Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
1.
2.
Mengembangkan lebih jauh lagi
perdagangan terbuka dan sistem keuangan
yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan
tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen
terhadap pemerintahan yang baik,
pembangungan dan pengurangan tingkat
kemiskinan secara nasional dan internasional.
3.
Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus
negara-negara kurang berkembang, dan
kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil
dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk
pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor
mereka; meningkatkan pembebasan hutang
untuk negara miskin yang berhutang besar;
pembatalan hutang bilateral resmi; dan
menambah bantuan pembangunan resmi untuk
negara yang berkomitmen untuk mengurangi
kemiskinan.
5.
Menghadapi secara komprehensif dengan
negara berkembang dengan masalah hutang
melalui pertimbangan nasional dan
internasional untuk membuat hutang lebih
dapat ditanggung dalam jangka panjang.
7.
Dalam kerja sama dengan pihak
"pharmaceutical", menyediakan akses obat
penting yang terjangkau dalam negara
berkembang.
8.
Dalam kerjasama dengan pihak swasta,
membangun adanya penyerapan keuntungan
dari teknologi-teknologi baru, terutama
teknologi informasi dan komunikasi.
9. Banyak bantuan yang digunakan untuk pembangunan
kembali pascabencana, pasca tsunami dan gempa
bumi di Yogyakarta. Untuk 2006-2007, misalnya, kita
dijanjikan memperoleh bantuan, baik berupa utang
dan hibah, sebesar 5,4 milyar dollar.
Akan lebih baik jika kita mendapat lebih banyak
hibah.
Namun, nampaknya kita tidak akan
mendapatkannya. Kebanyakan penyandang dana
memusatkan hibah mereka untuk negara-negara
yang lebih miskin. Indonesia tidak masuk kualifikasi
penerima hibah, kecuali ketika dilanda bencana.
10.
Artinya kita harus tetap berutang?
Ya, tetapi kita perlu mempertimbangkan beban utang. Pada
2007, pemerintah Indonesia memutuskan tidak lagi
membutuhkan pertemuan tahunan para penyandang dana
untuk Indonesia yang disebut Kelompok Konsultatif untuk
Indonesia (Consultative Group on Indonesia). Pemerintah
ingin lebih banyak memegang kendali dalam proses dan
langsung berunding dengan para penyandang dana. Selain
itu, pemerintah yakin harus lebih banyak menggalang dana
dari pasar keuangan lewat penjualan obligasi ketimbang dari
para penyandang dana.
11.
Dengan menerima semua utang tersebut, bukankah kita
harus mengembalikannya?
Biasanya memang demikian. Baik utang yang berasal dari
pinjaman maupun lewat penjualan obligasi, kita harus
membayar bunganya dan akhirnya harus siap untuk
membayar kembali pokok utang. Kenyataannya, satu
masalah besar dalam mencapai MDGs karena pengeluaran
Indonesia saat ini, terlalu banyak dipakai untuk pembayaran
kembali utang, sehingga tak cukup anggaran bagi kesehatan
atau pendidikan.
12. Bersama dengan negara-negara berkembang lainnya,
Indonesia harus menyatakan bahwa tingkat utang yang
tinggi menghambat pencapaian MDGs, jadi semestinya
negara seperti kita layak untuk mendapatkan semacam
penghapusan utang. Kenyataannya, untuk banyak isu di
Tujuan 8, baik tentang perdagangan, bantuan atau utang,
pemerintah maupun masyarakat sipil harus melawan
status quo di tingkat internasional.
Kita cukup bangga untuk melaporkan upaya-upaya kita
sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita
sepakati. Namun negara-negara maju juga perlu
memantau aktivitas-aktivitas mereka. Tujuan-Tujuan
Pembangunan Milenium juga merupakan tanggung jawab
internasional.