitalisasi peran pengawas sekolah untuk dilakukan perbaikan dari segala sudut agar proses pendidikan di sekolah berjalan efektif. Pengawasan sekolah harus tetap diarahkan pada pengendalian mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan keharusan memiliki kompetensi yang sesuai dalam melakukan pengawasan akademik, disamping pengawasan manajerial (quality controlling auditing).
  • 13. Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah : Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas no.12tahun 2007 dan PP no.19 tahun 2005. Selain itu, pemerintah harus menunjuk sebuah badan yang jelas dan berkompeten dalam merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate) dan sertifikat tersebut harus ada limit waktunya untuk diperpanjang oleh para pengawas. Bila lisensi sertifikat sudah habis dan pengawas sekolah belum memperpanjang dengan melakukan ujian kembali, maka pengawas tersebut tidak berhak untuk melakukan surpervisi ke sekolah dan dinas berhak memutuskan keberadaan pengawas tersebut. Perlunya adanya pembenahan ulang dalam wilayah kerja binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak. Bila kita melihat permendiknas no.12/2007 disebutkan bahwa minimal pengawas sekolah membina 5 sekolah. Hal ini dirasakan sangat berat tupoksi pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu sebuah sekolah. Idealnya, satu pengawas sekolah membina satu sekolah (TK/RA/SD/MI) dan pengawas sekolah untuk satu sekolah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK) dengan terdiri daripengawas kelompok mata pelajaran. Dengan demikian, kinerja pengawas sekolah dapat terlihat dengan jelas berdasarkan indicator dari peningkatan mutu sekolah yang dibinanya. Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru. Terutama yang berkenaan dengan bantuan pendidikan dan pelatihan atau diklat tentang sesuatu kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru sebelum diberikan kepada para kepala sekolah dan guru. Karena tugasnya sebagai pengawas, maka ia harus lebih dulu memahami akan kontent yang akan diawasinya. Yang terjadi saat ini malah sebaliknya, kebanyakan para kepala sekolah dan guru yang lebih tahu dan mengerti sehingga kewibawaan pengawaspun menjadi pudar.
  • 14. Pemerintah daerah/dinas pendidikan kabupaten/kota harus merumuskan dan membuat kebijakan yang seragam tentang proses pengawasan yang dilakukan di sekolah. Dimana kegiatan supervisi akademik dan kegiatan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya di sekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap standar dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukan tatap muka. Untuk itu, dinas dan para pengawas harus dapat membuat instrumen yang terstandar tentang program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, (3) rencana kepengawasan manajerial (RKM), dan (4) rencana kepengawasan akademik (RKA). Dengan memiliki instrumen yang terstandar maka dinas akan memperoleh data yang akurat akan peningkatan mutu pendidikan di daerahnya. Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepala sekolah dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru, serta menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnya direkomendasikan dalam peningkatan karirnya. Dengan memiliki kewenangan seperti ini, pengawas tentunya dapat menilai secara akurat akan kinerja para guru di sekolah. Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagi pengawas. Dengan memiliki tunjangan yang lebih tinggi dari guru maka diharapkan keprofesionalismean pengawas semakin terangkat dan memberikan image bahwa posisi pengawas sangat bergengsi dan berwibawa. Tetapi pemberian tunjangan ini juga sesuai dengan beban kerja yang berat yang ditanggung oleh pengawas. Dan untuk menunjang proses pengawasan yang dilakukannya, pengawas, harus mendapatkan
  • 15. dana operasional yang memadai seperti dana untuk ATK, pelaporan, perjalan dinas, penelitian, kegiatan pembinaan dll. Dan yang terpenting adalah perlu adanya kebijakan tentang penghargaan dan hukuman yang tegas dari pemerintah daerah terhadap kinerja para pengawas. Hal ini dilakukan agar proses kegiatan pengawasan berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. E. Peranan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dalam Membantu Peran Pengawas Sekolah. Sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan , menyatakan bahwa kegiatan supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota kepada satuan atau program pendidikan harus bekerja sama dengan mengikuti arahan dan binaan LPMP untuk pendidikan formal. Selain itu, berdasarkan permendiknas no.7 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja LPMP terdapat dua dari empat tugas LPMP yang bersentuhan dengan tugas pengawas sekolah yaitu melakukan pemetaan mutu pendidikan dan melaksanakan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yang dilakukan oleh LPMP bertujuan menghimpun informasi atau kondisi nyata pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokoknya sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan tindak lanjut perbaikan kinerja belajar siswa. Berdasarkan informasi tersebut maka akan dapat dipetakan mutu pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Target utama dari kegiatan supervisi adalah berkembangnya proses perbaikan mutu secara berkelanjutan dengan meningkatnya kebiasaan melaksanakan tugas sejak awal dengan mutu yang terukur, membiasakan tiap tahap pekerjaan dengan jelas. Pada akhirnya supervisi menumbuhkan budaya mutu karena mutu itu adalah budaya yang selalu menjujung tujuan yang tinggi pada tiap langkah kegiatan.
  • 16. Dengan demikian sangat jelas bahwa LPMP berkepentingan dengan pengawas sekolah dalam melakukan kegiatan pemetaan dan supervisi di sekolah karena sumberdaya yang ada di LPMP tidak mencukupi untuk melakukan pemetaan dan supervisi ke seluruh sekolah yang ada di setiap provinsi. LPMP selain harus bersinergis dengan para pengawas tentunya harus berkomitmen dan memiliki political will yang kuat dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di daerah karena mereka yang memiliki para pengawas sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu peranan para pengawas sekolah adalah : Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan tentang supervisi pendidikan (akademik dan manajerial). Menfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun instrument kepengawasan yang terstandar. LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate) F. Kesimpulan Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan. Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah : 1. Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas no.12 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005. 2. Perlunya adanya pembenahan ulang dalam wilayah kerja binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak. 3. Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru.
  • 17. 4. Pemerintah daerah/dinas pendidikan kabupaten/kota harus merumuskan dan membuat kebijakan yang seragam tentang proses pengawasan yang dilakukan di sekolah. 5. Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepala sekolah dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru, serta menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnya direkomendasikan dalam peningkatan karirnya. 6. Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagi pengawas. Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu peranan para pengawas sekolah adalah : 1. Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan tentang supervisi pendidikan (akademik dan manajerial). 2. Menfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun instrument kepengawasan yang terstandar. 3. LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate)
  • 18. Daftar Pustaka Alma, Buchari, at.al. 2009. Guru Profesional. Bandung. Alfabeta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Purwanto, M. Ngalim (2009). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Rifai, Veithzal (2005): Manajemen Sumber daya manusia untuk Perusahaan, Jakarta, Murai Kencana. Rochman, Arif dan Wiyono, Giri (2008). Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta. Suhardan, H .Dadang ,(2006). Supervisi Bantuan Profesional,. Bandung. Mutiara Ilmu Suara Merdeka, 31 Desember 2011. Kolom pendidikan, hal 8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional http://lpmpbanten.net/konten.php?view=detail&kont=9443 http://gurupembaharu.com/home/?p=215