Dampak Hukum dari Penyalahgunaan Narkoba

5.297 Aufrufe

Veröffentlicht am

Makasih Buat Kak Dewi dari BNN

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
4 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
5.297
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
216
Kommentare
0
Gefällt mir
4
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Dampak Hukum dari Penyalahgunaan Narkoba

  1. 1. BNN KOTA KUPANG 2013
  2. 2. DAMPAK HUKUM DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA  BANGSA        INDONESIA TELAH MEMILIKI UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, NAMUN DALAM PRAKTIKNYA, PENEGAKAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN MASALAH NARKOBA MASIH CARUT MARUT DAN TIDAK EFEKTIF. TIDAK EFEKTIFNYA PELAKSANAAN UU TERSEBUT ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH : MENTAL DAN MORAL APARAT TERKAIT BELUM MEMADAI; KESEJAHTERAAN APARAT YANG MENANGANI MASALAH NARKOBA RENDAH, SEHINGGA SERING TERGIUR UNTUK BEKERJA SAMA DENGAN SINDIKAT DEMI MEMPEROLEH UANG; JUMLAH APARAT KURANG MEMADAI DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH RAKYAT DAN LUAS WILAYAH; PROFESIONALISME DAN FASILITAS/PERALATAN APARAT YANG KURANG MEMADAI; LUASNYA WILAYAH INDONESIA DAN KONDISI GEOGRAFIS INDONESIA YANG TERDIRI DARI PULAU-PULAU SEHINGGA APARAT SULIT MENGONTROL KEGIATAN SINDIKAT; BURUKNYA KOORDINASI ANTAR INSTANSI/APARAT TERKAIT;
  3. 3.  TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG NARKOBA MASIH SANGAT KURANG SEHINGGA MUDAH TERTIPU;  PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA NIHIL;  BELUM ADANYA PETUNJUK ATAU PEDOMAN BAGI MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN MASALAH NARKOBA MENYANGKUT: 1. PERAN SERTA DALAM PENGAWASAN DAN PELAPORAN KASUS 2. PERAN SERTA DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM 3. PERAN SERTA DALAM PENGAWASAN TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM (POLISI, JAKSA, HAKIM, DLL.) 4. PERAN SERTA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN HUKUMAN YANG SUDAH DIJATUHKAN.  KENDALA TERSEBUT MENYEBABKAN PELAKSANAAN UU TIDAK EFEKTIF SEHINGGA MASYARAKAT DAPAT BERSIKAP CURIGA TERHADAP APARAT, MALAS BERPARTISIPASI, DAN KALAU SUDAH JENGKEL, MAIN HAKIM SENDIRI.
  4. 4.  BERAT RINGANNYA SANKSI TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG 1. 2. 3. 4. 5. • TERGANTUNG PADA BANYAK FAKTOR, ANTARA LAIN: JENIS NARKOBA JUMLAH NARKOBA PERANAN (BANDAR, PENGEDAR, PEMAKAI) LAMA TERLIBAT LUASNYA PENGARUH AKIBAT PELANGGARAN, DAN LAIN-LAIN. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) TIDAK HANYA MENGANDALKAN PADA UPAYA PENEGAKAN HUKUM SAJA, NAMUN HARUS DIIMBANGI DENGAN UPAYA PENGURANGAN PERMINTAAN (DEMAN REDUCTION), DIMANA SALAH SATUNYA DENGAN PENANGANAN PARA PENYALAH GUNA, KORBAN PENYALAH GUNA DAN PECANDU NARKOTIKA.
  5. 5. TUJUAN UU NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009  PASAL 4 : A. MENJAMIN B. C. D. KETERSEDIAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI; MENCEGAH, MELINDUNGI, DAN MENYELAMATKAN BANGSA INDONESIA DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA; MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA; DAN MENJAMIN PENGATURAN UPAYA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYALAH GUNA DAN PECANDU NARKOTIKA.  TUJUAN UU NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009, PADA PASAL 4 KHUSUSNYA HURUF (D) YANG MENJAMIN PENGATURAN UPAYA REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENYALAH GUNA DAN PECANDU NARKOTIKA, DAPAT DILIHAT PADA CONTOH KASUS RAFFI AHMAD DIMANA TERDAPAT UPAYA REHABILITASI YANG DILAKUKAN OLEH BNN KARENA RAFFI TERBUKTI SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA (TERTANGKAP MEMILIKI 2 LINTING GANJA DAN 14 KAPSUL MENGANDUNG ZAT CATINONE).
  6. 6.  UNTUK MEMAHAMI MENGAPA PECANDU NARKOTIKA MENDAPATKAN PERHATIAN DARI PEMERINTAH, PERLU KIRANYA KITA PAHAMI BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM PASAL 1 UU NO. 35 TAHUN 2009.  PASAL 1 ANGKA 13 : PECANDU NARKOTIKA ADALAH ORANG YANG MENGGUNAKAN ATAU MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN DALAM KEADAAN KETERGANTUNGAN PADA NARKOTIKA, BAIK SECARA FISIK MAUPUN PSIKIS.  PASAL 1 ANGKA 14 : KETERGANTUNGAN NARKOTIKA ADALAH KONDISI YANG DITANDAI OLEH DORONGAN UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA SECARA TERUS-MENERUS DENGAN TAKARAN YANG MENINGKAT AGAR MENGHASILKAN EFEK YANG SAMA DAN APABILA PENGGUNAANNYA DIKURANGI DAN/ATAU DHENTIKAN SECARA TIBA-TIBA, MENIMBULKAN GEJALA FISIK DAN PSIKIS YANG KHAS.  PASAL 1 ANGKA 15 : PENYALAH GUNA ADALAH ORANG YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM.
  7. 7.  PASAL 1 ANGKA 16 : REHABILITASI MEDIS ADALAH SUATU PROSES PENGOBATAN SECARA TERPADU UNTUK MEMBEBASKAN PECANDU DARI KETERANTUNGAN NARKOTIKA.  PASAL 1 ANGKA 17 : REHABILITASI SOSIAL ADALAH SUATU PROSES KEGIATAN PEMULIHAN SECARA TERPADU, BAIK PSIKIS, MENTAL MAUPUN SOSIAL, AGAR BEKAS PECANDU NARKOTIKA DAPAT KEMBALI MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.  PENJELASAN PASAL 54 : KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ADALAH SESEORANG YANG TIDAK SENGAJA DIPERDAYA MENGGUNAKAN NARKOTIKA KARENA DIBUJUK, DIPERDAYA, DITIPU, DIPAKSA, DAN/ATAU DIANCAM MENGGUNAKAN NARKOTIKA.  PENGGUNAAN NARKOTIKA TELAH DIATUR SECARA LIMITATIF, YAITU UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PASAL 7 UU NO. 35 TAHUN 2009). DENGAN DEMIKIAN, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK TUJUAN LAIN SELAIN YANG TELAH DITENTUKAN TERSEBUT ADALAH PENGGUNAAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM.
  8. 8. REHABILITASI  REHABILITASI (PASAL 54 S/D 59 UU NOMOR 35 TAHUN 2009) PASAL 54 : PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL. PASAL 55 : (1) ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU NARKOTIKA YANG BELUM CUKUP UMUR WAJIB MELAPORKAN KEPADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN/ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH UNTUK MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL. (2) PECANDU NARKOTIKA YANG SUDAH CUKUP UMUR WAJIB MELAPORKAN DIRI ATAU DILAPORKAN OLEH KELUARGANYA KEPADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN/ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH UNTUK MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL. (3) KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN WAJIB LAPOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
  9. 9.  FILOSOFI YANG MENJADI POKOK PERTIMBANGAN DALAM PASAL 54 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ADALAH MENGAKUI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI “ORANG SAKIT” YANG WAJIB MENJALANI REHABILITASI, DAN MELINDUNGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DITEMPATKAN DI LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.  MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 54 DAN PASAL 55 UU NO. 35 TAHUN 2009, MENUNJUKKAN ADANYA KEBIJAKAN HUKUM YANG DIAMBIL BERKAITAN DENGAN PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA, TANPA TERKECUALI APAKAH MASIH DIBAWAH UMUR (BELUM BERUMUR 18 TAHUN) MAUPUN SUDAH CUKUP UMUR, WAJIB MENGIKUTI REHABILITASI MEDIS MAUPUN REHABILITASI SOSIAL.
  10. 10. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN  PASAL 103 : (1) HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA PECANDU NARKOTIKA DAPAT: A. MEMUTUS UNTUK MEMERINTAHKAN YANG BERSANGKUTAN MENJALANI PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN MELALUI REHABILITASI JIKA PECANDU NARKOTIKA TERSEBUT TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA; ATAU B. MENETAPKAN UNTUK MEMERINTAHKAN YANG BERSANGKUTAN MENJALANI PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN MELALUI REHABILITASI JIKA PECANDU NARKOTIKA TERSEBUT TIDAK TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. (2) MASA MENJALANI PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF (A) DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MASA MENJALANI HUKUMAN.
  11. 11.  PASAL 127 : (1) SETIAP PENYALAH GUNA : A. NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN; B. NARKOTIKA GOLONGAN II BAGI DIRI SENDIRI DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN; C. NARKOTKA GOLONGAN III BAGI DIRI SENDIRI DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN. (2) DALAM MEMUTUS PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), HAKIM WAJIB MEMPERHATIKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 54, PASAL 55 DAN PASAL 103. (3) DALAM HAL PENYALAH GUNA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DAPAT DIBUKTIKAN ATAU TERBUKTI SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PENYALAH GUNA TERSEBUT WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
  12. 12.  BERKAITAN DENGAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA PASAL 127 AYAT (2) YANG MERUPAKAN PEDOMAN BAGI HAKIM DALAM HAL AKAN MENJATUHKAN PUTUSAN WAJIB MEMPERHATIKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 54, PASAL 55 DAN PASAL 103.  PASAL 54 PENGATURAN BAHWA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, SEDANGKAN PASAL 55 PENGATURAN TENTANG WAJIB LAPOR BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BELUM CUKUP UMUR DAN PECANDU NARKOTIKA YANG SUDAH CUKUP UMUR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN/ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH UNTUK MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
  13. 13.  PASAL 103 AYAT (1) HURUF A MENEGASKAN BAHWA PENGGUNAAN KATA MEMUTUSKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENGANDUNG PENGERTIAN BAHWA PUTUSAN HAKIM TERSEBUT MERUPAKAN VONIS (HUKUMAN) BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BERSANGKUTAN.  PASAL 103 AYAT (1) HURUF B MENEGASKAN BAHWA PENGGUNAAN KATA MENETAPKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENGANDUNG PEGERTIAN BAHWA PENETAPAN HAKIM TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN VONIS (HUKUMAN) BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BERSANGKUTAN. PENETAPAN TERSEBUT DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN SUATU PENEKANAN BAHWA PECANDU NARKOTIKA TERSEBUT WALAUPUN TIDAK TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TETAPI TETAP WAJIB MENJALANI PENGOBATAN DAN PERAWATAN.
  14. 14.  BIAYA PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEPENUHNYA MENJADI BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA, KARENA PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN DARI MASA MENJALANI HUKUMAN.  SEDANGKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK TERBUKTI BERSALAH BIAYA PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN SELAMA DALAM STATUS TAHANAN TETAP MENJADI BEBAN NEGARA, KECUALI TAHANAN RUMAH DAN TAHANAN KOTA.
  15. 15. SANKSI PIDANA  SANKSI PIDANA (PASAL 111 S/D 148 UU NO.35 TAHUN 2009); 1. SETIAP MEMILIKI, TANAMAN ORANG TANPA MENYIMPAN, HAK ATAU MENGUASAI, MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN MAUPUN DALAM BAIK ITU BENTUK BUKAN TANAMAN, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MEMBAWA, MEMPRODUKSI, MEN GIMPOR, MENGEKSPOR, MENYALURKAN, MENGIRIM, MENGANGKUT, MENTRASI TO, ATAU MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 800.000.000 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP 10.000.000.000 (SEPULUH MILYAR RUPIAH). DITAMBAH 1/3 (SEPERTIGA).  KETENTUAN INI DAPAT DILIHAT PADA PASAL 111 S/D 116 UU NO.35 TAHUN 2009.
  16. 16. 2. SETIAP ORANG YG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM BAIK ITU MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, MENYEDIAKAN, MENJUAL, MEMBELI, MEN ERIMA, MEMBAWA, MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, MENYALURKA N, MENGIRIM, MENGANGKUT, MENTRASITO, ATAU MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN II DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 600.000.000 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP 8.000.000.000 (DELAPAN MILYAR RUPIAH). DITAMBAH 1/3 (SEPERTIGA).  KETENTUAN INI DAPAT DILIHAT PADA PASAL 117 S/D 121 UU NO.35 TAHUN 2009.
  17. 17. 3. SETIAP ORANG YG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM BAIK ITU MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, MENYEDIAKAN, MENJUAL, MEMBELI, MEN ERIMA, MEMBAWA, MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, MENYALURKA N, MENGIRIM, MENGANGKUT, MENTRASITO, ATAU MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN III DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP 5.000.000.000 (LIMA MILYAR RUPIAH). DITAMBAH 1/3 (SEPERTIGA).  KETENTUAN INI DAPAT DILIHAT PADA PASAL 122 S/D 126 UU NO.35 TAHUN 2009.
  18. 18.  PASAL 128 AYAT (1) MENYATAKAN ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU YANG BELUM CUKUP UMUR, YANG SENGAJA TIDAK MELAPOR, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH).
  19. 19. PERAN SERTA MASYARAKAT  PENEGAKAN HUKUM AKAN SANGAT SULIT DAN HASILNYA AKAN SANGAT  1. 2. 3. 4. 5. 6. MENGECEWAKAN APABILA HANYA DILAKUKAN OLEH APARAT PEMERINTAH. PERAN SERTA MASYARAKAT ADALAH KUNCI SUKSES PENEGAKAN HUKUM. HUKUM HANYA EFEKTIF KALAU MASYARAKAT IKUT SERTA DALAM: MEMBERIKAN INFORMASI/LAPORAN ADANYA PELANGGARAN. MENGAWASI UPAYA PENANGKAPAN TERSANGKA OLEH APARAT. MENGAWASI PENAHANAN TERSANGKA. MENGAWASI JALANNYA PENUNTUTAN/PERSIDANGAN/PENGADILAN. MENGAWASI JALANNYA EKSEKUSI HUKUMAN. MENGAWASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI.
  20. 20.  AGAR MASYARAKAT MAU BERPARTISIPASI SECARA AKTIF, DIPERLUKAN SYARAT: 1. 2. 3. 4. 5. ADANYA APARAT PENEGAK HUKUM YANG AKOMODATIF, SIMPATIK, DAN MAMPU MENGAJAK MASYARAKAT BERPARTISIPASI. INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT HARUS DAPAT BEKERJA SAMA SECARA TRANSPARAN DENGAN LSM ATAU LEMBAGA SOSIAL TERKAIT. PERILAKU APARAT PENEGAK HUKUM YANG TERPUJI DAN BEKERJA DENGAN JUJUR, PROFESIONAL, SERTA KEBAL SOGOK DAN SUAP. PENERAPAN HUKUM SECARA TEGAS, KONSEKUEN, KONSISTEN, DAN TRANSPARANSI. ADANYA PETUNJUK ATAU PEDOMAN UNTUK BERPARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DARI SEMUA INSTANSI TERKAIT AGAR PARTISIPASI MASYARAKAT TERARAH DAN EFEKTIF.

×