Rancangan undang-undang tentang Cagar Budaya ini membahas pengaturan pelestarian cagar budaya yang lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang bersifat desentralistik. Paradigma baru ini mengorientasikan pelestarian pada peningkatan kemakmuran rakyat dengan mengembangkan potensi cagar budaya secara berkelanjutan secara dinamis berdasarkan prinsip perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

1. UJI PUBLIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CAGAR BUDAY A Aceh, Yogyakarta, Makassar, Bali 30-09-2010 sd 2-10-2010

2. Lokasi tempat ditemukan n ya benda, bangunan, struktur, dan sisa akitivitas masa lalu Lokasi luas terdiri dari dua atau lebih situs yang letaknya berdekatan Benda buatan manusia Unsur alam yang dimanfaatkan oleh manusia Ruang artifisial beratap Ruang artifisial tanpa atap Ruang (Darat + Air) Objek (Technofact, Sosiofact, Religiofact) Situs Kawasan CAGAR BUDAYA Benda Bangunan Struktur Artefak Ekofak

3. Pembagian Tinggalan Purbakala (1) (1) Monumen hidup dan mati (2) (2) Bergerak dan tidak bergerak (3) (3) (3) Monolit dan multi unsur (4) (4) Berupa lans e kap budaya atau lapisan budaya (5) (5) Secara fisik dapat dalam keadaan utuh, rusak, dan hancur Ruang Situs Kawasan Benda Artefak Ekofak Objek Bangunan Struktur Tinggalan Purbakala

7. Perubahan Orientasi Substansi AKADEMIK AKADEMIK IDEOLOGIK EKONOMIK AKADEMIK IDEOLOGIK EKONOMIK MO 1931 RUU CB 2010 UU BCB 1992 Orientasi Akademik, Ideologik dan Ekonomik harus seimbang Menuju Kemakmuran Rakyat

8. PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN & PENGENDALIAN EVALUASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN PEMANFAATAN PELESTARIAN (RUU CB ) PENGELOLAAN (SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

10. PENGERTIAN KEBUDAYAAN IDE, GAGASAN, KONSEP PERILAKU BENDA BUDAYA TAK BENDA (INTANGIBLE CULTURAL ASPECT ) BUDAYA BENDA (TANGIBLE CULTURAL ASPCETS )

11. TANGIBLE INTANGIBLE WUJUD WARISAN BUDAYA LAINNYA RUANG/ LINGKUNGAN BUDAYA

12. SEBARAN SITUS BAWAH AIR

15. Bermula dan berakhir di sini PEMANFAATAN (Pf) PENGEMBANGAN (Pb) P E LINDUNGAN (Pl) Pemugaran Pemeliharaan Penetapan Surat Keterangan Objek Surat Keterangan Pemilikan Penyelamatan Pengamanan Pendaftaran Zonasi Revitalisasi Adaptasi Penelitian Revitalisasi Adaptasi Penelitian PELESTARIAN

16. KEGIATAN TUJUAN Unsur Pelestarian 1: Pelindungan Pemugaran Pemeliharaan Penetapan Surat Keterangan Objek Surat Keterangan Pemilikan Penyelamatan Pengamanan Pendaftaran Tersedianya data kekayaan budaya Terbedakannya objek CB dan bukan CB Ditetapkannya status kecagar budayaan objek Diketahuinya status pemilikan atas CB Terhindarnya CB dari bahaya Terlindungnya CB dari ancaman Terhidarnya CB dari pelapukan Pulihnya kondisi fisik CB PELINDUNGAN Zonasi Tertatanya fungsi ruang

17. KEGIATAN TUJUAN Unsur Pelestarian 2: Pe l indungan Revitalisasi Adaptasi Penelitian Tersedianya data baru kekayaan budaya dan kebutuhan untuk melestarikan CB Pemanfaatan situs dan kawasan dalam konteks baru Terlindunginya eksistensi CB sesuai pemanfaatan baru PENGEMBANGAN

18. KEGIATAN ASPEK Unsur Pelestarian 3: Pemanfaatan TUJUAN Kesejahteraan Masyarakat Lahir Bathin PEMANFAATAN Ekonomi dan ekspresi Apresiasi dan kontemplasi

19. KEGIATAN TUJUAN Rehabilitasi Restorasi Konsolidasi Melakukan perbaikan terbatas berupa penguatan struktur dan gaya arsitektur Melakukan perbaikan berskala menengah berupa penguatan struktur dan pengembalian gaya arsitektur yang rusak Melakukan perbaikan berskala besar terhadap keseluruhan BC berupa penguatan struktur dan dan pengembalian gaya arsitektur PEMUGARAN

21. P EMANFAATAN PELESTARIAN PENGATURAN PEMBANGUNAN DI SEKITAR CAGAR BUDAYA UNDANG-UNDANG TERKAIT ZONASI

22. Difokuskan pada perawatan kondisi, pemulihan wujud, dan dilarang difungsikan seperti semula. Difokuskan pada aspek potensi (nilai, informasi, kemanfaatan, dll.) tanpa melakukan perubahan fisik dari Cagar Budaya Difokuskan pada perawatan kondisi dan pemulihan wujud dengan melakukan penyesuasian terhadap kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip p e lindungan Dapat dengan melakukan penambahan utilitas dan fasilitas baru, melakukan perubahan minor terhadap ruang, unsur, dan gaya arsitektur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli dan izin P emerintah. Dikuasai/ dimiliki Negara atau oleh Setiap orang Dikuasai/ dimiliki oleh Negara Kriteria menjaga otentisitas bahan, tata letak, disain, dan pengerjaan asli Dead Living Pemanfaatan Pengembangan

23. SKEMA UMUM PENDAFTARAN TINGGALAN PURBAKALA DAN PENETAPANNYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA [Kab/Kot] Akumulatif dan terdistribusi Musnah karen a alam atau perbuatan manusia tanpa menghilangkan data dalam register Dengan memperhatikan kepentingan pelestarian dan masyarakat Penemuan kembali Pemilik/ Penguasa Pendaftaran (langsung atau melalui internet Pemeriksaan oleh Petugas Pendaftar Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Pendaftar Pengisian Database Pendaftaran (Inventarisai) Penilaian Tim Ahli Tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya Bukan Cagar Budaya Register Nasional Cagar Budaya Pemberian Tanda Bukti Kepemilikan dan keaslian Cagar Budaya Penghapusan Pemeringkatan Dunia, Nas., Prov, Kab/Kot Penanganan [pelindungan, pengembangan, pemanfaatan) Penemuan Pencarian PP / Permen?

25. Pemilikan dan Penguasaan Setiap orang WNA dan/atau badan hukum asing Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Buidaya Struktur Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya Situs Cagar Budaya Negara Penguatan Museum Insentif Pajak? Jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan negara

27. Logika Susunan Undang-undang Penemuan Pendaftaran Penetapan Cagar Budaya Penghapusan Larangan Pengawasan dan Penyidikan Pidana Pemilikan/ Penguasan Pendaftaran Tim Ahli Register CB Nasional SK Cagar BUdaya Surat Pemilikan Kriteria Cagar Budaya Pe ntapan Pema ringkatan Pemeringkatan: Nas., Prov., Kab/ Kot oleh Pusat Penghapusan Pendanaan Pencarian Pendaftaran

28. KRITERIA CAGAR BUDAYA Usia Mewakili masa gaya Memiliki arti khusus bagi sejarah Memiliki arti penting / keistimewaan Kemungkinan Lainnya?

29. MUSEUM Cagar Budaya? Pemanfaatan Simpan Titip KURATOR UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan UU Tersendiri? KOLEKSI MUSEUM NASKAH KUNO

30. P ELINDUNGAN Penyelamatan Pengamanan Zonasi POLISI KHUSUS CAGAR BUDAYA? Pemeliharaan Pemugaran UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI

31. Dilakukan dalam waktu cepat/ mendesak Dilakukan dalam waktu singkat dengan rencana untuk melakukan penyelematan Pengertian darurat: Situasi yang berpotensi menimbulkan dampak merusak dan dapat terjadi setiap saat. Jenis situsasi darurat: Bencana alam, konflik sosial, dan konflik bersenjata. Penanganan Darurat Penanganan Darurat Segera Terencana

32. P ENDANAAN PELESTARIAN KOMPENSASI / INSENTIF / PENGURANGAN ? APBN APBD SUMBER LAIN HASIL PEMANFAATAN

33. LARANGAN, SANKSI, DAN KETENTUAN PIDANA BENTUK / JENIS LARANGAN Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime) ? Pidana Umum ? Pidana maksimal ? Pidana Minimal ? SANKSI SOLUTIF

34. DRAFT SUSUNAN RUU TENTANG CAGAR BUDAYA (XIV BAB 87 PASAL) Bab I: Ketentuan Umum Bab II: Kepemilikan dan Penguasaan Bab III: Penemuan dan Pencarian Bab IV: Tugas dan Wewenang Bab V: Register Nasional Bab VI: Pelindungan Bab VII: Pengembangan Bab VIII: Pemanfatatan Bab IX: Pendanaan Bab X: Larangan Bab XI: Pengawasan Bab XII: Ketentuan Pidana Bab XIII: Ketentuan Peralihan Bab XIV: Ketentuan Penutup

35. USUL/MASUKAN/SARAN/KRITIK SAMPAIKAN KE: [email_address] [email_address] [email_address]