SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Farchan Jayadi
0811 266 399
Universitas Muria Kudus
Universitas Muria Kudus l April 2015
JL. MEDAN MERDEKA BARAT 6 JAKARTA
Kewajiban & Kewenangan Struktur Tugas Pokok & Fungsi
Sejarah Visi - Misi
MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
POKOK PEMBAHASAN
NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
•diawali dengan diadopsinya ide MK
(Constitutional Court) dalam amandemen
konstitusi yang dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun
2001
•DPR dan pemerintah secara bersama
menyetujui UU No. 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi Pada Tanggal 13
Agustus 2013 dan disahkan Oleh Presiden
Republik Indonesia
•Pada Tanggal 16 Agustus Pertama kalinya Hakim
Konstitusi mengucapkan Sumpah jabatan di Istana
Negara
SEJARAH MK DI INDONESIA
NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
VISI & MISI
MAHKAMAH KONSTITUSI
VISI
• Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita
negara hukum dan demokrasi demi kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.
MISI
• Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan
terpercaya.
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
• Membangun konstitusionalitas Indonesia dan
budaya sadar berkonstitusi
VISI & MISI
NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEDUDUKAN
KEWENANGAN
& KEWAJIBAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
•Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara
yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan
keadilan
•Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan
dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
•Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
•Memutus pembubaran partai politik, dan
•Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
KEDUDUKAN KEWENANGAN & KEWAJIBAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi wajib
memberikan putusan atas
pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden
diduga:
NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
KEDUDUKAN KEWENANGAN & KEWAJIBAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
•PENGHIANATAN TERHADAP NEGARA
•KORUPSI
•PENYUAPAN
•TINDAK PIDANA LAINYA
MELAKUKAN
PELANGGARAN
HUKUM
•-PERBUATAN
TERCELA
•UUD NEGARA REPUBLIK INDONESAI
TAHUN 1945TIDAK LAGI
MEMENUHI SYARAT
SEBAGAI PRESIDEN
Mahkamah Konstitusi
wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil
Presiden diduga:
NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
STRUKTUR
ORGANISASI
MAHKAMAH KONSTITUSI
KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM
KONSTITUSI
SEKRETARIS JENDRAL
BIRO
PERENCAN
AAN &
PENGAWAS
AN
BIRO
KEUANGAN
&
KEPEGAWA
IAN
BIRO
HUMAS
&
PROTOKOL
PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
&
KONSTITUSI
BIRO
UMUM
PUSAT PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN PERKARA,
PENGELOLAAN
TEKNOLOGI,
INFORMASII &
KOMUNIKASI
PANITERA
PANITERA
MUDA I PANITERA
MUDA II
NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
MAHKAMAH KONSTITUSI
PANITERA
SEKRETARIS
JENDRAL
BIRO
PERENCANAAN &
PENGAWASAN
Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara,
Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
BIRO KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
BIRO HUMAS &
PROTOKOL
BIRO UMUM
PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA &
KONSTITUSI
NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
Shauqina Saraya
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
sesukakita
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
 

Was ist angesagt? (20)

Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
 
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
 
Hukum konstitusi
Hukum konstitusiHukum konstitusi
Hukum konstitusi
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
 

Andere mochten auch (7)

Mahkamah Konstitusi
Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
 
Mahkamah Agung
Mahkamah AgungMahkamah Agung
Mahkamah Agung
 
HUBUNGAN DIPLOMATIK
HUBUNGAN DIPLOMATIKHUBUNGAN DIPLOMATIK
HUBUNGAN DIPLOMATIK
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
Konstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesiaKonstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesia
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
 

Ähnlich wie Mahkamah konstitusi

Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009
khairu_zikri
 
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
Yani Antariksa
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Muhamad Yogi
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
NurulyDybala1
 
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRIFungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
VebrianusNatun
 

Ähnlich wie Mahkamah konstitusi (20)

MAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptxMAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
 
Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusipengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi
 
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas BumiKumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 
Putusan002 puui2003
Putusan002 puui2003Putusan002 puui2003
Putusan002 puui2003
 
Tgs 1
Tgs 1Tgs 1
Tgs 1
 
Bahantayang2 ppkn
Bahantayang2 ppknBahantayang2 ppkn
Bahantayang2 ppkn
 
SOAL LCT 4 Pilar Berbangsa Dan Bernegara Tim SMAN 2 B.S
SOAL LCT 4 Pilar Berbangsa Dan Bernegara Tim SMAN 2 B.SSOAL LCT 4 Pilar Berbangsa Dan Bernegara Tim SMAN 2 B.S
SOAL LCT 4 Pilar Berbangsa Dan Bernegara Tim SMAN 2 B.S
 
peradilan di indonesia.pptx
peradilan di indonesia.pptxperadilan di indonesia.pptx
peradilan di indonesia.pptx
 
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRIFungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
Fungsi UUD 1945 padat dalam bingkai NKRI
 
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.pptFUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
FUNGSI_UUD_1945_suhardjo.ppt
 
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentariHukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
 
FUNGSI UUD 1945.ppt. ppkn aksadnh jadahen
FUNGSI UUD 1945.ppt. ppkn aksadnh jadahenFUNGSI UUD 1945.ppt. ppkn aksadnh jadahen
FUNGSI UUD 1945.ppt. ppkn aksadnh jadahen
 

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (11)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 

Mahkamah konstitusi

  • 1. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Oleh: Farchan Jayadi 0811 266 399 Universitas Muria Kudus Universitas Muria Kudus l April 2015
  • 2. JL. MEDAN MERDEKA BARAT 6 JAKARTA Kewajiban & Kewenangan Struktur Tugas Pokok & Fungsi Sejarah Visi - Misi MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA POKOK PEMBAHASAN NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  • 3. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA •diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 •DPR dan pemerintah secara bersama menyetujui UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pada Tanggal 13 Agustus 2013 dan disahkan Oleh Presiden Republik Indonesia •Pada Tanggal 16 Agustus Pertama kalinya Hakim Konstitusi mengucapkan Sumpah jabatan di Istana Negara SEJARAH MK DI INDONESIA NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  • 4. VISI & MISI MAHKAMAH KONSTITUSI VISI • Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. MISI • Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA • Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi VISI & MISI NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  • 5. KEDUDUKAN KEWENANGAN & KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA •Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan •Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  • 6. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA • Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. •Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. •Memutus pembubaran partai politik, dan •Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum KEDUDUKAN KEWENANGAN & KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  • 7. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEDUDUKAN KEWENANGAN & KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI •PENGHIANATAN TERHADAP NEGARA •KORUPSI •PENYUAPAN •TINDAK PIDANA LAINYA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM •-PERBUATAN TERCELA •UUD NEGARA REPUBLIK INDONESAI TAHUN 1945TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  • 8. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI KETUA WAKIL KETUA HAKIM KONSTITUSI SEKRETARIS JENDRAL BIRO PERENCAN AAN & PENGAWAS AN BIRO KEUANGAN & KEPEGAWA IAN BIRO HUMAS & PROTOKOL PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA & KONSTITUSI BIRO UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN TEKNOLOGI, INFORMASII & KOMUNIKASI PANITERA PANITERA MUDA I PANITERA MUDA II NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  • 9. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TUGAS POKOK DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI PANITERA SEKRETARIS JENDRAL BIRO PERENCANAAN & PENGAWASAN Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi BIRO KEUANGAN & KEPEGAWAIAN BIRO HUMAS & PROTOKOL BIRO UMUM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA & KONSTITUSI NIVERSITAS MURIA KUDUS POKOK PEMBAHASAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA