Sistem politik demokrasi di Indonesia menganut demokrasi Pancasila, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban secara horizontal dan vertikal. Sejarah demokrasi Indonesia meliputi masa demokrasi konstitusional, terpimpin, dan pancasila saat ini yang bersifat presidensial dengan peranan lembaga perwakilan rakyat. Partisipasi politik masyarakat diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945

1. Penerapan sistem politik demokrasi di Indonesia
Pengertian Sistem politik :
Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks
dan terorganisasi.
Pengertian Politik
Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia,
yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakatyang
berdiri sendiri, yaitu negara. Politik (etimologis) adalah segala sesuatu
yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari
sekelompok masyarakat (negara).
Dalam bahasa Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua
arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik
dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian
asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk
mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan
pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk
mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki. Policy
merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-

2. baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal
balik.
Pengertian Sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau
keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan
dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam
konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif
). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan
adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik
antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan
terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.
Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-
Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam
UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.
Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :
Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan

3. kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem
politik demokrasi di Indonesia adalah :
1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Perwakilan
7. Sistem peemrintahan presidensiil
Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat
politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri:
a. Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah.
b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu
kebijakan.
c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan.
A. Sejarah Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang
terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar
melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar

4. lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat
interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga
eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena
sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan
tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi
pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa
dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah
yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan
dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-
tujuan dan pengambilan keputusan.
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem.
Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi
kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam
menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli
politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh
teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari
sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik
melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa

5. besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar
masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku
perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur
politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output.
Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang
(gatekeeper).
Terdapat 6 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem
politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan
sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat
potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah.
Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang
para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi
pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan
negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan
negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara
merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata
distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai

6. pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran
pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya
pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat.
Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi
diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi
dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat.
Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik
kapabilitas simbolik sistem.
5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara
input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana
dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai
inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. Kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa
sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang
banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan

7. internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya
atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman
(loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik
yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
1. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau
pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans
ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran
nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
2. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik.

8. SISTEM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA
Sistem politik di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu setiap
hak-hak dan kewajiban warga negara pelaksanaan hak asasinya bersifat
horizontal maupun vertikal. Perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia
dapat dibedakan dalam beberapa masa.
1. Masa demokrasi konstitusional, menonjolkan peranan parlemen dan
partai-partai politik sehingga disebut demokrasi parlementer.
2. Masa demokrasi terpimpin, muncul beberapa yang menyimpang dari
demokrasi konstitusional secara moral sebagai landasannya. Selain itu
telah menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat dalam
pelaksanaannya.
3. Masa demokrasi pancasila, muncul sebagai demokrasi yang
kontitusional dengan menonjolkan sistem presidensil. Peranan eksekutif
terutama pada masa Orde Baru sangat dominan dalam menjalankan dan
mengendalikan jalannya pemerintahan.s
Demokrasi pancasila pada masa reformasi secara formal menunjukkan
sistem presidensil. Lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga yang
dapat menyalurkan kepentingan dan pendapat-pendapat rakyat yang
beraneka ragam. Keanekaragaman kepentingan memungkinkan adanya
konflik-konflik diantara anggota masyarakat. Jika itu semua dapat
diselesaikan secara kelembagaan, hal itu berarti kita lebih

9. mengutamakan keteraturan dan kestabilan.
Partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan
ketentuan yang berlaku :
1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi :
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.
2. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi
“Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan UU”
3. Pasal 22 C ayat 1 UUD 1945,”Anggota DPRD dipilih dari setiap
provinsi melalui Pemilu”.
4. UU No: 1 tahun 1985,”Banwa dalam sistem pemerintahan demokrasi,
bentuk partisifasi politik adalah keikutseraan mereka dalam lembaga
DPR, DPRD tingkat 1 dan II.”
5. Pasal 1 UU No.12 tahun 2003,” Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut pemilu adalah sarana prasarana kedaulatan rakyat dalam negara
kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.”
• Aspek-aspek Demokrasi Pancasila
a. Aspek formal, yaitu menyangkut proses penunjukan wakil-wakil
rakyat dengan melalui pemilu yang luber dan jurdil sesuai aturan yang
berlaku.

10. b. Aspek material, yaitu mengemukakan gambaran manusia yang
mengakui harkat dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya
masyarakat Indonesia.
c. Aspek normatif, yaitu mengemukakan seperangkat norma yang
mejadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan yang
harus ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat baik sebagai
penguasa maupun rakyat biasa.
d. Aspek optatik, yaitu aspsek yang mengetengahkan tujuan yang
hendak dicapai seperti terciptanya negara hukum, negara kesejahteraan
(welfare state) dan terciptanya negara kebudayaan (culture state).
e. Aspek Organisasi, yaitu organisasi berperan sebagai wadah dan
harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan
demokrasi Pancasila.
f. Aspek kejiwaan demokrasi Pancasila adalah “semangat” seperti yang
dikehendaki UUD 1945 yaitu semangat penyelenggaraan negara dan
para pemimpin pemerintahan.
• Pengambilan Keputusan Dalam Demokrasi Pancasila
Dalam pengambilan keputusan harus dapat dilakukan secara arif dan
bijaksana yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Selain itu juga harus sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu keseimbangan antara
hak dan kewajiban, persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab,

11. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
a. Kaputusan berdasarkan mufakat
Menurut Pasal 82 Ketetapan MPR No.11/MPR/1999 Putusan
berdasarkan mufakat dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang
daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari separuh jumlah anggota
rapat yang terdiri atas unsur semua fraksi (kuorium), kecuali dalam
penetapan GBHN.
b. Keputusan berdasarkan suara terbanyak
Pasal 85 ayat (1) ketetapan MPR No.11/MPR/1999 menerangkan bahwa
pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah
apabila memenuhi ketentuan berikut :
1. Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh
sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat (kuorum)
2. Disetujui oleh dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi
kuorum.
c. Keputusan untuk mengubah UUD 1945
Menurut pasal 37 UUD 1945, utuk mengubah UUD 1945 harus memnuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
1. Sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota majelis yang
hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir.

12. d. Keputusan untuk menetapkan GBHN
Demokrasi tidak langsung dengan sistem perwakilan merupakan
demokrasi yang dijalankan melalui beadan-badan perwakilan rakyat.
Salah satu contohj pelaksanaan pengambilan keputusan yang sesuai
dengan demokrasi Pancasila yaitu pelaksanaan pemilu tahun 2004 secara
luber dan jurdil.