1. Dokumen tersebut membahas tentang pendekatan berbagai ideologi dalam menciptakan negara kesejahteraan, yaitu liberalisme, komunisme, sosial demokrasi. Negara kesejahteraan hadir sebagai sintesis dari ketiganya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial secara merata kepada seluruh warganya. 2. Ada empat model negara kesejahteraan yaitu universal, korporasi, residual, dan minimal. Model universal diterapkan

1. 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana
orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai
Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara
sejahtera.
Kesejahteraan pasti berkaitan erat dengan keadilan, pada hakekatnya keadilan adalah kata
sifat yang artinya adalah sifat yang adil, tidak berat sebelah. Keadilan berhubungan erat
dengan tingkah laku , tingkah laku yang dapat di terima dalam sebuah komunitas yang
menjamin rasa percaya satu terhadap yang lain, yang tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi
dengan nurani yang manusiawi1
.
Namun dalam kehidupan sosial masyarakat pengertian keadilan baik sebagai sifat orang per
orang maupun sebagai konsep sangat sulit untuk di uraikan apalagi untuk dilaksanakan2
sehingga konsep negara menuju kesejahteraan masyarakat selalu saja mengalami pergesekan
serta penyimpangan dari masa ke masa dan menimbulkan antitesa baru dari keadaan
sebelumnya yang dianggap mampu mensejahterakan masyarakat.
Negara sebagai institusi yang lahir dalam upaya mensejahterakan masyarakat selalu
mengalami pergesekan ideologi dan konsep dalam menciptakan keadilan sosial sehingga
menarik untuk dijadikan pembhasan dalam paper ini.
1.2 Rumusan masalah
1. Apa pendekatan menganalisis negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahetera ?
2. Apa institusi yang hadir dari dialektika ideologi yang ada ?
1
Kumpulan Beberapa Artikel, Keadilan Sosial, Jakarta, Kompas, 2004, Hal 237
2
Ibid hal 13

2. 2
PEMBAHASAN
2.1 Liberalisme, Komunisme dan Sosial Demokrasi
Liberalisme pada perkembanganya dari segi politik akan melahirkan konsep demokrasi dan
dari ekonomi melahirkan konsep kapitalisme. Baik kapitalisme maupun demokrasi
menekankan prinsip pentingnya persaingan dan kebebasan, oleh karena itu kapitalisme dan
demokrasi memberikan tempat yang tinggi nilai nilai seperti individualisme, kebebasan dan
ketidaktergantungan serta kemajuan individu berdasarkan kemampuan dan bukan status,
peraturan atau keanggotaaan kelompok, keduanya bertujuan mencapai susunan masyarakat
yang bersifat rasional.
Selama bertahun tahun pembentukannya kapitalisme dan demokrasi bersatu dalam
perjuangan menghapus pembatasan pembatasan yang tidak terhitung jumlahnya atas tingkah
laku manusia yang terus berkembang selama masa pemerintahan feodal dan aristokrasi yang
beradab abad lamanya3
.
Liberalisme berkembang sejalan dengan Kapitalisme. Perbedaannya, Kapitalisme
berdasarkan determinisme Ekonomi, sementara Liberalisme tidak semata didasarkan pada
ekonomi melainkan juga filsafat, agama, dan kemanusiaan. J. Salwyn Schapiro menyatakan
bahwa Liberalisme adalah “… perilaku berpikir terhadap masalah hidup dan kehidupan yang
menekankan pada nilai-nilai kemerdekaan individu, minoritas, dan bangsa.”
Dalam paham liberalisme, dipercaya bahwa kebebasan individualism adalah hal yang penting
dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Di antara individu-individu tersebut, terdapat
persaingan kompetitif dalam usaha untuk mencapai keuntungan maksimal. Pendekatan
liberalisme sangat mendukung terwujudnya perekonomian dengan mekanisme pasar . Pasar,
sebagai institusi ideal menurut kaum Liberalisme dalam menggerakkan roda perekonomian,
merupakan tempat bersaingnya individu-individu itu secara bebas. Secara bebas dalam arti
intervensi negara harus seminimal mungkin karena kaum liberalis menganggap intervensi
negara bisa menyebabkan distorsi pasar dan sumber daya tidak bisa terkelola dengan efisien
(Gilpin, 2003). liberalisme yang dimotori oleh Adam Smith dan David Ricardo menghendaki
kebebasan sebebas-bebasnya tanpa campur tangan kepentingan politik apapun dari
pemerintah karena pasar memiliki mekanismenya sendiri. Dalam hubungannya antara pasar
3
Herbert Mc Clossky, Jhon Zaller, Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi,
Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 1988, Hal 245

3. 3
dan demokrasi, posisi liberal menggaris bawahi pasar bebas dan memfokuskan kebebasan
pengusaha. keputusan keputusan demokrati hanya terbatas dalam bidang kenegaraan saja
yang bertugas sebagai penjamin keberadaan pasar bebas 4
.
Tugas dari negara adalah melindungi hak kepemilikan ini dan menjamin terciptanya kondisi
yang kondusif bagi berjalannya perekonomian pasar. Pasar juga dianggap sebagai alat
pengakomodasi kepentingan-kepentingan beragam dari para individu sehingga konflik bisa
diminimalisir.
Perubahan kondisi yang berkembang selama akhir dasawarsa abad 19 adanya transisi
ekonomi pedesaan dan pertanian ke dalam bentuk ekonomi kota dan industri justru
menimbulkan ketegangan antara demokrasi dan kapitalisme, kapitalisme malahan
menciptkan pembatasan pembatasan baru yang dalam beberapa hal menyerupai pembatasan
di masa lampau5
. Kesenjangan dalam kekayaan dan kesempatan sebagai akibat adanya
perubahan ini mempunyai dampak merusak perilaku kehidupan demokratis, ketika demokrasi
mendukung hak rakyat untuk memerintah, kapitalisme membatasi pemberian hak semcam itu
kepada rakyat dengan cara menjauhkan masalah masalah kehidupan ekonomi dari
pengawasan rakyat.
Komunisme hadir sebagai antitesa keadaan ekonomi tersebut, Menurut Karl Marx yang
memunculkan teori Marxisme nya, alat-alat produksi seharusnya dimiliki oleh kaum proletar
(kaum buruh) agar tidak terjadi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh kaum kapitalis.
Marx mendasarkan idenya ini ketika menjadi advokat buruh pada masa revolusi Eropa dan
melihat sendiri kekejaman kapitalisme saat itu.
Sosial demokrasi adalah azas untuk membangun sebuah tatanan politik dan sosial, dimana
semua orang akan mendapatkan kebebasan yang sama di semua bidang kehidupan melalui
solidaritas dan pengorganisasian masyarakat6
. Ide sosial demokrasi ( sosdem ) berkembang
dari gerakan – gerakan buruh di eropa, Tokoh yang dianggap berpengaruh mengembangkan
ide sosial demokrasi ( sosdem ) adalah Eduard Bernstein. Lewat bukunya “Evolutionary
Socialism (terbit tahun 1899)”, Bernstein menyerang ide-ide Marx yang memiliki berbagai
kontradiksi internal dan bertentangan dengan demokrasi. Kaum sosialis, menurut Bernstein,
harus mentransformasi masyarakat menuju keadilan sosial dengan cara-cara demokratis,
4
Landasan sosial demokrasi , tobias gonberg hal 67
5
Herbert Mc Clossky, Jhon Zaller, Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi,
Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 1988, Hal 255
6
Prof.Dr. Thomas Meyer Sosial Demokrasi,Yogjakarta Center, CSDS,Hal 1

4. 4
bukan revolusioner seperti digagas Marx. Berbeda dengan Marx yang meyakini bahwa
institusi negara akan menghilang digantikan kekuasaan proletariat, Bernstein berargumen
bahwa institusi negara harus dipandang sebagai mitra. Dengan demokrasi politik, negara akan
bisa diyakinkan untuk mengakomodasi hak-hak ekonomi dan politik kelas masyarakat yang
terpinggirkan oleh kapitalisme, Ide klasik sosial demokrasi (sosdem) adalah orientasi
mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, perluasan kesempatan partisipasi kaum yang kurang
beruntung, mewujudkan keadilan sosial dan demokratisasi. Impliksi dari hadirnya ide sosdem
yang menurut saya adalah sintesis dari pertentangan liberalisme dan komunismen adalah
lahirnya konsep baru bernegara yakni sebuah negara yang hadir sebagai wasit yang adil, serta
„pemain‟ dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan saya yakini negara tersebut adalah
negara kesejahteraan.
2.2 Negara kesejahteraan
Negara kesejahteraan dikatakan hadir sebagai pergumulan ideologi dan teori, khususnya
yang bermatra sayap kiri seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik (Spicker,
1995). Beranjak dari pernyataan tersebut Negara kesejahteraan merupakan suatu cita cita
yang di impikan oleh sosialisme demokrasi sebab dalam garis besar, negara kesejahteraan
menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan
kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan
pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Berbeda dengan
marxisme dan sosialisme yang mengingkan kesejahteraan masyarakat dengan meniadakan
negara dan menganti dengan diktator proletariat. Namun yang menarik, konsep negara
kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di
negara-negara sosialis bahkan dalam buku bacaan sosialisme demokrasi karya Tobias
Gombert dkk model bangsa bangsa justru adalah negara negara liberal seperti Amerika
Serikat, Britania Raya Jerman Jepang Dan Swedia.
Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak
dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare)
of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah „utility‟ (kegunaan)
untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip
utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat
menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang

5. 5
menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan
untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang
Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh
penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat
mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan
jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara
secara adil dan berkelanjutan.
Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang di banyak negara
mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial maupun
jaring pengaman sosial.
Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara
pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial, melainkan juga sebuah konsep
normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus
memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.
Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi „penawar
racun‟ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state
sering disebut sebagai bentuk dari „kapitalisme baik hati‟ (compassionate capitalism)
(Suharto, 2005b).
Sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti
perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman,
sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih ada.
1. Model Universal
Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya
maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai the Scandinavian Welfare States yang
diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Sebagai contoh, negara
kesejahteraan di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang memberikan
pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Negara kesejahteraan di Swedia

6. 6
sering dipandang sebagai model yang paling berkembang dan lebih maju daripada model di
Inggris, AS dan Australia.
2. Model Korporasi
Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun
kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah,
dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara
diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui
skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai
Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari
Jerman.
3. Model Residual
Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan
Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada
kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin,
penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya.
4. Model Minimal
Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin . Model ini ditandai oleh
pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan
dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya
diberikan kepada pegawai negeri, pegawai swasta yang mampu membayar premi.
Bila dilihat dari praktek pembangunan kesejahteraan, seperti pendidikan dan jaminan
kesehatan gratis bagi warga, khususnya yang tidak mampu dengan adanya jamkesmas dari
pemerintah serta beberapa kebijakan lainnya yang membukktikan pengeluaran pemerintah
untuk pembangunan sosial yang masih kecil dapat membuktikan bahwa indonesia masih
menerapkan konsep negara kesjahteraan model yang ke empat.
Perkembangan ekonomi global memiliki implikasi terhadap negara kesejahteraan. Indonesia
dalam menghadapi era globalisasi harus lebih menekankan terhadap pembangunan sumber
daya manusia dan tentunya institusi pendidikan adalah alat yang paling tepat dalam rangka
pembangunan sumber daya manusia, Ranis & Stewart (1999) dalam “The Asian Crisis and
Human Development” menyatakan bahwa pembangunan manusia mendorong pertumbuhan
ekonomi. Dan pastinya hal ini akan berkolerasi terhadap peningkatan kesejahteran
masyarakat.

7. 7
KESIMPULAN
Kesejahteraan akan hadir dengan adanya keadilan, levental mengemukakan adanya tiga
justice rules yang seringkali dipakai sebagai standar untuk menilai keadailan dalam konteks
hubungan sosial, yakni
Contribution rule,
Needs rule
Equality rule
Dari ketiga indikator tersebut akan melahirkan berbagai organisasi sosial, organisasi
pelayanan dan lembaga lembaga kesejahteraan.
Negara kesejahteraan lahir sebagai jawaban atas pergumulan tentang pertentangan 2 ideologi
yang besar di dunia, konsep yang berakar dari ideologi Sosial Demokrasi atau kiri tengah .
Dengan berbagai terminologi yang berbeda, Sosialisme Demokrasi sebenarnya merupakan
cita-cita banyak negara. Pancasila pun, dengan bahasa universalnya adalah sosialisme
demokrasi, hingga kini belum benar-benar mewujud, bahkan mulai kehilangan nilai nilainya.
Ideologi apa kiranya yang akan bertahan dalam setiap negara ketika gagalnya komunisme,
dan kurang cocoknya kapitalisme ?
Rasanya hanya Sosialisme Demokrasi yang dapat menghantar kepada kesejahteraan dan
negara kesejahteraan adalah jawabannya.

8. 8
Daftar pustaka
Kumpulan Beberapa Artikel, Keadilan Sosial, Jakarta, Kompas, 2004
Zaller Jhon, Herbert Mc Clossky, Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan
Demokrasi, Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 1988
Gonberg Tobias, Landasan Sosial Demokrasi , Friedrich Ebert Stiftung
Meyer ,Thomas , Sosial-Demokrasi,Yogjakarta , CSDS
Sumber lain
http://politik.kompasiana.com/2010/12/29/sosial-demokrasi-329433.html
http://shonz512.wordpress.com/demokrasi-sosialis/