BAHAN AJAR ETIKA PEMERINTAHAN
DISAMPAIKAN PADA MADYA PRAJA SMT III
TA 2012/2013
MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
ETIKA BERKENAAN D...
L ANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN
1.

FALSAFAH PANCASILA DAN KONSTITUSI / UUD 1945 NEGARA RI ;

2.

TAP MPR NO. XI/MPR/1998 TTG...
PENGERTIAN ETIKA




MENURUT A.W. WIDJAJA, BAHWA ETIKA IALAH CABANG
FILSAFAT YANG MEMBICARAKAN TENTANG PENILAIAN
MENGENA...
PENGERTIAN PEMERINTAHAN
 MENURUT S. PAMUDJI (1994 : 3), SECARA ETIMOLOGI
PEMERINTAHAN
BERASAL
DARI
PERKATAAN
PEMERINTAH, ...
 MENURUT BAYU SURIANINGRAT (1992 : 9 – 10) JIKA
PENDEKATAN DARI SEGI BAHASA, TERHADAP KATA
PEMERINTAH ATAU PEMERINTAHAN’ ...


MENURUT C.F.

STRONG

DLM

H.WINARNA SURYA

ADISUBRATA (2002 : 5), PEMERINTAH ADALAH LEMBAGA
ATAU ORGANISASI YG MELEKAT...


KARENANYA PEMERINTAH HRS MEMILIKI :

KEMAMPUAN UTK MENGAWASI ANGKATAN
BERSENJATA ;
b. KEWENANGAN UTK MEMBUAT UNDANG-UND...


MENURUT S.E. FINER DLM H. WINARNA SURYA
ADISUBRATA (2002 : 5 – 6), PEMERINTAHAN ADALAH
SEGALA KEGIATAN YG DILAKUKAN OLE...
 DARI

URAIAN TSB DPT DISIMPULKAN BAHWA

PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS ADALAH
KEGIATAN-KEGIATAN YG DILAKSANAKAN OLEH
BADAN...


PENGERTIAN ETIKA PEMERINTAHAN
ETIKA PEMERINTAHAN ADALAH SEPERANGKAT
NORMA

ATAU

ATURAN

PEDOMAN, ACUAN

PENYELENGGARAA...
PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE).


MENURUT
FILOSOF
TIONGKOK
KUNO
CONFUSIUNUS
PEMERINTAHAN YANG BAIK HRS MEMILIKI...


MENURUT
SH,

ROF.

DR.

PEMERINTAHAN

YG

PENYELENGGARAAN
DIDASARKAN

BAGIR

MANAN

BAIK

ADALAH

PEMERINTAHAN

KPD

YG...
 MENURUT

MOCHTAR, GUBERNUR JATENG
TAHUN 1960-1966, PEMERINTAHAN YG BAIK
ADALAH
PEMERINTAHAN
YG
MAMPU
MENCUKUPI
KEBUTUHAN...


ASAS ASAS UMUM PENYELENGARAAN NEGARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

ASAS KEPASTIAN HUKUM
ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
ASAS...
ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(PASAL 20 UU NO. 32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH)



PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN ...


DALAM

MENYELENGGARAKAN

PEMERINTAHAN,PEMERINTAH

MENGGUNAN ASAS DESENTRALISASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN
DEKONSENTRASI

SE...


PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1.

PROFESIONALITAS ;

2.

AKUNTABILITAS ;

3.

TRANSPARANSI ;

4.

PELAYANAN...


AKTOR DALAM KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE)
a.

NEGARA DAN PEMERINTAHAN ;

b.

SEKTOR SWASTA ;

c.

MASYARAKAT MADANI (CIVI...
TERIMA KASIH
19
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Bahan ajar etika pemerintahan

1.636 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
3 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
1.636
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
46
Kommentare
0
Gefällt mir
3
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Bahan ajar etika pemerintahan

  1. 1. BAHAN AJAR ETIKA PEMERINTAHAN DISAMPAIKAN PADA MADYA PRAJA SMT III TA 2012/2013 MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN ETIKA BERKENAAN DGN SISTEM DARI PRINSIP-PRINSIP MORAL TTG BAIK DAN BURUK DARI TINDAKAN ATAU PERILAKU MANUSIA DLM KEHIDUPAN SOSIAL ; b. ETIKA BERKAITAN ERAT DGN TATA SUSILA (KESUSILAAN), TATA SOPAN SANTUN (KESOPANAN) DLM KEHIDUPAN SEHARI-HARI YG BAIK DLM KELUARGA, MASYARAKAT, PEMERINTAHAN, BANGSA DAN NEGARA ; c. ETIKA DLM KEHIDUPAN DIDASARKAN PADA NILAI, NORMA, KAIDAH DAN ATURAN ; d. ETIKA BERUPA ETIKA UMUM ( ETIKA SOSIAL ) DAN ETIKA KHUSUS ( ETIKA PEMERINTAHAN ) ; e. DALAM KELOMPOK TERTENTU DIKENAL DENGAN ETIKA BIDANG PROFESIONAL YAITU KODE ETIK PNS, KODE ETIK KEDOKTERAN, KODE ETIK PERS, KODE ETIK PENDIDIK, KODE ETIK AKUNTANSI, KODE ETIK HAKIM, KODE ETIK PENGACARA DAN LAINNYA. a. 1
  2. 2. L ANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN 1. FALSAFAH PANCASILA DAN KONSTITUSI / UUD 1945 NEGARA RI ; 2. TAP MPR NO. XI/MPR/1998 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN ; 3. UU NO. 28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN ; 4. UU NO. 43 TAHUN 1999 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 8 TAHUN 1974 TTG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN ; 5. UU NO. 32 TAHUN 2004 PEMERINTAHAN DAERAH YG DIRUBAH DGN UU NO. 3 TAHUN 2005 DAN UU NO. 12 TAHUN 2008 TTG PEMERINTAHAN DAERAH; 6. PP NO. 30 TAHUN 1980 TTG PERATURAN DISIPLIN PNS, YG DIRUBAH DGN PP NO. 53 TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS. 2
  3. 3. PENGERTIAN ETIKA   MENURUT A.W. WIDJAJA, BAHWA ETIKA IALAH CABANG FILSAFAT YANG MEMBICARAKAN TENTANG PENILAIAN MENGENAI TINGKAH LAKU YANG BENAR YANG MEMPERGUNAKAN PREDIKAT-PREDIKAT KESUSILAAN SEPERTI BAIK BURUK, SALAH TIDAK SALAH DAN LAIN SEBAGAINYA ( A.W. WIDJAJA, 1993 : 17-18). MENURUT PROF. DR. H. MUHAMMAD SAID DALAM INU KENCANA SYAFIIE, ETIKA ARTINYA SAMA DENGAN KATA INDONESIA “KESUSILAAN” YANG TERDIRI DARI BAHASA SANSEKERTA “SU” YANG BERARTI BAIK, DAN “SILA” YANG BERARTI NORMA KEHIDUPAN. ETIKA MENYANGKUT KELAKUAN YANG MENURUTI NORMA-NORMA YANG BAIK. ASAL KATA ETIKA DARI PERKATAAN YUNANI “ETHOS” YANG BERARTI WATAK ATAU ADAT. KATA INI IDENTIK DENGAN ASAL KATA MORAL DARI BAHASA LATIN “MOS” (JAMAKNYA ADALAH MORES) YANG JUGA BERARTI ADAT ATAU CARA HIDUP. JADI KEDUA KATA TSB (ETIKA DAN MORAL) MENUNJUKKAN CARA BERBUAT YANG MENJADI ADAT KARENA PERSETUJUAN ATAU PRAKTEK SEKELOMPOK ( INU KENCANA S, 1993 :1). 3
  4. 4. PENGERTIAN PEMERINTAHAN  MENURUT S. PAMUDJI (1994 : 3), SECARA ETIMOLOGI PEMERINTAHAN BERASAL DARI PERKATAAN PEMERINTAH, SEDANGKAN PEMERINTAH BERASAL DARI PERKATAAN PERINTAH. MENURUT KAMUS, KATA-KATA TSB MEMUNYAI ARTI SBB : 1) PERINTAH ADALAH PERKATAAN YG BERMAKSUD MENYURUH MELAKUKAN SESUATU; 2) PEMERINTAH ADALAH KEKUASAAN MEMERINTAH SESUATU NEGARA (DAERAH NEGARA) ATAU BADAN YG TERTINGGI MEMERINTAH SESUATU NEGARA (SEPERTI KABINET MERUPAKAN SUATU PEMERINTAH); 3) PEMERINTAHAN ADALAH PERBUATAN (CARA, HAL, URUSAN DSBNYA) MEMERINTAH. 4
  5. 5.  MENURUT BAYU SURIANINGRAT (1992 : 9 – 10) JIKA PENDEKATAN DARI SEGI BAHASA, TERHADAP KATA PEMERINTAH ATAU PEMERINTAHAN’ TERNYATA KEDUA KATA TSB BERASAL DARI SUKU KATA PERINTAH, BERARTI SESUATU YG HARUS DILAKSANAKAN. DI DLM KATA PERINTAH ADA BEBERAPA UNSUR YG MENJADI CIRI KHAS DARI KATA PERINTAH, YAITU : 1. ADANYA KEHARUSAN, MENUNJUKKAN KEWAJIBAN UTK MELAKUKAN APA YG DIPERINTAHKAN ; 2. ADANYA 2(DUA) PIHAK, YAITU YG MEMBERI DAN YG MENERIMA PERINTAH 3. ADANYA HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA YG MEMBERI DAN YG MENERIMA PERINTAH ; 4. ADANYA WEWENANG ATAU KEKUASAAN UTK MEMBERI PERINTAH. 5
  6. 6.  MENURUT C.F. STRONG DLM H.WINARNA SURYA ADISUBRATA (2002 : 5), PEMERINTAH ADALAH LEMBAGA ATAU ORGANISASI YG MELEKAT KEWENANGAN UTK MELAKSANAKAN MERUPAKAN JAWAB KEKUASAAN LEMBAGA GUNA YG NEGARA. MEMILIKI MELAKSANAKAN JUGA TANGGUNG KEAMANAN DARI ANCAMAN BAIK YG DATANG DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR. 6
  7. 7.  KARENANYA PEMERINTAH HRS MEMILIKI : KEMAMPUAN UTK MENGAWASI ANGKATAN BERSENJATA ; b. KEWENANGAN UTK MEMBUAT UNDANG-UNDANG ; c. KEKUASAAN FINANCIAL, YAITU KEWENANGAN UTK MEMUNGUT PAJAK DAN CUKAI DAN PUNGUTAN LAIN DARI RAKYAT GUNA BIAYA MEMPERTAHANKAN NEGARA SERTA MENJALANKAN HUKUM. a. ATAU SINGKATNYA KEWENANGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN KEPOLISIAN SEHINGGA MERUPAKAN PENGERTIAN PEMERINTAHAN DLM ARTI LUAS BUKAN ARTI SEMPIT YAITU KEWENANGAN UTK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG ATAU EKSEKUTIF. 7
  8. 8.  MENURUT S.E. FINER DLM H. WINARNA SURYA ADISUBRATA (2002 : 5 – 6), PEMERINTAHAN ADALAH SEGALA KEGIATAN YG DILAKUKAN OLEH LEMBAGALEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS. ISTILAH PEMERINTAHAN PALING TDK MEMILIKI 4(EMPAT) HAL, YAITU MENUNJUKKAN : KEGIATAN ATAU PROSES MEMERINTAH ; 2. PERMASALAHAN –PERMASALAHAN NEGARA ATAU PROSES MEMILIH TERHDP MASALAH YANG DIJUMPAI ; 3. PEJABAT-PEJABAT YG DIBEBANI TUGAS-TUGAS MEMERINTAH ; 4. CARA-CARA ATAU METODE ATAU SISTEM YG DIGUNAKAN UTK MENGATUR MASYARAKAT. 1. 8
  9. 9.  DARI URAIAN TSB DPT DISIMPULKAN BAHWA PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS ADALAH KEGIATAN-KEGIATAN YG DILAKSANAKAN OLEH BADAN-BADAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN KEPOLISIAN DLM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMERINTAHAN. SEMPIT SEDANGKAN ADALAH DLM ARTI KEGIATAN-KEGITAN MEMERINTAH YG DILAKUKAN OLEH BADAN EKSEKUTIF PEMERINTAH. GUNA MENCAPAI TUJUAN 9
  10. 10.  PENGERTIAN ETIKA PEMERINTAHAN ETIKA PEMERINTAHAN ADALAH SEPERANGKAT NORMA ATAU ATURAN PEDOMAN, ACUAN PENYELENGGARAAN ATAU YANG MENJADI LANDASAN PEMERINTAHAN BAGI OLEH APARATUR PEMERINTAHAN ( NONDI DAN ROMLI, 2003 : 8 ) 10
  11. 11. PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE).  MENURUT FILOSOF TIONGKOK KUNO CONFUSIUNUS PEMERINTAHAN YANG BAIK HRS MEMILIKI 3(TIGA) CIRI, YAITU : 1. 2. 3. MENDAPAT DUKUNGAN LUAS DARI RAKYAT ARTINYA RAKYAT PATUH DANTUNDUK KPD PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH ; MEMPUNYAI TENTARA YG KUAT DLM ARTI JUMLAH, KUALITAS, PERALATAN YG CUKUP UTK MEMELIHARA KEAMANAN, DAN KETENTERAMAN NEGARA BAIK SERANGAN DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM ; MAMPU MENCUKUPI KEBUTUHAN RAKYATNYA. 11
  12. 12.  MENURUT SH, ROF. DR. PEMERINTAHAN YG PENYELENGGARAAN DIDASARKAN BAGIR MANAN BAIK ADALAH PEMERINTAHAN KPD YG FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA, YG DIKENAL DGN PRINSIP-PRINSIP ATAU ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA YG BAIK. 12
  13. 13.  MENURUT MOCHTAR, GUBERNUR JATENG TAHUN 1960-1966, PEMERINTAHAN YG BAIK ADALAH PEMERINTAHAN YG MAMPU MENCUKUPI KEBUTUHAN-KEBUTUHAN RAKYATNYA SHG RAKYATNYA DPT HIDUP DGN TENANG DAN TENTERAM YAITU YG DIKENAL DGN 5(LIMA) W : 1. 2. 3. 4. 5. WAREG (KENYANG) ; WUTUH (BERPAKAIAN LENGKAP); WISMA (MEMPUNYAI PERUMAHAN YG SEHAT; WARAS (BERBADAN SEHAT); WASIS (BERPENDIDIKAN CUKUP). 13
  14. 14.  ASAS ASAS UMUM PENYELENGARAAN NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 ASAS KEPASTIAN HUKUM ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA ASAS KEPENTINGAN UMUM ASAS KETERBUKAAN ASAS PROPORSIONALITAS ASAS PROFESIONALITAS ASAS AKUNTABILITAS ( Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Ttg Penyelenggara Negara yg bersih dan bebas dari KKN ) 14
  15. 15. ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (PASAL 20 UU NO. 32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH)  PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN BERPEDOMAN PADA ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA : 1. ASAS KEPASTIAN HUKUM ; ASAS TERTIB PENYELENGGARA NEGARA ; ASAS KEPENTINGAN UMUM ; ASAS KETERBUKAAN ; ASAS PROPORSIONALITAS ; ASAS PROFESIONALITAS ; ASAS AKUNTABILITAS ; ASAS EFISIENSI ; ASAS EFEKTIVITAS . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 15
  16. 16.  DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN,PEMERINTAH MENGGUNAN ASAS DESENTRALISASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ;  DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH MENGGUNAKAN ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN . 16
  17. 17.  PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 1. PROFESIONALITAS ; 2. AKUNTABILITAS ; 3. TRANSPARANSI ; 4. PELAYANAN PRIMA ; 5. DEMOKRASI ; 6. EFISIENSI ; 7. EFEKTIFITAS ; 8. SUPERMASI HUKUM DAN DPT DITERIMA OLEH SELURUH MASY. ( PP NO. 101 TAHUN 2000) 17
  18. 18.  AKTOR DALAM KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) a. NEGARA DAN PEMERINTAHAN ; b. SEKTOR SWASTA ; c. MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY) 18
  19. 19. TERIMA KASIH 19

×