Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014

EVALUASI RPJMN/RENSTRA
DAN ARAHAN PENAJAMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
KE-PU-AN TAHUN 2014

Disampaikan oleh:
SEKRETARIS JENDERAL
ACARA KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PU
Jakarta, 26 Februari 2013

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1. SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN BIDANG KE-PU-AN DAN
CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010 – 2014
2. TEMA RKP 2014 DAN KONREG KEMENTERIAN PU 2013
 UNSUR-UNSUR POKOK TEMA RKP
 KEBIJAKAN INISIATIF BARU 2014
 KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2014
3. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN
 PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH BIDANG PU
 SASARAN KONREG
 KRITERIA PERENCANAAN PROGRAM
 UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
 PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN
 KEBIJAKAN PENGANGGARAN
 MEKANISME DAN MILESTONE SUBSTANSI KONREG
 SKENARIO PENAJAMAN PROGRAM

1

SASARAN STRATEGIS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR 2010-2014
1. Peningkatan/Pembangunan kapasitas 503.000 ha,
Irigasi
Ketahanan 2. Rehabilitasi : seluas 1.378.000 Ha
Pangan 1. Peningkatan/Pembangunan : 574.000 Ha
Rawa
2. Rehabilitasi : 602.000 Ha

1. Pembangunan 11 waduk; Rehabilitasi 140 waduk; Pembangunan
Ketahanan Air
200 buah embung/situ/bangunan penampung air; Rehabilitasi 300
(Konservasi &
buah embung/ situ/bangunan penampung air
Penyediaan
2. Peningkatan kapasitas tampung sumber air sebesar 25,6 milyar m3
Air Baku)
3. Kapasitas air baku sebesar 57,1 m3/detik

Berkurangnya 1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir sepanjang
Luas Kawasan 1.000 km
yang Terkena 2. Rehabilitasi Prasaranadan Sarana Pengendali Banjir sepanjang
Dampak Banjir 750 km

2

CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014
BIDANG SUMBER DAYA AIR
PROGRAM REALISASI PROGRAM RENCANA STATUS
URAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN RENSTRA 2010-13
NO /SASARAN SATUAN 2010-2012 THD
OUTCOME 2010-2014 2010-2014 2013 2014
STRATEGIS (OF RPJMN) RPJMN
1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)
Pendayagunaan Air Luas cakupan layanan jaringan
dlm rangka irigasi dan rawa
Ketahanan Pangan Pembangunan dan Peningkatan
- Irigasi dan Irigasi air tanah Ribu Ha 130.78 503 288 220% 79 44 1

- Reklamasi rawa dan tambak Ribu Ha 11 573.5 149 1351% 39 50 1

Rehabilitasi
- Irigasi dan Irigasi air tanah Ribu Ha 1,378 1,378 1,203 87% 246 101 1

- Reklamasi rawa dan tambak Ribu Ha 625 626 433 69% 129 122 1

Ketahanan Peningkatan Kapasitas tampung Miliar m3 11.5 25.60 2.56 22% 3.91 7.50 2
Air(Konservasi dan sumber air
Penyediaan Air Kapasitas layanan air baku
Baku) 1
- Pembangunan m3/detik 43.4 56.00 30 69% 9.73 16.43
- Rehabilitasi m3/detik 12.3 21.00 13 106% 7.76 0.22 1

- Operasi dan Pemeliharaan m3/detik 44.8 44.75 38 85% 23.61 44.75 1

Pembangunan
- Waduk- Selesai dibangun Buah 11 6 2 18% 1 5 3

- Dlm pelaksanaan Buah 1 52 8 67% 20 16
- Embung/Situ Buah 158 200 312 197% 252 49 1

Rehabilitasi
- Waduk Buah 1
29 140 43 148% 29 19
- Embung/Situ Buah 298 300 136 46% 107 57 1

Berkurangnya luas Luas kawasan yang terlindungi Ribu Ha
kawasan yang dari bahaya banjir
terkena dampak Prasaranan dan Sarana
banjir Pengendali Banjir
- Pembangunan Km 274 1,208 1,313 479% 253 254 1
1
- Rehabilitasi Km 521 885 719 138% 338 78
Sumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012 3

SASARAN STRATEGIS PENYELENGARAAN
JARINGAN JALAN & JEMBATAN |2010-2014

Pembangunan 1. Pembangunan jalan baru sepanjang 1.799 km
Jalan dan
Jembatan 2. Pembangunan jembatan sepanjang 45.645 m

Meningkatkan
Peningkatan
Konektivitas
Struktur Peningkatan struktur/pelebaran jalan sepanjang
dan Kelancaran
dan/atau 17.525 km
Arus Orang dan
Kapasitas
Barang

Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan 4.830 km
Berkala Jalan

4

BIDANG BINA MARGA
PROGRAM URAIAN INDIKATOR RPJMN RENSTRA REALISASI PROGRAM RENCANA
NO SATUAN STATUS
/SASARAN KINERJA OUTCOME 2010-2014 2010-2014 2010-2012 2013 2014
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG DAN BARANG)
Meningkatkan Peningkatan Kemantapan % 90.00% 94.00% 90.50% 101% 92.50% 94.00% 1
Konektifitas dan Jalan
Kelancaran Arus
Pembangunan
Orang dan - Jalan Km
1
1,498.29 1,799 1,986 133% 883.19 482.84
Barang
Toll Road Km 120.35 59.26 26.23 22% 17.19 15.84 3

- Jembatan M 26,957.83 45,645 39,164 145% 15,937 8,016 1

Peningkatan Struktur dan Km 19,370 17,525 10,740 55% 4,136 2,190 2
/ atau kapasitas

Pemeliharaan rutin Km 164,169 97,334 32,256 33,553
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Km
171,695 59% 2
4,830 4,294 1,161 2,826
berkala jalan


SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN
KE CIPTA KARYAAN 2010-2014
Akses Air Peningkatan Akses Air Minum melalui pembangunan : SPAM IKK di 881
Minum IKK, SPAM MBR di 1.277 kawasan dan SPAM Perdesaan di 10.432 desa.
Meningkatnya
Pelayanan Dasar
Akses Peningkatan Akses Sanitasi melalui pembangunan infrastruktur Air
Masyarakat
Sanitasi Limbah di 421 kawasan.
(Pencapaian Target
MDGs) Pengurangan kawasan kumuh melalui Pembangunan infrastruktur
Penanganan
kawasan permukiman perkotaan di 1.189 kawasan dan Rusunawa
Kumuh
250 Twin Blok.

Pemberdayaan
Penanggulangan Masyarakat Miskin • P2KP di 10.948 kelurahan.
Perkotaan
Kemiskinan
(Pemberdayaan • Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 25.362 desa,
Masyarakat/PNPM Pemberdayaan
• Penyediaan Infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi
Perkotaan) Masyarakat Miskin masyarakat perdesaan dengan berbasis sumber daya lokal
Perdesaan (PISEW/RISE) di 237 kecamatan.

• Penyusunan NSPK bidang Bangunan Gedung sebanyak 263
Tertib
Meningkatnya Tertib NSPK,
Bangunan
Penyelenggaraan • Fasilitasi Pengembangan Bangunan Gedung Negara di 224
Gedung
Bangunan Gedung kab/kota.
dan Penataan
Lingkungan Penataan
• Revitalisasi Kawasan Permukiman di 1.288 kawasan.
Lingkungan
6

BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN
PROGRAM /SASARAN URAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN RENSTRA REALISASI PROGRAM RENCANA
NO SATUAN STATUS
STRATEGIS OUTCOME/IKU 2010-2014 2010-2014 2010-2012 2013 2014

3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN
Meningkatnya Percepatan Pencapaian
Pelayanan Dasar sasaran MDG'S
Masyarakat(Pencapaian - Akses Air Minum % 70.00% 68% 56% 80% 60% 67% 1
Target MDGs)
*Efektif existing capacity liter/detik 120,000 8,099 93,696 78% 8,326 8,099 1

sekitar 87.315 lt/det IKK/Kws 1,043 1,554 1,628 156% 793 649 1

Desa 4,837 4,768 6,930 143% 1,684 1,622 1

- Akses Sanitasi Kws 598 517 1,021 171% 934 506 1

Kab/kota 170 156 381 224% 129 93 1

- TB 1
Penanganan Kumuh 270 250 158 59% 67 25
Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat
Kemiskinan Miskin Perkotaan
- P2KP Kelurahan/ 21,984 10,948 32,801 149% 10,950 10,950 1
(Pemberdayaan Desa
Masyarakat/PNPM Pemberdayaan Masyarakat
Perkotaan) Miskin Perdesaan
1
- PPIP Desa 8,803 13,190 15,354 174% 6,640 5,000
- PISEW/RISE Kec 185 237 711 384% 79 - 2

Meningkatnya Tertib Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Lingkungan Permukiman dan
- Tertib Bangunan Gedung NSPK/ 487 159 273 56% 124 128 2
Bangunan Gedung dan Kota/Kab
Penataan Lingkungan
- Penataan Lingkungan Kws 1,288 303 766 59% 459 260 2


SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG 2010-2014
Penyelesaian
1. 5 Peraturan Pemerintah
Pengaturan 2. Peraturan Presiden (76 KSN dan 7 Pulau)
Penataan Ruang 3. 1 Keppres – BKPRN
4. 60 Peraturan Menteri (NSPK)

1. Pembinaan 33 RTRW Provinsi
Mendukung Peningkatan Pembinaan 2. Pembinaan 398 RTRW Kabupaten dan 93 RTRW Kota
Pembangunan RTRW 3. Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota
Provinsi/Kabupaten /Kota (BKPRD) di 32 Provinsi
Berkelanjutan dan Kelembagaan PR
Berbasis Daerah A. Implementasi Kota Hijau
Penataan Ruang 1. Fasilitasi Implementasi Perwujudan 30% RTH di
110 Kab/Kota
2. Fasilitasi Green Planning & Design di 110 Kab/Kota
3. Fasilitasi Green Community di 110 Kab/Kota
UU No. 26/2007
Peningkatan Kualitas B. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City)
tentang Penataan Ruang 1. Penyusunan RDTR di 48 kab/kota
Penataan Ruang (Implementasi RTRW) 2. Penyusunan Heritage City Management Plan di 48
kab/kota
C. Implementasi Desa Lestari
1. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan
Berkelanjutan di 28 kawasan
2. Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Desa Lestari di
28 kawasan
3. Fasilitasi Kegiatan Percontohan di 28 kawasan.
Peningkatan
1. Diklat Penyidik PNS Penataan Ruang, 2000 orang PPNS
Pengawasan 2. Pengawasan Teknis Penataan Ruang, 32 Provinsi
Penataan Ruang
8

BIDANG PENATAAN RUANG [1/2]
PROGRAM REALISASI PROGRAM RENCANA
URAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN RENSTRA
NO /SASARAN SATUAN 2010-2012 STATUS
OUTCOME/IKU 2010-2014 2010-2014 2013 2014
STRATEGIS (OF RPJMN)
4 PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG
Mendukung Penyelesaian Pengaturan
Pembangunan Penataan Ruang
Berkelanjutan - Peraturan Pemerintah PP 5 5 4 80% 1 1 1

Berbasis Penataan - Rancangan Perpres RTR KSN, Raperpres 83 83 46 55% 30 6 1
Ruang (UU No. Pulau / Kepulauan
- RTR KSN Non Perkotaan docs
69 69 34 49% 29 5 1
- RTR KSN Perkotaan docs 1
7 5 71% 1 1
- RTR Pulau/Kep docs 1
7 7 100%
- Fasilitasi pengesahan Perpres Perpres 61 35 57% 16 23 1
RTR KSN, Pulau/Kepulauan
- Keppres BKPRN Kepres 1 1 100% - - 1

- Peraturan Menteri/NSPK Permen 60 19 32% 22 19 1

Peningkatan Pembinaan RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Kelembagaan Penataan Ruang
- Pembinaan Penataan Ruang Provinsi 33 33 33 100% 33 33 1

Provinsi
Pembinaan Penataan Ruang Kabupaten 402 398 398 99% 398 402 1
Kabupaten dan Kota
Kota 93 93 93 100% 93 93
- Pembinaan Kelembagaan Provinsi 32 32 32 100% 32 32 1
Penataan Ruang
Provinsi/kabupaten/Kota
(BKPRD)
Sumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012

BIDANG PENATAAN RUANG [2/2]
PROGRAM REALISASI PROGRAM RENCANA
URAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN RENSTRA
NO /SASARAN SATUAN 2010-2012 STATUS
OUTCOME/IKU 2010-2014 2010-2014 2013 2014
STRATEGIS (OF RPJMN)
4 PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG
Peningkatan Kualitas Penataan
Ruang Implementasi RTRW
- Implementasi Kota Hijau
- Fasilitasi implementasi Kabupaten/ 110 60 55% 60 60 1
perwujudan 30% RTH Kota
- Fasilitasi Green Planning & Kabupaten/ 110 110 100% 110 110 1
Design Kota
- Fasilitasi Green Community Kabupaten/ 110 85 77% 110 110 1
Kota
- Implementasi RTRW Kota
Pusaka
- Penyusunan RDTR Kabupaten/ 48 8 17% 26 22 1

Kota
- Penyusunan Heritage City Kabupaten/ 48 10 21% 26 22 1
Management Plan (HCMP) Kota
- Implementasi RTRW Desa
Lestari
- Penyusunan Rencana Rinci kawasan 28 0 0% 14 14 1

Kawasan Perdesaan perdesaan
Berkelanjutan
- Penyusunan Rencana Aksi kawasan 28 0 0% 14 14 1

Perwujudan Desa Lestari perdesaan
- Fasilitasi Kegiatan kawasan 28 0 0% 14 14 1
Percontohan perdesaan
Peningkatan Pengawasan
Penataan Ruang
- Diklat Penyidik PNS orang 500 667 679 136% 931 390 1

Penataan Ruang
- Pengawasan Teknis provinsi 32 32 32 100% 32 32 1
Penataan Ruang

Sumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012

Tema RKP Tahun 2014:
“Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”

Tema Konreg Kementerian PU Tahun 2013:
“Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan
Efisien guna Memantapkan Perekonomian Nasional untuk
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”

11

(1)Pemantapan Perekonomian Nasional;
• Peningkatan daya saing;
• Peningkatan ketahanan ekonomi;
• Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
(2)Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
• Pembangunan SDM;
• Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
• Mitigasi bencana;
• Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
(3)Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.
• Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
• Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan
Pemilu 2014.
12

(1) Pemantapan Perekonomian Nasional;
• Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI);
• Surplus Beras 10 Juta Ton 2014;
• Konversi Energi;
• Low Cost Emission Car (Green Car);
• Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;
• Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan
Indonesia (MP3KI);
• Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka Pencapaian
MDG’s;
• Pembangunan Shelter Bencana.
(3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.
• Percepatan Pemenuhan Minimum Essential Force Tahap Pertama;
• Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri;
• Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan dalam Negeri.

13

EXERCISE KEBUTUHAN ANGGARAN KEMENTERIAN PU TA. 2014
(Biaya dalam Miliar Rupiah)
USULAN BASELINE
INITIATIF ALOKASI
No Satminkal 2014 TOTAL Catatan
BARU 2013*)
(RKP 2013) Adjusted
1 SEKJEN, Manajemen 439 463 65 528 436
2 SEKJEN, Sarana 224 246 34 280 226
3 SDA 19,757 23,708 6,935 30,643 20,044
4 BM 37,214 39,075 13,820 52,895 39,863
5 CK 14,497 15,947 6,950 22,897 17,260
6 PR 863 949 700 1,649 802
7 ITJEN 136 150 19 169 126
8 LITBANG 497 547 69 616 459
9 BP-KONS 360 396 50 446 334
TOTAL 73,987 81,482 28,642 110,124 79,550

Ket.: *) Termasuk alokasi anggaran BA 999 yang masih di Kementerian Keuangan.
14

ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN

RPJP RTRWN
(UU 25/2004) (UU 26/2007 dan PP 26/2008)

RPJMN
RTRW PROV/KAB/KOTA

RENSTRA K/L
(SEKTOR) SPW PROV/KAB/KOTA *) SPW = STRATEGI
PENGEMBANGAN WILAYAH

RENCANA INVESTASI
DAN BISNIS BADAN
USAHA

RKP RKP

Kedudukan RPIJM Pembangunan Infrastruktur yaitu berada di bawah kebijakan spasial dan
kebijakan sektoral yang ada di setiap daerah. Kebijakan spasial dalam RPIJM mengacu pada
RTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota masing-masing. Sedangkan kebijakan
sektoral/program dalam RPIJM mengacu pada RPJMN dan RPJMD dan renstra K/L. RPIIJM
mengacu Rencana Induk sektor ke PU (RPIJM Cipta Karya, RISPAM, PPSP< RP2I dan RIS
Jalan Kabupaten.

15

1. Program/Kegiatan yang efektif dalam pemenuhan
target RPJMN dan Renstra Kementerian PU 2010-
2014;
2. Penajaman program dan sinkronisasi antar sektor
yang dapat mengatasi Isu Wilayah dan berlandaskan
pada Penataan Ruang mengacu kepada dokumen
RPIIJM;
3. Kegiatan sektor yang memenuhi kriteria perencanaan
dan sudah siap dilaksanakan dan berfungsi tepat
waktu (tidak ada kendala “readiness criteria”), dapat
ditender pada Bulan November 2013, sehingga
diharapkan dapat mengurangi salah satu kendala
penyerapan anggaran.
16


I. Pencapaian Sasaran Kinerja Kementerian PU:
1. Mengacu dan berbasis pada Rencana Tata Ruang;
2. Mendukung prioritas pembangunan nasional dan target RENSTRA Kementerian PU;
3. Mendukung implementasi Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, antara lain melalui
Sinergi Program Pusat dan Daerah (melalui DAK).
II. Peningkatan Kualitas Program:
1. Mempertajam alokasi pada prioritas/isu strategis pada tiap prioritas pembangunan;
2. Mengacu pada kinerja, ketetapan, dan sinergi (baik antar sektor dan antar tingkat kewenangan);
3. Memenuhi standar kelayakan teknik, lingkungan, maupun ekonomi;
4. Menggunakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk merancang rencana
pelaksanaan anggaran (procurement and disbursement plan) lebih awal.
5. Meningkatkan efisiensi pelayanan infrastruktur PU yang dibangun dan proses penyelenggaraannya.
III. Penanganan Isu-isu Strategis:
1. Mendukung implementasi Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan
Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) termasuk
Program Klaster-4;
2. Mendukung Program Domestic Conectivity, Ketahanan Pangan Nasional, dan Pengendalian Banjir;
3. Mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) dan program responsif gender;
4. Mendukung pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia yang handal.

17


1. Mengimplementasikan pedoman perencanaan;
2. Program/kegiatan baru direncanakan sejak N-3, penyiapan dan
penyelesaian kesiapan proyek (Readiness Criteria) pada N-2,
sehingga pada saat pengusulan kegiatan (N-1) semua sudah siap;
3. Mengurangi program/kegiatan yang kurang efektif mendukung
prioritas nasional;
4. Menyusun besaran kegiatan (Paket) yang proporsional dan selalu
berorientasi pada efektifitas dan efisiensi;
5. Mengupayakan semaksimal mungkin kualitas pekerjaan sesuai
dengan yang direncanakan (tercapainya umur rencana), sehingga
sasaran program dapat dicapai.

18


1. Merupakan tugas tanggung jawab Pemerintah (Pusat)
2. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja,
penurunan jumlah kemiskinan, mendukung ketahanan pangan,
mendukung pembangunan berkelanjutan;
3. Penting dan mendesak dilaksanakan;
4. Realistis untuk dilaksanakan;
5. Dilaksanakan dengan menerapkan prinsip good governance (efisien,
efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif);
6. Merupakan bagian dari RPJMN, Renstra, RKP PU, dan Hasil Konreg;
7. Memperhatikan hasil Kunjungan Kerja, Kunjungan Spesifik,
Kunjungan Individual, Rapat Kerja, RDP dng Komisi V DPR-RI;
8. Alokasi PHLN yang akan diserap harus sudah merupakan bagian dari
Komitmen Annual Work Plan dan dipastikan dapat diserap.

19


• Program tahun 2014 mengacu pada RPJMN dan Renstra.
• Ada 7 prioritas program sesuai arahan Presiden yang belum tertuang
dalam RPJMN dan Renstra PU sehingga diperlukan new inisiatif; di
mana yang berhubungan langsung dengan Kementerian PU, antara
lain:
 Koridor Ekonomi, percepatan dan perkuatan domestic connectivity;
 Ketahanan Pangan, dalam rangka peningkatan 7% produksi;
 Air Minum, dalam rangka pencapaian target MDG’s;
 Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat miskin;
 Penanganan Pasca Bencana Alam;
 Isu perbatasan;
 Kegiatan Pendukung (Jakons, Litbang, RB, dll)
• Arahan tersebut memerlukan penyesuaian Renstra PU dan diusulkan
melalui mekanisme new inisiatif

20


KONREG 2012
Pra Konreg Konreg 2 Wilayah

Februari M2 dan M3 Maret

KONREG 2013
TAHAP TAHAP KEDUA
PERTAMA
(Kick Off) Penajaman Program dan Pelaporan

Jakarta 4 – 15 Maret 2013, Werdapura
26-27 Februari 2013 Diatur oleh masing-masing 19-20 Maret 2013
Satminkal
21


Arahan Menteri (Tindak Kendali Kesepakatan
Lanjut Arahan Presiden) Penataan Program Arahan Tindak Lanjut
Ruang antara dan Penutupan oleh
Arahan Es-1 (SIBB) (RPIIJM) Daerah dan
(Ev. & Arahan Program) Menteri
Pusat

Arahan Kebijakan
Penataan Ruang

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
(Kick Off) Penajaman Program dan Pelaporan

Arahan DPR-RI Masukan/
(Dukungan Politis)
Laporan
hasil Kesepakatan
Dirjen (Hasil
exercise Program
Penajaman
Arahan Wamen Dinas/ Balai/ antar Sektor
(Prioritas Nasional) Program)
Satker

Aspirasi/Isu Strategis
22
Provinsi (Bappeda)


Target RPJMN & Renstra Prakiraan Maju 2014 Direktif Presiden
2010-2014 dalam RKP 2013 2014

capaian kinerja
2010-2012 Gap Capaian Pagu Baseline 2014 Usulan/Proposal
Target 2010-2014 Inisiatif Baru
program 2013

Rancangan Program dan
usulan Kebutuhan Anggaran 2014 *)
Proses
*) : Perlu didetilkan sampai
tingkat provinsi per program
top-down
Pagu Indikatif
Program 2014
2014
Proses
bottom-up
Prioritas Kegiatan
2014

Penilaian kelayakan
Usulan Kegiatan usulan dan kesiapan
2014 pelaksanaan kegiatan

PENJELASAN REVIU RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI
- PRIORITAS NASIONAL 5 -

SASARAN INDIKATOR STATUS MASALAH/KENDALA LANGKAH STRATEGIS

PRODUKSI Cetak sawah Percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan
PADI (%) 2 kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID)

Percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang
perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan
Peraturan 2 turunannya
pengendalian alih
fungsi lahan Penyelesaian Perda RTRW Daerah
Penyelesaian draft Peraturan Presiden tentang
pengendalian alih fungsi lahan sawah
Sebagian area khususnya di luar
Jawa masih ada yang belum Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer,
2 memiliki akses jaringan secara sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani.
Pengembangan memadai.
jaringan dan Ada potensi jaringan irigasi yang
optimasi air belum dimanfaatkan secara Meningkatkan kesesuaian lokasi sawah,
optimal, antara lain karena Menerapkan pola usaha tani yang disesuaikan dengan
2 perubahan kultur petani dan alih budaya lokal.
fungsi lahan.

Luas SLPTT Padi Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman
dan produktivitas Terpadu (SLPTT) harus didukung dengan litbang dan
meningkat penyuluhan yang terpadu.

1 Sudah tercapai atau On Track 2 Perlu kerja keras 3 Sangat sulit tercapai

PENJELASAN REVIU REVIU RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU
PENJELASAN RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI
TERKINI
PENINGKATAN Jalan Tol yang  Tidak efektifnya Kelembagaan  Membentuk unit khusus untuk pengadaan lahan bagi kepentingan publik :
KAPASITAS dibangun oleh yang menangani pembebasan setingkat Eselon I di BPN dan membentuk P2T yang permanen di Daerah.
JALAN TOL pemerintah dan lahan di Pusat dan Daerah karena  Merevisi PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol untuk memberikan peluang bagi
swasta (Km) 3 bersifat ad-hoc; Pemerintah menugaskan BUMN/ Konsorsium BUMN dalam pembangunan
 Adanya spekulasi dalam Jalan Tol.
pengadaan tanah;  Mengembangkan sumber pendanaan baru
 Terbatasnya kapasitas keuangan  Dukungan pendanaan APBD (pembebasan lahan dan sebagian konstruksi)
Badan Usaha Swasta Jalan Tol.

PENINGKATAN Panjang jalur KA  Percepatan pembebasan lahan
KINERJA baru yang  Diperlukan terobosan baru sumber pembiyaan di luar PHLN, antara lain
PELAYANAN dibangun Sukuk/SBSN atau pinjaman dalam negeri
TRANSPORTASI termasuk jalur 2
PERKERETAAPIAN ganda (km)
PEMBANGUAN Jumlah • Kesiapan Pemerintah Daerah Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan utilitas untuk Rusunawa
RUMAH SUSUN Rusunawa dalam menyediakan lahan dan Mempercepat proses administrasi hibah aset dengan Direktorat Jenderal
SEDERHANA Terbangun dan utilitas (listrik dan air bersih) untuk Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
SEWA Tingkat Hunian pembangunan Rusunawa baru;
• Beberapa Pemda mensyaratkan
(RUSUNAWA) 2 hibah aset terlebih dahulu
sebelum dimanfaatkan.

PEMBANGUNAN Terjaganya Kondisi  Kapasitas Pemerintah Daerah  Meningkatkan dan mengefektifkan alokasi DAK prasarana Jalan;
JALAN kualitas Jalan mantap jalan dalam menyediakan anggaran  Terobosan baru sumber pembiayaan dari pusat untuk membiayai jalan
PROPINSI/ Propinsi dan propinsi 63% untuk penanganan Jalan Provinsi provinsi/kabupaten;
KABUPATEN Kabupaten dan jalan dan Kabupaten sangat terbatas  Meningkatkan intervensi Pemerintah dalam menangani ruas-ruas jalan strategis
kabupaten Daerah (Inpres Penanganan Jalan Strategis Daerah)
43%


TERKINI
SASARAN INDIKATOR STATUS MASALAH/KENDALA
LANGKAH STRATEGIS

PENGELOLAA Terehabilitasinya 68% daerah  Terbatasnya kapasitas  Meningkatkan dan mengefektifkan alokasi DAK prasarana Irigasi;
N IRIGASI kerusakan irigasi irigasi di Pemerintah Daerah dalam  Meningkatkan intervensi Pemerintah (APBN Pusat) dalam
KEWENANGA kewenangan Indonesia menyediakan anggaran menangani Jaringan Irigasi Strategis Daerah (Inpres Penanganan DI
N DAERAH pemerintah menjadi untuk penanganan Strategis) untuk mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min
daerah kewenangan (rehabilitasi dan 10 Juta Ton.
Pemda (lebih peningkatan) Jaringan Irigasi  Perlu terobosan untuk membantu pengelolaan irigasi daerah karena
dari separuhnya Provinsi dan Kabupaten. Pusat tidak dapat membantu secara langsung (regulation barrier);
dalam kondisi  Alternatif pendanaan melalui APBN Pusat perlu dipertimbangkan
rusak) karena: (a) dimungkinkan dalam PP 20/2006, namun perlu payung
hukum pelaksanaan (Inpres); dan (b) sangat strategis dalam
mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min 10 Juta Ton;
 Mekanisme dapat dilakukan berupa klastering irigasi daerah (s/d
1.000 Ha - Kabupaten, 1.000-2000 Ha – Provinsi dan diatas 3.000
Ha – Nasional) penyerahan kewenangan kembali ke Pemerintah
Pusat, dll.

PENINGKATA meningkatnya daya tampung  Lemahnya pengendalian  Mempercepat penyelesaian Perda RTRW Daerah, rencana rinci Tata
N DAYA kapasitas daya air perkapita Daerah Hulu Aliran Sungai Ruang dan peraturan pelaksanaannya, serta meningkatkan
TAMPUNG tampung tahun 2012 atau Daerah Tangkapan Air; pengendalian pemanfaatan ruang;
AIR air/waduk sebesar 54  Menurunnya kapasitas  Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama di
PERKAPITA m3/kapita/tahu tampung waduk, embung, Daerah Aliran Sungai;
n masih jauh dan situ akibat sedimentasi  Membentuk unit khusus untuk pengadaan lahan bagi kepentingan
dari daya dan alih fungsi lahan; publik : setingkat Eselon I di BPN dan membentuk P2T yang
tampung ideal  Terbatasnya lahan untuk permanen di Daerah.
sebesar 1,975 menambah jumlah  Percepatan pembangunan tampungan air/waduk multi-guna;
m3/kapita/tahu bangunan tampungan air.  Peningkatan upaya konservasi dan penataan Daerah Aliran Sungai
n dan revitalisasi waduk, situ dan embung eksisting yang ada.


TERKINI
PENINGKATAN Meningkatnya Akses masyarakat  Terbatasnya kemampuan  Peningkatan pemanfaatan hibah berbasis
AKSESIBILITAS akses masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah kinerja, termasuk meningkatkan dan
LAYANAN AIR
terhadap layanan air minum yang dalam pembangunan mengefektifkan alokasi DAK Air Minum;
MINUM
air minum yang layak baru sistem jaringan distribusi  Mempercepat penyelesaian PP tentang Hak
layak mencapai 55,4% air minum untuk Guna Air
memanfaatkan kapasitas  Memperluas sistem pelayanan air minum
produksi yang ada; berbasis masyarakat;
 Keterbatasan  Peningkatan sumber pendanaan alternatif;
kemampuan PDAM Memfasilitasi Pemda agar dapat secepatnya
dalam meningkatkan menyerap idle capacity dengan membangun
kapasitas produksi dan sistem distribusi dan sambungan rumah.
distribusi;
 Adanya konflik
kepentingan pemanfaatan
air baku;
PENYEDIAAN Meningkatnya Sampai dengan  Koordinasi diantara stakeholder untuk
INFRASTRUKTUR pembiayaan saat ini baru 1 penyelesaian pemilihan trase ;
MELALUI
infrastruktur melalui Proyek PPP  Percepatan pelaksanaan pembebasan
KERJASAMA
PEMERINTAH skema KPS terkontrak yaitu lahan;
DAN SWASTA Central Java  Persetujuan VGF dan Penjaminan (PT. PII);
Power Plant  Percepatan pelaksanaan proses lelang dan
konstruksi.


Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (15)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014

Ähnlich wie Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014 (20)

Mehr von infosanitasi

Mehr von infosanitasi (20)

Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014