1. Tugas Mata Kuliah Pengantar
HUKUM BISNIS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL WASHLIYAH SIBOLGA - TAPTENG
By : ISMAIL FAHMI
Dosen Pengasuh : Hj. Nelly A. Sinaga, SpN. MBA.
NPM : 12.11 12
Semester I /C

2. POKOK BAHASAN
BAB 1 - PENGERTIAN HUKUM BISNIS
BAB 2 - HAK KEBENDAAN
BAB 3 - HUKUM KONTRAK BISNIS
BAB 4 - BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS
BAB 5 - LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM KEGIATAN BISNIS
BAB 6 - KERJASAMA DALAM KEGIATAN BISNIS
BAB 7 - KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

3. BAB 1 - PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Hukum Bisnis : merupakan peraturan-peraturan yang lahir dari kegiatan bisnis yang menimbulkan hak
dan kewajiban bagi subjek hukum bisnis.
Kegiatan Bisnis: kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau Badan Usaha (perusahaan) secara
teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG BISNIS DIBEDAKAN ATAS :
1. Commerce (Kegiatan perdagangan)
2. Industry (Kegiatan menghasilkan suatu barang)
3. Service (Kegiatan menyediakan pelayanan jasa-jasa)
UNSUR-UNSUR DI DALAM DEFINISI HUKUM :
1. Aturan tentang tingkah laku masyarakat
2. Dibuat oleh yang berwajib / berwenang
3. Berisi perintah dan larangan
4. Bersifat memaksa
5. Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran

4. DEFINIS HUKUM EKONOMI
Menurut SUNARYATI HARTONO : Keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan
hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia.
Sifat Hukum Ekonomi di Indonesia menurut Sunaryati Hartono :
1. Interdisipliner
Sebab : Hukum ekonomi di Indonesia tidak hanya bersifat hukum perdata,
namun juga erat kaitannya dengan masalah HAM, Hukum Pidana, Hukum
Publik, Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional.
2. Trans-Nasional
Sebab : Hukum ekonomi tidak lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara
internasional, tetap memerlukan pendekatan trans-nasional yang memandang
kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam negeri dalam kaitannya dengan
peristiwa dan perkembangan yang terjadi di luar negeri dan dunia internasional.
Fungsi Hukum Bisnis menurut AMIRIZAL, 1996 : 9
Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami
hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak
dan perilaku aktivitas bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis serta
terjamin kepastian hukumnya.

5. SUMBER HUKUM
Segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang
bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas
dan nyata.
SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA :
1. UNDANG-UNDANG, yang terdiri dari :
- KONSIDERAN (Dasar Pertimbangan)
- DIKTUM / AMAR (Isi atau Ketentuan UU)
- PENJELASAN
2. YURISPRUDENSI
3. KEBIASAAN
4. PERJANJIAN
5. PERJANJIAN INTERNASIONAL / TRAKTAT
6. DOKTRIN / PENDAPAT PARA AHLI

6. SUBJEK HUKUM
seseorang (person) sebagai pembawa hak, pendukung atau pembawa hak dan kewajiban
serta cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum.
SUBJEK HUKUM :
1. Manusia (natuurlijke person )
2. Badan Hukum (recht person )
Beberapa golongan orang yang dianggap “TIDAK/KURANG CAKAP” dalam bertindak melakukan perbuatan hukum :
1. Orang yang masih di bawah umur
2. Orang yang tidak sehat fikirannya
3. Orang yang di bawah PENGAMPUAN (curratele)
4. Seorang Perempuan dalam pernikahan
BADAN HUKUM TERDIRI DARI
1. Badan Hukum Publik
2. Badan Hukum Privat

7. OBJEK HUKUM
Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek perhubungan
hukum. Biasanya objek hukum adalah “Benda”, yaitu segala barang dan hak-hak yang dapat
dimiliki subjek hukum.
Menurut KUHPerdt. Benda terdiri dari :
1. Benda Berwujud
2. Benda Tak Berwujud
3. Benda Bergerak
3. Benda Tidak Bergerak
Benda Bergerak Terdiri dari :
1. Benda Bergerak Karena Sifatnya.  (pasal 509 KUH Perd.)
2. Benda Bergerak karena Undang-Undang.  (Pasal 511 KUH Perd.)
Benda Tidak Bergerak Terdiri dari :
1. Benda Tidak Bergerak Karena Sifatnya
2. Benda Tidak Bergerak karena Tujuannya
3. Benda Tidak Bergerak karena Undang-undang

8. BAB 2 – HAK KEBENDAAN & JENISNYA
A. Hak Kebendaan yang memberikan Hak Kepemilikan :
1. Hak Milik (Eigendon)
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
5. Hak Pakai
6. Hak Sewa
7. Hak Membuka Tanah
8. Hak Memungut Hasil Hutan
B. Hak B E Z I T :
Kebendaan yang memberikan Hak Penguasaan/Hak Kedudukan Berkuasa
C. Hak Kebendaan yang memberikan Jaminan :
HAK GADAI (Pand)  Pasal 1150 – 1160 KUH Perd
HAK TANGGUNGAN  UU No. 4 Thn. 1996.
HAK FIDUSIA (Fiduciare Eigendom Overdrach)  UU No. 42 Thn. 1999.

9. HAK MILIK (eigendon)
Pasal 570 KUH Perdt. :
Hak untuk menikmati dan menguasai suatu benda dengan sebebas-bebasnya, asal tidak
bertentangan dengan UU dan ketertiban umum.
Cara memperoleh Hak Milik :
1. PENDAKUAN (TOEGENING)
2. IKUTAN/PERLEKATAN (NATREKING)
3. KADALUARSA (VERJARING)
4. PEWARISAN
5. PENYERAHAN (LEVERING)

10. LEVERING (Penyerahan)
Cara memperoleh hak milik yang didasarkan atas peralihan hak (perbuatan hukum) tertentu sehingga
pemilik semula dari suatu benda diharuskan untuk menyerahkan benda tersebut kepada pemilik yang baru.
(Dasar Hukum : Pasal 1459 KUH Perdt.)
Hak Milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli selama penyerahan belum dilakukan
menurut ketentuan yang berlaku.
Cara-cara Levering :
1. Barang Bergerak (BB) Berwujud dilakukan dengan
a. Penyerahan Nyata (dari tangan ke tangan)
b. Penyerahan Kunci
c. Penyerahan Delivery Order (DO)
- Penyerahan tangan pendek (TRADITIO BREVI MANU)
- Penyerahan dengan melanjutkan penguasaan (CONSTITOTUM PESSESSORIUM)
2. Barang Tidak Bergerak (BTB) yang Berwujud
Dilakukan dengan dua tahapan :
a. Perjanjian Obligator
b. Pendaftaran Hak
3. Barang Bergerak (BB) yang Tidak Berwujud
a. Piutang Tanpa Nama/atas tunjuk, dilakukan dengan penyerahan nyata
b. Piutang Atas Nama

11. B. BEZIT
Suatu hak dimana seseorang dapat menikmati atau menguasai suatu benda, baik
karena usaha sendiri maupun karena bantuan orang lain, seolah-olah benda
tersebut miliknya sendiri
Cara memperoleh BEZIT :
1. TRADITIO
Yaitu dengan cara pengoperasian melalui seseorang yang sudah menguasai
benda tersebut terlebih dahulu kepada orang lain.
a. Besit Barang Bergerak (BB)
b. Besit Barang Tidak Bergerak (BTB)
2. ORIGINARI (Secara Asli)
Yaitu dengan jalan pengambilan (Occupatio) yang dilakukan dengan itikad
baik atau itikad buruk.

12. B. Hak Kebendaan yang memberikan Jaminan
Hak dimana seseorang mendapatkan hak orang lain sebagai jaminan atas utang dibuat orang
lain tersebut. Dahulu dikenal dengan istilah : gadai, credit verband dan hipotik, sekarang
dikenal dengan Gadai dan Hak Tanggungan.
1. HAK GADAI
“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan
kekuasaannya kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu
digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.
2. HAK FIDUSIA
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada di tangan pemiliknya.
3. HAK TANGGUNGAN
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah : “Hak
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5
tahun 1960 tentang UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang yang merupakan
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”.

13. B. HAK TANGGUNGAN
Ciri-ciri Hak Tanggungan :
1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya.
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada
3. Memenuhi azas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga
dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Mudah dan pasti pelaksanaan hukumnya.
5. Objeknya adalah HM, HGB dan HGU
Proses Pembebanan Hak Tanggungan
1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan
2. Tahap Pendaftaran di Kantor Pertanahan

14. HAK TANGGUNGAN
Hapusnya Hak Tanggungan
• Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.
• Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan.
• Dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai
dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh Pemegang Hak
Tanggungan kepada Pemberi Hak Tanggungan.
• Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat
oleh Ketua Pengadilan Negeri.
• Terjadi karena permohonan pembeli Hak Atas Tanah yang dibebani
Hak Tanggungan tersebut agar Hak Atas Tanah yang dibelinya
tersebut dibersihkan dari beban Hak Tanggungan, namun tidak
menyebabkan hapusnya utang yang dijamin.
• Hapusnya Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

15. HAK TANGGUNGAN
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN  Pasal 20 UU No. 4 Thn. 1996
1. Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)
2. Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
ditentukan dalam peraturan per-UU-an.
3. Pelaksanaan penjualan pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1
bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan /atau pemegang Hak
Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya
dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media
massa setempat serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara
bertentangan dengan ketentuan pada ayat 1, 2, 3, batal demi hukum.
5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana yang
dimaksud pada pada ayat 1 dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin
dengan Hak Tanggungan beserta biaya eksekusi yang dikeluarkan.
Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 : Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan
Pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak
yang diperolehnya menurut ketentuan UU ini

16. HAK TANGGUNGAN
Pencoretan Hak Tanggungan  Pasal 22 UU No. 4 Thn. 1996
1. Setelah Hak Tanggungan hapus sebagaimana dimaksud pasal 18, Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak
Tanggungan tsb pada buku tanah hak atas dan sertifikatnya.
2. Dengan hapusnya Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan ybs ditarik dan bersama-sama buku tanah
Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan.
3. Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena sesuatu sebab tidak dikembalikan
kepada Kantor Pertanahan, hal tsb dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan.
4. Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak ybk dengan melampirkan
sertifikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditur bahwa Hak Tanggungan hapus karena
piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari
kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak
Tanggungan itu telah lunas atau karena kreditur melepaskan Hak Tanggungan ybs.
5. Apabila kreditur tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, pihak ybk
dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tsb kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah
hukumnya meliputi tempat Hak tanggungan di daftar.
6. Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri,
permohonan tsb harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ybs.
7. Permohonan pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat 5 & 6 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan penetapan atau
putusan Pengadilan Negeri ybs.
8. Kantor Pertanahan melakukan pencoretan catatan Hak Tanggungan menurut tata cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 & 7.
9. Apabila pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran, hapusnya Hak Tanggungan pada bagian objek
Hak Tanggungan ybs dicatat pada buku tanah dan sertifikat Hak Tanggungan serta pada buku tanah dan
sertifikat hak atas tanah yang telah bebas dari Hak Tanggungan yang semula membenaninya

17. GADAI – FIDUSIA - HAK TANGGUNGAN
PERBEDAANNYA:
HAK GADAI
SIFAT
BARANGNYA
HAK FIDUSIA
HAK TANGGUNGAN
hanya bisa dilakukan
terhadap Barang
Bergerak (BB).
hanya bisa dilakukan
terhadap Barang
Bergerak (BB).
hanya bisa dilakukan
terhadap Barang Tidak
Bergerak (BTB)
benda yang digadaikan
harus diserahkan
kepada pemegang
gadai
benda yang dijaminkan
tetap berada dalam
penguasaan Debitur
(bendanya tidak
diserahkan).
bendanya tidak perlu
diserahkan
Pembebanannya Pembebanan BB
dengan gadai hanya
dapat dilakukan 1x
Pembebanan BB
dengan fidusia hanya
dapat dilakukan 1x
Pembebanan BTB
dengan HT bisa
memungkinkan dilakukan
beberapa kali
Pendaftarannya
Lembaga pendaftaran di
Pajak Gadai
Lembaga pendaftaran di
Dept Hukum dan HAM
Lembaga pendaftaran di
Kantor Pertanahan
Penyerahan
Barangnya

18. BAB 3 – HUKUM KONTRAK BISNIS
A. PENGERTIAN KONTRAK / PERJANJIAN (Overeenskomst)
B. UNSUR-UNSUR PERIKATAN
C. SYARAT SAH PERJANJIAN
D. ASAS HUKUM KONTRAK
E. JENIS-JENIS PERJANJIAN
F. HAPUSNYA PERIKATAN
G. RESIKO DALAM PERJANJIAN
H. WANPRESTASI (TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN)
I. OVERMACHT (KEADAAN TERPAKSA)
J. EKSEKUSI (EXECUTIE)

19. A. PENGERTIAN KONTRAK
Kontrak atau perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih berjanji
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara
tertulis.
Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata, Kontrak atau Perjanjian adalah: perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Hubungan antara dua orang atau lebih tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak
dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum, karenanya kontrak/perjanjian
berfungsi untuk mengamankan transaksi bisnis. Dengan demikian hubungan bisnis diawali
dari kontrak.
Perjanjian mempunyai kekuatan yang sama dengan perundang-undangan. Artinya yang
dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang
membuatnya.
Menurut Prof.Soebekti,SH(1979), suatu Perjanjian adalah: “Suatu hubungan hukum antara
dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari
pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.
Dengan kata lain Perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa hukum tersebut melahirkan hubungan hukum

20. B. UNSUR-UNSUR PERIKATAN
1. Adanya Hubungan Hukum
• Hubungan yang diatur oleh Hukum: perikatan yang lahirkan UU
• Hubungan yang diakui oleh Hukum: perikatan yang lahirkan perjanjian.
2. Adanya Para Pihak / Subjek Hukum
Yaitu : para penyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum yang memiliki
kemampuan hukum (kecakapan) untuk membuat suatu perikatan yang dilahirkan oleh
perjanjian.
3. Adanya Objek Perikatan / Prestasi
Yaitu: untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.
Pasal 1234 KUHPerdata: “ Tiap-tiap Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”
Menurut teori yang dikemukakan Van Dunne,
Ada 3 tahapan dalam membuat perjanjian:
1. Tahap Pro-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak
antara para pihak.
3. Tahap Post-Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian

21. TEORI PERIKATAN
Menurut teori yang dikemukakan Van Dunne,
Ada 3 tahapan dalam membuat perjanjian:
1. Tahap Pro-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak
antara para pihak.
3. Tahap Post-Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian
Menurut Charles L. Knapp & Nathan M. Crystal,
Ada 3 Unsur Kontrak, yaitu :
1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak .
2. Persetujuan dibuat secara tertulis.
3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat
kesepakatan serta persetujuan tertulis.

22. C. SYARAT SAH PERJANJIAN
SYARAT SUBJEKTIF
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Dalam hal suatu syarat subjektif tidak dipenuhi perjanjian bukan batal demi hukum,
melainkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, pihak yang dapat meminta
pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara
tidak bebas, selama tidak dibatalkan oleh Hakim, perjanjian yang sudah dibuat akan tetap
mengikat. Perjanjian demikian disebut: “Voldable” (Vernietigbaar = Bhs Belanda)
SYARAT OBJEKTIF
1. Suatu hal tertentu/objek tertentu.
2. Suatu sebab (oorzaak) yang halal (tidak terlarang)
Dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya dari
semula tidak pernah dilahirkan perjanjian dan tujuan para pihak mengadakan perjanjian
untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar untuk
menuntut di depan hakim. Perjanjian demikian disebut: “Null and Void”

23. D. ASAS HUKUM KONTRAK
1. Asas Konsensualitas
Suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat
(consensus) di antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sudah
dilahirkan dan sah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenal suatu
hal tertentu.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Melakukan atau tidak melakukan sesuatu perjanjian.
Berkontrak dengan siapa saja.
Menentukan sebab (causa) apa saja.
Menentukan objek perjanjian.
Menentukan bentuk perjanjian.
Menurut UU atau menyimpang dari UU.
Kebebasan berkontrak harus tetap memperhatikan :
1. Syarat sah perjanjian.
2. Asas itikad baik.

24. E. ASAS PACTA SUNT SERVANDA
Asas ini berhubungan dengan pasal 1338 KUH Perdata yang
intinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus
dipatuhi dan ditaati serta berlaku sebagai UU dan mengikat
pihak-pihak yang membuatnya. Karenanya tidak dapat
dibatalkan atau ditarik kembali kecuali dengan persetujuan
pihak-pihak yang membuatnya.
Asas ini disebut juga asas Kepastian Hukum, karena para
pihak yang membuat perjanjian mempunyai keyakinan
bahwa apa yang diperjanjikan dijamin pelaksanaannya, tidak
boleh dicampuri oleh pihak ketiga ataupun Hakim.

25. F. ASAS KEPRIPADIAN
Menurut pasal 1340 KUH Perdata bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian
hanya terbatas pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak lain tidak
dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Ruang lingkup berlakunya
perjanjian dikenal dengan prinsip “Privity of Contract” atau asas kepribadian.
Pengecualiannya pada pasal 1317 KUH Perdata yaitu perjanjian untuk pihak
ketiga (subjeknya pihak ketiga). Hal ini sesuai dengan pasal 1318 KUH Perdata
bahwa jika seseorang minta diperjanjikan sesuatu hal maka dianggap itu adalah
untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak darinya.
G. ASAS ITIKAD BAIK
Artinya bahwa kedua belah pihak harus bertingkah laku terhadap yang lain
berdasarkan kepatutan tanpa tipu daya, tipu muslihat, akal-akalan, tidak
hanya mementingkan diri sendiri, kepatutan yang sesuai dengan anggapan
umum dan berhubungan dengan sikap batin/kejujuran.

26. H. JENIS-JENIS PERJANJIAN
1. PERJANJIAN JUAL BELI
2. PERJANJIAN TUKAR MENUKAR
3. PERJANJIAN SEWA MENYEWA
4. PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN
5. PERJANJIAN PERSEKUTUAN
6. PERJANJIAN HIBAH
7. PERJANJIAN PENITIPAN BARANG
8. PERJANJIAN PINJAM PAKAI
9. PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
10. PERJANJIAN BUNGA TETAP ATAU BUNGA ABADI

27. BAB 4 – BADAN USAHA
A. PERUSAHAAN (BADAN USAHA):
1. Persekutuan Perdata (MAATSCHAP)
2. FIRMA (VENNOTSCHAP ONDER FIRMA)  Pasal 16-35 KUHD
3. Persekutuan Komanditer (Comanditaire Venootschaaf)
4. Perseroan Terbatas (PT) / NAAMLOZE VENNOTSCHAP (NV)
B. BADAN USAHA MILIK NEGARA / DAERAH (BUMN / BUMD) :
1. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
C. K O P E R A S I
Dasar Hukum :
UUD 1945 pasal 33
UU No. 12 Thn 1967 disempurnakan dengan UU No. 25 thn 1992.
Menurut Pasal 1 UU No. 25 thn 1992 – KOPERASI adalah :
“Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan”

28. BAB 5 – LEMBAGA PEMBIAYAAN
A. DASAR HUKUM
1. Kepres No.61 Tahun 1966
2. Kep Menteri Keuangan No.1251/KNK.013/1988
3. Kep Menteri Keuangan no.468/KNK.017/1995,tentangb
kententuan dan tata cara pelakasaan lembaga pembiayan
Pasal 1 Kep-Pres No. 61 Tahun 1966 - Lembaga Pembiayaan adalah
“Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pembiayaan Dalam Bentuk
Penyediaan Dana Atau Barang Modal dengan tidak menarik dana secara
langsung dari masyarakat.”
JENIS-JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN :
1. Leasing ( Sewa Guna Usaha )
2. Factoring ( Anjak piutang )
3. Modal Ventura
4. Pembiayaan Konsumen
5. Kredit Card ( Kartu Kredit )

29. BAB 6 – KERJASAMA
Menurut Abdul R. Saliman,dkk, (2007;127 ), kegiatan ini
bermaksud bertujuan untuk :
1. Membeli produk lines atau servis lines.
2. Memperoleh akses tehnolgi yang lebih baik yang dimiliki oleh
perusahaan lain.
3. Memperoleh pasar atau pelanggan baru yang dimiliki oleh perusahaan
lain.
4. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak produksi yang dimliki oleh
perusahaan lain.
5. Memperoleh pemasokan bahan baku berkualitas yang dimiliki oleh
perusahaan lain.
6. Melakukan inventasi atau keuangan perusahaan yang tidak terpakai
7. Mengurangi atau menghambat persaingan.
8. Mempertahankan kontuinitas bisnis.

30. KERJASAMA DALAM KEGIATAN BISNIS
BENTUK RESTRUKTURISASI BADAN USAHA
1.
2.
3.
4.
5.
RESTRUKTURISASI BISNIS
RESTRUKTURISASI KEUANGAN
RESTRUKTURISASI MANAJEMEN
RESTRUKTURISASI ORGANISASI
RESTRUKTURISASI HUKUM
Restrukturisasi Hukum
•
•
•
•
•
MERGER
MERGER PT
KONSOLIDASI
JOINT VENTURE
WARA LABA

31. BAB 7 – HAK INTELEKTUAL ( H A K I )
Hak Itelektual (HAKI), mencakup :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
HAK CIPTA
HAK EKONOMI ( ECONOMY RIGHT )
HAK MORAL ( MORAL RIGHT )
HAK PATEN
SUBJEK PATEN
JANGKA WAKTU PATEN
PENGALIHAN HAK PATEN
HAK MEREK
MERK DAGANG
MERK JASA
MERK KOLEKTIF

32. Terima kasih saya ucapkan kepada :
1. Ibu Hj. Nelly A. Sinaga, SpN. MBA.
2. Istri dan Anak-anak yang tercinta.
3. Seluruh pihak-pihak terkait yang telah membantu.