Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang didefinisikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan di daerah sesuai aspirasi masyarakat. Dibahas pula tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah serta memberdayakan masyarakat. Diuraikan pula prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah seperti demokrasi, keadilan, dan p

1. Otonomi Daerah
Disusun Oleh :
Rizki Gumilar 201129002
Anggi Andriani 201129004
Sisika Noviyana 201129035
Ali fauzi 201129036

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Otonomi Daerah secara harfiah diartikan sebagai kewenangan,
kekuasaan atau hak untuk mengatur sendiri (the power or right of self-
government). Sedangkan pengertian daerah merujuk kepada suatu wilayah
(area). Dengan demikian pengertian Otonomi Daerah adalah kewenangan
atau kekuasaan suatu wilayah untuk mengatur kepentingannya sendiri.
Singkatnya pengertian Otonomi Daerah, berdasarkan (pasal 1 huruf (h)
Undang-undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,
adalah kewenangan kewenangan suatu daerah mengatur dan mengurus
kepentingan di daerah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum,
juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan
dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata
dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan
menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

3. B. Identifikasi Masalah
Dalam penulisan makalah ini, permasalahan-permasalahan yang akan
dibahas adalah sebagai berikut :
1. Apa yang di maksud dengaan Otonomi Daerah
2. Ruang lingkup Otonomi Daerah
3. Peranserta Otonomi Daerah
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dan Sasaran Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan
arahan pengembangan Otonomi Daerah. Sasaran dalam penulisan makalah
ini adalah :
1. Mengetahui apa yang di maksud Otonomi Daerah
2. Mengetahui peranserta Otonomi daerah

4. D. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan
penulisan dan sistematika penulisan
Bab II Pembahasan,
Yang terdiri dari : Pengertian OtonomiDaerah, Dampak Otonomi
Daerah, Penerapan Otonomi daerah di Indonesia, Hakekat Otonomi
daerah, Tujuan Otonomi Daerah, Prinsip Otonomi Daerah.
Bab III Penutupan,
Yang terdiri dari : Kesimpulan.

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Penerapan otonomi daerah di Indonesia berbarengan dengan tantangan
globalisasi yang sangat luas, dimana keduanya memerlukan bagi masyarakat
untuk menyesuaikannya. Keduanya membawa dampak dan konsekuensi.
Namun, hal-hal tersebut dalam penerapan otonomi daerah juga dikenali
adanya beberapa kendala yang bisa menghambat, terutama secara
kelembagaan.

6. Diduga akan ada beberapa kendala kelembagaan di dalam pelaksanaan
otonomi daerah (Anwar, 2000), misalnya :
a. Belum terdapat persepsi yang seragam tentang penerapan otonomi
daerah, diantara instansi pusat maupun daerah.
b. Tingkat kemampuan daerah sebagian masih jauh dari yang diharapkan,
yang terutama kemampuan keuangan daerah selama ini masih
cenderung “tergantung” pada pemerintahan pusat.
c. Sumber daya aparat pemerintah daerah dan masyarakat yang masih
rendah yang belum sepenuhnya menunjang terlaksananya otonomi
daerah.

7. B. Tujuan Otonomi Daerah
Ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya Otonomi
Daerah ini adalah tercapainya tujuan politik dan tujuan administrasi. Tujan politik
dalam hal ini adalah meletakkan pemda sebagai poros utama dalam
mendistribusikan pendidikan politik kepada masyarakat lokal serta berkontribusi
dalam pembentukkan civil society di tingkat lokal. Selain itu, tujuan administrasi
diadakannya Otonomi Daerah adalah dengan meletakkan pemda sebagai unit
pemerintahan lokal yang memiliki fungsi dalam melayani masyarakat seperti
dalam pembuatan KTP secara akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. Namun
dalam prakteknya masih banyak kasus dimana pemda seolah tidak mampu
melayani masyarakat, seperti contoh kasus yang sedang merebak adalah
banyaknya kesulitan masyarakat dalam proses pembuatan e-KTP (KTP Elektronik)
dan juga masih lambannya kinerja pemda.
Dengan semangat otonomi daerah dalam mengelola tata pemerintahan dan
memberikan pelayanan publik menjadi tuntutan utama. Untuk itu diperlukan
parameter penilai yang terdiri dari :
 Kehidupan Ekonomi,
 Layanan Publik,
 Performa Politik Lokal,

8. Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah:
Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam memajukan
perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No
32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan
untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif
masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban
pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan
peluang untuk koordinasi tingkat local.

9. C. Dampak Akibat Penerapan Otonomi Daerah
Selain itu ada pula dampak-dampak akibat dari penerapan Otonomi Daerah
(Ida, 2000) antara lain yakni :
a. Eksistensi PEMDA tak mustahil akan berkembang menjadi raja-raja kecil,
dengan berbagai kewenangannya, sementara masyarakat sendiri masih
terbiasa dengan pola lama yang tak mau peduli dengan perilaku
penyimpangan birokrasi.
b. Potensi sumberdaya alam dari setiap daerah yang berbeda akan
berimplikasikan pada masalah pembiayaan yang bersumber dari
pendapatan daerah.
c. Operasionalisasi program pembangunan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah, karena masih lemahnya daerah akan
memudahkan pemerintahan pusat untuk melakukan tekanan-tekanan
psikologis, sehingga akan terus memungkinkan berlangsungnya praktek
pola birokrasi lama seperti adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

10. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai ruang yang
cukup untuk mendesain kebijakan dan program yang sejalan dengan
kebutuhan masyarakat (citizen’s need) yang bermuara pada kemajuan
daerah. Pencapaian keberhasilan ini diperlukan sebuah inovasi kreativitas
daerah. Beberapa kategori tentang kondisi dan tantangan yang
menyebabkan lahirnya inovasi yaitu :
a. Inovasi lahir dari inisiatif daerah atas potensi wilayah yang dimiliki dan
kekuatan social capital masyarakat.
b. Inovasi berawal dari permasalahan daerah seperti tingginya angka
kemiskinan, lemahnya akses modal usaha kecil, bencana alam, mahalnya
biaya pendidikan dan kondisi lainnya.
c. Inovasi di dorong oleh pelaksanaan kebijakan dan program pusat/provinsi.

11. D. Praktek Otonomi Daerah di Indonesia
Praktek Otonomi Daerah di Indonesia akan dikatakan berhasil apabila
adanya kemajuan-kemajuan yang dapat diukur dengan parameter
kehidupna politik, kehidupan ekonomi, dan pelayanan publik. Kemajuan
daerah dapat diukur dari parameter kehidupan ekonomi, layanan publik dan
performa politik. Namun untuk mencapai suatu kemajuan daerah diperlukan
suatu inovasi yang berkelanjutan dan didukung oleh semua pihak. Selain itu
juga dibutuhkan adanya suatu proses inovasi dari pencetus inisiator dan
keputusan serta pelaksana sangat di dominasi oleh Kepala Daerah.
Suatu daerah akan dikatakan berhasil dalam praktek otonomi daerah dapat
dilihat dari parameter berikut ini , antara lain :
a. Ekonomi, Kemampuan Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk.
b. Layanan Publik, Layanan publik yang baik (pendidikan, kesehatan, adm
kependudukan)
c. Performa Politik, Kesinambungan, sinkronisasi antar lembaga politik,
keharmonisan demi kelancaran pemerintahan daerah

12. E. Hakekat Otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-
kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan
masyarakat. Berkaiatan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang
berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan
kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan
data keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk mengidentifikasi sumber-
sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus
dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik
perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun
pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting
terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah
untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22)

13. F. Prinsip Otonomi Daerah
a. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip
penyelenggaraan otonomi daerah adalah :
b. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman
daerah.
c. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab.
d. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang
terbatas.
e. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah kabupaten dan derah kota tidak lagi wilayah administrasi.
Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.

14. g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan
fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi
pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan
otonomi daerah.
h. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam
kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah.
i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di
pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan,
sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang
menugaskan.

15. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan melihat berbagai fakta yang terjadi di lapangan tersebut,
prospek otonomi daerah untuk menuju masyarakat lokal yang sejahtera masih
jauh sekaliuntuk digapai. Para elite pusat dan daerah yang justru
disejahterakan oleh otonomidaerah, namun hasilnya tidak merembes ke
bawah. Jika sudah demikian adanya,akan sangatlah sulit mengharapkan
otonomi daerah menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan masyarakat.
Beberapa kalipun ada proses revisi UU PemerintahanDaerah, namun
substansinya masih menyenangkan elite daripada masyarakat.Sama saja
otonomi daerah hanyalah rekayasa politik untuk menyembunyikan
kepentingan politik tertentu. Diperlukan adanya kesadaran bersama baik itu
pusat,daerah, maupun masyarakat bahwa otonomi daerah harus kembali
pada jalannyasemula yakni mensejahterakan masyarakat. Jika semua pihak
belum sadar,otonomi daerah sama saja dengan retorika politik yang
menghabiskan banyak anggaran negara