Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
SINKRONISASI
DOKUMEN PERENCANAAN
SANITASI
(BPS, SSK DAN MPS)
DENGAN ALUR
PENGANGGARAN FORMAL
Disampaikan oleh :
Ir. Prasetyo, M.Eng
Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PPP
1

2. Dokumen Perencanaan Sanitasi
01
03 Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Sanitasi dengan
Dokumen Lainnya
OUTLINE
04 Penyusunan Program dan Anggaran Cipta Karya
02
Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Sanitasi
2

3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN SANITASI
(PRA PPSP)
1. Kab/Kota belum memiliki acuan
dalam pelaksanaan pembangunan
sanitasi
2. Usulan program & kegiatan yang
diajukan Kab/Kota tidak
menyelesaikan masalah sanitasi di
daerah
3. Pembangunan sanitasi tidak berjalan
terpadu (tidak ada sinkronisasi antar
SKPD)
3

4. OVERVIEW TAHAPAN PPSP
•Kampanye, edukasi,
advokasi dan
pendampingan
Tahap 1
•Pengembangan
Kelembagaan dan
Peraturan
Tahap 2
•Penyusunan
Rencana
Strategis (SSK)
Tahap 3
•Penyusunan
Memorandum
Program
Tahap 4
•Implementasi
Tahap 5
•Pemantauan,
Pembimbingan,
Evaluasi, dan
Pembinaan
Tahap 6
Tahap 3 & 4 merupakan tahap penyusunan dokumen perencanaan
strategis pembangunan sanitasi
4

5. DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI DALAM PPSP
1. Rencana Pogram &
kegiatan pembangunan
sanitasi jangka menengah
2. Rencana anggaran
pembangunan sanitasi
jangka menengah
3. Prioritasi program &
kegiatan pembangunan
sanitasi
1. Isu strategis sanitasi
2. Strategi pembangunan
sanitasi
3. Pentahapan
pembangunan sanitasi
4. Indikasi program &
kegiatan jangka
menengah
5. Indikasi sumber
pendanaan sanitasi
6. Indikasi sumber
pendanaan
pembangunan sanitasi
1. Kondisi eksisting sanitasi
Kab/Kota :
• Air Limbah (data
penduduk BABs, kondisi
infrastruktur air limbah)
• Persampahan (cakupan
pelayanan sampah,
sarana & prasarana
persampahan)
• Drainase (luas & lokasi
genangan)
2. Area beresiko sanitasi
STRATEGI SANITASI KOTA
(SSK)
BUKU PUTIH SANITASI
(BPS)
MEMORANDUM
PROGRAM SANITASI
(MPS)
5

6. HAKEKAT DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI
( BPS, SSK & MPS )
• Merupakan dokumen perencanaan strategis Kab/Kota
untuk sektor sanitasi1
• Memuat rencana pembangunan yang didasarkan pada
analisis kondisi eksisting yang dikaitkan dengan
target pembangunan sanitasi di daerah tersebut
2
• Merupakan acuan pembangunan sanitasi yang harus
disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan
eksisting & anggaran daerah
3
6

7. PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
SANITASI
1
• Pokja Sanitasi Kab/Kota merupakan pelaksana utama penyusunan dokumen
perencanaan sanitasi
2
• Fasilitator Kab/Kota (CF) merupakan pengarah Pokja Sanitasi Kab/Kota dalam
menyusun dokumen perencanaan sanitasi
3
• Kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh Kab/Kota merupakan
tanggungjawab fasilitator selaku pengarah
Tujuan akhir yaitu disusunnya dokumen BPS, SSK dan MPS yang berkualitas
7

8. ALUR SINKRONISASI
DOKUMEN SSK/MPS vs DOKUMEN LAINNYA
INPUT
1. RPJMN
2. RPJMD
3. Renstra
4. RTRW
5. Master Plan
SSK / MPS
OUTPUT
Program & Kegiatan yang
tertuang dalam :
1. Renja SKPD
2. RPIJM Bidang Cipta
Karya
Dokumen Perencanaan
Eksisting
Dokumen Anggaran Resmi
Daerah
internalisasi eksternalisasi
8

9. ALUR SINKRONISASI
DOKUMEN SSK/MPS vs ALUR PENGGANGGARAN
SSK / MPS
PROSES 1
Program & Kegiatan yang
tertuang dalam :
1. Renja SKPD
2. RPIJM Bidang Cipta
Karya
Dokumen Anggaran Resmi
Daerah
Eksternalisasi 1 Eksternalisasi 2
Proses Penganggaran
Resmi
1. Musrembang
Kab/Kota
2. Musrembang Provinsi
3. Musrembang Nasional
4. Konsultasi Regional
PU
PROSES 2
9

10. HAL PENTING DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
SANITASI
1. Sesuaikan usulan dengan kebijakan
sumber pendanaan yang diinginkan
2. Persiapakan readiness criteria masing-
masing sumber pendanaan
3. Pahami alur penganggaran resmi di
berbagai tingkatan
4. Kawal usulan dalam proses
penganggaran resmi
10

11. KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI
APBN KEM. PU
Air Limbah
Sistem Terpusat
Sistem Setempat
•SANIMAS
•IPAL Kawasan
•IPLT
Persampahan
TPST 3R
Stasiun Peralihan
Antara (SPA)
TPA
Drainase
Saluran Primer
Sistem Polder/Kolam
Retensi/pompa
Kegiatan Non-Fisik :
 Bantek Kelembagaan, Kampanye dan Publikasi
 Fasilitasi Penyusunan Masterplan dan DED Air Limbah/Drainase/Persampahan
 Pelatihan TFL Sanimas dan 3R
 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi (BPS, SSK, MPS)
 Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Fisik :
11

12. PRIORITAS PROGRAM
BIDANG CIPTA KARYA
Kluster A (94 Kab/Kota):
 Kab/Kota Strategis Nasional
(PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)
yang memiliki Perda RTRW dan
Perda BG, Ibukota Propinsi yg
telah memiliki Perda RTRW;
serta Kab/kota Prioritas Pusat
Kluster B (82 Kab/Kota):
 Kab/Kota Strategis Nasional
(PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)
yang hanya memiliki Perda
RTRW
Prioritas
Kab./Kota
Strategis
Nasional
Prioritas
Kab./Kota
Responsif
Pemenuhan
SPM
Kluster C (Kab/Kota Lainnya):
 Memiliki pedoman rencana
dan program yang berkualitas
untuk pemenuhan SPM Bidang
Cipta Karya di Daerah;
 Karakteristik daerah: rawan
bencana alam, cakupan air
minum/sanitasi rendah,
permukiman kumuh, daerah
kritis (miskin);
 Memiliki komitmen tinggi dan
program yang responsif
Kluster E :
 Program inovasi baru di bidang Cipta Karya;
 Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif;
 Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;
Pember-
dayaan
Masy.
12
Kluster D :
 Kegiatan pemberdayaan
masyarakat di bidang Cipta
Karya;
 Bertujuan untuk penang-
gulangan kemiskinan di
perkotaan dan perdesaan.
Program
Kreatif

13. SKALA PLP
REGIONAL SOFT-WARE  Penyusunan Masteplan/FS Pengelolaan Persampahan Regional...
 Penyusunan DED TPA Regional...
 Penyusunan Masteplan/FS Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Regional...
 Penyusunan DED Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Regional...
HARD-WARE  Pembangunan TPA Regional...
 Pengadaan Alat Berat TPA Regional...
 Pengadaan Truck Sampah (secondary truck) Pengangkut dari TS ke TPA Regional...
 Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Regional...
KAB/ KOTA SOFT-WARE  Fasilitasi Penyusunan Ranperda Pengolahan Sampah Kab/Kota...
 Fasilitasi Penyusunan Masterplan Persampahan Kab/Kota...
 Review DED Pembangunan TPA Kab/Kota...
 Fasilitasi Penyusunan Ranperda Pengolahan Air Limbah Kab/kota...
 Fasilitasi Penyusunan Masterplan Air Limbah Kab/Kota...
 Review DED Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Terpusat Kab/Kota...
 Fasilitasi Penyusunan Ranperda Sistem Drainase Kab/Kota...
 Fasilitasi Penyusunan Masterplan Sistem Drainase Kab/Kota...
 Review DED Sistem Drainase Kab/Kota...
 Fasilitasi Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota...
 Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi/kampanye/Edukasi Perubahan Perilaku Masy. Dlm
pengelolaan Persampahan/AL/Drainase
 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sampah, AL dan Drainase Kab/Kota..
HARD-WARE  Pembangunan TPA Kab/Kota...
 Pembangunan Infras. ITF/SPA Kab/Kota...
 Pengadaan Alat Berat TPA Kab/Kota...
 Pembangunan Sistem Drainase Primer Kab/Kota...
 Pembangunan Infras. Air Limbah Kab/Kota...
 Pembangunan Infras. IPLT Kab/Kota...
NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

14. SKALA PLP
KAWASAN SOFT-WARE  Review DED Infrastruktur Air Limbah Kws... Kab/Kota...
 Pendampingan Penyusunan RKM Infrastruktur TPS3R Kws... kab/kota...
HARD-WARE  Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Kws... Kab/Kota...
 Pembangunan Infrastruktur TPS3R Kws... Kab/Kota...
LINGKUNGAN SOFT-WARE  Penyediaan Kons. Manajemen
 Penyediaan dan Pelatihan Fasilitator
 Sosialisasi Penyiapan Masyarakat (Prov/Kab_Kota/Kel)
 Pelatihan KSM/BKM
 Pendampingan Penyusunan RKM Sanimas Kel... Kec... Kab/Kota...
HARD-WARE  Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)
NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

15. READINESS CRITERIA APBN KEM. PU
NO CRITERIA PELAKSANA
1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala Daerah
2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku Putih Pemda / Pokja
3 Pelaksanaan Kegiatan
Pemicuan/Penyadaran Masyarakat
Pemda / Pokja
4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pokja
5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja
6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi
(KSM, UPTD, BLUD, dll)
Pemda / Pokja
7 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemda / Kepala Daerah
15

16. SIKLUS PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
SEBPagu
Indikatif
Konreg
Trilateral
Meeting
Penyusunan
RenjaKL
PraMusrenbangnas&
Musrenbangnas
RKP
Perpres
SEPagu
Anggaran
Penyusunan
RKAKL–Pagu
Anggaran
RDP
KomisiV
SEPaguAlokasi
Anggaran
(Definitif)
Penyusunan
RKAKL–Pagu
Alokasi Anggaran
(Definitif)
Penelaahan
RKAKL
Pra
Konreg
Siklus Nasional
Siklus Propinsi
Penyusunan
Usulan Konreg
Berd. MP
Penajaman
Usulan
Konreg
Sandingan Usulan
Konreg – MP – RPIJM
Membawa hasil Konreg dalam
proses Musrenbangprop
(sinkronisasi)
Membawa hasil
Musrenbangprop dalam
proses Musrenbangnas
Pembahasan usulan dalam
musrenbangprop yang
belum terakomodir dalam
Konreg
Tahap Penyusunan
Anggaran
Tahap Perencanaan
Anggaran
Tahap Penyusunan
Program
Juli Agustus September Oktober November Desember
Konsolidasi
UsulanRPIJM
Kab/Kota
Legalisasi
Memorandum
ProgramPropinsi
Identifikasi
&Penyaringan
UsulanKegiatan
(longlist)
Sinkronisasi
tingkat Propinsi
(Verfikasi danpemilihan
Usulanprioritas berdasarkan
pagupropinsi )
Penyiapan
Memorandum
ProgramPropinsi
START POINT
Proses Penyusunan
Program untuk
Tahun 2015
16

17. KESIMPULAN
1. Dokumen BPS, SSK dan MPS
merupakan dokumen perencanaan
strategis yang harus disinkronisasikan
dengan dokumen
perencanaan/anggaran lainnya
2. Agar usulan dalam SSK/MPS dapat
terealisasikan, usulan tersebut harus
diusulkan dan dikawal dalam alur
penganggaran resmi
17

18. Terima kasih
Selamat Bekerja
Dan
Sampaikan Informasi Ini kepada
Pokja Sanitasi yang Anda
dampingi
18